<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/Sertijab-261113012.jpeg" alt="Kasum TNI Letjen TNI Richard T. H. Tampubolon memimpin sertijab enam jabatan strategis di tubuh TNI pada Kamis (20/3). (Puspen TNI)." width="100%">
<figcaption>Kasum TNI Letjen TNI Richard T. H. Tampubolon memimpin sertijab enam jabatan strategis di tubuh TNI pada Kamis (20/3). (Puspen TNI).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Enam jabatan perwira tinggi (pati) TNI resmi berpindah. Pada Kamis (20/3) Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard T. H. Tampubolon memimpin serah terima jabatan tersebut. Termasuk diantaranya jabatan komandan jenderal Akademi TNI yang sebelumnya diduduki oleh Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.&nbsp; Serah terima enam jabatan strategis tersebut berlangsung di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Yakni jabatan komandan jenderal Akademi TNI, Asrenum Panglima TNI, Askomlek Panglima TNI, Kapuspen TNI, Kapuskes TNI dan Kapusku TNI. Enam jabatan tersebut kini sudah resmi diamanahkan kepada pejabat baru.&nbsp; &rdquo;Serah terima jabatan dalam organisasi TNI merupakan hal yang wajar dan harus selalu dimaknai sebagai bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan personel dalam rangka penyegaran, serta upaya peningkatan kapasitas dan kualitas kinerja,&rdquo; ungkap Kasum TNI sebagaimana pesan yang dititipkan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Menurut Letjen Richard Tampubolon, pergantian pejabat di lingkungan TNI diharapkan membawa semangat baru. Selain itu, institusi TNI mengharapkan lahirnya inovasi dalam tubuh organisasi TNI. Di luar itu, dia menyatakan bahwa para pejabat baru kini memiliki kesempatan memperkaya pengalaman dalam tugas, peran, dan fungsi yang berbeda.&nbsp; &rdquo;Dengan&nbsp; adanya serah terima jabatan, diharapkan&nbsp; semangat dan inovasi baru tetap terpelihara, serta para Perwira Tinggi memperoleh pengalaman baru dalam konteks tugas, peran serta fungsi yang berbeda,&rdquo; imbuhnya. . Selain itu, perwira tinggi bintang tiga TNI tersebut menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat. Dia juga&nbsp; mengucapkan selamat kepada para pejabat baru atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin di posisinya masing-masing. Sebelumnya, Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/333/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 menjadi basis mutasi dan rotasi puluhan perwira tinggi (pati) TNI. Total ada 86 pati TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang mendapat penugasan baru melalui keputusan tersebut. Termasuk diantaranya Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya yang sebelumnya bertugas sebagai komandan jenderal Akademi TNI.&nbsp; Melalui surat keputusan itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memindahkan Novi Helmy dari posisi awal sebagai komandan jenderal Akademi TNI menjadi staf khusus panglima TNI. Dalam keterangan mutasi tersebut, Mabes TNI menjelaskan bahwa mutasi Novi Helmy merupakan salah satu bagian dari langkah yang diambil untuk menempatkan jenderal bintang dua TNI AD itu di luar TNI.&nbsp; &rdquo;Untuk penugasan sebagai direktur utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog,&rdquo; demikian keterangan yang disampaikan oleh Mabes TNI kepada awak media di Jakarta.&nbsp;

Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard T. H. Tampubolon memimpin serah terima jabatan tersebut.

Kasum TNI Pimpin Serah Terima Jabatan Pati, Termasuk Danjen Akademi TNI yang Sebelumnya Diduduki Novi Helmy 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/19/e3e75a0f-c1ff-40ae-96fe-ba51f2f479ba-742442263.jpeg" alt="Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi ingin rotasi jabatan pemkot dilakukan tiga tahun sekali. (Humas Pemkot Surabaya)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi ingin rotasi jabatan pemkot dilakukan tiga tahun sekali. (Humas Pemkot Surabaya).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menerapkan rotasi jabatan kepala perangkat daerah (PD) akan dilakukan maksimal setiap tiga tahun sekali. Kabar ini disampaikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. "Sehingga tidak ada lagi istilah (misal) seorang Sekda menjabat selamanya. Aturan terbaru juga tidak lagi membedakan golongan IIA atau IIB, tetapi semuanya sudah memiliki jenjang tertentu,&rdquo; ucapnya, Rabu (19/3). Selain mencegah pejabat menduduki posisi tertentu dalam jangka&nbsp;waktu terlalu lama, rotasi jabatan strategis juga memungkinkan seorang pejabat untuk menguasai berbagai macam bidang. &ldquo;Saya selalu tekankan, rotasi itu hal biasa. Semua pejabat harus merasakan berbagai bidang agar memperkuat tim kerja sebagai satu kesatuan, tidak ada lagi yang hanya bertugas di satu dinas seumur hidupnya,&rdquo; imbuhnya. &nbsp; Misalnya, banyak orang yang beranggapan bahwa tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) lebih ringan dibandingkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP). Namun, anggapan tersebut tidaklah benar dan perlu diluruskan. Setiap dinas, kata Eri, memiliki tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh para pejabat yang bertugas dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. &ldquo;Maka, semua pejabat harus merasakan pengalaman di berbagai dinas, tidak hanya tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan atau tenaga teknik di dinas teknik,&rdquo; seru Wali Kota Surabaya dua periode itu. Pada awal periode kedua kepemimpinannya, Eri Cahyadi menargetkan rotasi pejabat Pemkot Surabaya dilakukan pada April 2025. Saat ini, pihaknya sedang menyelesaikan evaluasi agar perputaran jabatan dapat berjalan sesuai jadwal. "Jadi Maret ini saya harap (proses lelang jabatan) selesai, April berputar. Nanti kita lihat, ketika ini berputar masih ada jabatan yang kosong-kosong, nanti kita lelang (jabatan) lagi,&rdquo; tukas Eri.&nbsp;(*)

Pemkot Surabaya akan menerapkan rotasi jabatan kepala perangkat daerah (PD) akan dilakukan maksimal setiap tiga tahun sekali.

Pemkot Surabaya Rotasi Pejabat 3 Tahun Sekali, Wali Kota Eri Cahyadi: Tak Ada Jabatan Seumur Hidup!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/19/wawancara-waikota-1-845534741.jpg" alt="Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. (Humas Pemkot Surabaya)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. (Humas Pemkot Surabaya).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Lelang jabatan struktural di lingkungan&nbsp;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih berlanjut. Saat ini, kandidat dievaluasi berdasarkan paparan visi, misi, dan inovasi mereka. "Hasil evaluasi yang telah saya lakukan akan diserahkan ke pansel (panitia seleksi) sebagai bahan pertimbangan. (Pansel) insyaallah melibatkan perwakilan dari BKN," tutur Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Rabu (19/3). Melalui proses seleksi lelang jabatan, akan terlihat siapa saja yang akan melanjutkan jabatannya dan siapa yang akan mengalami rotasi. Begitu pula diketahui siapa yang akan ditempatkan di posisi baru. "Nanti akan tahu bahwa posisi-posisi ini siapa yang akan dilanjut, terus siapa yang akan diputar. Itu yang akan kita lakukan," imbuhnya yang juga Ketua Dewan Pengurus APEKSI tersebut. Wali Kota Eri menargetkan pengumuman rotasi atau mutasi pejabat Pemkot Surabaya pada April 2025. Saat ini, pihaknya sedang menyelesaikan evaluasi agar perputaran jabatan dapat berjalan sesuai jadwal. "Jadi Maret ini saya harap (proses lelang jabatan) selesai, April berputar. Nanti kita lihat, ketika ini berputar masih ada jabatan yang kosong-kosong, nanti kita lelang (jabatan) lagi,&rdquo; terang Eri. Menanggapi posisi kepala Perangkat Daerah (PD) yang masih kosong, Eri Cahyadi menerangkan bahwa pengisian jabatan akan dilakukan kembali setelah proses seleksi dan pelantikan pejabat. "Kami akan melihat hasil seleksi. Nantinya, Pansel akan menentukan siapa yang akan berputar, siapa yang tetap di posisinya, dan berapa (kepala) dinas yang kosong. Semua akan dipertimbangkan dengan matang,&rdquo; tukasnya.&nbsp;(*)

Lelang jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih berlanjut. Saat ini, kandidat dievaluasi.

Rotasi Pejabat Pemkot Surabaya Bakal Diumumkan April 2025! Ini Kata Wali Kota Eri Cahyadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Ribka-Tjiptaning-dpr.go_.id_.jpg" alt="Ribka Tjiptaning" width="100%">
<figcaption>Ribka Tjiptaning</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR melakukan rotasi atau memindahkan kadernya ke sejumlah komisi di parlemen.  Adapun surat rotasi para anggota dewan ini tertuang dalam surat Fraksi PDIP DPR RI Nomor 04/F-PDIP/DPR-RI/I/2021. Yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto.  Setidaknya ada lima anggota fraksi PDIP yang dirotasi. Seperti Ribka TJiptaning dari Komisi IX DPR dipindah ke Komisi VII. Kemudian Ihsan Yunus yang dirotasi. Dia dirotasi dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.  Lalu Johan Budi Sapto Pribowo dari anggota Komisi II menjadi anggota Komisi III. Serta dua nama lainnya, yakni Gilang Dhielafararez dari anggota Komisi VI menjadi anggota Komisi III dan Marinus Gea dari anggota Komisi III menjadi anggota Komisi XI.  Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengatakan ini adalah rotasi biasa kepada anggota DPR dari partai berlogo banteng ini.  "Ini rotasi biasa saja. Setiap keputusan politik pasti ada argumentasinya yang barang tentu argumen tersebut didukung fakta," ujar Bambang kepada wartawan, Selasa (19/1).  Namun demikian, Bambang mengatakan setiap kader yang dilakukan rotasi tersebut untuk introspeksi diri. Karena setiap rotasi itu memiliki alasannya.  "Bagi semua pihak yang terkena rotasi silakan intropeksi," katanya.  Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning sempat membuat geger. Karena dia menolak dirinya dan keluarganya untuk bisa divaksinasi Covid-19 ini.  "Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, kalau dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar misalnya saya menjual mobil," ujar Ribka.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/01/2021/tolak-vaksin-ribka-tjiptaning-pak-hasto-marah-marah-sama-saya/">Tolak Vaksin, Ribka Tjiptaning: Pak Hasto Marah-marah Sama Saya</a>  Ribka menolak penyuntikan vaksi Covid-19 ke dirinya dan keluarganya karena belum adanya jaminan keamanan vaksin Sinovac asal Tiongkok ini.  "Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," katanya.  Ribka sendiri mengaku sudah ditegur oleh koleganya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto karena menolak untuk disuntik vaksin Covid-19.

Ribka Tjiptaning Dirotasi ke Komisi VII Usai Tolak Vaksin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/line-umumkan-rotasi-jabatan-strategis-baru_m_.jpg" alt="Line Corporation baru saja mengumumkan rotasi jabatan strategis di platformnya" width="100%">
<figcaption>Line Corporation baru saja mengumumkan rotasi jabatan strategis di platformnya</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Line Corporation baru saja mengumumkan rotasi jabatan strategis di platformnya. Rotasi tersebut dilakukan dengan pengangkatan Jungho Shin, Chief WOW Officer (CWO) dari Line Corporation menjadi Co-CEO Line Corporation. Dalam keterangan resminya kepada JawaPos.com, jabatan baru Jungho Shin berlaku efektif mulai 1 April 2019, keputusan ini diperoleh setelah rapat dewan direksi perusahaan. Dengan demikian, Line kini akan memiliki dua perwakilan direktur yaitu Takeshi Idezawa, selaku CEO dan Presiden, serta Jungho Shin, selaku Co-CEO dan Chief WOW Officer. Penunjukan Jungho Shin sebagai Co-CEO dijalankan seiring dengan bergeraknya Line Corporation ke tahap pengembangan selanjutnya. Dengan pola pikirnya yang berorientasi pada layanan dan cara kerja di 'WOW', Jungho merupakan orang dibalik penciptaan berbagai layanan yang ada - termasuk aplikasi pesan Line yang populer secara global. Sebagai perwakilan direksi, Jungho&nbsp;akan fokus pada peningkatan daya saing layanan Line dan mempromosikan inovasi serta bertanggung jawab untuk menciptakan layanan inovatif dan kegiatan operasional perusahaan. Sementara CEO dan Presiden Line Corporation Takeshi Idezawa akan fokus pada sisi manajemen, pendapatan perusahaan, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan perekrutan, untuk menciptakan lingkungan terbaik bagi Grup Line. Dengan Takeshi dan Jungho yang berkomitmen pada bidang keahlian masing-masing di bawah struktur baru ini. Line menyebut mereka berkeinginan untuk memperkuat dan meningkatkan struktur manajemen perusahaan, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih gesit, dan memberikan layanan kelas dunia yang akan mempercepat pertumbuhan Line baik di Asia maupun secara global. Sebagai informasi, Line memulai 'fase pertumbuhan kedua' tahun ini, dengan bergerak menuju domain bisnis baru seperti FinTech, AI, dan blockchain. Pada bulan Februari, perusahaan menunjuk Jungho sebagai Chief WOW Officer dan berkomitmen untuk dapat memiliki pola pikir yang berorientasi pada layanan serta menciptakan layanan yang 'WOW'. Pola pikir 'berorientasi layanan' diklaim menggambarkan filosofi pendiri Line, yang menyatakan bahwa keunggulan kompetitif dari segi layanan mampu membawa perusahaan melampaui persaingan yang penting untuk pertumbuhan bisnis. 'WOW' sendiri adalah kata yang merangkum nilai inti perusahaan dalam memberikan pengalaman baru bagi pengguna, suatu hal yang benar-benar memiliki daya tarik tersendiri.

Line Umumkan Rotasi Jabatan Strategis Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/untuk-capai-target-ridwan-kamil-rotasi-24-pejabat-pemprov-jabar_m_-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil melakukan rotasi terhadap 24 pejabat struktural atau pimpinan tinggi pratama di jajaran Pemerintah Provinsi Jabar. Rotasi itu ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Jumat (4/1). Menurut laki-laki yang akrab disama Kang Emil itu, perlu ada perubahan struktur pejabat untuk mencapai target-target visi misi dan dinamika pembangunan Jawa Barat yang menantang. Sehingga, harus dilakukan penyesuaian. "Saya kan sudah selesai masa adaptasinya selama tiga bulan. Dari situ saya paham, sehingga akhirnya kita melakukan sebuah upaya ini," kata Kang Emil di Gedung Sate Bandung, Jumat (4/1). Setelah melantik, Kang Emil berpesan kepada pejabat yang baru dirotasi untuk menunjukkan kinerja dan integritas tinggi. Mereka juga diimbau menyesuaikan dengan gaya kepemimpinannya. Jika kinerjanya bagus, berinisiatif dalam artian pejabat itu cocok dengan tantangan baru tersebut maka akan ada kontrak kerja antara gubernur dengan pejabat tersebut. "Nanti kalau tidak memungkinkan, dia harus menyesuaikan. Nanti akan ada kontrak kerja, karena jabatan ini kan bukan hadiah. Tapi harus didapatkan dengan prestasi," ungkapnya. Rotasi terhadap 24 pejabat struktural atau pimpinan tinggi pratama di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) itu, Keputusan Gubernur Jawa Barat No 821.2/Kep.44-BKD/2019. Mereka yang di rotasi diantaranya: 1. Yerry Yanuar, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah 2. Taufik Budi Santoso, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah menjadi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Riadi, Kepala Biro Umum menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 4. Hening Widiatmoko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah 5. Ferry Sofwan Arif, Kepala Dinas Tenaga Kerja menjadi Inspektur Daerah 6. Muhammad Solihin, Inspekur Daerah menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7. Herri Hudaya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8. Toto Mohammad Toha, Kepala BKPP Wilayah II menjadi Sekretaris Dewan 9. Daud Achmad, Sekretaris Dewan menjadi Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial 10. Dudi Sudrajat, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menjadi Asisten Administrasi 11. Koesmayadie Tatang Padmadinata, Asisten Administrasi menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 12. Dewi Sartika, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menjadi Kepala Dinas Pendidikan 13. Haryadi Wargadibrata, Kepala Dinas Sosial menjadi Kepala Satpol PP 14. Dodo Suhendar, Kepala Dinas Kesehatan menjadi Kepala Dinas Sosial 15. Supriyatno, Kepala Dinas ESDM menjadi Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah 16. Dicky Saromi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman 17. Bambang Rianto, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup 18. Epi Kustiawan, Kepala Biro Pengendalian Pembangunan menjadi Kepala Dinas Kehutanan 19. Budi Susatidjo, Kepala Dinas Kehutanan menjadi Kepala Balitbangda 20. Agus Hanafi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 21. Ahmad Hadadi, Kepala Dinas Pendidikan menjadi Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 22. Dady Iskandar, Asisten Daerah I bidang Pemerintahan menjadi Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi dan Pembangunan 23. Dody Firman Nugraha, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan menjadi Kepala Dinas Perkebunan 24. Heri Suherman, Sekretaris KPU menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk Capai Target, Ridwan Kamil Rotasi 24 Pejabat Pemprov Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sebelum-umrah-menteri-rini-rotasi-27-jabatan-anak-buah_m_.jpg" alt="Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno." width="100%">
<figcaption>Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melakukan rotasi jabatan di tingkat eselon II dan eselon III Kementerian BUMN. Rotasi jabatan tersebut dilakukan sehari sebelum Rini melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci per Jumat (4/1) hari ini. Menteri Rini mengatakan penyegaran dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas para pegawai Kementerian BUMN guna mendukung sinergi dan kinerja seluruh perusahaan BUMN. "Melalui rotasi ini, saya meyakini para pegawai Kementerian BUMN dapat memperluas pengalaman dan wawasan, tak terbatas hanya mampu mengurusi satu sektor usaha BUMN, tapi juga bisa belajar lebih banyak di bidang usaha lain," kata Rini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rini pun menyampaikan apresiasinya atas kinerja seluruh pegawai Kementerian BUMN, dimana kinerja BUMN binaan Kementerian BUMN bisa tumbuh dengan signifikan selama tahun 2018. "Saya ucapkan beribu terima kasih kepada seluruh pegawai Kementerian BUMN juga Direksi BUMN yang telah bekerja keras sehingga kita bisa melewati 2018 dengan baik, sehingga BUMN sekarang bisa lebih efisien, lebih kuat, dan lincah untuk menghadapi tantangan ke depan," pungkasnya. Berikut daftar pejabat Kementerian BUMN yang pada hari ini dilantik: ESELON II 1. Agus Suharyono / Asisten Deputi Usaha Industri Agro dan Farmasi II&nbsp; 2. Wien Irwanto / Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I&nbsp; 3. Silvester Budi Agung / Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I&nbsp; 4. Indriani Widiastuti / Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan II&nbsp; 5. Hendrika Nora Osloi Sinaga / Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan III&nbsp; 6. Chairiah / Asisten Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan I&nbsp; 7. Imam Bustomi / Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan&nbsp;Privatisasi BUMN&nbsp; 8. Andus Winarno / Asisten Deputi Manajemen Sumber Daya Manusia Eksekutif BUMN 9. Dewi Ariyani / Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ESELON III 1. Teddy Poernama / Kepala Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ib&nbsp; 2. Edy Cahyono / Kepala Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IIa&nbsp; 3. M. Umar Fauzi / Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata IIa 4. Purwadi / Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata IIb&nbsp; 5. Mukhamad Taufiq / Kepala Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media IIa&nbsp; 6. Rina Moreta / Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIa&nbsp; 7. Luizah / Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIb&nbsp; 8. M. Fakhruddin / Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIa&nbsp; 9. Bambang Riswanda / Kepala Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Ia&nbsp; 10. Edwar Nurdin / Kepala Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Ib&nbsp; 11. Abdi Mustakim / Kepala Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan IIa&nbsp; 12. Ruspen Saragih / Kepala Bidang Pendayagunaan Portofolio&nbsp;Kepemilikan Negara Minoritas&nbsp; 13. Sri Mariastati / Kepala Bidang Privatisasi dan Sinergi BUMN&nbsp; 14. Wawan Chaerul Anwar / Kepala Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media IIb&nbsp; 15. Faturohman / Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ib&nbsp; 16. Sitta Izza Rosdaniah / Kepala Bidang Pengembangan Bisnis BUMN&nbsp; 17. Siddik / Kepala Bidang Teknologi Informasi&nbsp; 18. Riyanto Prabowo / Kepala Bidang Layanan Hukum BUMN II. &nbsp;

Sebelum Umrah, Menteri Rini Rotasi 27 Jabatan Anak Buah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/awal-tahun-tujuh-kursi-jabatan-pemkot-malang-kosong_m_185969.jpeg" alt="Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; 7 kursi pejabat daerah diketahui kosong di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang per 1 Februari 2018. Kendati demikian, Wali Kota Malang tidak memperbolehkan adanya mutasi atau pelantikan pejabat baru. Salah satu alasannya yakni adanya momentum Pilkada 2018 serentak. Adapun 7 jabatan yang kosong tersebut antara lain kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (DPUAD), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Serta dua pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Rumah Potong Hewan (RPH). Saat ini, jabatan-jabatan itu diisi oleh pelaksana tugas (Plt).&nbsp; Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto memastikan pelayanan masyarakat tidak akan terganggu dengan kekosongan jabatan itu. "Kan sudah ditunjuk Plt, jadi tidak apa-apa (tidak mengganggu kinerja)," ujarnya, Sabtu (3/2).&nbsp; Wasto mengungkapkan, posisi kepala dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) tidak dalam tataran membuat diskresi alias keputusan yang berupa ketetapan. "Mereka kan sifatnya lebih melaksanakan apa yang sudah diatur. Katakanlah anggaran, kan sudah dianggarkan sebelumnya," ujar Wasto. Dia menjelaskan, seluruh kegiatan dinas telah terpogram dan teranggarkan dalam Perda APBD Tahun 2018 yang disahkan pada November 2017 silam.&nbsp; Sementara itu terkait fungsi koordinasi dan manajemen yang harusnya diemban kepala dinas, menurut Wasto hal tersebut masih dapat dijalankan oleh Plt. Dia menerangkan, sudah ada standar prosedur operasional (SOP) yang tinggal dilakukan. Termasuk untuk keputusan yang sifatnya segera, fungsi itu bisa diambil alih sekda maupun wali kota.&nbsp; "Hampir tidak ada, dalam menjalankan rutinitas yang tidak dinaungi aturan sebelumnya. Pelayanan perizinan, sudah ada SOP, ada Perda (peraturan daerah) juga. Tinggal melaksanakan, tanda tangan juga tidak pengaruh," ujarnya. Meski demikian, Wasto mengungkap bahwa saat ini pihak Pemkot Malang tengah mengajukan izin pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pengisian jabatan. Izin diajukan agar tidak ada indikasi mutasi menguntungkan salah satu calon, mengingat baik wali kota dan wakil wali kota sama-sama maju sebagai petahana. Rencananya, mutasi itu bakal dilangsungkan saat masa tenang jelang pencoblosan. "Begitu wali kota masuk lagi setelah izin cuti kampanye selesai, kemungkinan ada proses mutasi. Walaupun tetap harus ada persetujuan Mendagri. Kan wali kota masuk lagi (setelah cuti) 24 Juni," paparnya.&nbsp; Seperti diketahui, Wali Kota Malang Moch Anton bakal menjalani cuti kampanye per 12 Februari hingga 23 Juni mendatang. Sementara pencoblosan sendiri dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni. Artinya masih ada jeda tiga hari masa tenang. "Tapi semuanya masih kami pikirkan, apakah saat itu bisa proses mutasi atau tidak," tegasnya. Meski demikian, hal tersebut tampaknya bakal sulit dilakukan. Mengingat, kepala daerah dilarang melakukan mutasi jabatan. Jika pun terpaksa melakukan mutasi, harus seizin Mendagri dengan catatan tidak berupa promosi atau kenaikan jabatan. Melainkan sekadar rotasi dalam jabatan satu tingkat.&nbsp; Aturan tersebut pun tertuang dalam Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Berdasarkan UU tersebut, enam bulan jelang pilkada dan enam bulan sesudah pilkada, setiap kepala daerah dilarang melakukan kebijakan strategis. Termasuk mutasi dan promosi jabatan.

Awal Tahun, Tujuh Kursi Jabatan Pemkot Malang Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/polisi-ditantang-lebih-berprestasi_m_174737.jpeg" alt="Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki memberikan pengarahan dalam acara serah terima jabatan di Halaman Mapolresta Barelang Rabu (13/12)." width="100%">
<figcaption>Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki memberikan pengarahan dalam acara serah terima jabatan di Halaman Mapolresta Barelang Rabu (13/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Rotasi jabatan diharapkan bisa menjadi pemantik agar anggota kepolisian terus berkembang dan meningkatkan prestasinya. Selalu berupaya memberi yang terbaik dengan terus belajar menjalankan fungsinya sebaik mungkin merupakan motto yang harus dipegang. Itulah hal yang ditegaskan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki sewaktu acara serah terima jabatan Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba di Mapolresta Barelang Rabu (13/12). Dalam acara ini, Kompol Agung Gima Sunarya yang sebelumnya menjabat Kasat Reskrim bertukar posisi dengan Kompol Arwin A Wientama yang sebelumnya menjabat sebagai sebagai Kasat Narkoba Polresta Barelang. Hengki berharap, tantangan di tempat baru bisa memperkaya pengalaman dan pengetahuan polisi. Siapapun nanti yang mengisi posisi tersebut harus berupaya lebih baik dari sebelumnya. "Harapannya dengan tukar guling jabatan ini mampu meningkatkan kinerja di tempat yang baru, kasat Reskrim harus bisa menyelesaikan masalah kriminal, begitu juga dengan Kasat Narkoba harus berupaya maksimal melawan musuh bangsa itu narkoba" ungkapnya. Hengki juga menjelaskan bahwa tukar guling jabatan ini merupakan hal yang biasa dilakukan. Rotasi jabatan merupakan bentuk apresiasi atas kinerja petugas kepolisian selama ini. "Artinya mereka telah menunjukkan prestasi, sehingga dipercaya untuk membantu di posisi yang baru" pungkasnya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Barelang yang baru, Kompol Arwin A Wientama menuturkan, tantangan yang akan dihadapi ke depan semakin kompleks. Meskipun demikian, ia optimis kriminalitas bisa teratasi dengan peran serta masyarakat bersama kepolisian. Arwin menjelaskan, Satreskrim akan langsung berkerja, menyelesaikan laporan yang sudah masuk, mengungkap kasus kriminal sebesar-besarnya dan mengurangi kejahatan di masyarakat. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tertipu dengan modus penipuan yang berkembang. Demikian juga dengan penggunaan media sosial yang tidak boleh melanggar Undang-undang. "Kita harus tahu apa yang kita posting di media sosial, apalagi sekarang sudah ada undang-undangnya. Jangan sampai gara-gara jari kita sembarangan mengetik, kita jadi berurusan dengan hokum. Tanganmu harimaumu," kata Arwin.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rotasi jabatan

Berita Terkini