<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/v5ctg29k6OM0AK7OOOVku1ouVlEwnZ415xfZ1yxg-1-1-3503019905.jpg" alt="Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rossa Purbo Bekti saat memberikan kesaksian untuk terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rossa Purbo Bekti saat memberikan kesaksian untuk terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti hadir dalam sidang terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Jumat pekan lalu (14/5). Dia menyampaikan beberapa keterangan yang dinilai oleh mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap sangat mengejutkan.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Tentu kesaksian dari penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti sangat mengejutkan dan membuka banyak fakta terkait dengan kasus OTT Harun Masiku dan juga keterlibatan Hasto,&rdquo; ungkap dia saat dikonfirmasi pada Rabu (14/5).&nbsp;</p> <p>Yudi berharap, kesaksian Rossa bisa membantu penuntasan perkara tersebut. &nbsp;Dia pun yakin, setelah Rossa bersaksi, majelis hakim memutus perkara tersebut dengan semakin objektif. Dia menilai, keterangan Rossa dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus telah membuka sejumlah fakta yang selama ini tidak muncul.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Semakin kemari jalannya sidang semakin banyak fakta terkuak. Apa yang disampaikan oleh Rossa tentu sudah berdasarkan bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh KPK, yang dikumpulkan pada saat proses penyelidikan dan penyidikan,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Dalam persidangan tersebut, Rossa mengungkap beberapa hal. Termasuk pengumuman Operasi Tangkap Tangan (OTT) Harun Masiku oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri saat OTT belum selesai. Firli juga mengganti Rossa dengan penyidik lain. Dia juga memastikan, pemilik nomor ponsel dengan nama Sri Rejeki Hastomo adalah Hasto.&nbsp;</p> <p>Menurut Yudi, keputusan jaksa menghadirkan Rossa ke persidangan untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi merupakan langkah yang baik. Sebab, Rossa adalah salah seorang saksi kunci yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap Harun Masiku sejak awal. Hal itu tercermin dalam keterangan-keterangan Rossa di ruang sidang.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Strategi jaksa sudah tepat, diawal sidang langsung menghadirkan saksi-saksi kunci yang memperkuat dakwaan mereka,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;</p>

Kesaksian Rossa Purbo Bekti di sidang Hasto Kristiyanto mengungkap fakta baru dalam kasus OTT Harun Masiku.

Rossa Purbo Bekti Beri Kesaksian di Sidang Hasto, Ini Kata Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/rossa-novel-3438718008.jpg" alt="Barisan para mantan pegawai KPK, yang tergabung dalam IM57+ Institute turun gunung membela pebyidik KPK Rossa Purbo Bekti di PN Bogor, Rabu (9/4)." width="100%">
<figcaption>Barisan para mantan pegawai KPK, yang tergabung dalam IM57+ Institute turun gunung membela pebyidik KPK Rossa Purbo Bekti di PN Bogor, Rabu (9/4).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti digugat secara perdata oleh mantan terpidana kasus Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina. Rossa digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Bogor dengan nilai kompensasi Rp 2,5 miliar.</p> <p>Barisan para mantan pegawai KPK, yang tergabung dalam IM57+ Institute turun gunung membela&nbsp; Rossa Purbo Bekti di PN Bogor, pada Rabu (9/4). Mereka yang hadir di antaranya, Novem Baswedan, Yudi Purnomo Harahap, Praswad Nugraha, Lakso Anindito.</p> <p>Novel mengaku prihatin dengan gugatan yang ditujukan kepada Rossa. Sebab, Rossa merupakan penyidik KPK yang sedang bekerja untuk memberantas korupsi.</p> <p>&rdquo;Dalam konteks ini kami prihatin ketika ada penegakan hukum digugat secara perdata. Bayangkan, penegak hukum, sebagai penyidik, penyelidik, bahkan hakim, ketika mereka bekerja itu untuk dan atas nama negara. Kalau kemudian penegak hukum justru digugat secara perdata, ini kami prihatin,&rdquo; kata Novel.</p> <p>Novel menilai, gugatan yang dilayangkan Agustiani Tio Fridelina kepada Rossa merupakan bentuk serangan balik secara personal. Padahal, Rossa tengah menjalankan tugas demi kepentingan negara. Hal itu juga sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut setiap perkara korupsi.</p> <p>&rdquo;Oleh karena itu, saya memandang perlu untuk hadir dalam sidang ini dan memberikan dukungan yang jelas, dan tentunya berharap negara tidak diam ketika ada penegak hukum kemudian justru digugat secara perdata. Dalam konteks ini saya melihat ini sudah kebangetan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Senada juga disampaikan, Yudi Purnomo Harahap. Dia menegaskan bahwa dirinya bersama eks penyidik KPK lainnya turun gunung membela Rossa. Bersama IM57+ Institute yang menaungi, mereka membela Rossa atas gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bogor tersebut.</p> <p>Dia memastikan, tidak akan meninggalkan Rossa dalam perkara yang tengah dihadapi oleh penyidik KPK itu. &rdquo;Kami akan memberikan pendampingan atau advokasi terhadap penyidik senior KPK yang selama ini telah berjuang memberantas korupsi, yang hari ini ada sidang gugatan di PN Bogor,&rdquo; paparnya.</p> <p>Dalam kesempatan yang sama, Ketua IM57+ Lakso Anindito menyatakan bahwa gugatan itu merupakan bentuk intervensi terhadap penanganan kasus yang tengah diproses oleh Rossa dan KPK. Sebab, Rossa tidak hanya digugat di Pengadilan Negeri Bogor, karena gugatan lain yang dilayangkan kepada Rossa di beberapa pengadilan lainnya.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Kebetulan untuk hakim di Pengadilan Negeri Bogor, mereka meminta bahwa pendampingan tidak dilakukan oleh Tim Biro Hukum KPK. Tapi, minta pendampingan dilakukan oleh pihak lain. Saya ingin menegaskan bahwa IM57+ Institute standingnya ada di samping teman-teman penyidik KPK, dan apa yang dilakukan oleh Rossa Purbo Bekti dan kawan-kawan itu merupakan upaya yang tepat dan benar,&rdquo; pungkasnya.</p>

Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti digugat perdata, Novel Baswedan dan mantan pegawai KPK dukung Rossa di PN Bogor.

Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti Digugat ke PN Bogor, Novel Baswedan Sebut Serangan Balik Koruptor

<div id="m#msg-f:1804337096805939523" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/07/JKT_PDIP-Peringati-Hari-Lahir-Bung-Karno_MIFTAHUL-HAYAT-06-3660739851.jpeg" alt="Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah),Sejarawan Bonnie Triyana (kiri), dan Sejarawan Bondan Kanumoyoso (kanan) saat diskusi memperingati hari lahir Bung Karno di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah),Sejarawan Bonnie Triyana (kiri), dan Sejarawan Bondan Kanumoyoso (kanan) saat diskusi memperingati hari lahir Bung Karno di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui bahwa sejumlah pelaporan yang dilayangkan PDI Perjuangan terhadap penyidik Rossa Pubo Bekti mengganggu kerja-kerja pemberantasan korupsi. Sebab, Rossa yang merupakan penyidik kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI yang menjerat buron sekaligus mantan caleg PDIP Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelaporan terhadap Rossa dilayangkan PDIP ke sejumlah instansi, di antaranya Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Komnas HAM, gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Propam Polri.</div> <div dir="auto"><br /> <div dir="auto">"Tentunya mengganggu rencana penyidikan yang sudah dibuat, karena yang bersangkutan harus memenuhi panggilan-panggilan tersebut," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Jumat (12/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, penyidikan dan perburuan terhadap buron Harun Masiku akan tetap berjalan. Meski tim hukum PDIP mengganggu proses penyidikan melalui sejumlah pelaporan yang dilayangkan ke beberapa institusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tetapi penyidikan tetap akan terus berjalan, sebagaimana rencana penyidikan, Satgas dan tim yang lain tetap akan terus mengerjakan, penyidikan tersangka HM, termasuk mencari keberadaan tersangka HM," tegas Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK mempertimbangkan menerjunkan tim biro hukum dalam menghadapi sejumlah pelaporan yang dilayangkan tim hukum PDIP terhadap penyidik Rossa Purbo Bekti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah memang diperlukan, untuk menerjunkan biro hukum, tapi pada prinsipnya KPK siap untuk menghadapi laporan-laporan yang ditujukan bagi penyidik KPK," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelaporan terhadap penyidik Rossa Purbo Bekti itu dilakukan lantaran tidak terima atas penyitaan handphone dan buku catatan milik Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. PDIP menuding Rossa Purbo Bekti tidak profesional dalam mengusut kasus Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Pelaporan terhadap penyidik Rossa Purbo Bekti itu dilakukan lantaran tidak terima atas penyitaan handphone dan buku catatan milik Hasto.

KPK Sebut Pelaporan PDIP terhadap Rossa Purbo Bekti Ganggu Perburuan Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/ramadana-icw-2317827493.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana." width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, permintaan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri untuk bertemu penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, terlalu berlebihan dan tak berdasar. ICW menyebut, seharusnya Megawati memahami bahwa pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sebagai saksi kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang menjerat Harun Masiku murni penegakkan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mestinya, sebagai tokoh publik, Megawati bisa memahami bahwa penanganan perkara Harun Masiku murni mengenai penegakan hukum, bukan atas dasar sentimen politik tertentu," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Kamis (11/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga saat ini, lanjut Kurnia, ICW mendorong KPK agar berani membongkar tuntas praktik suap yang dilakukan oleh Harun kepada mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan. Upaya membongkar kejahatan ini tentu tak cukup sekadar menangkap Harun, melainkan juga mengusut siapa aktor pendana di balik uang ratusan juta rupiah dalam mengupayakan pergantian antarwaktu tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami yakin sepenuhnya bahwa Harun tak bekerja sendiri, namun ada aktor di balik layar yang mensponsorinya. Tak cukup itu, KPK juga harus mengusut oknum yang mengetahui keberadaan Harun namun mendiamkannya serta juga mendanai pelarian Harun selama ini," tegas Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebelumnya merespons pemeriksaan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK, pada Senin (10/6) lalu. Mulanya, Megawati menantang Hasto untuk berani menghadapi pemeriksaan di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bilang sama Hasto, lu berani datang nggak, To? Masa kalah sama aku, aku saja sudah sampai tiga kali (diperiksa polisi)," kata Megawati saat menyampaikan pidato politik di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati kemudian bertanya kepada Hasto terkait siapa penyidik KPK yang memanggilnya. Hasto kemudian menjawab Rossa Purba Bekti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ibu bilang yang manggil Hasto namanya Rossa. Tulis tuh (wartawan), berani nulis tuh gue angkat tangan sama wartawan, enak saja, memang siapa dia (Rossa)?," ucap Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati juga menantang KPK untuk memeriksa dirinya. Ia menegaskan, apabila sampai dipanggil KPK, semua ahli hukum akan bersamanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti pasti kalau sudah kedengaran ini beritanya, sudah bla, bla, terus pasti gimana cara manggil Bu Mega, ya, gue panggil seluruh ahli hukum, mau ikut saya? Enak saja yang korupsi didiemin terus," tegas Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati lantas menyoroti staf Hasto, Kusnadi yang juga diperiksa KPK. Bahkan, handphone hingga ATM milik Kusnadi juga turut disita KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kusnadi itu sopo? Pangkate opo? Jangan ketawa, berani nggak kamu nulis (wartawan)? Saya tantang kamu wartawan pasti nggak berani nulis, apalagi redaksinya," ungkap Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Megawati juga menantang Rossa untuk memanggilnya ke KPK.&nbsp; Megawati menegaskan berani untuk menghadapi KPK. Sebab, ia menegaskan KPK bisa berdiri di era pemerintahannya sebagai Presiden RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gile, saya berani. Kalau umpamanya suruh datang, sini Rossa suruh datang hadapi aku," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Hasto dan stafnya Kusnadi telah diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang menjerat buron yang juga mantan caleg PDIP Harun Masiku. KPK juga telah menyita HP dan buku catatan milik Hasto untuk mendalami kasus yang menjerat Harun Masiku.</div> </div>

"Kami yakin sepenuhnya bahwa Harun tak bekerja sendiri, namun ada aktor di balik layar yang mensponsorinya," tegas Kurnia Ramadhana.

Balas Megawati, ICW Sebut Permintaan Bertemu Penyidik Rossa Purbo Bekti Berlebihan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/26/20240526141641_IMG_3493JPG-3563395857.jpg" alt="Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merespons pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (10/6) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulanya, Megawati menantang Hasto untuk berani menghadapi pemeriksaan di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bilang sama Hasto, lu berani datang nggak, To? Masa kalah sama aku, aku saja sudah sampai tiga kali (diperiksa polisi)," kata Megawati saat menyampaikan pidato politik di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati kemudian bertanya kepada Hasto terkait siapa penyidik KPK yang memanggilnya. Hasto kemudian menjawab AKBP Rossa Purba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ibu bilang yang manggil Hasto namanya AKBP Rossa. Tulis tuh (wartawan), berani nulis tuh gue angkat tangan sama wartawan, enak saja, memang siapa dia (Kompol Rossa)?," ucap Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati juga menantang KPK untuk memeriksa dirinya. Ia menegaskan, apabila sampai dipanggil KPK, semua ahli hukum akan bersamanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti pasti kalau sudah kedengaran ini beritanya, sudah bla, bla, terus pasti gimana cara manggil Bu Mega, ya, gue panggil seluruh ahli hukum, mau ikut saya? Enak saja yang korupsi didiemin terus," tegas Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati lantas menyoroti staf Hasto, Kusnadi yang juga diperiksa KPK. Bahkan, handphone hingga ATM milik Kusnadi juga turut disita KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kusnadi itu sopo? Pangkate opo? Jangan ketawa, berani nggak kamu nulis (wartawan)? Saya tantang kamu wartawan pasti nggak berani nulis, apalagi redaksinya," ungkap Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Megawati juga menantang AKBP Rossa untuk memanggilnya ke KPK.&nbsp; Megawati menegaskan berani untuk menghadapi KPK. Sebab, ia menegaskan KPK bisa berdiri di era pemerintahannya sebagai Presiden RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014810838/klaim-tak-terkait-dengan-harun-masiku-pengacara-minta-lpsk-lindungi-staf-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto">Klaim Tak Terkait dengan Harun Masiku, Pengacara Minta LPSK Lindungi Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gile, saya berani. Kalau umpamanya suruh datang, sini Rossa suruh datang hadapi aku," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Hasto dan stafnya Kusnadi telah diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang menjerat buron yang juga mantan caleg PDIP Harun Masiku. KPK juga telah menyita HP dan buku catatan milik Hasto untuk mendalami kasus yang menjerat Harun Masiku</div>

"Saya bilang sama Hasto, lu berani datang nggak, To? Masa kalah sama aku, aku saja sudah sampai tiga kali (diperiksa polisi)," kata Megawati

Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti Periksa Hasto, Megawati: Sini Hadapi Aku!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnono Harahap menyampaikan nota pembelaannya dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik pada Selasa (25/8) kemarin. Didampingi oleh Kepala Advokasi WP KPK Praswad Nugraha, Yudi menyampaikan nota pembelaan ini setelah sidang pembuktian yang menghadirkan penyidik KPK Novel Baswedan, Rossa Purbo Bekti dan Kepala Biro SDM KPK Chandra Reksoprodjo sebagai saksi.<br /> <br /> Yudi menyampaikan tiga poin pembelaan di hadapan Dewan Pengawas KPK.<br /> <br /> "Pertama, pernyataan Yudi Purnomo pada 5 Februari 2020 adalah salah satu langkah yang dilakukan untuk membela pegawai KPK Rossa Purbo Bekti selaku Penyelidik KPK yang sedang bertugas menjalankan UU untuk mengejar terduga koruptor, di mana saat itu yang bersangkutan justru malah diberhentikan dengan cara tidak sesuai prosedur. Situasi tersebut merupakan kondisi nyata yang mengancam independensi KPK," kata Yudi dalam keterangannya, Rabu (26/8).<br /> <br /> Yudi menegaskan, pembelaan terhadap Rossa merupakan salah satu kerja Ketua WP KPK yang wajib membela dan menyampaikan aspirasi pegawai sesuai AD ART WP KPK. Apalagi, status Rossa adalah anggota WP KPK.<br /> <br /> Kedua, tidak ada pernyataan yang tidak berdasarkan fakta. Hal tersebut didasarkan pada kesaksian saat persidangan serta peraturan perundangan yang berlaku. Menurutnya, sebuah fakta dan kebenaran Rossa Purbo Bekti tidak mendapatkan gaji pada Februari 2020 karena bukan lagi pegawai KPK pada 1 Februari 2020.<br /> <br /> Selain itu, sampai dengan 5 Februari 2020, saat Yudi Purnomo menyampaikan bahwa belum ada pemberitahuan resmi terkait pemberhentian Rossa Purbo Bekti, memang adalah sebuah kebenaran kalau Biro SDM KPK belum menyampaikan satu dokumen resmi apapun terkait keputusan pemberhentian Rossa.<br /> <br /> "Sebagaimana terkonfirmasi didalam kesaksian pada sidang etik, dokumen pemberhentian Rossa baru diserahkan oleh Biro SDM KPK pada 11 Februari 2020. Bahkan sampai dengan 4 Februari 2020, Rossa Purbo Bekti masih menjalankan tugas dan menerima surat perintah penugasan seperti biasanya. Untuk itu, tidak ada pernyataan yang tidak sesuai fakta," tegasnya.<br /> <br /> Terakhir, Yudi berpandangan pelanggaran prosedur pemberhentian Rossa memang terjadi secara nyata. Hal tersebut berpotensi mencederai indepensi KPK sebagaimana diamanahkan dalam UU KPK maupun Jakarta Statement.<br /> <br /> "Karena independensi KPK berdiri diatas tiga pilar, yakni pegawai, posisi ketatanegaraan dan penegakan hukum. Pemberhentian secara semena-mena terhadap pegawai yang bekerja sesuai prosedur akan berpotensi mencederai indepedensi KPK. Untuk itulah justru seharusnya pemeriksaan mengenai pelanggaran prosedur tersebut seharusnya menjadi konsen dari Dewas KPK," cetus Yudi.<br /> <br /> Untuk diketahui, Dewan Pengawas KPK menggelar sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Yudi Purnomo Harahap. Sidang dugaan pelanggaran kode etik itu berlangsung secara tertutup di Gedung Anti-Corruption Learning Center KPK di Jalan HR. Rasuna Said Kavling C1, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (24/8).<br /> <br /> Yudi diduga menyebarkan informasi tidak benar. Yudi diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku “Integritas” pada Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020.<br /> <br /> Hal ini merupakan salah satu kinerja Dewas KPK yang mengacu pada Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedomen Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

WP KPK: Rossa Diberhentikan Tidak Sesuai Prosedur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kompol Rossa Purbo Bekti, penyidik KPK yang sempat dipulangkan ke instansi asal Mabes Polri, kini telah kembali bekerja di KPK. Hal ini setelah KPK menerbitkan Surat Keputusan Sekjen KPK Nomor 744.1 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keputusan Sekjen KPK Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada KPK tertanggal 6 Mei 2020. <br /> <br /> Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo menyatakan, tidak mengetahui segala proses yang menyebabkan Rossa dapat kembali bekerja di KPK. Menurutnya, kembalinya Rossa merupakan penyemangat bagi pegawai KPK untuk terus berkomitmen memberantas korupsi.<br /> <br /> "Terima kasih kepada pimpinan KPK, Dewas KPK, Mabes Polri sehingga Mas Rossa sudah kembali bekerja di KPK dan bergabung lagi bersama kami," kata Yudi dikonfirmasi, Jumat (15/5).<br /> <br /> Rossa yang merupakan penyidik kasus dugaan suap permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku, kata Yudi, merupakan sosok yang berintegritas. Dia menilai, kembalinya Rossa ke lembaga antirasuah menjadi penyemangat bagi pegawai KPK untuk bersemangat memberantas korupsi.<br /> <br /> "Seperti yang pernah kami sampaikan Mas Rossa adalah figur penyidik berintegritas dan pekerja keras serta kepribadiannya pun baik. Kembalinya Mas Rossa merupakan salah satu penyemangat bagi kami pegawai KPK untuk terus berkomitmen memberantas korupsi di negeri ini," tegas Yudi.<br /> <br /> Sebelumnya, KPK membenarkan Kompol Rossa Pubo Bekti telah bekerja kembali sebagai penyidik KPK. Hal ini berdasarkan rapat Pimpinan pada 6 Mei 2020.<br /> <br /> "KPK memutuskan telah meninjau kembali dan membatalkan serta menyatakan tidak berlaku surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPK Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri yang Dipekerjakan pada KPK atas nama Rossa Purbo Bekti terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (14/5).<br /> <br /> Ali menjelaskan, untuk mempekerjakan kembali Kompol Rossa di KPK, telah menerbitkan Surat Keputusan Sekjen KPK Nomor 744.1 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keputusan Sekjen KPK Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada KPK tertanggal 6 Mei 2020. <br /> <br /> Pembatalan Surat Keputusan Sekjen KPK tersebut, karena memperhatikan dan mengingat antara lain Surat Kapolri tertanggal 3 Maret 2020 perihal Tanggapan Atas Pengembalian Penugasan Anggota Polri di lingkungan KPK. Hal ini guna memperkerjakan kembali Pegawai Negeri yang dipekerjakan yakni, Rosa Purbo Bekti sampai pada 23 September 2020. <br /> <br /> "Dengan demikian, saat ini hak-hak Kepegawaian Rossa Purbo Bekti telah kembali sebagaimana sebelum diterbitkannya Keputusan Sekjen KPK Nomor 123 Tahun 2020 tersebut," tukas Ali.

WP KPK Sebut Kembalinya Rossa Penyemangat untuk Memberantas Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kurnia-Ramadhana-Miftahulhayat.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertindak tegas, terkait adanya dugaan maladministrasi dalam polemik mutasi penyidik KPK Kompol Rossa Purbo Bekti. Meski kini bekerja lagi di KPK, ICW menilai Pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahuri layak dijatuhkan sanksi.<br /> <br /> "Dewan Pengawas harus bertindak. Saya rasa pemberian sanksi pantas dijatuhkan oleh Dewan Pengawas ke Pimpinan KPK atas pelanggaran administrasi terhadap proses pengembalian paksa Kompol Rossa ke instansi Polri," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam pesan singkatnya, Jumat (15/5).<br /> <br /> Kurnia memandang, saat ini sudah sangat jelas ada pelanggaran dibalik mutasi sepihak yang sebelumnya dilakukan Firli Cs. Pasalnya, Kompol Rossa tak melanggar etik dan masa kerjanya masih panjang di KPK.<br /> <br /> "Kompol Rossa diyakini tidak pernah melanggar kode etik di KPK. Kompol Rossa pun saat ini masih atau sedang menangani perkara-perkara di KPK," beber Kurnia.<br /> <br /> Menurutnya, penting juga untuk menggali motif dari Pimpinan KPK yang terlihat begitu semangat untuk mendepak Kompol Rossa dari KPK. Terlebih, penyidik KPK asal institusi Polri itu merupakan penyidik kasus suap permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDI Perjuangan, yang menyeret Harun Masiku.<br /> <br /> "Sepanjang pengetahuan saya, Kompol Rossa tergabung dalam tim yang menangani perkara suap Wahyu Setiawan dan Harun Masiku. Apa ada kaitannya proses pengembalian paksa penyidik KPK ke instansi Polri dengan penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK? Atau teori kausalitasnya, apa karena Kompol Rossa menangani kasus suap Wahyu Setiawan dan Harun Masiku, sehingga ia dibuang oleh Pimpinan KPK," sesal Kurnia.<br /> <br /> Sebelumnya, Kompol Rossa Purbo Bekti akhirnya bisa bernafas lega. Ini karena dia resmi dipekerjakan kembali sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah sempat diberhentikan oleh pimpinan lembaga antirasuah. SK pengangkatan Rossa kembali sebagai penyidik terbit pada hari ini, Kamis (14/5).<br /> <br /> Kembalinya Rossa ke KPK karena pihak Ombudsman menilai, surat pemberhentin yang dilayangkan Firli Cs terhadap Rossa diduga maladaministrasi. Hal ini dibenarkan Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala. “Diduga begitu (malaadministrasi),” kata Adrianus kepada JawaPos.com.<br /> <br /> Namun, dia enggan membeberkan secara detil, apakah penerbitan SK Pengangkatan Rossa kembali sebagai pegawai KPK kembali, sebagai bagian dari tindak lanjut rekomendasi dari pihak Ombudsman.<br /> <br /> Yang pasti kata Adrianus, ada kesalahan administrasi yang dilakukan pimpinan KPK atas SK Pemberhentian yang terbitkan terhadap penyidiknya. ”Kami saat ini menunggu respons KPK,” imbuh mantan komisioner kompolnas tersebut.<br /> <br /> Sementara itu, terkait adanya dugaan maladministrasi, KPK belum mendengar kesimpulan Ombudsman. Karena jawaban KPK atas surat Ombudsman telah dikirim hari ini.<br /> <br /> "Perlu kami jelaskan pula, kami belum mendengar kesimpulan dari Ombudsman. Semestinya tentu belum ada kesimpulan, karena jawaban KPK atas surat ombudsman telah kami kirim hari ini," ujar Plt juru bicara KPK Ali Fikri.<br /> <br /> Ali menjelaskan, untuk mempekerjakan kembali Kompol Rossa di KPK, telah menerbitkan Surat Keputusan Sekjen KPK Nomor 744.1 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keputusan Sekjen KPK Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada KPK tertanggal 6 Mei 2020. <br /> <br /> Pembatalan pengembalian Rossa tersebut, karena memperhatikan dan mengingat antara lain Surat Kapolri tertanggal 3 Maret 2020 perihal Tanggapan Atas Pengembalian Penugasan Anggota Polri di lingkungan KPK. Hal ini guna memperkerjakan kembali Pegawai Negeri yang dipekerjakan yakni, Rosa Purbo Bekti sampai pada 23 September 2020. <br /> <br /> "Dengan demikian, saat ini hak-hak Kepegawaian Rossa Purbo Bekti telah kembali sebagaimana sebelum diterbitkannya Keputusan Sekjen KPK Nomor 123 Tahun 2020 tersebut," tukas Ali.<br /> 

ICW Minta Dewas KPK Usut Dugaan Malaadministrasi Firlis Cs

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ali-fikri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Kompol Rossa Pubo Bekti telah bekerja kembali sebagai penyidik KPK. Hal ini berdasarkan rapat Pimpinan pada 6 Mei 2020.<br /> <br /> "KPK memutuskan telah meninjau kembali dan membatalkan serta menyatakan tidak berlaku surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPK Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri yang Dipekerjakan pada KPK atas nama Rossa Purbo Bekti terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (14/5).<br /> <br /> Ali menjelaskan, untuk mempekerjakan kembali Kompol Rossa di KPK, telah menerbitkan Surat Keputusan Sekjen KPK Nomor 744.1 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keputusan Sekjen KPK Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada KPK tertanggal 6 Mei 2020. <br /> <br /> Pembatalan Surat Keputusan Sekjen KPK tersebut, karena memperhatikan dan mengingat antara lain Surat Kapolri tertanggal 3 Maret 2020 perihal Tanggapan Atas Pengembalian Penugasan Anggota Polri di lingkungan KPK. Hal ini guna mempekerjakan kembali Pegawai Negeri yang dipekerjakan yakni, Rosa Purbo Bekti sampai pada 23 September 2020. <br /> <br /> "Dengan demikian, saat ini hak-hak Kepegawaian Rossa Purbo Bekti telah kembali sebagaimana sebelum diterbitkannya Keputusan Sekjen KPK Nomor 123 Tahun 2020 tersebut," beber Ali.<br /> <br /> Sementara itu, menanggapi Ombudsman Republik Indonesia, terkait adanya dugaan maladministrasi, KPK belum mendengar kesimpulan Ombudsman. Karena, kata Ali, jawaban KPK atas surat Ombudsman telah dikirim hari ini.<br /> <br /> "Perlu kami jelaskan pula, kami belum mendengar kesimpulan dari Ombudsman. Semestinya tentu belum ada kesimpulan, karena jawaban KPK atas surat ombudsman telah kami kirim hari ini, jelas Ali.<br /> <br /> Sebelumnya, Kompol Rossa Purbo Bekti akhirnya bisa bernafas lega. Ini karena dia resmi dipekerjakan kembali sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah sempat diberhentikan oleh pimpinan lembaga antirasuah. SK pengangkatan Rossa kembali sebagai penyidik terbit pada hari ini, Kamis (14/5).<br /> <br /> Kembalinya Rossa ke KPK karena pihak Ombudsman menilai, surat pemberhentin yang dilayangkan Firli Cs terhadap Rossa diduga maladaministrasi. Hal ini dibenarkan Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala. “Diduga begitu (malaadministrasi),” kata Adrianus kepada JawaPos.com.<br /> <br /> Namun, dia enggan membeberkan secara detil, apakah penerbitan SK Pengangkatan Rossa kembali sebagai pegawai KPK kembali, sebagai bagian dari tindak lanjut rekomendasi dari pihak Ombudsman.<br /> <br /> Yang pasti kata Adrianus, ada kesalahan administrasi yang dilakukan pimpinan KPK atas SK Pemberhentian yang terbitkan terhadap penyidiknya. ”Kami saat ini menunggu respons KPK,” imbuh mantan komisioner kompolnas tersebut.

KPK Benarkan Kompol Rossa Kembali jadi Penyidik Lembaganya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/com-JKT1-KPK-GELEDAH-KPU-ali4-640x410.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kompol Rossa Purbo Bekti telah melayangkan surat permohonan banding ke Presiden Joko Widodo terkait penarikannya ke institusi Polri pada Kamis (27/2). Surat banding itu dilayangkan Rossa karena surat mutasi keberatan itu tidak diterima oleh pimpinan KPK jilid V.<br /> <br /> Rossa melayangkan banding ke Presiden Jokowi lantaran pemulangan dirinya ke institusi Polri dinilai tidak sesuai aturan. Mutasi terhadap dirinya dilakukan sebelum masa tugasnya di KPK selesai.<br /> <br /> Dari informasi yang diterima JawaPos.com, Senin (2/3). Surat upaya banding itu berupa 'Permohonan Upaya Administratif Berupa Banding atas Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Negeri yang Dipekerjakan pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas Nama Purbo Bekti'. Dalam surat banding yang dilayangkan Rossa ke Presiden Jokowi, dia menduga alasan mutasi sepihak pimpinan KPK saat ini dilakukan karena ikut berperan dalam proses operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan pada 7-8 Januari 2020. OTT tersebut menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan salah satu calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku sebagai tersangka.<br /> <br /> "Pemohon dikeluarkan tepat setelah pemohon menangani kasus strategis yang mendapatkan perhatian pada tingkat nasional sehingga berpotensi pemberhentian pemohon terkait penanganan kasus tersebut," tulis Rossa dalam surat bandingnya.<br /> <br /> Dalam surat itu, Rossa menyampaikan seharusnya penangkapan tersebut diapresiasi karena merupakan pencapaian untuk mengatasi korupsi politik yang menjadi salah satu prioritas KPK. Karena korupsi politik salah satu penyebab mahalnya biaya demokrasi di Indonesia.<br /> <br /> "Bahwa alih-alih mendapat apresiasi, pemohon malah dikembalikan ke Kepolisian serta diberhentikan sejak 1 Februari 2020," sesal Rossa.<br /> <br /> Rossa pun menilai proses pengembalian dirinya ke institusi Polri menimbulkan banyak kejanggalan. Mengingat tidak ada permintaan dirinya untuk kembali ke Kepolisian, karena masa tugasnya di KPK hingga 23 September 2020 yang kemudian bisa diperpanjang sampai 2026. Dia pun menegaskan tidak pernah menerima sanksi apapun dari KPK atas pelanggaran etik.<br /> <br /> "Penarikan secara tiba-tiba dapat menjadi preseden dan menyebabkan dampak lanjutan secara psikologis bagi penegak hukum dari Kejaksaan, Kepolisian, dan PNS yang selama ini ada di KPK untuk tidak dapat bertindak secara independen ke depan. Ancaman, teror, dan tidak adanya perlindungan bagi para petugas penegak hukum tersebut dapat menjadikan independensi para pegawai KPK hilang dalam melaksanakan pekerjaannya di lapangan," ujar Rossa.<br /> <br /> Bahkan, dalam surat permohonan banding itu, Rossa pun turut menyertakan surat perihal pembatalan penarikan dirinya ke institusi Polri pada 21 Januari 2020. Rossa menilai pemulangan dirinya ke institusi Polri tanpa persetujuan instansi asal dan tanpa evaluasi.<br /> <br /> "Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: R/21/l/KEP./202O tanggal 21 Januari 2020 kepada Pimpinan KPK perihal Pembatalan penarikan penugasan anggota Polri karena Kompol Rossa Purbo Bekti ternyata baru berakhir masa penugasannya tanggal 23 September 2020. Yang ditandatangani oleh Komjen Gatot Eddy Pramono selaku Wakapolri atas nama Kapolri. Hal tersebut untuk mengkoreksi surat sebelumnya Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor; R/32/l/KEP./2020 tanggal 13 Januari 2020," ungkap Rossa.<br /> <br /> Oleh karena itu, dalam pokok permohonan bandingnya, Rossa menilai surat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/836/ KP. 03/01/02/2020 tentang Tanggapan Atas Keberatan 20 Februari 2020 untuk dibatalkan dan tidak berlaku.<br /> <br /> Dia pun memohonkan, agar Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 123 tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hornat Pegawai Negeri yang Diperkerjakan Pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama pemohon untuk dibatalkam dan tidak berlaku.<br /> <br /> "Mengabulkan permohonan pemohon untuk memulihkan posisi pemohon ke keadaan semula sebagai penyidik KPK dengan menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Rossa Purbo Bekti atau pemohon sebagai penyidik KPK dengan posisi jabatan, grading serta hak dan kewajiban sebagaimana semula sebelum adanya Keputusan Pemberhentian Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 123 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri yang Dipekerjakan Pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama pemohon," pungkas Rossa.<br /> <br /> Surat permohonan banding itu pun ditandatangani oleh Rossa Purbo Bekti selaku pemohon dengan tembusan Menkopolhukam RI, Ombudsman RI, Pimpinan KPK, Dewan Pengawas KPK, Kapolri, Kabareskrim Polri, As SDM Polri, dan Kadiv Propam Polri.<br /> <br /> Sebelumnya, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, Firli Bahuri cs menghormati upaya hukum yang ditempuh penyidik KPK asal Polri itu. Menurutnya, itu merupakan hak Kompol Rossa untuk mengajukan banding ke Presiden.<br /> <br /> "Tentu KPK hormati proses itu, karena memang ini ditentukan oleh UU ada mekanisme tersebut. Sehingga nanti kita menunggu proses-proses berikutnya seperti apa," jelas Ali, Jumat (28/2).

Kompol Rossa Banding ke Jokowi, Begini Isi Surat Permohonan Bandingnya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rossa Purbo Bekti

Berita Terkini