<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/13/anak-sakit-131131696.jpg" alt="Ilustrasi anak sakit setelah mudik." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi anak sakit setelah mudik.</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com</strong> - Warga di sekitar <em>Refuse Derived Fuel</em> (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, mulai melaporkan dampak kesehatan akibat polusi udara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta Asep Kuswanto mengakui, sudah ada 11 anak yang dilaporkan mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan 3 anak lainnya terkena infeksi mata.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Mereka yang terpapar merupakan warga Perumahan Jakarta Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur, 800 meter dari lokasi RDF Rorotan. Mereka sebelumnya juga telah mengeluhkan terkait bau sampah dan asap hitam dari uji coba pengelolaan sampah di lokasi RDF Rorotan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Anak-anak yang kemarin dilaporkan terdampak kemarin ada 11 katanya kena Ispa dan 3 kena infeksi mata,&rdquo; ujar Asep di Semper, Cilincing, Jumat (21/3).&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015794357/8-ucapan-baby-boomer-yang-bikin-generasi-z-dan-milenial-jengah-salah-satunya-dulu-zaman-saya">8 Ucapan Baby Boomer yang Bikin Generasi Z dan Milenial Jengah, Salah Satunya Dulu Zaman Saya...</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Asep mengaku telah meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga sekitar. Sehingga, kesehatan warga dapat terpantau dengan baik.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menanggapi kekhawatiran warga, Pemprov DKI juga akan memperketat pemantauan kualitas udara di sekitar RDF. Sejumlah alat pemantau akan dipasang, terutama dalam radius 5 km dari lokasi RDF.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kemudian juga tadi permintaan kemarin kan paling tidak radius 5 km itu ada satu SPKU (Stasiun Pemantau Kualitas Udara)," jelas Asep.</div>

Warga di sekitar Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, mulai melaporkan dampak kesehatan akibat polusi udara.

Polusi RDF Rorotan Bikin Resah, 11 Anak Terkena ISPA, 3 Alami Infeksi Mata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/26/20250225192359_b25jul_921-1039661512.jpg" alt="Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno atau Bang Doel meninjau Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (25/2). (Humas Pemprov DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno atau Bang Doel meninjau Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (25/2). (Humas Pemprov DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>&ndash; Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto angkat bicara oal bau dari Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Dia memastikan pihaknya melakukan sejumlah upaya untuk mencegah bau keluar dari RDF.</p> <p>Diketahui, uji coba pengolahan sampah RDF Plant di Rorotan sempat diprotes warga sekitar lantaran mengeluarkan bau tak sedap.&nbsp;</p> <p>Asep mengungkapkan, saat ini sistem pengendalian bau atau deodorizer pada RDF sudah berfungsi dengan baik.</p> <p>Ia mengklaim teknologi ozonisasi dan UV sterilization pada deodorizer tersebut mampu menetralkan bau, seperti amonia dan hidrogen sulfida melalui proses oksidasi.&nbsp;Selain itu, Asep menyebut, filter karbon aktif juga digunakan untuk menyerap gas/partikel bau.</p> <p>"Sekarang ini semua sedang disempurnakan. Termasuk juga terhadap cerobongnya. Ini ada peningkatan di cerobongnya supaya asap yang keluar itu tidak banyak lagi dan tidak berwarna hitam. Itu sudah terjamin tidak berbau," ujarnya di RDF Plant Rorotan, Selasa (25/2).&nbsp;</p> <p>Pemprov DKI Jakarta juga telah memasang Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) di kawasan RDF. Hal itu merupakan bentuk transparansi kondisi udara di sekitar RDF Plant Rorotan.&nbsp;</p> <p>"Jadi nanti kami akan sangat transparan terhadap laporan-laporan, terhadap nilai-nilai kualitas udara," jelasnya.</p> <p>Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno atau Bang Doel meninjau Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (25/2).</p> <p>Rano menuturkan, saat ini sejumlah mesin telah terpasang. Sehingga tidak lagi menimbulkan bau tak sedap ke permukiman warga disekitar.&nbsp;"Jadi masih trial. Tapi Alhamdulillah hari ini saya nggak mencium bau nih," ujarnya di lokasi.&nbsp;</p> <p>Bang Doel menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus melakukan perbaikan pada RDF Plant Rorotan hingga diresmikan pada April 2025 mendatang.&nbsp;</p> <p>"Insya Allah kita akan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga nanti saat dilaunching oleh Pak Gubernur sudah siap semuanya. Mudah-mudahan itu jauh lebih sempurna. Jadi inilah salah satu keseriusan kita," jelasnya.</p> <p class="class-paragraph">Rano menjelaskan, saat ini sampah yang dihasilkan Jakarta telah mencapai 8.000 ton/hari. Sedangkan kapasitas RFD Rorotan hanya dapat menampung sampah sekitar 2.500 ton/hari.&nbsp;</p> <p>Untuk itu, Rano menyatakan akan mendorong pembangunan RDF lainnya di Jakarta.&nbsp;</p> <p>"Kalau minimal kita punya tiga lokasi pengolahan sampah seperti RDF ini, harapannya bisa membantu mempercepat proses pengolahannya. Ya itu salah satu usaha, nanti perlu dikaji lagi," imbuhnya.</p>

Asep mengungkapkan, saat ini sistem pengendalian bau atau deodorizer pada RDF sudah berfungsi dengan baik untuk mencegah bau keluar.

Usai Diprotes Warga, Pemprov DKI Jakarta Sempurnakan Pengendalian Bau di RDF Plant Rorotan Dengan Teknologi Ozonisasi dan Filter Karbon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/14/tumaah-mewa-38621328.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah mewah seluas 90 meter persegi yang berlokasi di Kota Medan, Sumatera Utara, pada Kamis (14/11). (IST)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah mewah seluas 90 meter persegi yang berlokasi di Kota Medan, Sumatera Utara, pada Kamis (14/11). (IST)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah mewah seluas 90 meter persegi yang berlokasi di Kota Medan, Sumatera Utara, pada Kamis (14/11). Penyitaan rumah mewah itu berkaitan dengan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya tahun 2019-2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyidik telah melakukan penyitaan sebuah rumah mewah yang berlokasi di Kota Medan atas nama SS dengan luas 90 meter&sup2;," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Kamis (14/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun, SS merupakan inisial dari Salomo Sihombing yang menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada. Salomo sebelumnya sudah diperiksa tim penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/015312621/libas-judi-online-menkomdigi-meutya-hafid-ungkap-perintah-presiden-prabowo-subianto-tidak-ada-beking-beking">Libas Judi Online, Menkomdigi Meutya Hafid Ungkap Perintah Presiden Prabowo Subianto, Tidak Ada Beking-beking</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015311886/rsud-tamansari-terima-pasien-kecanduan-judi-online-bahkan-ada-yang-harus-dirujuk-ke-rscm">RSUD Tamansari Terima Pasien Kecanduan Judi Online, Bahkan Ada yang Harus Dirujuk ke RSCM</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak dan masyarakat yang membantu kelancaran kegiatan penyitaan pada perkara ini," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sebelumnya juga telah menahan Direktur Utama (Dirut) PT Totalindo Eka Persada, Donald Sihombing. Selain Donald Sihombing, KPK juga menahan empat tersangka lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat tersangka itu yakni, mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra S Arharrys; Komisaris PT Totalindo Eka Persada, Saut Irianto Rajagukguk; dan Direktur Keuangan PT Totalindo Eka Persada, Eko Wardoyo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, Asep Guntur menjelaskan, PT Totalindo Eka Persada merupakan salah satu perusahaan yang menawarkan tanah kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang salah satu usahanya membeli tanah di Jakarta untuk dijadikan sebagai bank tanah atau land bank. Lahan seluas total 12,3 hektare di Rorotan dibeli Perumda Pembangunan Sarana Jaya dari PT Totalindo Eka Persada senilai Rp 371,5 miliar pada 2019 lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, tanah itu sebelumnya dibeli PT Totalindo dari PT Nusa Kirana Real Estate atau PT NKRE dengan nilai yang jauh lebih murah. Lahan seluas sekitar 11,7 hektare dibeli PT Totalindo Eka Persada dari PT NKRE seharga Rp 950.000 per meter persegi yang diperhitungkan sebagai pembayaran utang PT NKRE kepada PT Totalindo Eka Persada dengan nilai transksi total Rp 117 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keuangan negara diduga dirugikan senilai Rp 223,8 miliar atas penyimpangan dalam proses investasi dan pengadaan tanah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada 2019-2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nilai kerugian negara atau daerah tersebut berasal dari nilai pembayaran bersih yang diterima PT Totalindo Eka Persada dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 371,5 miliar dikurangi harga transaksi riil PT Totalindo Eka Persada dengan pemilik tanah awal, PT Nusa Kirana Real Estate setelah memperhitungkan biaya terkait lainnya seperti pajak, BPHTB dan biaya notaris sebesar total Rp 147,7 miliar," ungkap Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya mark up harga, lanjut Asep, pengadaan tanah di Rorotan itu dilakukan dengan berbagai penyimpangan. Ia menyebut, Yoory mengarahkan untuk tidak perlu menunjuk kantor jasa penilai publik (KJPP) independen untuk menilai harga tanah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, PPSJ juga belum melakukan kajian internal terkait penawaran KSO dari PT Totalindo Eka Persada. Pihak Totalindo Eka Persada juga mengetahui enam SHGB tanah Rorotan masih atas nama PT NKRE dan belum ada peralihan hak kepemilikan atas tanah dari PT NKRE ke PT Totalindo.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yoory diduga menerima fasilitas dari PT Totalindo Eka Persada. Yoory menerima valas dalam dolar Singapura senilai Rp 3 miliar dari PT Totalindo Eka Persada.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yoory juga diduga mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam penjualan aset milik pribadi yang segera dibeli oleh pegawai PT Totalindo Eka Persada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pembelian aset Saudara YCP berupa satu rumah dan satu unit apartemen oleh pegawai PT TEP tersebut atas instruksi Saudara EKW dan sumber dananya berasal dari kas perusahaan dalam bentuk pinjaman lunak kepada pegawai yang membeli aset tersebut," ujar Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibat perbuatannya, mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah mewah seluas 90 meter persegi yang berlokasi di Kota Medan, Sumatera Utara.

KPK Sita Rumah Mewah Milik Salomo Sihombing Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Rorotan

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/20/tessa2-1555331919.jpg" alt="Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat wawancara dengan awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/6). (Foto: Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat wawancara dengan awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/6). (Foto: Ridwan)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa pebalap sekaligus bos properti Zahir Ali, pada Rabu (19/6). Ia diperiksa dalam kaitan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di daerah Rorotan, Jakarta Utara oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sarana Jaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar bahwa ZA diperiksa terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Lahan di lokasi Rorotan, DKI Jakarta oleh BUMD SJ," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Kamis (20/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa menyampaikan, penyidik mendalami keterangan Zahir Ali terkait posisinya dalam perusahaan properti yang diduga terkait pengembangan kasus mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014779018/hamka-hamzah-dirumorkan-kembali-ke-persebaya-surabaya-jadi-direktur-teknik-atau-jadi-bek-tengah">Hamka Hamzah Dirumorkan Kembali ke Persebaya Surabaya, Jadi Direktur Teknik atau Jadi Bek Tengah?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara garis besar pemeriksaan terkait dengan jabatan (tupoksi) di perusahaan yang bersangkutan," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah mencegah 10 orang terkait pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Tim juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, proyek pengadaan lahan itu dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Lahan di lokasi Rorotan, DKI Jakarta oleh BUMD SJ, pada 12 Juni 2024," ungkap Budi, Kamis (13/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/euro-2024/014778989/prediksi-dan-link-live-streaming-slovenia-vs-serbia-di-euro-2024-target-3-poin-di-matchday-2">Prediksi dan Link Live Streaming Slovenia vs Serbia di Euro 2024, Target 3 Poin di Matchday 2</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi mengutarakan, pencegahan terhadap 10 pihak itu berlaku selama enam bulan ke depan. Pencegahan dilakukan agar mereka kooperatif memenuhi panggilan penyidik KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK telah mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan pada 10 orang," urai Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, ke-10 pihak yang dicegah ke luar negeri itu yakni ZA, Swasta; MA, Karyawan Swasta; FA, Wiraswasta; NK, Karyawan Swasta; DBA, Manager PT CIP dan PT KI. Selanjutnya, ada PS, Manager PT CIP dan PT KI; JBT, Notaris; SSG, Advokat; LS, Wiraswasta; dan M, Wiraswasta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara ini sebelumnya melibatkan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Cornelis Pinontoan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014778783/klhk-pelototi-230-perusahaan-yang-berpotensi-cemari-udara-di-jabodetabek-3-perusahaan-sudah-dihentikan-operasionalnya">KLHK Pelototi 230 Perusahaan yang Berpotensi Cemari Udara di Jabodetabek, 3 Perusahaan Sudah Dihentikan Operasionalnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menghukum Yoory dengan penjara 6,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dalam kasus pengadaan di Munjul, Jakarta Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Yoory, kasus ini juga melibatkan Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka yang terlibat telah dihukum dalam kasus pengadaan lahan di Jakarta. Mereka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.</div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa pebalap sekaligus bos properti Zahir Ali, pada Rabu (19/6) kemarin.

Pebalap Sekaligus Bos Properti Zahir Ali Dicecar KPK Soal Pengadaan Lahan di Rorotan Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/2019091141-1.jpg" alt="Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang Kota Bekasi, Jawa Barat. Pradita Kurniawan Syah/Antara" width="100%">
<figcaption>Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang Kota Bekasi, Jawa Barat. Pradita Kurniawan Syah/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta berencana membangun kembali <em>Landfill Mining</em> dan <em>Refuse Derived Fuel</em> (RDF) Plant. Tepatnya di daerah Rorotan, Jakarta Utara. Teknologi itu berfungsi mengubah sampah menjadi bahan alternatif batu bara.<br /> <br /> "Kita cari tanah pemda yang luasnya 5 hektar buat kita bangun RDF. Kemungkinan di utara daerah Rorotan, aset pemda ada di sana," kata Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto kepada wartawan, Selasa (14/2).<br /> <br /> Pembangunan itu penting, kata Asep, agar ribuan ton sampah yang dihasilkan warga Jakarta per hari dapat diatasi dengan baik, salah satunya menjadi RDF. Ia mengatakan bahwa di TPST Bantargebang, 2000 ton sampah akan diubab jadi RDF tiap harinya mulai Maret mendatang. RDF itu lantas akan dijual ke PT Indosemen dan PT SBI atau Holcim<br /> <br /> "Dua (perusahaan) aja sudah habis. Jadi kami akan berencana lagi untuk membangun yang kedua (RDF Plant)," ujarnya.<br /> <br /> Rencananya, pembangunan RDF Plant di Rorotan itu akan dimulai pada 2024 mendatang. "Mudah-mudahan tahun depan mulai bisa memilih mitra dan membangun kontruksinya (2024)," pungkas Asep.<br /> <br /> Sebelumnya, Landfill Mining dan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat direncanakan beroperasi penuh pada Maret mendatang. Saat ini, teknologi yang mengolah sampah menjadi alternatif bahan batu bara itu sudah berprogres di angka 98 persen.<br /> <br /> "Infrastruktur itu sudah beres semua. Sekarang tinggal 2 persen ini sebenarnya commisioning, dan commisioning ini sudah hampir beres," kata Humas DLH DKI Jakarta Yogi Ikhwan saat dihubungi wartawan, Senin (13/2).<br /> <br /> Setelah nantinya dapat beroperasi secara penuh, Yogi mengatakan bahwa teknologi ini akan mengolah sampah 2.000 ton per harinya. Dengan 1.000 ton sampah baru dan 1.000 ton sampah lama.<br /> <br /> "Nah, 1000 ton sampah lama itu kita akan nambang dari gunung-gunungan sampah itu. Sehari itu akan ada 1000 ton dari gundukan landfill itu yang kita olah jadi RDF," ungkapnya.<br /> <br /> Untuk diketahui, RDF adalah hasil olahan sampah dengan nilai kalor dan spesifikasi tertentu sehingga dapat dijadikan bahan bakar alternatif pengganti batu bara. RDF yang dihasilkan selanjutnya akan dimanfaatkan oleh industri semen sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan pada produksi semen.

DKI Jakarta Rencanakan Bangun Teknologi Olah Sampah di Rorotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/rorotan.jpg" alt="Tangkapan layar foto wanita berinisial SIY alias Indah yang dinyatakan hilang oleh keluarganya di Jakarta Utara sejak 26 Desember 2022. ANTARA/HO-Keluarga Indah" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar foto wanita berinisial SIY alias Indah yang dinyatakan hilang oleh keluarganya di Jakarta Utara sejak 26 Desember 2022. ANTARA/HO-Keluarga Indah</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Penyelidikan kasus penemuan kerangka utuh manusia di area semak-semak perumahan kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, sampai hari ini belum sepenuhnya menemukan titik terang.<br /> <br /> Kerangka manusia yang ditemukan pada 23 Januari 2023 di semak-semak itu, diduga berjenis kelamin perempuan, masih berusia muda, dengan inisial SIY alias Indah yang pernah dinyatakan hilang sejak 26 Desember 2022.<br /> <br /> Namun, polisi menemukan masa hilangnya Indah berbeda dengan waktu kematian manusia yang tinggal kerangka di Rorotan, berdasarkan hasil identifikasi kepolisian lewat proses autopsi.<br /> <br /> Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Polisi Gidion Arif Setyawan di Markas Polres Metro Jakarta Utara mengatakan hasil autopsi menunjukkan waktu kematiannya antara tiga sampai 12 bulan lamanya, bukan 1 bulan seperti dugaan waktu hilangnya Indah.<br /> <br /> Proses autopsi kerangka tersebut telah melibatkan sejumlah ahli forensik di Rumah Sakit Polri Kramatjati dengan metode investigasi kriminal secara ilmiah (scientific crime investigation/CSI).<br /> <br /> Di sisi lain, kerabat Indah, Marjan, menyatakan bahwa pihak keluarga menduga kerangka tersebut adalah Indah. Dugaan itu berdasarkan perhiasan yang ditemukan di dekat tempat penemuan kerangka, yang identik dengan perhiasan yang dimiliki adik sepupunya itu.<br /> <br /> Perhiasan yang ditemukan tersebut adalah kalung dan cincin, sedangkan gelang yang dikenakan Indah saat itu, keluarga tidak berhasil menemukan di lokasi.<br /> <br /> Namun, kondisi jasad yang tersisa kerangka dan tanpa busana itu membuat identitas jenazah tersebut semakin sulit diidentifikasi.<br /> <br /> Maka, pihak keluarga Indah mendukung proses CSI selanjutnya untuk identifikasi identitas kerangka tersebut yakni pembuktian tes DNA untuk menemukan sejauh mana kecocokan sampel DNA mereka dengan kerangka tersebut.<br /> <br /> Seiring hal itu dilakukan, saat ini pihak kepolisian Resor Metro Jakarta Utara juga masih terus menyelesaikan proses identifikasi identitas dari kerangka wanita itu.<br /> <br /> Menurut Marjan, suami, ibunda, kakak, hingga anak Indah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati untuk mencocokkan DNA mereka dengan kerangka yang ditemukan di Rorotan. Sampai saat ini keluarga masih menunggu hasilnya.<br /> <br /> Seiring penyelidikan dan penggalian informasi soal identitas kerangka wanita itu, muncul rekaman CCTV yang merekam aktivitas Indah terakhir kali di kawasan Rorotan.<br /> <br /> Rekaman CCTV itu tertanggal 26 Desember 2022, tertanda pukul 13.26 WIB. Dalam video berdurasi 25 detik itu terlihat Indah sedang berjalan kaki menyusuri Jalan Malaka I Gang 2 RT 04 RW 12 Rorotan. Hampir 13.30 WIB siang, Indah diketahui berjalan dari rumahnya di RT 08 RW 12 Rorotan tanpa diketahui keluarga.<br /> <br /> Indah terlihat berjalan keluar gang tanpa tergesa-gesa alias dengan santai. Dari belakang, rambut Indah yang panjangnya hampir sebahu itu tampak dikuncir. Indah juga terlihat mengenakan baju rajut dengan dominasi warna merah.<br /> <br /> Ibu anak satu itu juga tampak memakai celana tidur merah muda. Kemudian, pada bagian alas kaki, Indah memakai sandal berwarna hitam.<br /> <br /> Peranti CCTV milik warga di Jalan Malaka I, RT 04 RW 12 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, merekam semua aktivitas terakhir Indah, wanita muda yang menghilang sejak 26 Desember 2022. Marjan mengatakan rekaman CCTV yang memperlihatkan aktivitas adiknya hanya ada satu. "CCTV cuma ada di situ aja, yang arah dia mau jalan ke mana, begitu," kata dia.<br /> <br /> Apa yang ada di dalam rekaman CCTV itu menjadi alasan pihak keluarga untuk berusaha mencari wanita 31 tahun yang hilang pada 26 Desember atau sekitar sebulan yang lalu itu dengan menyebar pamflet berisi identitas agar korban dapat ditemukan.<br /> <br /> Indah diketahui memiliki masalah mental. Yang bersangkutan sering hilang ingatan dan depresi selama sekitar 2 tahun belakangan ini.<br /> <br /> Wanita itu memang sudah beberapa kali diketahui menghilang dari rumahnya, namun selalu ditemukan.<br /> <br /> Tinggal kerangka<br /> Namun sebuah jasad manusia tinggal kerangka kemudian ditemukan oleh warga yang sedang mencari burung di semak-semak perumahan kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (23-1).<br /> <br /> Biasanya, proses tubuh manusia setelah meninggal lalu dikubur sampai menjadi kerangka membutuhkan waktu sekitar 4 bulan.<br /> <br /> Salah seorang warga di lokasi, Teguh, 50 tahun, mengatakan para pencari burung tersebut kemudian langsung melapor ke petugas keamanan setelah melihat kerangka itu.<br /> <br /> Posisi kerangka wanita tersebut seperti sedang duduk saat ditemukan. Di sisi lain, lahan kosong di perumahan tersebut memang sering kali bebas dimasuki orang-orang.<br /> <br /> Orang bebas keluar masuk area perumahan tanpa pengawasan sekuriti, termasuk mereka yang mencari rumput atau berburu burung.<br /> <br /> Teguh mengaku kaget dengan adanya penemuan jenazah yang sudah berbentuk kerangka. Apalagi, penemuan jasad yang mengerikan ini baru pertama kali terjadi di lokasi itu.<br /> <br /> Apa pun, identifikasi dengan menggunakan CSI itu pasti segera dapat menjelaskan apa sebenarnya di balik identitas kerangka di Rorotan. Dengan demikian nasib Indah pun bisa diketahui segera.<br /> <br /> &nbsp;

Menelisik Temuan Kerangka Manusia di Rorotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kisruh-pemprov-dki-dan-pengembang-soal-rumah-tapak-dp-nol-rupiah_m_193204.jpeg" alt="Rumah tapak DP nol rupiah" width="100%">
<figcaption>Rumah tapak DP nol rupiah</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Rencana pembangunan rumah tapak DP 0 Rupiah di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara oleh PT Nusa Kirana terus menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Mulai dari tidak selaras dengan Pemprov DKI, harga yang sangat tinggi, hingga lokasi yang berada di areal persawahan.</p><br /> <p>JawaPos.com merangkum beberapa hal terkait pembangunan 100 unit rumah tersebut yang menjadi polemik di tengah masyarakat.</p><br /> <p># Tak Sinkron dengan program Pemprov DKI</p><br /> <p>Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sempat mengatakan, Pemprov akan melakukan groundbreaking rumah tapak Rorotan pada Rabu (28/2) lalu. Namun yang terjadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah rencana itu. Menurutnya, peresmian itu diselenggarakan oleh pihak swasta.</p><br /> <p>"Kalau swasta mau selenggarakan silahkan aja. Kami tdk permah melarang tapi kalau melibatkan pemprov maka harus mengikuti dan benar cara payung aturannya, payung hukumnya," ujar Anies, Rabu (28/2).</p><br /> <p>Namun begitu, PT Nusa Kirana tetap melanjutkan peresmian atau soft launchinmenyesuaikan bangunan rumah tapak tersebut. Mereka mengaku tak masalah jika pengajuan untuk bergabung dalam program Pemprov tidak dapat memungkinkan.</p><br /> <p>"Kita baru sounding saja (dengan Pemprov), memungkin nggak sih dengan ajuan kami ini masuk dalam program pemerintah, tapi tidak memungkinkan. Karena kan pemerintah punya FLPP lah," kata Government Relation PT Nusa Kirana Dhiki Kurniawan, Kamis (1/3).</p><br /> <p># Harga Rumah Rp 350 Juta Per Unit</p><br /> <p>Sandi tegas menyebut Pemprov akan menjalankan program DP 0 Rupiah sesuai dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditetapkan pemerintah. Artinya, harga kisaran unit rumah yang menyasar kalangan menengah ke bawah adalah Rp 170 juta. Harga itu menyesuaikan warga dengan penghasilan Rp 3,5-7 juta per bulannya.</p><br /> <p>Namun, PT Nusa Kirana menetapkan harga rumah yang berukuran 5x9 meter dengan dua kamar dan satu kamar mandi itu sebesar Rp 350 juta. Tidak setuju dengan angka itu, maka rumah hanya bisa dibeli warga berpenghasilan Rp 7 juta ke atas. Sandi pun menolak melanjutkan kerja sama.</p><br /> <p>"Ini bukan skema FLPP. Kita sepakati juga bahwa ini rumah yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Kita sepakati juga ini dikhususkan untuk warga dengan KTP DKI. Ini juga kita sepakati untuk warga yang belum memiliki rumah. Dan kita akan ada pertemuan lanjutan," kata Sandi, Sabtu (3/3).</p><br /> <p># Dibangun di Atas Areal Persawahan</p><br /> <p>Dengan pembangunan rumah tapak, maka lahan sawah seluas 1,3 hektar akan habis tak tersisa. Selain menambah krisis sawah di ibu kota, para petani juga akan kehilangan mata pencahariannya.</p><br /> <p>Salah satu pemilik sawah di Kawasan Rorotan, Nahrowi, 50, mengaku sudah sejak 30 tahun lalu menjadikan sawah sebagai mata pencahariannya. Sayangnya, pria paruh baya itu harus merelakan usaha turun-temurun yang ditekuninya itu.</p><br /> <p>Dia mengaku, telah mengetahui rencana pembangunan rumah tapak. Namun belum ada penjelasan lebih lanjut terkait lahan yang disewanya. "Saya kurang tahu masalah itu, saya sudah dikasih tahu, tapi dia bilang nanti dikasih tahu lagi," tutur Nahrowi, Kamis (1/3).</p><br /> <p>Tak hanya Nahrowi, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga pun menyayangkan apabila rencana pembangunan rumah DP 0 Rupiah itu harus dibangun di lahan persawahan. Terlebih lagi, rumah yang dicanangkan akan berupa rumah tapak, tentunya akan menghabiskan banyak lahan.</p><br /> <p>"Kalaupun untuk hunian, sayang sekali kalau dibangun rumah tapak, lebh baik dibangun hunian vertikal seperti apartemen, rusunami atau rusunawa, dan dibangun dengan menambahkan pasar atau perkantoran di bawahnya," jelas Nirwono, Jumat (2/3)</p>

Kisruh Pemprov DKI dan Pengembang Soal Rumah Tapak DP Nol Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembangunan-rumah-tapak-dikritisi-pedas-pengamat-ini-bunyinya_m_192964.jpeg" alt="Rumah tapak DP nol rupiah" width="100%">
<figcaption>Rumah tapak DP nol rupiah</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Rencana pembangun rumah DP nol rupiah di daerah Rorotan, Jakarta Utara, masih dikritisi berbagai kalangan. Apalagi pembangunan 100 unit rumah itu berada di sekitaran persawahan.</p><br /> <p>Mengingat di Jakarta, khususnya kawasan Rorotan telah minim lahan persawahan apabila pembangunan itu tetap terealisasi. Hal ini diutarakan Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga, saat dihubungi <em>JawaPos.com,</em> Jumat (2/3).</p><br /> <p>"Jika Jakarta ingin membangun ketahanan pangan lokal harusnya lahan-lahan subur seperti sawah itu dilindungi, bahkan diperluas dengan konsep pertanian kota atau <em>urban farming</em>. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dengan lahan yang sangat terbatas dan realistis, harus dibangun hunian vertikal seperti rusunami atau rusunawa," tutur Nirwono.</p><br /> <p>Nirwono juga menyayangkan apabila rencana pembangunan rumah DP nol rupiah itu, harus dibangun di lahan persawahan yang luasnya mencapai satu hektare itu.</p><br /> <p>"Itu yang disayangkan. Perlu dicek ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta tahun 2030, lahan di Rorotan tersebut peruntukannya untuk apa, apakah masih tetap Ruang Terbuka Hijau (RTH) pertanian atau sawah, atau diperuntukan hunian," lanjutnya.</p><br /> <p>Bukan hanya menyayangkan karena lahan sawah yang digunakan untuk program DP nol rupiah. Akan tetapi Nirwono juga menyayangkan apabila bangunan yang dibangun berupa rumah tapak.</p><br /> <p>"Kalaupun untuk hunian, sayang sekali kalau dibangun rumah tapak, lebh baik dibangun hunian vertikal seperti apartemen, rusunami atau rusunawa, dan dibangun dengan menambahkan pasar atau perkantoran di bawahnya," pungkas Nirwono.</p><br /> <p>Namun apabila mengacu kepada Zonasi RTRW dan RDTR, Nirwono menyarakan agar DP nol rupiah tidak dibangun di area tersebut. Akan tetapi dibangun di dekat tempat-tempat yang strategis.</p><br /> <p>"Sesuai yang tertera di RTRW dan RDTR, Jakarta 2030 Pemda DKI fokus saja membangun hunian vertikal. Terutama di lokasi-lokasi strategis seperti dekat stasiun kereta api, MRT, LRT, halte Bus Transjakarta, atau dekat dengan transportasi masal," papar Nirwono.</p>

Pembangunan Rumah Tapak Dikritisi Pedas Pengamat, Ini Bunyinya!

rorotan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rorotan

Berita Terkini