<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/imigrasi-verifikasi-data-wanita-berpaspor-indonesia-tersangka-pembunuh-saudara-kim-jong-un_m_110186.jpeg" alt="Dirjen Imigrasi Ronny Sompie" width="100%">
<figcaption>Dirjen Imigrasi Ronny Sompie</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Ronny Sompie mengklaim, mantan Menkumham Yasonna H Laoly tidak melakukan intervensi terkait data perlintasan daftar pencarian orang (DPO) kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Pasalnya, pada 2020 lalu terjadi polemik data perlintasan Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu berimbas pada pencopotan Ronny Sompie dari jabatan Dirjen Imigrasi. Saat itu, Yasonna mencopot Ronny Sompie dengan alasan menghindari konflik kepentingan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sama sekali tidak ada. Saya kira keterangan yang sudah saya berikan kepada penyidik KPK merupakan bagian dari proses penyidikan, sehingga saya juga tidak bisa nenyampaikannya secara rinci," kata Ronny Sompie usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hankam/015487239/ramaikan-mnek-sebanyak-21-kapal-perang-negara-sahabat-bakal-berkumpul-di-bali-bulan-depan">Ramaikan MNEK Sebanyak 21 Kapal Perang Negara Sahabat Bakal Berkumpul di Bali Bulan Depan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ronny juga enggan berspekulasi bahwa dirinya dikorbankan dari polemik data perlintasan Harun Masiku. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Yasonna Laoly untuk menjawab dugaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau itu sih tanya sama Pak Menteri (Yasonna H Laoly) pada saat itu ya, Pak Menteri lebih paham lah kalau menjawab itu ya," ucap Ronny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Disisi lain, Ronny mengaku didalami sebanyak 22 pertanyaan oleh penyidik KPK. Puluhan pertanyaan itu banyak mengenai data perlintasan Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Ya, memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai direktur jenderal imigrasi," ungkap Ronny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ronny membenarkan bahwa Harun Masiku sempat melintas ke luar negeri pada 6 Januari dan kembali ke Tanah Air keesokan harinya pada 7 Januari 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015487293/6-zodiak-dengan-intuisi-paling-tajam-ungkap-kekuatan-batin-yang-membantu-anda-menghadapi-hidup-secara-bijak">6 Zodiak dengan Intuisi Paling Tajam: Ungkap Kekuatan Batin yang Membantu Anda Menghadapi Hidup Secara Bijak</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tanggal 6 Januari Harun Masiku melintas ke luar negeri dan juga tanggal 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi hanya melintas 1 hari saja sudah kembali itu melalui Bandara Soekarno-Hatta," ujar Ronny.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, saat Harun melintas ke luar negeri dan kembali ke Indonesia belum ada permintaan dari KPK untuk mencegah mantan caleg PDIP tersebut. Ia menyebut, KPK baru meminta pencegahan ke luar negeri terhadap Harun Masiku pada 13 Januari 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi tanggal 13 Januari 2020 baru ada perintah dari pimpinan KPK kepada jajaran imigrasi melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk dicegah ke luar negeri," tutur Ronny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Baru-baru ini, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto diduga bersama-sama dengan tersangka Harun menyuap Wahyu Setyawan selaku Komisioner KPU 2017-2022 untuk pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Padahal, Harun hanya memperoleh suara sebanyak 5.878.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015487292/inilah-8-kebiasaan-yang-dimiliki-oleh-seseorang-dengan-kecerdasan-emosional-yang-tinggi-anda-salah-satunya">Inilah 8 Kebiasaan yang Dimiliki oleh Seseorang dengan Kecerdasan Emosional yang Tinggi: Anda Salah Satunya?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan caleg PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hasto juga turut dijerat dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Januari 2020 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto juga sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. Penyidik juga melarangan bepergian ke luar negeri terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.</div> </div> </div>

Ronny Sompie mengklaim, mantan Menkumham Yasonna H Laoly tidak melakukan intervensi terkait data perlintasan DPO, Harun Masiku.

Sempat Dicopot dari Jabatan Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie Klaim Yasonna Laoly Tak Intervensi Data Perlintasan Harun Masiku

<div id="m#msg-f:1820197057242830674" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/imigrasi-verifikasi-data-wanita-berpaspor-indonesia-tersangka-pembunuh-saudara-kim-jong-un_m_110186.jpeg" alt="Dirjen Imigrasi Ronny Sompie" width="100%">
<figcaption>Dirjen Imigrasi Ronny Sompie</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1820197057242830674-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Ronny Franky Sompie. Mantan Kadiv Humas Polri itu akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR yang menjerat mantan calon anggota legislatif (caleg) PDIP Harun Masiku dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015485623/honda-brio-satya-jadi-primadona-mobil-lcgc-sepanjang-2024-begini-alasannya">Honda Brio Satya Jadi Primadona Mobil LCGC sepanjang 2024, Begini Alasannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ronny Sompie telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Ronny enggan berkomentar banyak mengenai pemeriksaan yang akan dijalaninya hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti saja ya, sebagai saksi. Nanti setelah diperiksa ya. Nanti lah, sabar lah," kata Ronny Sompie saat memenuhi panggilan KPK, Jumat (3/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK belum memberikan keterangan terkait kehadiran Ronny Sompie. Namun, diduga pemeriksaan ini berkaitan dengan perlintasan Harun Masiku ke luar negeri, setelah KPK melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada 8 Januari 2020.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ronny Sompie sempat dicopot oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly pada 2020 lalu. Pencopotan itu terkait polemik buron Harun Masiku yang bisa bebas keluar masuk lewat imigrasi Bandara Soekarno Hatta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat itu, pemberitaan media nasional dihebohkan dengan data perlintasan Harun Masiku yang telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 yang dilengkapi dengan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baru-baru ini, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto diduga bersama-sama dengan tersangka Harun menyuap Wahyu Setyawan selaku Komisioner KPU 2017-2022 untuk pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Padahal, Harun hanya memperoleh suara sebanyak 5.878.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan caleg PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hasto juga turut dijerat dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Januari 2020 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto juga sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. Penyidik juga melarangan bepergian ke luar negeri terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

KPK Periksa Eks Dirjen Imigrasi Ronny Sompie Terkait Kasus Suap PAW DPR yang Jerat Harun Masiku dan Hasto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dirjen-imigrasi-ingin-ada-mpp-di-daerah-lain-seperti-di-batam_m_216523.jpeg" alt="Kepala Dirjen Imigrasi, Ronny F Sompie" width="100%">
<figcaption>Kepala Dirjen Imigrasi, Ronny F Sompie</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman meminta para kadernya yang duduk di DPR untuk mencari tahu duduk permasalahan pencopotan Ronny F Sompie dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi. Menurut Sohibul, pemecatan tersebut adalah tindakan sepihak yang sangat sewenang-wenang.<br /> <br /> "Kami menugaskan anggota fraksi di komisi III untuk mencari tahu tentang masalah ini," ujar Sohibul di DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (29/1).<br /> <br /> Sohibul mengatakan pemerintah tidak boleh melakukan pencopotan dengan semana-mena. Apalagi, pemecatan Ronny berkaitan dengan kasus suap KPU yang melibatkan kader PDIP Harun Masiku yang saat ini menjadi buronan KPK.<br /> <br /> "Karena semangat kita ingin menegakan <em>goverment</em> yang baik, yang tentunya tidak boleh melanggar sesuatu yang manjadi hak seseorang. Hal ini yang harus dibuat <em>clear</em>," tambahnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamongan Laoly mencopot Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie. Pencopotan itu dianggap sebagai bagian dari masalah buronnya politikus PDIP Harun Masiku terkait kasus suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan.<br /> <br /> Ronny dicopot dan dialihkan ke jabatan fungsional dalam rangka pembentukan tim gabungan pencarian Harun Masiku. Sebagai gantinya, Yasonna menunjuk Irjen Kemenkumham sebagai Pelaksana Harian (Plh) untuk menggantikan posisi Ronny.

Pemecatan Ronny Sompie Dianggap Semena-mena, PKS Bergerak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Imigrasi-Melawan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pencopotan Ronny Sompie dari posisi Direktur Jenderal Imigrasi membuat banyak pegawai di lingkungan itu bersimpati. Untuk menunjukan kesedihanya, mereka memasang profil lambang Ditjen Imigrasi yang berlatar belakang hitam.<br /> <br /> Padahal, logo asli imigrasi itu memiliki latar belakang putih dengan perpaduan warna kuning emas dan hijau.<br /> <br /> "Itu salah satu wujud rasa empati pegawai pada Ronny Sompie. Beliau terkenal baik, kemudian kan kita juga habis merayakan ulang tahun imigrasi tiba-tiba ada kejadian ini," kata Kasubag Humas Kemenkumham Ali saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (29/1).<br /> <br /> Ali menuturkan, pemasangan logo berlatarbelakang hitam itu bukan sebagai bentuk perlawanan pada Yasonna atas dicopotnya Ronny Sompie dari posisi Dirjen Imigrasi. Ini hanya bentuk rasa kehilangan pegawai kepada mantan atasannya.<br /> <br /> "Cuma rasa empatinya saja seorang pemimpin yang baik harus berganti, namanya juga sistem harus ada yang menggantikannya lagi," ucap Ali.<br /> <br /> Ali juga menegaskan, pemasangan logo berlatarbelakang hitam itu bukan sebagai bentuk berkabung. Lagi-lagi Ali menyebut sebagai empati, karena pegawai merasa sedih kehilangan sosok pemimpin yang baik.<br /> <br /> "Bukan berkabung, kalau ada yang berkabung ada yang wafat, sebuah kewajaran kami sadari kalau keputusan itu enggak bisa bikin orang bahagia," terang Ali.<br /> <br /> Ali menyebut, Ronny merupakan sosok pemimpin yang sangat baik dan bekerja sepenuh hati sampai-sampai banyak yang berempati saat Ronny dicopot dari Dirjen Imigrasi.<br /> <br /> "Buktinya banyak yang suka sama dia, banyak yang sayang juga anak buahnya sama dia," tukasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamongan Laoly mencopot Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie. Hal ini dilakukan karena Ditjen Imigrasi telat memberikan informasi soal kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.<br /> <br /> "Dirjen Imigrasi-nya (Ronny Sompie) di fungsionalkan, sistem tidak berjalan dengan baik, mereka harus bertanggungjawab soal ini," kata Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/1).<br /> <br /> Selain Ronny, Yasonna pun turut mencopot Direktur Sisdik Keimigrasian. Pencopotan ini, kata Yasonna, dilakukan sekitar pukul 12.00 WIB siang tadi.<br /> <br /> "Perhari ini, siang jam 12," ucap Yasonna.<br /> <br /> Yasonna menuturkan, Ronny dialihkan ke jabatan fungsional dalam rangka pembentukan tim gabungan pencarian Harun Masiku. Sebagai gantinya, Yasonna menunjuk Irjen Kemenkumham sebagai Pelaksana Harian (Plh) untuk menggantikan posisi Ronny.<br /> <br /> "Supaya tim independen ini jangan ada conflict of interest saya sudah memfungsionalkan dirjen imigrasi," pungkasnya.<br /> <br /> Reporter: Ridwan<br /> <br /> Caption: Lambang Ditjen Imigrasi yang berlatarbelakang hitam sebagai bentuk empati dicopotnya Ronny Sompie dari Dirjen Imigrasi Kemenkumham

Pegawai Sedih Ronny Dicopot, Logo Imigrasi Berubah Jadi Hitam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/menkumham-ronny-sompie.jpg" alt="Menkum HAM Yasonna H. Laoly-Eks Dirjen Imigriasi Ronny F. Sompie. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Menkum HAM Yasonna H. Laoly-Eks Dirjen Imigriasi Ronny F. Sompie. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Polemik kedatangan buron tersangka suap bekas Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku, di Bandara Soekarno-Hatta berbuntut. Kemarin (28/1) Menkum HAM Yasonna H. Laoly mencopot Ronny F. Sompie dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi. Sebagai pengganti, Irjen Kemenkum HAM Jhony Ginting akan bertindak sebagai pelaksana harian (Plh).<br /> <br /> Yasonna menegaskan, pencopotan itu terkait dengan pembentukan tim independen untuk meneliti sistem keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta. Tim tersebut terdiri atas unsur Kemenkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cybercrime Polri, dan Ombudsman. ’’Supaya tidak ada conflict of interest nanti, saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi,’’ katanya di kompleks istana kepresidenan kemarin sore (28/1).<br /> <br /> Selain Dirjen, direktur sisdik dan direktur sistem informasi keimigrasian turut diganti. Yasonna beralasan, langkah itu diambil agar tim independen bisa bekerja dengan baik. Bisa melacak mengapa terjadi delay sehingga kepulangan Harun baru diketahui belakangan.<br /> <br /> Menurut Yasonna, memang ada perubahan dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim), yakni dari Simkim 1 ke Simkim 2. Saat itu ada pelatihan staf sehingga akses diputus sementara agar data dummy tidak masuk ke pusat. ’’Kenapa selesai itu (pelatihan, Red) nggak dibuka kembali akses itu?’’ ujarnya.<br /> <br /> Karena itu, pihaknya meminta bantuan tim independen. Sebab, bila ditelusuri sendiri oleh imigrasi, publik tidak akan percaya. Tiga lembaga tersebut memiliki ahli di bidang masing-masing.<br /> <br /> Sementara itu, Ombudsman dipilih karena merupakan pengawas birokrasi dan layanan publik. Diharapkan, mereka bisa menemukan fakta mengapa laporan ketibaan Harun bisa terlambat.<br /> <br /> Saat ini Harun berstatus buron setelah dipastikan telah berada di Indonesia. Yasonna yang sebelumnya kukuh meyakinkan publik bahwa Harun berada di luar negeri harus meralat omongannya. Ada bukti video kedatangan Harun di Bandara Soekarno-Hatta pada 7 Januari lalu via Terminal 2F, sehari sebelum KPK meringkus Wahyu di bandara yang sama.<br /> <br /> Yasonna menilai ada kejanggalan dalam Simkim sehingga laporan kedatangan Harun tidak sampai ke pusat. Karena itu, pihaknya baru mengetahui Harun sudah pulang beberapa hari setelah kasus suap tersebut terungkap.<br /> <br /> Hingga tadi malam, Ronny belum memberikan tanggapan soal pencopotan dirinya. Pesan singkat maupun telepon dari koran ini tidak direspons.<br /> <br /> Di bagian lain, KPK intensif mendalami perkara dugaan suap terkait dengan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR itu. Kemarin dua komisioner aktif KPU, Arief Budiman dan Viryan Azis, diperiksa sebagai saksi sejak pukul 10.00.<br /> <br /> Saat keluar gedung KPK sekitar pukul 17.00, Arief mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik KPK. Mulai profil, jabatan, hingga tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai komisioner. ’’Juga terkait relasi saya dengan Pak Wahyu,’’ ungkap ketua KPU itu.

Alasan Menteri Yasonna Copot Ronny Sompie dan Rombak Ditjen Imigrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/program-tangkap-buronan-kejagung-selamatkan-uang-negara-sangat-besar_m_.jpg" alt="Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie dan Menkumham Yasonna H Laoly berbeda pendapat mengenai keberadaan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku. Terkait hal itu, anggota Komisi III DPR, Taufik Basari mengatakan perlu diusut pernyataan Ronny Sompie dan Yasonna. Karena keterangan mereka berbeda mengenai keberadaan Harun Masiku.<br /> <br /> "Khusus terkait keterangan Dirjen Imigrasi, menurut saya itu juga harus ditelusuri, harus diusut," ujar Taufik Basari kepada wartawan, Jumat (24/1).<br /> <br /> ‎Diusutnya pernyataan tersebut, menurut Taufik apakah hanya kesalahan administrasi. Selain itu, ataukah disenggaja oleh Ronny Sompie maupun Yasonna Laoly.<br /> <br /> "Jadi apakah ini memang ada kesengajaan ataukah ada kesalahan sistem ataukah persoalan administrasi," ‎imbuh Taufik.<br /> <br /> ‎Taufik menambahkan, sebuah lembaga sebesar kementerian tidak boleh ada yang berbeda pernyataan. Apalagi dengan hal yang sensitif seperti keberadaan Harun Masiku.<br /> <br /> "Bagaimana pun tetap tidak bisa dibiarkan, harus diusut tuntas mengenai persoalan keterangannya Imigrasi yang mengalami perubahan," ungkapnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ronny Sompie mengatakan Harun Masiku telah berada di Indonesia sejak Selasa (7/1) lalu. Harun yang merupakan buronan KPK itu melintas masuk ke Jakarta melalui Bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Batik Air.<br /> <br /> “Saya telah memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soeta dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pendalaman terhadap adanya delay time dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soeta, ketika Harun Masiku melintas masuk,” beber Ronny Sompie.<br /> <br /> Dalam kasus PAW yang melibatkan Harun Masiku, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.<br /> <br /> KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.<br /> <br /> Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbedaan Pendapat Soal Keberadaan Harun Masiku, DPR: Perlu Diusut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/yassona-semprot-lurah-dan-camat-yang-tidak-tahu-soal-prosedur-e-ktp_m_219944.jpeg" alt="Menteri Yassona Laoly saat ditemui di Kota Medan, Selasa (12/6)." width="100%">
<figcaption>Menteri Yassona Laoly saat ditemui di Kota Medan, Selasa (12/6).</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie dan Menkumham Yasonna H Laoly, berbeda pendapat soal keberadaan Politikus PDIP Harun Masiku. Menurut Ronny, Harun sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020. Sebelumnya Yasonna H Laoly menyebut Harun masih berada di Singapura.<br /> <br /> Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengeluhkan tidak adanya koordinasi di Kemenkumham. Institusi sebesar kenterian seharusnya tidak ada ‎yang berbeda dalam memberikan keterangan kepada publik.<br /> <br /> "Satu institusi apalagi pemerintah di satu sisi Menkumham tidak mampu untuk melakukan koordinasi yang tepat dengan jajaran di bawahnya menyangkut keberadaan seseorang," ujar Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/1).<br /> <br /> Oleh sebab itu Sudding menduga ada hal yang ditutupi oleh Menkumham Yasonna H Laoly mengenai keberadaan Harun Masiku. "Apakah dalam rangka untuk menutup-nutupi keberadaan yang bersangkutan (Harun Masiku)," imbuh Sudding.<br /> <br /> Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut adanya dugaan ditutupi tersebut kare‎na terdapat pernyataan yang berbeda antara Ronny Sompie dan Yasonna H Laoly. "Sehingga tanpa ada koordinasi terlebih dahulu sebagai pejabat tertinggi dalam satu instansi memberikan suatu statement ke publik tanpa me-recheck terlebih dahulu kebenaran informasi yang disampaikan," sebut Sudding.<br /> <br /> Oleh sebab itu menjadi pertanyaan tiba-tiba Harun Masiku dikatakan sudah ada di Jakarta. Hal ini yang perlu ditelusuri adanya perbedaan pernyataan antara Yasonna dengan Ronny Sompie.<br /> <br /> "Nah, tentu kalau yang bersangkutan sudah ada di Indonesia ini menjadi pertanyaan kita semua," katanya.<br /> <br /> Sebelumnya, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ronny Sompie mengatakan Harun Masiku telah berada di Indonesia sejak Selasa (7/1) lalu. Harun yang merupakan buronan KPK itu melintas masuk ke Jakarta melalui Bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Batik Air.<br /> <br /> “Saya telah memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soeta dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pendalaman terhadap adanya delay time dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soeta, ketika Harun Masiku melintas masuk,” kata Ronny Sompie.

‎Anggota Komisi III DPR Duga Yasonna Tutupi Keberadaan Harun Masiku

ronny sompie

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ronny sompie

Berita Terkini