<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/ronny-p-sasmita-3449725250.png" alt="Ronny P Sasmita" width="100%">
<figcaption>Ronny P Sasmita</figcaption>
</figure> SAMPAI&nbsp;hari ini, rupiah sangat rentan dan terus terancam melemah mendekati level Rp 16.000 per dolar. Ketidakpastian geopolitik global yang masih tinggi dan ancaman kenaikan suku bunga The Fed yang belum juga mereda menjadi dua persoalan utama yang memosisikan rupiah jadi sulit. Juga mempersempit pilihan-pilihan kebijakan ekonomi di ranah domestik. Ketegangan geopolitik global akibat dua perang, Rusia-Ukraina (Eropa Timur) dan Israel-Hamas (Timur Tengah), bersamaan dengan semakin sulitnya mencari titik temu geopolitik dan geoekonomi antara Amerika dan Tiongkok di Asia-Pasifik. Hal itu terus-menerus mengirimkan sinyal negatif pada harga komoditas minyak dunia. Dengan kata lain, ancaman kenaikan harga komoditas global sudah di depan mata. Jika langkah-langkah geopolitik para pemain utama di kancah dunia tak membuahkan kepastian ke arah yang lebih baik, &rdquo;rezim harga minyak tinggi&rdquo; akan datang secara perlahan. Lalu, menggerus ekspektasi ekonomi domestik yang diperjuangkan dalam beberapa waktu terakhir di sini. Hal tersebut berpadu padan dengan semangat hawkish dari Bank Sentral Amerika (The Fed) dalam memandang progres positif yang telah ditorehkan perekonomian Negeri Paman Sam. Akibatnya, probabilitas kenaikan suku bunga The Fed di setiap pertemuan FOMC (Forum Open Market Committee) makin tinggi di waktu-waktu mendatang. Alhasil, para investor global berlomba-lomba mengamankan aset finansial ke instrumen-instrumen berkategori safe haven. Juga berpacu dalam mencari surat utang murah di pasar keuangan Amerika. Sebagaimana diketahui, setiap kenaikan suku bunga The Fed bakal menekan harga surat utang-surat utang yang diterbitkan sebelum suku bunga dinaikkan. Kondisi itu mengakibatkan harganya serta-merta jatuh. Mengapa? Sebab, imbal hasil dari surat utang yang diterbitkan sebelum suku bunga naik akan kalah bersaing dengan imbal hasil surat utang yang diterbitkan setelah suku bunga naik. Imbasnya, para pemegang surat utang berimbal hasil suku bunga lama bakal melepaskan aset finansial yang mereka pegang dengan harga yang jauh lebih murah untuk menghindari penurunan nilai aset lebih lanjut akibat semangat hawkish The Fed yang belum juga mereda. Risiko lanjutannya, dana segar berkategori hot money dari negara-negara emerging market akan &rdquo;kepincut&rdquo; untuk mendapatkan limpahan surat utang murah yang mereka pegang sampai masa maturity period dalam denominasi dolar di satu sisi dan atau ingin mencicipi imbal hasil tinggi dari suku bunga yang terbit setelah suku bunga The Fed naik di sisi lain. Tak pelak, sinyal ancaman capital outflow menyala di negara berkembang seperti Indonesia. Lantas, pertanyaannya, bagaimana konsekuensinya ke APBN? Karena asumsi rupiah di APBN 2023 masih Rp 14.800 per dolar AS, harus diakui bahwa dampak pelemahan rupiah yang melampaui asumsi memang cukup signifikan pada APBN. Pertama, depresiasi rupiah yang mendekati Rp 16.000 per dolar bakal membuat subsidi BBM bengkak. Sekalipun misalnya harga minyak dunia masih berada dalam rentang asumsi APBN. Sebab, penghitungan ICP (Indonesian crude price) berdasar mata uang dolar. Jadi, mau tak mau, biaya impor BBM akan naik tajam karena nilai satu dolar tak lagi sesuai dengan asumsi APBN. Hal itu bisa terjadi karena sekitar setengah kebutuhan BBM domestik kita diimpor dari pasar global yang dibayar memakai dolar. Boleh jadi APBN masih terbilang kuat secara fiskal untuk menahan tekanan depresiasi mata uang Garuda sebagaimana yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini. Namun, penulis cukup yakin para pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan fiskal nasional sedang waswas melihat perkembangan kurs mata uang Garuda ini. Bagaimanapun, setiap pelemahan rupiah bakal menggerus kapasitas fiskal nasional, yang semestinya bisa digunakan untuk keperluan pembiayaan pembangunan lainnya. Masalah fiskal kedua akibat depresiasi rupiah adalah pembengkakan utang luar negeri Indonesia. Hal ini bisa terjadi justru tanpa kenaikan nominal utang dolar Indonesia. Jadi, sekalipun tak ada penambahan utang luar negeri, kurs dolar terhadap rupiah naik tajam sebagaimana yang terjadi hari ini. Otomatis, nominal rupiah yang dibutuhkan untuk membayar satu dolar utang luar negeri juga akan naik sesuai dengan pergerakan harga rupiah. Hal serupa bakal dialami perusahaan-perusahaan yang memiliki utang dalam denominasi dolar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/piala-dunia-u-17/013207436/timnas-indonesia-u-17-bakal-bertolak-ke-surabaya-siap-bertempur-di-stadion-gbt">Timnas Indonesia U-17 bakal Bertolak ke Surabaya, Siap Bertempur di Stadion GBT</a> Ilustrasi sederhananya, jika misalnya nilai cicilan utang adalah USD 1.000 dengan asumsi nilai tukar sebelumnya sebesar Rp 14.800 per dolar, nominal rupiah yang dibutuhkan untuk mencicil adalah Rp 14.800.000. Namun, jika rupiah melemah menjadi Rp 16.000 per dolar, mendadak cicilan utangnya di dalam rupiah menjadi Rp 16.000.000. Terjadi pertambahan utang dalam rupiah sekitar Rp 1.200.000 tanpa kenaikan nominal utang dalam dolarnya. Artinya, secara fiskal, anggaran yang telah ditetapkan di dalam APBN 2023 akan terpakai untuk menutup selisih dua pos anggaran di atas. Pertama, anggaran untuk subsidi BBM akan bengkak tajam karena biaya impor BBM naik. Kedua, anggaran untuk cicilan utang luar negeri juga akan bengkak karena terjadi pertambahan rupiah yang dibutuhkan untuk membayar satu dolar utang luar negeri. Sementara itu, selain sisi negatif, tentu ada juga sisi positifnya untuk APBN. PNBP dari sisi ekspor dan impor serta berbagai pendapatan pajak dari aktivitas ekspor impor juga bakal ikut naik. Sebab, dana yang didapat eksportir dan dana yang dikeluarkan importir tentu akan ikut naik, yang berimbas pada nominal pajak yang mereka bayarkan kepada negara.&nbsp;(*) <hr /> *) RONNY P. SASMITA,&nbsp;analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution

Sampai hari ini, rupiah sangat rentan dan terus terancam melemah mendekati level Rp 16.000 per dolar. Banyak faktor yang mempengaruhinya.

Lampu Kuning Fiskal Depresiasi Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/ronny-p-sasmita-3449725250.png" alt="Ronny P Sasmita" width="100%">
<figcaption>Ronny P Sasmita</figcaption>
</figure> BADAN&nbsp;Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut 13 proyek di BUMN yang didanai dengan tambahan PMN sebesar Rp 10,49 triliun pada 2015&ndash;2016 hingga semester I 2022 belum juga selesai. Artinya, ini sudah lebih dari enam tahun alias sudah melampaui target waktu yang ditentukan. Pertanyaan, apakah PMN tersebut kurang berkualitas? Atau ada persoalan yang lebih fundamental dari itu? Namun, pemerintah melalui Kementerian BUMN dan DPR tak pernah melihat persoalan semacam ini dalam kacamata yang komprehensif. Padahal, di sanalah letak persoalan yang sebenarnya. Perkara efisiensi dan efektivitas alokasi kapital negara di BUMN ini memang acapkali menjadi persoalan karena tak jarang yang tersandera &rsquo;&rsquo;moral hazard&rsquo;&rsquo; di balik logika &rsquo;&rsquo;uang negara&rsquo;&rsquo;. Jika proyek tak selesai, pada ujungnya BUMN-nya dengan santai akan meminta tambahan PMN kepada pemerintah dengan berbagai alasan. Jika proyeknya kemudian terimpit utang, BUMN-nya pun akan mencari berbagai cara agar negara menutup utang tersebut. Alasannya macam-macamlah. Mengapa? Karena mekanisme pertanggungjawabannya tak jelas. Tak ada pemisahan yang tegas antara politisi serta regulator di satu sisi dan regulator serta eksekutor di sisi lain. Negara mewakilkan kepemilikannya di BUMN melalui Kementerian BUMN. Hanya di Indonesia satu-satunya sepengetahuan penulis yang ada Kementerian BUMN. Lihat saja, bahkan negara dengan puluhan ribu BUMN sekalipun, seperti Tiongkok, tidak membuatkan pos kementerian BUMN untuk mereformasi perusahaan-perusahaan negaranya. Di bawah semangat reformis Zhu Rongji (perdana menteri Tiongkok 1998&ndash;2003) di tahun 2003, perusahaan-perusahaan negara (mulai dari bidang industri, perdagangan, konstruksi, telekomunikasi, sampai transportasi, dll, selain perbankan) tidak diprivatisasi penuh. Dan yang tidak dilikuidasi disatukan di bawah sebuah otoritas nonpolitis, the State-Owned Assets Supervision and Administration Commission atau SASAC (yang sekarang berbagi peran dengan CIC). Jadi secara institusional, pemilik saham perusahaan-perusahaan negara di Tiongkok adalah SASAC, yang menjadi perwakilan Kementerian Keuangan Tiongkok (MOF) dan membawahkan BUMN-BUMN Tiongkok yang telah terholdingisasi atau &rsquo;&rsquo;wholly state-owned limited liability company&rdquo; (WSOLLC). Dan khusus untuk Tiongkok pula, perusahaan negara berkategori perbankan berada di bawah otoritas lainnya, yakni Central Huijin Investment, yang berada di bawah koordinasi kementerian keuangan dan People Bank of China (PBOC). Memang, SASAC yang serupa dengan Khazana di Malaysia berkiblat pada strukturisasi BUMN ala Singapura, berkat kesuksesan Temasek selama ini, yang langsung berkoordinasi dan menerima instruksi dari Kementerian Keuangan Singapura. Baik SASAC maupun Huijin memang sangat dipengaruhi oleh partai dan pemerintah mengingat sistem politik Tiongkok yang berbeda dengan Singapura atau Indonesia. Tapi, upaya Tiongkok dalam mengonsolidasikan kepemilikan saham negara di dalam perusahaan-perusahaan negara adalah upaya yang jauh lebih baik ketimbang Indonesia yang langsung menyajikan BUMN di hadapan kepentingan politik partai-partai dan sukarelawan-sukarelawan penguasa via Kementerian BUMN. Contoh lainnya Prancis. Negara Napoleon Bonaparte tersebut juga memilih langkah yang mirip dengan Singapura dan Tiongkok. Prancis mendirikan Government Shareholding Agency (Agence de participation de l&rsquo;&acute;Etat atau APE) untuk mengurus saham negara di dalam perusahaan-perusahaan berkategori BUMN atau perusahaan yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh pemerintahan Prancis. Pendirian APE, sebagaimana Temasek, adalah sebagai pembatas yang membedakan antara &rsquo;&rsquo;pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai pemegang saham, dan BUMN sebagai pelaku usaha,&rdquo; di mana APE langsung terasosiasi dengan Kementerian Ekonomi (Ministry of Economy) Prancis. Sementara itu, Jepang, setelah gelombang privatisasi tahun 1980 dan awal tahun 2000-an, memosisikan BUMN-BUMN langsung di bawah Kementerian Keuangan Jepang, yang membentuk satu institusi bernama Fiscal Investment and Loan Program (FILP), institusi yang akan menerima keuntungan usaha BUMN Jepang atau sebaliknya, pun menambahkan modal untuk BUMN. Pertama dan utama sebelum melakukan reformasi BUMN adalah memisahkan. Yakni, antara pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai pemegang saham, dan BUMN sebagai pelaku usaha melalui sebuah lembaga perantara yang biasanya berada di bawah Kementerian Keuangan atau Kementerian Ekonomi. Saat ini, pemerintah sebagai pemegang saham dan pemerintah sebagai regulator berada di bawah satu institusi yang langsung menyubordinasi BUMN. Sementara di dalam pemerintahan sendiri terdapat berjibun kepentingan ekonomi politik yang bisa langsung lompat pagar menuju halaman BUMN via Kementerian BUMN. Jika Jokowi dan Erick Tohir memang serius ingin mereformasi BUMN agar menjadi BUMN-BUMN yang professional di satu sisi dan efektif serta efisien di sisi lain, keduanya tentu harus berani mengusulkan kepada DPR agar Kementerian BUMN dieliminasi. Lalu, menyiapkan sebuah otoritas khusus yang akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan yang selama ini terbukti cenderung jauh dari politik untuk mewakili negara dalam kepemilikan saham-saham di BUMN. Jadi, masalah BUMN di atas bukan sekadar perkara teknis kalkulasi finansial proyek, tapi sebenarnya terletak pada ekosistem BUMN kita yang terlalu dekat dengan politik. Sehingga muncul moral hazard bahwa apa pun hasil proyeknya, toh tidak akan dipertanggungjawabkan secara langsung plus secara profesional. Selama politisinya masih berkuasa, selama itu pula mereka bisa beralibi dan bisa minta PMN lagi. Sesederhana itu saja.&nbsp;(*) <hr /> *) RONNY P. SASMITA, Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution

BPK menyebut 13 proyek di BUMN yang didanai dengan tambahan PMN sebesar Rp 10,49 triliun pada 2015–2016.

Mimpi BUMN Profesional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/ronny-p-sasmita-3449725250.png" alt="Ronny P Sasmita" width="100%">
<figcaption>Ronny P Sasmita</figcaption>
</figure> BELAKANGAN, spirit dedolarisasi semakin menguat. Diawali dengan seruan Vladimir Putin pada pertemuan negara-negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) belum lama ini, seruan untuk lepas dari mata uang dolar terus berembus. Hal ini diperkuat dengan semakin membesarnya porsi penggunaan mata uang renmimbi dalam perdagangan internasional setelah Rusia menginvasi Ukraina. Data dari SWIFT menunjukkan bahwa penggunaan renmimbi mengalami kenaikan cukup signifikan, sekitar 4,5 persen sejak perang Rusia-Ukraina bermula. Selain itu, sejak beberapa tahun belakangan, Tiongkok (China) terus berusaha mendorong transaksi bilateral dalam perdagangan internasional. Artinya, setiap negara yang berdagang dengan Tiongkok tidak lagi melakukan pembayaran dengan dolar, tapi dengan mata uang renmimbi atau mata uang lokal. Namun, kental terasa, mata uang lokal yang dimaksud oleh Tiongkok adalah yuan, bukan mata uang negara mitra dagangnya. Tapi, nyatanya persoalannya tidak semudah yang dibayangkan. Mengganti alat pembayaran internasional dari dolar ke mata uang lain, sebut saja yuan, hanya akan memindahkan masalah dari dolar kepada yuan. Pun, kalau memang berganti yuan, Tiongkok harus merevisi total aturan moneternya. Selama ini China cq PBOC hanya memperbolehkan yuan berfluktuasi 2 persen dari median price-nya. Nah, jika yuan menjadi mata uang dominan, otomatis dalam waktu tak lama yuan akan berfluktuasi melebihi ketentuan tersebut. Selama ini Amerika Serikat (AS) sangat menikmati posisinya sebagai penerbit mata uang dolar karena mereka tak perlu khawatir dengan besarnya utang Negara Paman Sam tersebut. The Fed bisa mencetak dolar kapan pun, saat jatuh tempo membayar utang datang, terutama kepada pembeli surat utang AS dari negara lain. Namun, risikonya, The Fed tak bisa membatasi pergerakan dolar. Dolar bisa menguat ratusan persen terhadap suatu mata uang tanpa bisa diganggu gugat oleh The Fed. Dan jika itu terjadi, AS harus menerima bahwa komoditas ekspornya kian hari kian mahal. Nah, sebut saja Tiongkok siap melakukan perubahan. Jika mata uang internasional diganti menjadi yuan, Tiongkok akan menikmati posisi yang sama dengan AS. Tiongkok akan dengan mudah menjual surat utangnya dalam mata uang yuan, lalu menarik yuan dari negara-negara yang mengalami surplus dagang dengan Tiongkok. Pada saat itulah Tiongkok tak perlu lagi memikirkan berapa banyak utangnya karena surat utangnya dibanderol dengan yuan, yang bisa dicetak kapan pun oleh PBOC (Bank Sentral Tiongkok) di saat butuh, tanpa harus susah-susah melakukan ekspor atau mencari pinjaman ke negara lain yang memegang yuan. Sementara negara seperti Indonesia, jika menggunakan yuan, mau tak mau harus terus melakukan ekspor ke Tiongkok atau ke negara-negara pemilik devisa yuan untuk mendapatkan yuan. Sebab, Bank Indonesia (BI) tak bisa mencetak yuan, hanya bisa mencetak rupiah. Lalu, saat cadangan yuan menipis, Indonesia harus meminjam ke Tiongkok, baik bilateral maupun ke lembaga keuangan di Tiongkok. Atau ke lembaga keuangan pemilik yuan, yang rerata ada di Tiongkok. Meminjam ke negara berdevisa yuan berkemungkinan akan sulit karena biasanya mereka juga berdagang dengan Tiongkok dan akan menyimpan yuannya untuk impor di masa depan. Hal itu hampir pasti akan terjadi karena neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok minus. Artinya, Indonesia lebih banyak mengimpor dari Tiongkok ketimbang mengekspor. Maka, otomatis yuan yang dikeluarkan akan lebih banyak ketimbang yuan yang didapat. Sehingga, pada satu titik, BI akan kekurangan devisa dalam bentuk yuan, lalu akan meminjam ke Tiongkok untuk tetap bisa membiayai impor dari Tiongkok. Lantas bagaimana jika Indonesia membayar impor dari Tiongkok memakai rupiah, lalu Tiongkok membayar impornya dari Indonesia memakai yuan? Dengan performa neraca dagang hari ini, Indonesia akan melepaskan rupiah lebih banyak ke Tiongkok dan mendapatkan yuan lebih sedikit. Sebab, impor Indonesia dari Tiongkok lebih banyak ketimbang impor Tiongkok dari Indonesia. Artinya, yuan akan lebih banyak menumpuk di BI karena Indonesia lebih banyak mengimpor (alias rupiah beredar akan terus berkurang karena dibayarkan ke impor Tiongkok). Rupiah akan keluar lebih banyak, yuan yang masuk lebih sedikit, tapi secara aggregate akan semakin mengimbangi volume rupiah karena rupiah terus terkuras. Jika itu terjadi dari tahun ke tahun, Indonesia harus menerbitkan surat utang rupiah terus untuk menambalnya alias untuk mengimbangi jumlah devisa yuan. Sebab, kalau tidak, rupiah akan menguat terhadap yuan alias yuan akan terus melemah terhadap rupiah dari waktu ke waktu. Kalau rupiah terapresiasi terus-menerus, daya saing ekspor Indonesia akan dikikis terus oleh yuan. Biaya impor Tiongkok dari Indonesia akan terus naik, sementara biaya impor dari Tiongkok akan terus turun, karena rupiah akan terus menguat dari waktu ke waktu terhadap yuan. Ujungnya, Indonesia akan terperangkap ke dalam dominasi impor dari Tiongkok karena semakin murah, sementara Tiongkok akan terus mengevaluasi impornya dari Indonesia karena apresiasi rupiah terhadap yuan dari waktu ke waktu. Artinya, Tiongkok hanya akan mengimpor barang atau jasa yang benar-benar tak bisa mereka hasilkan, terutama barang mentah. Di luar itu, kemungkinan impornya akan dialihkan atau diproduksi sendiri jika biayanya lebih murah ketimbang impor. Jadi akan tetap serbasalah jika pindah ke yuan. Artinya, yuanisasi pembayaran perdagangan dengan Tiongkok menyimpan jebakan utang ke Tiongkok untuk menambal kekurangan devisa yuan di suatu hari. Sementara yang satu lagi (pembayaran dengan rupiah) mengandung jebakan barang impor Tiongkok karena apresiasi rupiah jika melakukan pembayaran impor dari Tiongkok dengan rupiah.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;RONNY P. SASMITA,&nbsp;Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution

Selama ini Amerika sangat menikmati posisinya sebagai penerbit mata uang dolar karena mereka tak perlu khawatir dengan besarnya utang.

Dolar atau Yuan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/ronny-p-sasmita.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SECARA teknis, sistem pengelolaan dana pensiun memang rumit. Apalagi, pengelolaan tersebut melibatkan distribusi dan redistribusi dana iuran pensiun lintas generasi. Karena memang tak cukup dana pensiun yang diterima secara bulanan oleh para pensiunan jika diambil dari potongan bulanan yang mereka bayar selama bekerja. Misalnya, di Indonesia, potongan bulanan sebesar 8 persen dari gaji pokok tak akan cukup menutupi dana pensiun bulanan para pensiunan yang berkisar 80 persen gaji pokok.  Itu pun belum dibagi dengan dana jaminan hari tua (JHT) yang biasanya diterima di saat mulai pensiun dengan jumlah yang besar. Dana JHT PNS tersebut diambil dari potongan iuran pensiun PNS bulanan. Jadi, dari 8 persen potongan, sekitar 3 koma sekian persen lari ke Taspen untuk pembayaran JHT PNS (disebut sistem lumsum biasanya). Nah, yang ikut ditanggung negara adalah dana pensiun yang diterima para pensiunan setiap bulan ditambah dengan dana kelolaan 4 koma sekian persen dari sisa potongan tadi.  Karena itu, dibutuhkan skema pengelolaan yang baik agar pembayaran dana pensiun untuk para PNS yang sudah tidak produktif bisa tetap terbayarkan. Jadi, di sinilah kita akan bertemu skema pay as you go (PAYGO), ingat ya bukan GOPAY, atau full funded yang sedang ramai itu. Pendeknya, secara tidak langsung sebenarnya memigrasikan skema PAYGO ke full funded setara dengan privatisasi halus pengelolaan dana pensiun. Nah, jika setara dengan privatisasi, walaupun Sri Mulyani dan stafsusnya enggan menyebut kata itu, risikonya sebagaimana perbedaan swasta dan negeri, nominal potongan atau iuran pensiun setiap bulan dari PNS aktif perlu dinaikkan.  Mengapa? Pertama, biaya operasional pengelolaan dana pensiun lebih mahal karena melibatkan pihak ketiga. Dan kedua, sebagaimana logika di pasar finansial, semakin besar dana kelolaan akan semakin berpeluang mendapatkan return of investment (ROI) yang besar. Yang akan berimbas pada besaran dana pensiun yang diterima para calon pensiunan sekaligus memperbesar kocek perusahaan pengelola dana via potongan komisi dan berbagai pos potongan lainnya. Tapi, toh itu baru ilustrasi asumsi. Karena melibatkan pasar finansial, skema full funded juga lebih berisiko dibanding PAYGO. Investasi high return biasanya memang high risk.  Namun, risikonya ditanggung APBN, jika ternyata di tahun-tahun tertentu performa pasar finansial lagi buruk atau pahit-pahitnya ”kolaps” karena krisis akut. Jadi pendeknya, perdebatan tentang skema dana pensiun PNS apakah tetap menggunakan skema pay as you go (PAYGO) atau full funded adalah perdebatan soal seberapa besar negara ingin terlibat dalam menanggung dana pensiun para pensiunan. Dengan skema PAYGO seperti hari ini, negara akan tetap terlibat dalam menanggung sebagian besar kontribusi untuk dana pensiun yang diterima setiap bulan oleh para pensiunan PNS.  Nah, pemerintah mengamuflasekan niat peningkatan iuran tersebut dengan istilah pemotongan berdasar ”take-home pay” sebagai ganti dari ”gaji pokok.” Dengan kata lain, pemerintah menginginkan basis perhitungan dari potongan dana pensiun PNS lebih besar karena take-home pay biasanya jauh lebih besar daripada gaji pokok PNS. Arti lainnya, pemerintah menginginkan kenaikan potongan dana pensiun agar beban yang selama ini ditanggung APBN bisa dipindahkan ke pundak PNS sendiri, di mana akumulasi dananya dikelola secara profesional alias gaya perusahaan investasi swasta.  Memang isu semacam ini jamak di negara-negara yang mulai kewalahan dengan beban utang yang tinggi yang menggerogoti anggaran negara. Sehingga mencari-cari cara untuk melepaskan beberapa pos tanggungan negara. Kebijakan semacam ini biasa dikenal dengan kebijakan austerity atau penghematan. Yunani saat dihantam krisis utang beberapa tahun lalu dituntut untuk melepaskan peran negara dalam menanggung dana pensiun. Negara-negara Eropa sebagai kreditur utama Yunani meminta Yunani untuk melakukan penyesuaian struktural secara ketat. Terutama mengubah skema dana pensiun dari pay as you go ke full funded, selain meminta negara itu melepaskan semua subsidi atas barang publik sebelum dana talangan dari Eropa digelontorkan.  Dan kebetulan sekali saat ini isu perubahan skema dana pensiun tersebut berbarengan dengan isu rencana pelepasan subsidi negara atas BBM. Pemerintah memang sedang gencar melakukan penyesuaian struktural (structural adjustment), bahasa lainnya liberalisasi ekonomi, agar semuanya sesuai dengan harga pasar. Isu lanjutannya biasanya privatisasi, di mana berbagai perusahaan negara nanti berlomba-lomba menyatakan punya tumpukan utang atau tumpukan rugi, sehingga opsi privatisasi akan muncul dengan sendirinya.  Singkat kata, Sri Mulyani sebenarnya bersuara sesuai dengan ideologi ekonomi yang selama ini beliau anut. Rizal Ramli melabeli beliau dengan sebutan sales Bank Dunia. Jadi sangat wajar Sri Mulyani meng-endorse skema full funded. Karena akan mengurangi beban negara di satu sisi dan mengurangi kekhawatiran para kreditur di sisi lain. Semakin sehat anggaran negara, semakin cerah prospek surat utang negara di mata kreditur dan semakin lancar pembayaran cicilan serta bunga utang Indonesia kepada para kreditur.  Kalau anggaran negara dianggap kurang sehat, terlalu banyak pengeluaran, tentu para kreditur khawatir nanti Indonesia tak bisa membayar cicilan dan bunga utang yang setahun bisa mencapai Rp 300–400 triliun. Dan saat ini APBN mulai tertekan, mulai kurang sehat, anggaran subsidi BBM besar, tanggungan dana pensiun besar, harus dilakukan penyesuaian struktural alias austerity agar para kreditur tidak cemas. Urusan rakyat tampaknya akan diletakkan di belakang. Urusan ideologi ekonomi Pancasila tampaknya juga sama. (*)  <hr />  *) RONNY P. SASMITA, Analis senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution

Dana Pensiun, PAYGO atau Full Funded?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/relevansi.jpg" alt="RONNY P. SASMITA" width="100%">
<figcaption>RONNY P. SASMITA</figcaption>
</figure>BELAKANGAN sering kita membaca berita tentang keluhan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal besarnya subsidi energi yang dikeluarkan pemerintah. Saya menduga curhatan Jokowi tersebut terkait dengan niat pemerintah mengubah harga acuan BBM dalam APBN (ICP) dalam rancangan APBN perubahan.  Namun, pemerintah, DPR, dan Pertamina tidak bisa begitu saja menaikkan harga jual BBM, terutama varian pertalite dan solar subsidi, hanya karena kenaikan harga temporal minyak dunia. Kenaikan harga kontrak bulanan minyak dunia belum bisa dijadikan patokan untuk menetapkan harga tahunan minyak dunia di APBN (Indonesia Crude Price).  Karena itu, pemerintah, DPR, dan Pertamina sebaiknya tidak reaktif atau bahkan mencoba-coba untuk memanfaatkan situasi global dengan melupakan peran konstitusional yang melekat pada BUMN Pertamina.  Beberapa catatan perlu diperhatikan terkait dengan masalah ini. Pertama, harga varian pertalite dan solar subsidi saat ini berpatokan pada harga ICP di APBN, yakni USD 63 per barel. Dengan patokan itu, tentu hasilnya harga jual solar subsidi menjadi Rp 5.000–5.150 per liter sebagaimana harga hari ini. Begitu pula harga existing pertalite. Selama harga ICP di APBN USD 63, pemerintah, DPR, dan Pertamina harus menerima apa pun risikonya.  Apakah kemudian selisihnya harus ditambal dengan penambahan subsidi pemerintah atau harus ditanggung Pertamina, bergantung kesepakatan politik di DPR. Atas nama konstitusi yang memayungi setiap kesepakatan anggaran di APBN, akan menjadi tidak konstitusional jika pemerintah atau Pertamina membebankan selisihnya kepada masyarakat Indonesia, terlepas dari apa pun status ekonomi dan segala embel-embel sosialnya.  Kedua, kenaikan harga saat ini, tampaknya, bukanlah kenaikan permanen. Sebagaimana diketahui, ada faktor fundamental berupa perang Rusia-Ukraina yang melatari kelangkaan suplai minyak dunia.  Tidak ada yang benar-benar bisa memprediksi ke mana arah perang tersebut dan kapan ujungnya. Meskipun sinyal ke arah titik temu belum terlihat, keseimbangan permintaan dan penawaran minyak dunia mulai terbentuk.  Harga patokan minyak Amerika, West Texas Intermediate (WTI), belum lama ini mulai tembus ke bawah USD 100 per barel. Jadi, fluktuasi temporal harga minyak dunia tersebut tidak bisa disandingkan secara kasar dan serampangan dengan patokan harga ICP di APBN. Sebab, harga ICP adalah harga rata-rata untuk satu tahun, yakni akumulasi harga rata-rata selama dua belas bulan dibagi dua belas bulan. Itulah harga ICP APBN.  Ketiga, jika ternyata di bulan September atau Oktober nanti tren pergeseran harga memang ke atas, katakanlah bertahan di atas USD 100 dan diproyeksikan tetap di kisaran tersebut untuk jangka waktu yang lama, tentu pemerintah bisa mengajukan perubahan harga ICP dalam APBN perubahan dan mengakomodasi kepentingan Pertamina, tapi tidak harus menghilangkan subsidi secara total. Yang jelas, pemerintah maupun Pertamina tidak bisa berpatokan pada kenaikan harga temporal di bulan-bulan tertentu saja, tapi pada proyeksi tren dan kecenderungan harga tahunan, karena perhitungannya untuk sebuah negara, bukan untuk sebuah pom bensin yang berbisnis harian.  Keempat, justru di saat seperti inilah sebenarnya peran publik Pertamina sangat dibutuhkan. Toh saat situasi terkendali, harga berada di dalam rentang proyektif APBN, tak ada yang mempermasalahkan berapa besar keuntungan yang diraih Pertamina dari selisih harga domestik dan harga global. Contohnya, saat harga terjun bebas di awal pandemi yang sampai menukik ke kisaran USD 20.  Karena itu, di saat situasi harga tinggi seperti hari ini, pemerintah dan Pertamina semestinya menggunakan logika dan perspektif yang sama di satu sisi dan perspektif Pertamina yang memiliki peran konstitusional sebagai BUMN di sisi lain. Karena peran konstitusional itu, Pertamina tidak bisa semudah itu mengedepankan pertimbangan untung rugi. Ada kepentingan publik di depan kepentingan bisnis.  Dan terakhir adalah soal daya beli. Dua tahun belakangan, supply dan demand berantakan. Konsumen atau masyarakat maupun sebagian besar produsen kelas menengah tertimpa beban pandemi yang luar biasa berat.  Kini bahkan ditambah pula dengan inflasi yang tinggi, terutama pada komoditas pokok seperti minyak goreng, cabai, dan telur. Pemerintah justru harus memutar otak agar daya beli kembali pulih dan kapasitas produksi nasional kembali normal.  Nah, bagaimana jika harga BBM varian pertalite atau solar subsidi justru dinaikkan dengan lompatan harga yang signifikan? Jawabannya sangat jelas, inflasi akan semakin menjulang dan perekonomian nasional akan kembali terancam terperosok ke zona merah.  Konsumen industri untuk solar akan kelimpungan, boleh jadi berujung pada pengurangan tenaga kerja. Dan, kelas menengah pengguna pertamax untuk mobil semimewah hasil kreditan akan mengurangi konsumsi. Pendeknya, perekonomian nasional akan mendapat tambahan beban.  Ini jelas bukan risiko yang kecil bagi Indonesia yang notabene sedang berjuang memulihkan roda perekonomian nasional. Dan, lebih dari itu, pemerintah tak bisa begitu saja berpandangan negatif atas besaran subsidi hari ini.  Justru bagi rakyat kebanyakan, dalam keadaan serbasulit seperti hari ini, subsidi adalah bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Jadi aneh jika pemerintah alergi pada subsidi di saat rakyat membutuhkannya. (*)  *) RONNY P. SASMITA, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution

Relevansi Subsidi BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/ronny-p-sasmita.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>BERDASAR data yang dirilis BPS pada 5 Agustus lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II tahun ini terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun lalu (year-on-year) mencatatkan angka yang cukup positif, 7,07 persen. Angka tersebut perlu disambut baik karena akhirnya Indonesia keluar dari zona merah yang berturut-turut dialami. Tapi, angka pertumbuhan year-on-year bukanlah angka yang representatif untuk melihat pergerakan pertumbuhan ekonomi secara sekuensial dan faktual.  Karena itu, BPS di dalam keterangannya lebih banyak menjelaskan angka pertumbuhan kuartal II tahun ini terhadap kuartal I di tahun yang sama. Dengan kata lain, angka 7,07 persen bukanlah angka yang harus ditelan bulat-bulat dengan asumsi bahwa seolah-olah mobil perekonomian nasional sudah berjalan layaknya situasi semula.  Kesan seperti itu perlu diluruskan. Karena angka 7,07 persen lahir dari basis angka pertumbuhan kuartal II 2020, yang ternyata tercatat minus 5,32. Jadi, menjadikan angka pertumbuhan year-on-year 7,07 persen sebagai angka patokan utama pertumbuhan ekonomi di kuartal II rasanya kurang tepat dan kurang representatif. Karena itu, BPS lebih menitikberatkan penjelasannya pada angka pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2021 terhadap triwulan I 2021 (QtQ).  Mari kita lihat. Ekonomi Indonesia triwulan II 2021 dibanding triwulan I 2021 tumbuh 3,31 persen (QtQ). Menurut BPS, pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang terkontraksi 2,69 persen.  Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PKP (pengeluaran konsumsi pemerintah) 29,07 persen. Diikuti komponen pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PKLNPRT) 7,50 persen; komponen ekspor barang dan jasa 6,58 persen; dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) 1,27 persen. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) tumbuh 5,81 persen.  Catatan saya atas angka-angka tersebut, pertama, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) terkontraksi 2,69 persen. PMTB sering diasosiasikan dengan investasi (spending/consuming) walaupun faktanya baru berupa angka ”saving” yang dimaknai dengan cara lain, yakni ”konsumsi yang tertunda” (Michael Pettis, 2016). Terlepas apakah bentuknya hanya berupa tabungan di perbankan atau akhirnya berhasil menjadi kredit produktif.  Masalahnya, pada kondisi normal, investasi menjadi salah satu motor utama penggerak perekonomian nasional selain konsumsi. Bahkan, pemerintah berjuang habis-habisan dengan berbagai cara untuk meningkatkan kontribusi investasi terhadap PDB nasional, termasuk dengan omnibus law. Tapi, nyatanya pada kuartal kedua tahun ini, raihan pertumbuhannya masih terkontraksi 2,69 persen. Lantas, mengapa masih bisa meraih angka positif 3,31 persen?  Jawabannya ada di catatan kedua saya, yaitu konsumsi pemerintah, yang ternyata mencatatkan rekor sangat luar biasa. Angka pertumbuhan konsumsi pemerintah tercatat 29,07 persen. Artinya, pertumbuhan kali ini masih belum bisa dikategorikan sebagai pertumbuhan normal, apalagi sustainable.  Pertumbuhan di kuartal II 2021 masih bercorak pertumbuhan di masa pandemi yang tidak sustainable karena ditopang oleh belanja pemerintah yang besar akibat tekanan keadaan dan sebagian besar dananya pun berasal dari utang. Mengapa tidak sustainable? Karena pemerintah tidak mungkin setiap tahun menggelontorkan dana sebesar tahun lalu dan tahun ini. Sebab, hal itu akan membahayakan pemerintah sendiri (reputasi politik) dan membahayakan perekonomian nasional jika mempertahankan pola berutang seperti tahun lalu dan tahun ini.  Catatan selanjutnya adalah soal konsumsi rumah tangga yang di tahun-tahun sebelum pandemi mampu tumbuh 4–5 persen dengan kontribusi 55 persen lebih terhadap postur PDB nasional. Tapi, data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal II 2021 terhadap kuartal I 2021 justru hanya tumbuh 1,27 persen alias sangat rendah.  Angka ini juga memperjelas fakta pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2020 yang memang tidak sustainable. Dua kontributor ekonomi nasional yang seharusnya menjadi penjamin sustainability pertumbuhan ekonomi justru tersungkur walaupun secara keseluruhan masih mencatatkan angka positif 7,07 persen (YoY) dan 3,31 persen (QtQ).  Dan terakhir adalah pertumbuhan semesteran. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2021 secara year to date (Januari–Juni) adalah 3,10 persen, berbeda tipis dengan raihan quarter-to-quarter sebesar 3,31. Artinya, dibanding semester I 2020, raihan di semester I 2021 mengalami kenaikan 3,10 persen. Atau, hitungan kasarnya kita bisa buat 7,07 dikurangi 0,74 persen dibagi dua hasilnya menjadi 3,16 persen. Angkanya akan berbeda tipis dengan angka pertumbuhan kuartal II 2021 terhadap pertumbuhan kuartal I 2021.  Arti lanjutannya, jika nanti di kuartal III dan IV raihan angka pertumbuhan (YoY) sebut saja misalnya kembali ke 5 persen, secara agregat pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya akan mencatatkan angka sekitar 4 persen (-0,74 + 7,07 + 5 + 5 dibagi 4) alias masih tekor dibanding raihan pertumbuhan agregat di tahun 2019.  Pertanyaannya, mengapa hanya mematok proyeksi 5 persen untuk dua kuartal ke depan? Karena probabilitas untuk kembali mencatatkan angka pertumbuhan lebih dari 7 persen di kuartal selanjutnya sangat kecil, bahkan mungkin tidak ada. Pertama, karena minus di kuartal III dan IV 2020 lebih kecil dari kuartal II tahun lalu. Artinya, basis angka pembandingnya semakin besar karena minusnya mengecil.  Kedua, jika ditarik dari angka kuartal II tahun ini yang 7,07 persen year-on-year, akan jauh lebih sulit lagi karena sudah tumbuh 7 persen sehingga agregat pembandingnya justru semakin mempersulit raihan yang lebih besar dari raihan sebelumnya. (*)  <hr />  *) RONNY P. SASMITA, Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution

Interpretasi Kritis Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

RONNY P. SASMITA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RONNY P. SASMITA