<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/Dirdik-Jampidsus-Kejagung-Abdul-Qohar-Dery-Ridwansah-2JPG-3187037874.jpg" alt="Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kiprah Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar semakin dikenal publik. Tidak tanggung-tanggung, dalam satu bulan terakhir mengungkap 2 kasus besar yang menjadi sorotan publik.</p> <div dir="auto">Terbaru dia menetapkan eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka impor gula. Sebelum itu dia menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, eks Pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar dan Pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahman terkait dugaan suap putusan bebas Ronald Tannur.&nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Qohar diketahui memiliki karir bagus selama bertugas. Tercatat dia pernah beberapa kali menduduki jabatan strategis. Di antaranya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lulusan Fakulkas Hukum Universitas Jember ini juga pernah menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB). Setelah mendapatkan gelar Doktor di Universitas Airlangga Surabaya, Qohar mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Penuntutan Jampidsus, setelah itu dia promosi lagi di jabatannya sekarang sebagai Dirdik Jampidsus menggantikan Kuntadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kejagung resmi menetapkan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong menjadi tersangka kasus dugaan impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Selain dia, penyidik juga menetapkan tersangka kepada Direktur Pengembangan bisnis pada PT PPI 2015-2016 berinisial CS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selasa 29 oktober 2024 penyidik Jampiduss menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti yang bersangkutan melakukan korupsi," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Thomas diduga memberikan izin impor gula kristal mentah ke gula kristal putih. Dia diduga melampaui kewenangannya sebagai Mendag pada saat itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"TTL berikan penugasan pada perusahaan untuk mengimpor gula kristal mentah jadi gula kristal putih dalam rangka stabiliasi harga gula karena harga gula melambung tinggi. Padahal, seharusnya yang berhak melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri adalah BUMN yang ditunjuk menteri perdagangan itu pun gula kristal putih bukan gula kristal mentah," jelas Abdul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai ditetapkan sebagai tersangka, Thomas dan satu tersangka lainnya dikenakan penahanan selama 20 hari ke depan di dua rutan berbeda. Thomas di rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan CS ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.</div> </div>

Setelah mendapatkan gelar Doktor di Universitas Airlangga Surabaya, Qohar mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Penuntutan Jampidsus.

Profil Dirdik Jampidsus Abdul Qohar yang Tetapkan Tom Lembong Tersangka dan Ungkap Suap Ronald Tannur

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/29/Keluarga-Dini-Lapor-Ke-Komisi-Yudisial-Dery-2JPG-3413098743.jpg" alt="Ujang, ayah kandung dari alhmarhumah Dini berama Kuasa Hukum keluarga Korban Dini Sera Afrianti, Dimas Yemahura Alfaraouq melapor ke kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (29/7/2024). (Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Ujang, ayah kandung dari alhmarhumah Dini berama Kuasa Hukum keluarga Korban Dini Sera Afrianti, Dimas Yemahura Alfaraouq melapor ke kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (29/7/2024). (Dery Ridwansah</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Keluarga almarhum Dini Sera Afrianti, korban dugaan pembunuhan Ronald Tannur, melaporkan Tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Komisi Yudisial (KY). Mereka didampingi Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, saat melaporkan kasus yang menimpa anggota keluarganya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal ini, Rieke meminta KY untuk segera memeriksa tiga hakim yang mengadili terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Pasalnya, PN Surabaya memvonis bebas terdakwa pelaku Gregorius Ronald Tannur dari tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Adapun, tiga hakim yang dilaporkan ke KY itu yakni,&nbsp;Erintuah Damanik sebagai hakim ketua, serta Heri Hanindyo dan Mangapul sebagai hakim anggota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terima kasih kepada Komisi Yudisial berdasarkan hasil laporan yang disampaikan tadi oleh Biro Investigasinya, Komisi Yudisial ternyata telah bergerak langsung membuat dua tim, yaitu tim investigasi dan tim bagi pengawas hakim itu sendiri, dan laporan ini memang menjadi salah satu prasyarat juga agar segera ada tindak lanjut," kata Rieke di kantor KY, Jakarta Pusat, Senin (29/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, KY berwenang untuk menindaklanjuti prilaku etik hakim, khususnya terkait pengadil terdakwa Ronald Tannur yang divonis bebas oleh PN Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang No 18 tentang Perubahan Undang-Undang No 12 tahun 2024 tentang Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial mempunyai wewenang diantaranya menjaga dan menegakan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, menjaga dan menegakan pelaksanaan kode etik dan atas pedoman perilaku hakim," ucap Rieke.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Rieke juga meminta KY mengeluarkan rekomendasi terbaik terhadap tiga hakim yang mengadili Ronald Tannur. Ia memandang, putusan bebas terhadap Ronald Tannur sangat ekstrem.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Rieke menyampaikan pengawalan publik sangat penting meski KY akan mengeluarkan rekomendasi yang kemudian diharapkan dapat ditindaklanjuti Mahkamah Agung (MA).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Rieke mengaku telah membuat petisi justice for Dini Sera di laman&nbsp;<a href="http://change.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://change.org&amp;source=gmail&amp;ust=1722316856183000&amp;usg=AOvVaw0cFH18Njiy82PyKyX-W7W9">change.org</a>. Menurutnya, petisi itu digulirkan untuk meminta dukungan publik agar keluarga korban mendapat keadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kasus ini menurut saya dan teman-teman dalam Aliansi ini, ini keputusan bukan hanya tindakan pelaku yang ekstrem, tapi putusan Majelis Hakim terindikasi kuat juga ekstrem, mengandung kekerasan ekstrem dengan diduga mengabaikan bukti CCTV, diduga mengabaikan visum," tegas Rieke.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Tim kuasa hukum korban pembunuhan Dini Sera Afrianti melaporkan Tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili terdakwa Gregorius Ronald Tannur ke Komisi Yudisial. Ketiga Tim Majelis Hakim yang dilaporkan itu yakni, Erintuah Damanik sebagai hakim ketua, serta Heri Hanindyo dan Mangapul sebagai hakim anggota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini, kami dari tim kuasa hukum keluarga almarhumah Dini dari LBH Damar Indonesia dan ini keluarga dari almarhumah Dini, ini Bapak Ujang ayah kandung dari alhmarhumah Dini, masih memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia ini," ucap pengacara keluarga korban Dini Sera Afrianti, Dimas Yemahura Alfaraouq di kantor KY, Jakarta Pusat, Senin (29/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dimas meminta KY segera memeriksa tiga Anggota Majelis Hakim yang mengadili Ronald Tannur. Ia heran, pelaku pembunuhan justru divonis bebas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014915443/telisik-dugaan-pembunuhan-dini-sera-oleh-ronald-tannur-komisi-iii-dpr-undang-keluarga-korban">Telisik Dugaan Pembunuhan Dini Sera oleh Ronald Tannur, Komisi III DPR Undang Keluarga Korban</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kali ini kami melaporkan ke KY atas tiga majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT yang kita tahu bersama sudah diputus bebas, semoga tiga majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari KY," ucap Dimas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengharapkan, putusan KY terhadap tiga Anggota Majelis Hakim yang mengadili Ronald Tannur dapat mengubah persepsi hakim dalam mengadili setiap perkara hukum. Sehingga ke depan tidak lagi putusan yang tidak memberikan rasa adil terhadap korban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap, putusan dari KY itu mengubah wajah hakim yang ada di Republik Indonesia untuk lebih berhati-hati, lebih bijaksana, dan lebih arif dalam memutus perkara, mengedepankan keadilan dan kebenaran," pungkas Dimas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Terima kasih kepada Komisi Yudisial berdasarkan hasil laporan yang disampaikan tadi oleh Biro Investigasinya

Temani Keluarga Dini Sera Laporkan 3 Hakim PN Surabaya yang Bebaskan Ronald Tannur ke KY, Rieke: Putusan Ekstrem Abaikan Bukti CCTV dan Visum

<div id="m#msg-f:1805550908052347165" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/25/Screenshot_2024-07-25-20-00-40-113_comgoogleandroidgm-edit-835334370.jpg" alt="Ronald Tannur hadir di sidang pembacaan vonus di PN Surabaya pada 24 Juli 2024. (Dimas Nur Arianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ronald Tannur hadir di sidang pembacaan vonus di PN Surabaya pada 24 Juli 2024. (Dimas Nur Arianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"><br /> <div dir="auto"><br /> <div dir="auto"> <div dir="auto" style="text-align: left;"><strong>JawaPos.com</strong> - Pada Oktober 2023 lalu, Polrestabes Surabaya menggelandang Ronald Tannur ke Lenmarc untuk melakukan rekonstruksi atas kematian Dini Sera Afrianti. Gelar perkara itu tercatat pada 11 Oktober 2023 di Surabaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kala itu, Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan rekonstruksi di lima titik. Antara lain di Blackhole, basemen Lenmarc, Apartemen Tanglin, hingga National Hospital dan terakhir RS Dr Soetomo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari 60 reka adegan itu, polisi menemukan banyak fakta baru. Salah satunya adalah Ronald menampar Dini di lift Lenmarc. Hal itu diakui oleh Ronald kepada penyidik. Penamparan itu dilakukan setelah keduanya karaoke bersama di Blackhole Lenmarc Surabaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Ditampar, lalu memberikan respons (Dini),&rdquo; ujar Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Hendro Sukmono, 11 Oktober 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hendro menyatakan bahwa pihaknya belum bisa memberikan banyak keterangan karena pihaknya masih melakukan pendalaman dalam kasus kematian Dini di tangan Ronald Tannur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Sehingga disepakati terhadap GR kami terapkan pasal premier 338 KUHP subsider 351 ayat 3 KUHP,&rdquo; tambah AKBP Hendro Sukmono didampingi Wakasatreskrim Kompol Teguh di Mapolrestabes Surabaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ronald hanya dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau Pasal 359 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Kedua pasal ini tentang tindak pidana penganiayaan. Hendro mengatakan, ada sejumlah pertimbangan pihaknya menjerat Ronald dengan pasal pembunuhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pertimbangan sudah kami sampaikan bahwasanya kami menemukan beberapa fakta, kemudian fakta itu kami gelarkan yang tadi sudah kami sampaikan, kami melibatkan ahli pidana kami libatkan ahli-ahli yang lain untuk kami gelarkan, ada beberapa masukan kami simpulkan, akhirnya kami putuskan (menjerat Ronald dengan pasal pembunuhan),&rdquo; bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Dini dan Ronald merupakan sepasang kekasih yang telah menjalin asmara selama 5 bulan. Keduanya tinggal bersama di Apartemen Tanglin Orchard di Surabaya Barat. Saat kejadian, keduanya tengah karaoke sembari minum minuman keras dengan teman-teman Ronald di Blackhole KTV Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu di sana, terjadi perselisihan dan mengakibatkan penganiayaan hingga nyawa Dini melayang. Entah apa yang membuat Ronald begitu bengis menghajar Dini dan melindasnya dengan mobil Innova yang membuat tubuh Dini terseret sejauh 5 meter. (*)</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Hal itu diakui oleh Ronald kepada penyidik. Penamparan itu dilakukan setelah keduanya karaoke bersama di Blackhole Lenmarc Surabaya.

Ronald Tannur Divonis Bebas, Padahal saat Reka Adegan Sempat Menampar Dini Sera di Lift

<div id="m#msg-f:1805551998989268222" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/JKT-1-Ahmad-Sahroni-bersaksi-dalam-sidang-Syahrul-Yasin-Limpo-FED-7-2933046892.jpg" alt="Bendahara Umum Partai NasDem sekaligus Anggota DPR Ahmad Sahroni meninggalkan ruang sidang usai menjadi saksi pada persidangan kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rab" width="100%">
<figcaption>Bendahara Umum Partai NasDem sekaligus Anggota DPR Ahmad Sahroni meninggalkan ruang sidang usai menjadi saksi pada persidangan kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rab</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto" style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="text-align: left;"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Komisi Yudisial</div> <div dir="auto">(KY) memeriksa hakim yang mengadili perkara Gregorius Ronald Tannur. Itu setelah terdakwa pelaku pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti itu dibebaskan oleh&nbsp;Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014903742/lebih-banyak-efek-negatif-berikut-6-alasan-untuk-tidak-berteriak-pada-anak-saat-tersulut-emosi">Lebih Banyak Efek Negatif, Berikut 6 Alasan untuk Tidak Berteriak Pada Anak Saat Tersulut Emosi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya minta Komisi Yudisial periksa semua hakim yang menangani perkara tersebut. Karena para hakim dengan jelas menampilkan sebuah kecacatan hukum kepada masyarakat," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (25/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sahroni juga meminta jaksa penuntut umum (JPU) untuk mengajukan banding atas vonis bebas itu. Sebab, putusan itu belum memberikan rasa keadilan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau dibiarkan begini, seluruh masyarakat Indonesia pasti kecewa dengan proses hukum kita," tegas Sahroni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, hukuman terhadap pelaku akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum sedang dipertaruhkan. Jangan hukum jadi tebang pilih begini, mentang-mentang anak siapa jadi berbeda perlakuannya. Sangat memuakkan dan memalukan,&rdquo; ucap Sahroni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara,&nbsp;Komisi Yudisial (KY) akan turun tangan setelah Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Meski begitu, sejauh ini KY belum menerima laporan terkait kasus ini. Sehingga KY menggunakan hak inisiatifnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Walau KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi KY untuk menurunkan tim investigasi, serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," ujar Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KY membuka diri terhadap pihak yang akan membuat laporan atas putusan ini. Sehingga proses pengusutan bisa lebih cepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KY juga mempersilakan kepada publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim jika ada bukti-bukti pendukung agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur berlaku," jelas Mukti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya membebaskan Gregorius Ronald Tannur, putra dari anggota DPR Edward Tannur yang diduga pelaku pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti. Pembacaan putusan itu disampaikan, pada Rabu (24/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik menyatakan, putra politikus PKB tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian korban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, terdakwa juga dianggap telah berusaha memberikan pertolongan kepada korban saat berada dalam kondisi kritis. Ini ditunjukkan dengan tindakan terdakwa membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari semua dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP. (*)</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Komisi Yudisial
(KY) memeriksa hakim yang mengadili perkara Gregorius Ronald Tannur

Sahroni Minta KY Segera Periksa Hakim PN Surabaya yang Bebaskan Ronald Tannur