<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/rJzmTppSfsHQ6GVk8JzoEX7IMsP4ZcU6wWu16nYP-1907853726.jpg" alt="Gubernur Riau Abdul Wahid terlihat mengenakan rompi oranye, ciri khas pakaian tahanan KPK, Rabu (5/11). (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Riau Abdul Wahid terlihat mengenakan rompi oranye, ciri khas pakaian tahanan KPK, Rabu (5/11). (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Riau Abdul Wahid terlihat mengenakan rompi oranye, ciri khas pakaian tahanan KPK. Hal itu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Provinsi Riau, pada Senin (3/11). Abdul Wahid terlihat turun dari mobil tahanan yang berhenti di pelataran Gedung Merah Putih KPK. Ketua DPW PKB Provinsi Riau itu digelandang masuk ke Gedung Merah Putih KPK, untuk selanjutnya dipamerkan dalam konferensi pers, pada siang ini. Sebab, hingga saat ini KPK belum secara resmi mengumumkan pihak-pihak yang menyandang status tersangka, serta konstruksi perkara dari OTT yang mengamankan sebanyak 10 orang di Provinsi Riau. Namun, juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Selasa (4/11) malam, telah memberikan kode bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid telah menyandang status tersangka. Hal itu setelah Pimpinan KPK melakukan gelar perkara atas OTT di Provinsi Riau. "Berapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa saja, besok kami akan sampaikan dalam konferensi pers," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11) malam. Dalam OTT itu pihaknya mengamankan 10 orang, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid dan dua orang kepercayaannya yang merupakan kader PKB, yakni Tata Maulana dan Dani M Nursalam. Selain itu, turut diamankan Kadis Dinas PUPR Provinsi Riau Arief Setiawan, Sekdis PUPR Riau Ferry Yunanda, dan Kepala UPT I PUPR Provinsi Riau Khairil Anwar. Sementara 4 pihak lainnya disebut dari UPT PUPR Riau. "Jadi, dalam konferensi pers besok siang, insya Allah, kita akan umumkan berapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa saja," tegasnya. Dalam giat penindakan itu, lanjut Budi, pihaknya turut mengamankan barang bukti uang senilai Ro 1,6 miliar. Uang tersebut diduga kuat berkaitan dengan dugaan pemerasan dari sejumlah proyek yang berkaitan di Provinsi Riau. "Dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, dan juga poundsterling. Yang total kalau dirupiahkan sekitar Rp 1,6 miliar," pungkasnya. &nbsp;

Gubernur Riau Abdul Wahid mengenakan rompi oranye setelah terjaring OTT KPK. Namun, status tersangka belum diumumkan.

Gubernur Riau Abdul Wahid Kenakan Rompi Oranye KPK, Resmi Tersangka?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/JKT_-Wamenker-di-Tahan-KPK_SALMAN-TOYIBI_-13JPG-2416266314.jpg" alt="Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi K3 yang juga Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel resmi di tahan KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi K3 yang juga Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel resmi di tahan KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rompi oranye yang dikenakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer belum dalam hitungan hari. Namun, pria yang karib disapa Noel itu menaruh harapan kepada Presiden Prabowo untuk bisa memberi amnesti padanya. Noel menyandang status tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).&nbsp; Rupanya, Noel berkaca pada kasus hukum yang menimpa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang diberikan amnesti dari Presiden Prabowo. Serta, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong yang diberikan abolisi. "Semoga saya, semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo," kata Noel saat masuk ke dalam mobil tahanan yang terparkir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Dalam kesempatan itu, Noel menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo atas kasus hukum yang menimpa dirinya. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada keluarganya, khusus kepada istri dan anaknya. "Tiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia," ucap Noel. Noel mengklaim, dirinya tidak melakukan pemerasan dalam pengurusan K3. Menurut dia, narasi pemerasan sengaja dimainkan untuk memberatkan dirinya. "Kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi diluar tidak menjadi narasi yang kotor memberatkan saya," tegasnya. Sebelumnya, KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Selain Noel, terdapat delapan pejabat di lingkungan Kemenaker dan dua pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya Irvan Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022&ndash;2025; Gerry Aditya Herwanto Putra, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022&ndash;2025; serta Anitasari Kusumawati, Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020&ndash;2025. Selanjutnya, Subhan, Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020&ndash;2025; Fahrurozi, Dirjen Biswanaker dan K3 pada Maret 2025&ndash;sekarang; Hery Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan 2021&ndash;2025; Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi, Koordinator; serta dua pihak swasta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, Immanuel Ebenezer diduga menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar dari pengurusan sertifikasi K3 yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3). &ldquo;Sejumlah uang tersebut mengalir kepada penyelenggara negara yaitu IEG sebesar Rp 3 miliar pada Desember 2024,&rdquo; ungkap Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Menurut Setyo, dana tersebut berasal dari Anitasari Kusumawati yang lebih dulu menerima Rp 5,5 miliar sepanjang 2021&ndash;2024 melalui pihak perantara. &ldquo;Dari penerimaan itu, sebagian aliran dana juga diduga mengalir ke sejumlah pihak lain, termasuk IEG,&rdquo; ujarnya. <h2>Terima Setoran Dua Bulan Setelah Dilantik jadi Wamenaker</h2> Dari uraian tersebut, Noel yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 itu diduga mulai menerima setoran uang dari pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker sejak Desember 2024. Atau hanya dua bulan setelah menjabat sebagai Wamenaker. Penetapan tersangka ini dilakukan usai KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Noel pada Rabu (20/8) malam. Seluruh tersangka kemudian ditahan selama 20 hari pertama, terhitung 22 Agustus hingga 10 September 2025, di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Wamenaker Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait K3, berharap amnesti dari Prabowo.

Wamenaker Immanuel Ebenezer Berharap Amnesti dari Presiden Prabowo, usai Kenakan Rompi Oranye akibat Terjaring OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221024_20232784.jpg" alt="Keenam tersangka tragedi kanjuruhan digelandang ke mobil tahanan. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Keenam tersangka tragedi kanjuruhan digelandang ke mobil tahanan. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rompi oranye dikenakan, kepala tertunduk dalam-dalam. Keenam tersangka tragedi Kanjuruhan digelandang keluar dari ruang pemeriksaan di Mapolda Jatim, Surabaya, Senin (24/10).  Keenam tersangka diperiksa sejak pukul 11.00 WIB di gedung Ditreskrimum Polda Jatim. Pemeriksaan baru usai sekitar pukul 20.00 WIB.  Enam tersangka itu adalah Ketua PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) Akhmad Hadian Lukita, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Danki Brimob Polda Jatim AKP Has Darman. Kemudian Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, Ketua Panpel Arema Abdul Haris, dan Security Officer Suko Sutrisno.  Belasan polisi mengawal mereka dari dalam gedung menuju mobil tahanan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jatim.  Saat dikonfirmasi, Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto memastikan, seluruh tersangka telah menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tim penyidik.  ”Jadi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 6 tersangka tragedi Kanjuruhan. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan tambahan. Dan itu sudah cukup. Sehingga perlu dilakukan langkah selanjutnya yaitu penahanan,” terang Dirmanto.  Bagaimana dengan pengajuan penangguhan penahanan? Dirmanto menyebut bahwa hal itu sedang dikomunikasikan dengan tim penyidik.  ”Nanti kami komunikasikan penyidik. Kalau ada itu kami komunikasikan,” ujar Dirmanto.

Pakai Rompi Oranye, 6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan Ditahan di Mapolda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mengenakan-rompi-oranye-kegarangan-ratna-sarumpaet-luntur_m_.jpg" alt="Ratna Sarumpaet saat mengenakan pakaian tahanan Polda Metro Jaya berwarna oranye" width="100%">
<figcaption>Ratna Sarumpaet saat mengenakan pakaian tahanan Polda Metro Jaya berwarna oranye</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kegarangan Ratna Sarumpaet tak lagi terlihat sejak memakai rompi orange. Aktivis yang pernah ditahan pada era Soeharto itu kini hanya bisa tertunduk lesu usai dicolok penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus hoaks penganiayaan. Seperti hari ini. Ratna terlihat lebih banyak diam, wajahnya pun tampak pucat ketika hendak menjalani pemeriksaan kesehatan di Gedung Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Mapolda Metro Jaya. Begitu pula ketika dia keluar dari pemeriksaan selama dua jam itu. Matanya tampak kosong ketika Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono melayani pertanyaan awak media, tepat di sampingnya. Bahkan ketika ditanya wartawan, suara penulis naskah pementasan Marsinah: Nyanyian dari Bawah Tanah itu terdengar lirih. "Sehat," jawab Ratna dengan suara bergetar nyaris tak terdengar Dia hanya mengatakan agar proses hukum bisa berjalan dengan baik ketika ditanya respon terkait pemeriksaan politikus Partai Amanat Nasional (PAN)) Amien hari ini. Bahkan Ratna pasrah tak dijenguk rekan sesama aktivis dan politiknya, Fadli Zon. "Nggak masalah," jawabnya singkat seraya digiring ke mobil polisi. Diketahui, Ratna terkenal sebagai aktivis yang garang. Terakhir kali, dia sempat adu mulut dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pasca insiden tenggelamnya Kapal Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara. Sebelumnya, Ratna Sarumpaet sempat membuat geger masyarakat dengan foto wajahnya yang penuh lebam beberapa hari lalu. Ibunda Atiqah Hasiholan itu lantas bercerita kepada Prabowo hingga Amien bahwa luka lebam diwajahnya akibat dipukuli orang di Bandara Husein Sastranegara Bandung pada 21 September malam. Namun ternyata setelah ditelusuri pihak Kepolisian, terungkap fakta bahwa Ratna pada tanggal tersebut Ratna malah berada di RS Khusus Bedah Bina Estetika, Menteng, Jakarta. Hal tersebut diperkuat dengan rekaman CCTV dan bukti transfer uang dengan total Rp 90 juta rupiah. Dia menjalani perawatan bedah pelastik hingga 24 September 2018. Usai polisi mengekspos fakta-fakta itu, akhirnya Ratna menggelar konferensi pers pada sore di hari yang sama dan mengakui bahwa dia telah berbohong dan sebagai pencipta hoax terbaik. Lebih lanjut, Ratna pun diamankan pada Kamis (4/10) malam di Bandara Soekarno-Hatta ketika hendak bertolak ke Chile. Dia berdalih akan menghadiri konferensi internasional dan menjadi pembicara pada acara tersebut. Ratna lantas digiring ke Mapolda Metro Jaya malam itu juga. Ternyata dia telah dicekal dan ditetapkan sebagai tersangka sejak sore sebelum keberangkatannya.

Mengenakan Rompi Oranye, Kegarangan Ratna Sarumpaet Luntur

rompi oranye

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rompi oranye

Berita Terkini

Gubernur Riau Abdul Wahid Kenakan Rompi Oranye KPK, Resmi Tersangka?

Wamenaker Immanuel Ebenezer Berharap Amnesti dari Presiden Prabowo, usai Kenakan Rompi Oranye akibat Terjaring OTT KPK

Pakai Rompi Oranye, 6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan Ditahan di Mapolda

Mengenakan Rompi Oranye, Kegarangan Ratna Sarumpaet Luntur

Download Aplikasi JawaPos.com