<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Rommy-kelar-sidang-11-sept.jpg" alt="Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy alias Rommy di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (11/9). (ridwan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy alias Rommy di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (11/9). (ridwan)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Dewan Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy, tidak khawatir dengan kemungkinan isu Ganjar Pranowo nonton video porno, dijadikan alat kampanye negatif dalam Pilpres 2024 mendatang. &ldquo;Untuk kampanye negatif yang bisa dilakukan terhadap mas Ganjar saya kira ringan sekali jika dibanding capres yang lain,&rdquo; kata politikus yang biasa disapa Romi ini, Senin (6/11). Dijelaskan Romi, isu Ganjar suka nonton video porno, yang muncul dari Podcast dengan Deddy Corbuzier itu, sebenarnya dipotong tidak utuh. &ldquo;Itu dipotong dari konteks utuhnya. Jadi kita luruskan saja,&rdquo; ungkap Romi. Masyarakat, menurut Romi, juga bisa melihat keseharian Ganjar Pranowo. &ldquo;Bahwa Ganjar memiliki basis keluarga Nahdlatul Ulama (NU). Istrinya, mertuanya juga Ketua NU Purbalingga,&rdquo; kata mantan anggota Fraksi PPP DPR RI ini. Pasangan Ganjar-Mahfud dari sisi kualitas tidak terlalu banyak masalah dibanding pasangan lain. Rpmi mencontohkan Prabowo masih dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM dan penculikan aktivis masa lalu. &ldquo;Sementara Gibran juga kelolosannya sebagai cawapres dengan kecurangan di MK. Cak Imin juga masih punya beban hukum yang sampai saat ini masih menggantung,&rdquo; papar Romi. Dalam memenangkan Ganjar-Mahfud MD, kata Romi, DPP PPP akan memerintahkan para calong anggota legoslatif (caleg) PPP, untuk ikut menyosialisasikan pasangan ini. &ldquo;Kita akan minta mereka tandem dalam hal alat peraga kampanye. Misalnya di Madura foto caleg dengan Pak Mahfud sesuai dengan kearifan lokal,&rdquo; kata Romi. Selain itu, lanjut Romi, juga ada pengurus DPP PPP yang masuk ke tim pemenangan Ganjar-Mahfud MD. &ldquo;Ada pak Usman yang masuk ke tim inti pemenangan, dan juga sejumlah nama lainnya,&rdquo; jelas Romi. Isu Ganjar nonton video porno ini masih dipersoalkan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Wanita Perisai, Megawaty. Menurutnya, dalam posisi Ganjar sebagai capres PDIP, ia menyarankan Ganjar meminta maaf ke publik. Megawaty mengungkapkan, isu kontroversial tersebut harus tuntas. Karena itu, dirinya akan terus mempersoalkan isu itu sampai Ganjar benar-benar menjelaskan alasannya untuk sekaligus meminta maaf kepada publik. Dalam pandangan Megawaty, penjelasan tuntas soal dirinya suka menonton video porno dan diikuti permintaan maaf ini penting. Hal ini untuk menjawab keraguan, minimal tanda tanya publik, terhadap kualitas mental dan moralitas. Jika isu itu dibiarkan, menurut dia, pengakuan Ganjar itu akan dijadikan dasar melegitimasi, bahkan menjadi contoh buat anak-anak untuk menonton video porno. "Lebih dari itu, bisa menjadi sinyal yang mengancam generasi muda karena dianggap sebagai bagian dari kampanye yang melegalkan pornografi,&rdquo; ungkapnya.

Ketua Dewan Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy, tidak khawatir dengan kemungkinan isu Ganjar Pranowo nonton video porno

Soal Isu Ganjar dan Film Dewasa, Elite PPP Rommy: Itu Ringan dan Bisa Diluruskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/rommy-mendadak-sakit-pemeriksaan-batal_m_.jpg" alt="Mantan Ketua Umum PPP, Rommahurmuziy. Rommy hari ini batal menjalani pemeriksaan lantaran mendadak sakit." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum PPP, Rommahurmuziy. Rommy hari ini batal menjalani pemeriksaan lantaran mendadak sakit.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono ingin menjadikan Muhammad Romahurmuziy alias Rommy sebagai duta antikorupsi.  Sebelumnya, PPP telah mengumumkan bahwa mantan ketum PPP Muhammad Romahurmuziy itu akan kembali ke partai berlambang ka'bah tersebut dan menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan.  "Kami butuh beliau agar memberikan guidance pada kader-kader kami agar tidak terjerembab dalam hal yang sama. Dengan kata lain, beliau bisa jadi duta antikorupsi di tengah-tengah masyarakat, bisa jadi duta antikorupsi di tengah kader-tengah Partai Persatuan Pembangunan," kata Mardiono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (3/1).  Rommy merupakan mantan narapidana kasus korupsi penerimaan suap terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama pada 2019. Rommy terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Maret 2019 di Surabaya, Jawa Timur.  Pada 29 April 2020, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan KPK untuk mengeluarkan Rommy, karena pada 22 April 2020 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima pengajuan banding Rommy dengan mengurangi hukumannya menjadi satu tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan tanpa pencabutan hak politik.  "Beliau (Rommy) memang terlibat kasus, kemudian sudah menjalani semua vonis pengadilan yaitu dengan vonis satu tahun dan sudah dijalani. Artinya, hak beliau harus dipulihkan sebagai warga negara Indonesia karena beliau juga tidak dicabut hak politiknya, sehingga hak politik sebagai WNI (masih) melekat pada beliau," ungkap Mardiono.  Mardiono juga meminta masyarakat tidak apatis terhadap kembalinya sang mantan Ketum itu ke kancah politik karena dia menilai Rommy kaya akan pengalaman dan bahkan bisa mencegah terjadinya kasus korupsi.  "Beliau itu juga masih berusia muda. Beliau juga aset karena penguasaan politiknya, mantan ketua umum, dan mengalir darah politik karena beliau cicit pendiri Nahdlatul Ulama (NU), yaitu cicit dari Kiai Tolchah Mansoer. Ibunya beliau juga politisi andal di PPP, pendiri IPP NU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ayahandanya sebagai pendiri IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi, ada darah pejuang di diri beliau," kata Mardiono.  Mardiono juga menjelaskan, Rommy sengaja ditempatkan di Majelis Pertimbangan untuk memberi pertimbangan-pertimbangan kepada internal PPP.  "Termasuk penjagaan kepada kader-kader agar tidak terlibat dalam kasus korupsi dengan pengalaman beliau. Belum tentu apa yang menimpa beliau sengaja dilakukan. Kami memberi ruang kepada seluruh kader kami untuk berkiprah pada tempatnya, rakyat yang akan menilai," tambahnya.  Meski kembali menerima Rommy, namun Mardiono menegaskan bahwa PPP masih mendukung penegakan hukum untuk mencegah korupsi.  "Jadi bukan berarti tidak mendukung langkah KPK maupun penegakan hukum untuk mencegah korupsi. Kami dukung sepenuhnya, tapi kami tidak bisa menutup hak politik seseorang di mana mereka sudah selesai menjalankan vonisnya, kan mereka juga punya hak kecuali pengadilan mencabut hak politiknya," tegas Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan tersebut.  Terkait rencana pencalonan Rommy sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024, Mardiono mengatakan belum ada pembahasan soal hal itu.  "Mau jadi ketum kan nunggu 2025 karena masa kerja ketum itu ya dari Muktamar 2019 akan berakhir periodenya di 2025; tapi tergantung mekanisme dalam penyelenggaraan muktamar. Ada tata tertib, tapi masih jauh 2025, kami masih konsentrasi ke pemilu," ujar Mardiono.

Eks Terpidana Korupsi Rommy Bakal Dijadikan Duta Antikorupsi PPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Romahurmuziy-alias-Romy-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Eks Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Romy, bebas. Ia keluar dari Rutan KPK pada Rabu (29/4/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Eks Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Romy, bebas. Ia keluar dari Rutan KPK pada Rabu (29/4/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy. Rommy, panggilan Romahurmuziy, diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018.  Ali menuturkan, Penyidik KPK mencecar Rommy terkait pertemuannya dengan beberapa pihak soal pengurusan DAK dan Dana Insentif Daerah (DID) 2018. Pasalnya, KPK menduga adanya kongkalikong terkait dugaan korupsi.  "Dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya pertemuan saksi dengan beberapa pihak dalam pengurusan dana DAK dan DID tahun 2018 dan diduga ada kesepakatan tertentu dalam pengurusan dimaksud dengan pihak yang terkait dengan perkara ini," ujar Ali kepada wartawan, Selasa (22/3).  Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik lembaga antikorupsi, Romahurmuziy enggan menyampaikan satu patah katapun kepada awak media. Sebelumnya, Plt Juru KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya pada Selasa (22/3) telah menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy.  Menurut Ali Fikri, pemeriksaan terhadap Romahurmuziy terkait kasus dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2017-2018. "Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK atas nama saksi Muchammad Romahurmuziy, mantan Ketua Umum PPP," ujar Ali Fikri.  Diketahui, kasus dugaan suap DAK tahun 2018 ini, merupakan pengembangan perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan tahun Anggaran 2018. Kasus ini telah menjerat mantan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo.  KPK juga telah menjerat sejumlah pihak dalam perkara korupsi pengurusan DAK tahun 2017-2018 ini. Mereka di antaranya adalah Anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono, eks Pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo, Anggota DPR periode 2014-2019 Sukiman.  Kemudian, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Papua Natan Pasomba, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah alias Buyung, mantan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PPP Puji Suhartono, dan Anggota DPR RI periode 2014-2019 Irgan Chairul Mahfiz.  Sementara Yaya Purnomo kini sudah menjadi terpidana dan tengah menjalani masa hukumannya. Romahurmuziy diketahui pernah dijerat oleh lembaga antirasuah dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Dia pun telah bebas pada awal tahun 2020 lalu, setelah mendapatkan putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Rommy Bungkam Usai Dicecar KPK soal Pengurusan DAK dan DID 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Romahurmuziy-alias-Romy-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Eks Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Romy, bebas. Ia keluar dari Rutan KPK pada Rabu (29/4/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Eks Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Romy, bebas. Ia keluar dari Rutan KPK pada Rabu (29/4/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy dikeluarkan dari rumah tahanan (Rutan) KPK pada Rabu (29/4) pukul 21.44 WIB malam. Rommy yang tampak mengenakan baju koko putih dengan celana hitam tanpa masker itu mengaku bersyukur bisa keluar dari Rutan KPK.  Terdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) itu keluar dari tahanan seiring dengan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sebab, putusan banding mengurangi hukuman Rommy menjadi 1 tahun pidana penjara.  "Saya ucapkan puji syukur alhamdulillah, sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bahwa saya sudah selesai menjalani hukuman per tanggal 28 April kemarin selama satu tahun penuh," kata Rommy saat keluar dari Rutan KPK, Rabu (29/4) malam.  Meski belum puas atas putusan banding, Rommy mengaku belum terpikir untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dia mengaku, yang terpenting saat ini bisa berkumpul dengan keluarga.  "Saat ini saya belum berpikir tentang perkara saya, karena yang paling penting bagi saya adalah kembali bersama keluarga," cetus Rommy.  Dia memandang, pemotongan hukuman pada tingkat banding merupakan berkah Ramadan. Dia bersyukur bisa keluar dari jeruji besi rutan KPK.  "Ini adalah berkah bulan Ramadan bagi saya yang patut disyukuri. Saya dapat kembali bersama keluarga," jelas Rommy.  Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan secara terpaksa KPK mengeluarkan Rommy dari rumah tahanan. Karena Jaksa KPK menerima surat dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat tertanggal 29 April 2020 yang memerintahkan untuk segera mengeluarkan Rommy dari tahanan.  "Maka KPK tidak punya pilihan lain sehingga harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan," kata Ali dalam keterangannya, Rabu (29/4).  Padahal Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Penetapan Nomor 4877/2020/S.2464.Tah.Sus/PP/2020/MA pada 29 April 2020 yang memerintahkan untuk menahan terdakwa Muchammad Romahurmuziy dalam Rutan KPK untuk paling lama 50 hari terhitung mulai 27 April 2020. Meski Rommy dikeluarkan dari tahanan, lanjut Ali, KPK memastikan telah mengajukan upaya hukum kasasi ke MA.  Alasan upaya hukum kasasi dilakukan, kata Ali, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Hal itu terlihat dalam pertimbangan Mejelis Banding terkait penerimaan uang oleh Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, padahal jelas-jelas uang tersebut telah berpindah tangan dan beralih dalam penguasaan Terdakwa.  Selain itu, Ali menyebut Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menerapkan pembuktian sebagaimana mestinya pada saat mempertimbangkan mengenai keberatan Penununtut Umum. Terlebih, terkait hukuman tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas terkait ditolaknya keberatan Penuntut Umum tersebut.  "Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu rendah," sesal Ali.  Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy terkait kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemag). Rommy, oleh PT DKI dijatuhkan hukuman satu tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.  "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muchammad Romahurmuziy oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp 100 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," demikian bunyi amar putusan PT DKI Jakarta, sebagaimana dikutip pada Kamis (23/4).  Alhasil, hukuman Rommy berkurang dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menjatuhkan hukuman dua tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=K4W-Dbccp7s  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=r4SPkSUsJ94  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=eNFEQoJndHw

Bebas dari Rutan KPK, Rommy Belum Pikirkan Ajukan Kasasi ke MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Romahurmuziy-alias-Romy-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Eks Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Romy, bebas. Ia keluar dari Rutan KPK pada Rabu (29/4/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Eks Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Romy, bebas. Ia keluar dari Rutan KPK pada Rabu (29/4/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum Romahurmuziy alias Rommy, Maqdir Ismail, mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memotong hukumannya menjadi 1 tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Menurutnya, kliennya mulai malam ini bisa berkumpul dengan keluarga melaksanakan ibadah Ramadan di tengah pandemi Covid-19.  "Kami ingin menyampaikan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah mendengarkan doa Pak Rommy dan keluarga besarnya. Warga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di seluruh Indonesia dan kami para penasihat hukum, bahwa telah diberikan putusan yang terbaik untuk saat ini," kata Maqdir dalam keterangannya, Rabu (29/4).  Maqdir mengklaim, dakwaan KPK terhadap Rommy tidak terbukti. Namun, hingga kini tim kuasa hukum belum berencana untuk mengajukan kasasi ke MA terkait putusan banding PT DKI.  "Yang terpenting adalah, klien kami dapat berkumpul bersama keluarga dan menunaikan ibadah Ramadan dengan lebih khusyuk," ucap Maqdir.  Selain itu, Maqdir pun mengapresiasi MA yang tidak melakukan penahanan terhadap kliennya meski KPK mengajukan upaya hukum kasasi. Dia menyebut, MA sangat menghormati hukum dan percaya akan kebenaran putusan Pengadilan Tinggi.  "Memang tugas dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum, tapi hukum tidak akan bisa tegak ketika hukum ditegakkan karena ada kepentingan lain," kilah Maqdir.  Oleh karena itu, Maqdir selaku tim penasihat hukum Rommy mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang telah berjalan baik dan benar. Sebab dengan proses hukum yang baik dan benar itulah hukum akan tegak dan keadilan akan didapatkan.  "Kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta doa ketika menghadapi perkara yang maha berat ini," cetus Maqdir.  Sebelumnya, KPK menyatakan akan membebaskan mantan Ketua Umum Partai Persayuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy. Hal ini setelah KPK mendapat surat perintah dari Mahkamah Agung (MA) untuk melepaskan Rommy dari rumah tahanan.  "Karena telah ada penetapan perintah lepas tahanan dari MA, maka KPk segera menindak lanjutinya," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dikonfirmasi, Rabu (29/4).  Nawawi menyampaikan, lembaga antirasuah mendapat laporan tersebut sekitar pukul 19.00 WIB. Malam ini direncanakan Rommy keluar dari rumah tahanan KPK. "Proses pelaksanaan penetapan tersebut yaitu mengeluarkan terdakwa dari tahanan," tukas Nawawi.  Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy terkait kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemag). Rommy oleh PT DKI dijatuhi hukuman satu tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.  "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muchammad Romahurmuziy oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp 100 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," demikian bunyi amar putusan PT DKI Jakarta, sebagaimana dikutip pada Kamis (23/4).  Alhasil, hukuman Rommy berkurang dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menjatuhkan hukuman dua tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=K4W-Dbccp7s  https://www.youtube.com/watch?v=r4SPkSUsJ94  https://www.youtube.com/watch?v=eNFEQoJndHw

Bebas dari Tahanan KPK, Rommy Ingin Ibadah Ramadan Bersama Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icw-minta-polisi-seret-aktor-intelektual-teror-bom-ke-pimpinan-kpk_m_.jpg" alt="aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang" width="100%">
<figcaption>aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan putusan pada tingkat banding yang memotong hukuman 1 tahun penjara Mantan Ketum PPP Romahurmuziy oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Padahal, dalam pertimbangan, Rommy terbukti menerima suap sebesar Rp 300 juta terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).  "ICW berharap agar MA dapat mengadili sendiri dan membatalkan putusan pada tingkat sebelumnya," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (29/4).  Putusan terhadap kasus korupsi yang menjerat Romahurmuzy ini menjadi sorotan masyarakat. Sebab, putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi dinilai mencoreng rasa keadilan masyarakat.  ICW bahkan sempat mencatat putusan Rommy yang notabene mantan Ketua Umum Parpol justru lebih rendah dibandingkan putusan seorang Kepala Desa di Kabupaten Bekasi serta paling rendah di antara Ketua Umum Parpol yang pernah dijerat oleh KPK. Jika putusannya masih sama seperti tingkat banding, maka sudah selayaknya publik mempertanyakan keberpihakan lembaga peradilan pada sektor pemberantasan korupsi.  "Penting untuk diingatkan kembali bahwa Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan praktik korupsi yang benar-benar telah mengusik keadilan masyarakat maka sudah selayaknya putusan hakim dapat memberikan efek jera yang maksimal," beber Kurnia.  Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy terkait kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemag). Rommy oleh PT DKI dijatuhkan hukuman satu tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.  "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muchammad Romahurmuziy oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp 100 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," demikian bunyi amar putusan PT DKI Jakarta, sebagaimana dikutip pada Kamis (23/4).  Alhasil, hukuman Rommy berkurang dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menjatuhkan hukuman dua tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=K4W-Dbccp7s  https://www.youtube.com/watch?v=r4SPkSUsJ94  https://www.youtube.com/watch?v=eNFEQoJndHw

ICW Minta MA Batalkan Putusan Banding Mantan Ketum PPP Romahurmuziy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Rommy-kelar-sidang-11-sept.jpg" alt="Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy alias Rommy di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (11/9). (ridwan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy alias Rommy di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (11/9). (ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpidana kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy alias Rommy diyakini akan segera bebas. Hal ini setelah, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu dijatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.  "Mestinya begitu, karena kalau menurut saya, hukuman yang sudah dijatuhkan kepada Pak Rommy itu satu tahun. Terlepas dari adanya kasasi atau apapun," kata pengacara Rommy, Maqdir Ismail kepada JawaPos.com, Jumat (24/4).  Kendati demikian, Maqdir menghormati KPK jika ingin mengajukan upaya hukum kasasi. Namun, dia mengharapkan agar kliennya segera dibebaskan berdasarkan putusan banding PT DKI Jakarta.  "Mereka (KPK) juga punya hak untuk kasasi, tapi maksud saya, ya nggak ada dasarnya, nggak ada kepentingannya kalau mereka tetap melakukan penahanan terhadap pak Rommy. Karena masa hukuman ini hanya 1 tahun. Itu yang dasar dari penahanan dia," beber Maqdir.  Oleh karena itu, Maqdir memperkirakan kliennya tidak lama lagi akan keluar dari rumah tahanan KPK. "Sekitar tanggal 29 atau 30 April, keluar dari Rutan KPK," jelas Maqdir.  KPK sendiri menyesalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Romahurmuziy yang dikurangi hukumannya menjadi satu tahun pidana penjara. Jaksa KPK kini tengah mempertimbangkan untuk mengajukan kasasi terhadap terpidana kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).  "Sesuai mekanisme, tim JPU KPK akan menganalisis pertimbangan putusan tersebut dan segera mengusulkan penentuan sikap berikutnya kepada pimpinan KPK," ucap pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri.  Ali menyampaikan, KPK telah menerima salinan putusan banding Rommy dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis, 23 April 2020. KPK menghormati hasil putusan yang memotong masa hukuman Rommy menjadi satu tahun penjara.  "Memang jika dibandingkan tuntutan JPU KPK, putusan PT DKI tersebut dapat dibilang rendah, namun demikian setiap putusan Majelis Hakim tentu harus kita hargai dan hormati," tukas Ali.  Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diketahui mengabulkan permohonan banding Romahurmuziy terkait kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemag). Rommy, oleh PT DKI dijatuhkan hukuman satu tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Alhasil, hukuman Rommy berkurang dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menjatuhkan hukuman dua tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.  Banding ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tim kuasa hukum Rommy, Maqdir Ismail. Jaksa KPK mengajukan banding, karena menilai hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan yang dijatuhkan hakim kepada Rommy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.  Sebab, hukuman terhadap eks elite PPP itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan. Selain itu, banding ini diajukan KPK lantaran Hakim tidak menjatuhkan hukuman tambahan uang pengganti sebesar Rp 46,4 juta sebagaimana tuntutan Jaksa. Bahkan, hakim pun tak mengabulkan tuntutan Jaksa untuk mencabut hak politik Rommy selama lima tahun untuk tidak dipilih dalam jabatan publik. Hal ini yang mendasari Jaksa KPK mengajukan banding.  Sementara itu, dari sisi tim kuasa hukum, Maqdir Ismail menilai, banding diajukan lantaran merasa kliennya telah dizalimi dengan. Rommy dan tim kuasa hukum menilai vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta belum memenuhi rasa keadilan.  Terlebih, Maqdir menyebut ada upaya penggiringan opini dengan membandingkan vonis Rommy dengan kasus ketua umum partai lainnya. Maqdir memandang, vonis sebuah perkara seharusnya diperbandingkan atas dasar besaran uang yang terlibat serta peranannya dalam sebuah perkara.  Terkait uang pengganti, Maqdir mengklaim seharusnya memang Rommy tidak membayar uang pengganti. Karena berdasarkan putusan Majelis Hakim, Rommy tidak pernah meminta, mengetahui, dan menerima uang-uang yang didakwakan KPK.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=J3kwJqfNR1o  https://www.youtube.com/watch?v=gGSkI9fPe7Y  https://www.youtube.com/watch?v=5hmKS9U7yVw

Pengacara Yakin Eks Ketum PPP Romahurmuziy Segera Bebas dari Rutan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Rommy-kelar-sidang-11-sept.jpg" alt="Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy alias Rommy di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (11/9). (ridwan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy alias Rommy di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (11/9). (ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy, terkait kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Rommy, oleh PT DKI dijatuhkan hukuman satu tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.   "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muchammad Romahurmuziy oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp 100 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," demikian bunyi amar putusan PT DKI Jakarta, sebagaimana dikutip pada Kamis (23/4).  Alhasil, hukuman Rommy berkurang dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menjatuhkan hukuman dua tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.   Banding ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga tim kuasa hukum Rommy, Maqdir Ismail. Jaksa KPK mengajukan banding, karena menilai hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan yang dijatuhkan hakim kepada Rommy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.   Sebab, hukuman terhadap eks elite PPP itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan. Selain itu, banding ini diajukan KPK lantaran Hakim tidak menjatuhkan hukuman tambahan uang pengganti sebesar Rp 46,4 juta sebagaimana tuntutan Jaksa.  Bahkan, Hakim pun tak mengabulkan tuntutan Jaksa untuk mencabut hak politik Rommy selama lima tahun untuk tidak dipilih dalam jabatan publik. Hal ini yang mendasari Jaksa KPK mengajukan banding.  Sementara itu dari sisi tim kuasa hukum, Maqdir Ismail menilai, banding diajukan lantaran merasa kliennya telah dizalimi. Oleh karen itu, Rommy dan tim kuasa hukum menilai vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta belum memenuhi rasa keadilan.   Terlebih, Maqdir menyebut ada upaya penggiringan opini dengan membandingkan vonis Rommy dengan kasus ketua umum partai lainnya. Maqdir memandang, vonis sebuah perkara seharusnya diperbandingkan atas dasar besaran uang yang terlibat serta peranannya dalam sebuah perkara.  Terkait uang pengganti, Maqdir mengklaim, seharusnya memang Rommy tidak membayar uang pengganti. Karena berdasarkan putusan Majelis Hakim, Rommy tidak pernah meminta, mengetahui dan menerima uang-uang yang didakwakan KPK.

PT DKI Kurangi Hukuman Eks Ketum PPP Romahurmuziy Jadi 1 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu laporan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terkait putusan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy di Pengadilan Tipikor Jakarta , Senin (20/1). Dalam amar putusan, majelis hakim memerintahkan KPK untuk mengembalikan uang yang ditemukan dan disita oleh penyidik dari ruang kerja mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.  Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, mengaku belum bisa memutuskan langkah lembaganya untuk mengembalikan uang yang disita tersebut. Menurutnya, Direktur Penuntutan masih mengkaji amar putusan Rommy.  "Kami masih menunggu laporan JPU melalui jenjang Direktur Penuntutan mengenai putusan perkara tersebut secara menyeluruh, dalam arti tidak terbatas pada penetapan barang bukti uang tersebut tapi putusan secara keseluruhan," kata Nawawi dikonfirmasi Selasa (21/1).  Nawawi menyampaikan, lembaganya baru bisa memberikan kesimpulan setelah Jaksa menelaah secara keseluruhan hasil putusan. Dia belum mengetahui apakah KPK akan menerima atau mengajukan upaya hukum banding atas putusan Rommy.  "Sebaliknya jika kami mengajukan upaya hukum banding, dengan sendirinya, perintah dimaksud harus menunggu putusan di tingkat banding," jelas Nawawi.  Dalam pertimbangan majelis hakim terhadap barang bukti uang yang disita penyidik di ruang kerja Lukman Hakim Saifuddin, majelis hakim menyatakan, selama pemeriksaan di persidangan tidak ada fakta yang menerangkan bahwa uang tersebut ada hubungannya dengan perbuatan terdakwa dalam perkara jual beli jabatan. Majelis hakim meminta uang tersebut harus dikembalikan kepada Lukman Hakim.  Sejumlah uang yang dimaksud di antaranya satu amplop cokelat yang di dalamnya terdapat uang Rp 70 juta terdiri atas pecahan Rp 100 ribu sebanyak 688 lembar dan pecahan Rp 50 ribu sebanyak 24 lembar.  Kemudian, satu amplop cokelat yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp 59,7 juta terdiri atas uang pecahan Rp 100 ribu rupiah sebanyak 597 lembar. Selanjutnya sebuah amplop yang di dalamnya terdapat uang senilai Rp 30 juta rupiah terdiri atas pecahan Rp 100 ribu sebanyak 300 lembar.  Terkait dengan barang bukti yang diperoleh pada penangkapan Rommy oleh petugas KPK, yaitu satu amplop cokelat berisi uang tunai Rp 40 juta, satu amplop putih berisi uang Rp 5 juta, satu map kuning berisi dua amplop putih dengan uang tunai total Rp 20 juta, satu amplop putih berisi Rp 7 juta, dan satu amplop putih berisi uang tunai Rp 3,2 juta, dikembalikan kepada yang bersangkutan.  Sementara itu, pemberian uang mantan kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin kepada Rommy sebesar Rp 250 juta yang telah dikembalikan melalui Norman Zein Nahdi selaku pengurus PPP Jawa Timur harus diserahkan ke kas negara.  "Pengembalian terdakwa melalui Norman Zein Nahdi tersebut di atas sebagai uang pengganti dalam perkara ini dan memerintahkan kepada penuntut umum agar uang tersebut disetorkan ke kas negara," tukas Hakim Ketua Fahzal Hendri membacakan amar putusan, Senin (20/1).  Sebagaimana diketahui, Rommy divonis dua tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Majelis Hakim menilai Rommy terbukti menerima suap senilai Rp 255 juta dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur Haris Hasanuddin.  Selain itu, Rommy juga dinilai terbukti menerima senilai Rp 50 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Muafaq Wirahadi. Aliran uang juga mengalir ke sepupu Rommy, Abdul Wahab yang turut serta menerima uang sebanyak Rp 41,4 juta.  Penerimaan suap itu berkaitan untuk memuluskan Haris dan Muafaq memperoleh posisi di lingkungan Kemenag. Haris dan Muafaq sendiri telah divonis dalam kasus ini.  Putusan majelis hakim PN Tipikor ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut Rommy dengan hukuman empat tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan.  Rommy terbukti melanggar dakwaan pertama alternatif kedua dalam perkara suap dari Haris. Rommy dinilai terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.  Selain itu, mantan anggota DPR ini juga terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Respons KPK Usai Diminta Kembalikan Uang Sitaan dari Meja Kerja Lukman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/romahurmuziy-Dery-Ridwansah-1-8.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Rommy dinilai terbukti menerima suap terkait kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.  Sekertaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani merespon vonis mantan pimpinan partainya itu. Dia menyatakan, PPP menghormati putusam Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman dua tahun penjara.  "Menghormati lembaga peradilan, namun masyarakat juga perlu mengetahui atas kasus apa Rommy divonis oleh hakim. Sehingga publik tidak menuduh Rommy menerima suap, karena vonis peradilan memang menyebut gratifikasi, bukan suap," kata Arsul kepada awak media, Senin (20/1) malam.  Anggota Komisi III DPR ini berpandangan, mantan Ketum PPP itu dihukum dengan kasus gratifikasi, dia mengklaim uang pemberian terkait kasus jual beli jabatan di lingkungan Kemenag tak ikut dinikmati Rommy. Menurutnya, Rommy bukan divonis perkara suap, melainkan gratifikasi.  "Yang saya ikuti dalam vonis tersebut, Pak Rommy tidak dihukum atas dasar Pasal 12 (b) UU Nom 20 Th 2001 tentang Perubahan atas UU Tipikor No 31 Tahun 1999 yang mengatur perbuatan suap yang menjadi dakwaan primer. Tetapi Pak Rommy dihukum karena melanggar Pasal 11 UU No 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang penerimaan gratifikasi," klaim Arsul.  "Jadi kesalahan Pak Rommy berdasarkan Putusan Pengadilan adalah menerima gratifikasi berupa uang dan kemudian tidak menyerahkannya kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana yang ditentukan dalam UU tersebut,” sambungnya.  Arsul menyebut, PPP turut bersedih atas vonis tersebut. Namun, terdapat sedikit kelegaan kalau mantan pimpinan partainya itu tidak terbukti menerima suap sebagaimana yang yang didakwakan Jaksa KPK.  "Karena ini lebih merupakan perkara gratifikasi yang tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari daripada soal suap yang digembar-gemborkan di ruang publik dan media," pungkasnya.  Dalam amar putusan, Rommy divonis dua tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Majelis Hakim menilai, Rommy terbukti menerima suap senilai Rp 255 juta dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur Haris Hasanuddin.  Selain itu, Rommy juga dinilai terbukti menerima senilai Rp 50 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Muafaq Wirahadi. Aliran uang juga mengalir ke sepupu Rommy, Abdul Wahab yang turut serta menerima uang sebanyak Rp 41,4 juta.  Penerimaan suap itu berkaitan untuk memuluskan Haris dan Muafaq memperoleh posisi di lingkungan Kemenag. Haris dan Muafaq sendiri telah divonis dalam kasus ini.  Putusan majelis hakim PN Tipikor ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut Rommy dengan hukuman empat tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan.  Rommy terbukti melanggar dakwaan pertama alternatif kedua dalam perkara suap dari Haris. Rommy dinilai terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.  Selain itu, mantan anggota DPR ini juga terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

PPP Homati Vonis Hakim yang Menghukum Rommy 2 Tahun Penjara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rommy

Berita Terkini