<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1826586136530525424" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kpk-gagal-cegah-korupsi-romli-saran-dikembalikan-ke-ombudsman_m_143675.jpeg" alt="Prof Romli Atmasasmita" width="100%">
<figcaption>Prof Romli Atmasasmita</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1826586136530525424-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PT Timah (Persero) Tbk mengajukan menggugat Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu dinilai kontraproduktif alias bertentangan dengan tujuan regulasi itu sendiri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pakar hukum pidana, Prof. Romli Atmasasmita menyebut, uji materi atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), khususnya Pasal 18 ayat (1) huruf b, tidak logis atau pemikiran hukum yang tidak didasarkan pada akal sehat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau diubah jadi kontraproduktif menurut saya, kalau itu disetujui MK kerugian negara itu bisa banyak sekali. Itu menurut saya tidak rasio legis, tidak bisa dipertimbamgakan, kurang dapat bisa dipertanggungjawabkan,&rdquo; kata Prof. Romli kepada wartawan, Jumat (14/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Romli menegaskan, tidak masuk akal jika ketentuan mengenai pidana uang pengganti disesuaikan dengan nilai kerugian negara, akibat korupsi. Ia menekankan, bukan harta yang dikuasai akibat rasuah seperti yang diatur dalam regulasi existing atau UU yang berlaku saat ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi permohonan uji materi ke MK itu bertentangan dengan pasal berapa kok nilainya yang dipersoalkan, kalau soal nilai&nbsp; diubah menjadi katanya harus sebanyak-banyaknya kerugian negara, mati kita,&rdquo; beber dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015758489/hakim-tolak-eksepsi-tom-lembong-sidang-dugaan-korupsi-importasi-gula-dilanjutkan-ke-pemeriksaan-saksi-saksi">Hakim Tolak Eksepsi Tom Lembong, Sidang Dugaan Korupsi Importasi Gula Dilanjutkan ke Pemeriksaan Saksi-saksi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Romli mencontohkan, perkara dugaan tindak korupsi komoditas timah yang melibatkan pengusaha Harvey Moeis dan sembilan terdakwa lainnya. Jika uji materi dikabulkan, maka para terdakwa bakal dibebankan uang pengganti hingga ratusan triliun rupiah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini contoh kerugian lingkungan lingkungan hidup kemarin Rp 217 triliun, kalau di permohonannya itu terdakwa bayar Rp217 triliun, itu dari mana? Gimana sih,&rdquo; ucap Romli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun memastikan, UU Tipikor yang masih berlaku di Indonesia yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 sudah jelas dan tidak perlu diubah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dimana, Pasal yang digugat yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sudah cukup jelas, sebanyak-banyaknya harta kekayaan, kan begitu. Sebaiknya harta kekayaan uang pengganti tuh yang diperoleh dari kejahatan, itu relatif. Kalau sebanyak-banyak kerugian negara, mati lah,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Pakar hukum pidana, Prof. Romli Atmasasmita menyebut, uji materi atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak logis.

Gugatan UU Tipikor Terkait Uang Ganti Rugi ke MK Dinilai Kontraproduktif

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/Screenshot-2023-10-05-131035-3595971298.png" alt="Mentan Syahrul Yasin Limpo ketika usai dimintai keterangan di Gedung KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mentan Syahrul Yasin Limpo ketika usai dimintai keterangan di Gedung KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri diterpa isu negatif, terkait dugaan pemerasan dalam pengusutan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Firli dikabarkan melakukan pemerasan usai beredarnya foto pertemuan dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Koruptor itu melawan caranya bermacam-macam, dengan bantuan kekuasaan, bantuan politik, atau bantuan orang dalam, pernah terjadi sejak zaman Bambang Widjojanto dan Abraham Samad," kata guru besar ilmu hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Prof. Romli Atmasasita dalam diskusi bertajuk&nbsp;'Mengawal Agenda Anikorupsi Bersama KPK' di kawasan Semanggi, Jakarta, Senin (9/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Romli, pimpinan KPK era Bambang Widjojanto dan Abraham Samad lebih solid dalam menjalankan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Namun, ia meminta KPK bisa fokus menangani perkara dugaan korupsi yang diduga melibatkan Syahrul Yasin Limpo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini baru satu menteri, alotnya luar biasa. Macam-macam tantangannya," ucap Romli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Romli menekankan, isu dugaan pemerasan yang saat ini bergulir pun harus bisa dipertanggung jawabkan. Namun, tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu harus dibuktikan di pengadilan, praduga tak bersalah lah," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013057572/busyro-muqoddas-dorong-nu-muhammadiyah-hingga-mahasiswa-bersikap-soal-kasus-dugaan-pemerasan-firli-bahuri">Busyro Muqoddas Dorong NU, Muhammadiyah, Hingga Mahasiswa Bersikap Soal Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sementara itu,&nbsp;Firli Bahuri telah buka suara soal&nbsp;beredarnya foto dirinya yang tengah melakukan pertemuan dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Menurut Firli, pertemuannya dengan Syahrul Yasin Limpo terjadi pada 2 Maret 2022, jauh sebelum perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) diselidiki KPK, sejak Januari 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa, perkara di Kementerian Pertanian ini mulai masuk ke tahap penyelidikan oleh KPK pada sekitar Januari 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan pertemuan di lapangan bulutangkis antara saya dengan Menteri Pertanian saat itu, Syahrul Yasin Limpo, terjadi sebelum periode tersebut, tepatnya yaitu sekitar pada tanggal 2 Maret 2022," tegas Firli dalam keterangannya, Senin (9/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli menyatakan, pertemuan itu dilakukan secara beramai-ramai di tempat terbuka. Bahkan saat pertemuan itu, Syahrul Yasin Limpo tak menyandang status tersangka, terdakwa, terpidana ataupun pihak yang berperkara di KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kejadian tersebut pun, bukan atas inisiasi atau undangan saya," klaim Firli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini sebagaimana kami jelaskan sebelumnya pada 5 Oktober 2023 lalu, bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidaklah benar," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli menjelaskan, sangat banyak perkara korupsi yg sedang diselesaikan KPK. Ia menuding, sangat mungkin saat ini para koruptor bersatu melakukan serangan, apa yg dikenal dengan istilah when the corruptor strike back.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun kami pasti akan ungkap semua.&nbsp;</div> <div dir="auto">Kami segenap insan KPK tidak akan menyerah dan kami sudah siap dengan resiko apapun termasuk&nbsp; berkorban jiwa, raga , nyawa untuk Indonesia bersih dan bebas dari korupsi. Semangat kami adalah semangat segenap anak bangsa yg memiliki cita-cita Indonesia bersih dari praktik praktik korupsi," tegas Firli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Firli berharap masyarakat tidak tergiring opini-opini yang tidak sesuai fakta, dan dapat mengaburkan pokok perkara yang sedang KPK tangani, yaitu dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan TPPU.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menyadari, pemberantasan korupsi adalah upaya yang penuh tantangan. Namun KPK tetap berkomitmen untuk terus fokus dalam proses penegakan hukum ini, sebagai salah satu upaya untuk mendukung perwujudan tujuan bernegara, bangsa Indonesia yang maju, adil, makmur, dan sejahtera," pungkas Firli.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Koruptor itu melawan caranya bermacam-macam, dengan bantuan kekuasaan, bantuan politik, atau bantuan orang dalam

Isu Pemerasan di Kasus Kementan Harus Dibuktikan di Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/romli-atmasasmita2-2757333130.png" alt="Romli Atmasasmita" width="100%">
<figcaption>Romli Atmasasmita</figcaption>
</figure> <p><strong>Indonesia</strong>&nbsp;salah satu negara terbesar di dunia dengan penduduk 207 juta jiwa menjadi perhatian masyarakat internasional. Salah satu alasan terpenting selain bagi perkembangan ekonomi dunia adalah tingkat perkembangan perekonomian yang relatif stabil. Tapi, perkembangan kuantitas dan kualitas korupsi serta suap tidak menurun signifikan sejak era reformasi 1998.</p> <p>Diketahui, korupsi dan suap adalah salah satu penyebab menurunnya gairah dan niat investor asing dan nasional untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebab, dua hal itu mengakibatkan pengaruh buruk terhadap persaingan usaha yang sehat. Antara lain membebani biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh pelaku usaha dan meningkatkan harta kekayaan penyelenggara negara yang menerima suap atau melakukan korupsi secara tidak sah (illicit enrichment).</p> <p>Ada berbagai modus dalam korupsi dan suap. Antara lain menyalahgunakan wewenang karena kedudukan atau jabatannya yang dapat memengaruhi atau bahkan menentukan pemenang suatu proyek pembangunan infrastruktur. Dalam Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption, UNCAC) disebut &rdquo;memperdagangkan pengaruh (trading in influence)&rdquo;.</p> <p>Dua jenis modus operandi korupsi dan suap tersebut telah dilarang dalam UNCAC 2003 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006. Ratifikasi yang telah berjalan 17 tahun sampai saat ini tidak pernah disahkan dan diberlakukan sebagai bagian dari UU 31/1999 yang diubah UU 20/2001. Tidak ada penjelasan dari pemerintah mengenai masalah ini.</p> <p>Jika ratifikasi konvensi itu ditindaklanjuti dengan memasukkan dua modus operandi tersebut di atas melengkapi 30 jenis tindak pidana korupsi yang telah dilarang dalam perubahan UU 20/2001, dipastikan baik pencegahan korupsi maupun pemberantasan/penindakannya lebih efektif dan efisien.</p> <p>Apalagi jika disertai dengan intensitas dan efektivitas yang tinggi dalam hal pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang diwajibkan di dalam UU 28/1999. Tugas penting pemerintah dan DPR RI pascaratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi adalah reevaluasi arah politik pemberantasan korupsi dengan melakukan perubahan-perubahan mendasar pada UU Antikorupsi yang berlaku.</p> <p>Penegasan kembali dipandang penting karena praktik penegakan hukum dalam perkara korupsi saat ini telah menyimpang dari tujuan awal pemberlakuan UU Pemberantasan Korupsi. Yaitu mengembalikan/memulihkan kerugian keuangan negara secara optimal, tetapi tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Hal itu disebabkan langkah pemberantasan korupsi terbukti &ldquo;besar pasak daripada tiang&rdquo;. Dalam arti, tidak mencapai 50 persen dari nilai total kerugian keuangan negara sejak tahun 2014 sampai saat ini.</p> <p>Hambatan serius antara lain karena UU Antikorupsi belum diperkuat dengan larangan perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak sah (illicit enrichment) dan perbuatan memperdagangkan pengaruh (trading in influence) sebagai bagian penting menjadi tindak pidana ke-31 dan 32 dalam lingkup tindak pidana korupsi.</p> <p>Selain faktor hambatan tersebut, masalah integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara pada umumnya masih rendah. Hal ini tampak dari masih banyak pelanggaran administratif bahkan perbuatan penyelenggara negara yang bersifat melawan hukum. Pelaksanaan sistem pengawasan internal di kementerian dan lembaga yang belum efektif. Juga koordinasi dengan penegak hukum yang belum memadai, termasuk koordinasi dan supervisi KPK.</p> <p>Masalah lanjutan di dalam lingkup substansi hukum terkait pemberantasan korupsi dan suap adalah perampasan aset. Sampai saat ini belum berlaku UU Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PA) sehingga UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) tidak dapat diimplementasikan secara memadai dan tuntas. Apalagi belum dilengkapi hukum acara pembalikan beban pembuktian secara terperinci (reversal of burden of proof).</p> <p>Merujuk uraian di atas, dapat disimpulkan, dari sisi substansi hukum, rute perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia masih memerlukan waktu kira-kira tiga kali masa pemerintahan. Dengan syarat, saran-saran pemberlakuan substansi yang tercantum dalam UNCAC 2003 telah diadaptasi ke dalam UU Nasional Pemberantasan Korupsi dan RUU PA diberlakukan.</p> <p>Selain itu, syarat-syarat efektivitas dan efisiensi diperlukan pendekatan baru sehubungan dengan pemulihan aset (assets recovery) hasil korupsi sebagaimana diatur dalam Chapter V UNCAC 2003. Pemulihan aset ini diatur dalam bab kerja sama internasional karena sering terjadi upaya menempatkan hasil korupsi di negara lain. Itu dikenal sebagai transfer of asset melalui korporasi cangkang (shell company) di negara yang dikenal safe haven country dan bebas pajak seperti Kepulauan Cayman, Hongkong, Maldives, dan beberapa negara di Afrika.</p> <p>Pemulihan aset korupsi di negara lain dapat dilakukan jika pertama, telah ada kerja sama timbal balik dalam masalah pidana (mutual assistance in criminal matters) dan ekstradisi antara negara. Syarat kedua, bahwa tindak pidana dari mana hasil kejahatan berasal harus juga diancam pidana di negara tujuan (dual-criminality principles). Tanpa dua syarat tersebut, tujuan pemulihan aset sulit dicapai. Perjanjian mutual assistance in criminal matter telah ditandatangani antara Indonesia dan negara anggota ASEAN dan beberapa negara lain seperti Hongkong, Swiss, dan Prancis.&nbsp;<strong>(*)</strong></p> <hr /> <p>*)&nbsp;<strong>ROMLI ATMASASMITA,&nbsp;</strong>Guru besar ilmu hukum Universitas Padjadjaran</p>

Korupsi dan suap adalah salah satu penyebab menurunnya gairah dan niat investor asing dan nasional untuk menanamkan modalnya di Indonesia

UNCAC 2003 dan Hambatan Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/romli-atmasasmita2-2757333130.png" alt="Romli Atmasasmita" width="100%">
<figcaption>Romli Atmasasmita</figcaption>
</figure> <p><strong>DALAM</strong>&nbsp;periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi bertambah. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Penegakan Undang-Undang (UU) Antikorupsi dan UU Anti Pencucian Uang semakin tampak tidak berdaya menghadapi kejahatan oleh korporasi yang telah berakibat porak-porandanya proyek-proyek pembangunan fisik oleh pemerintah.</p> <p>Sejak perencanaan proyek pemerintah dalam berbagai bidang, korporasi swasta telah memasukkan kepentingan bisnisnya ke dalam penyusunan rencana APBN. Proyek besar dalam bidang infrastruktur yang tengah dilaksanakan, terutama pada masa pemerintahan ini, dengan nilai triliunan rupiah, sepantasnya mendapat pengawalan pihak kejaksaan dan KPK secara intensif. Bahkan telah diinstruksikan Presiden Joko Widodo. Telah terbukti dari laporan jaksa agung di hadapan sidang Komisi III DPR bahwa BUMN (negara) pada umumnya melakukan korupsi dengan nilai triliunan rupiah.</p> <p>Pelaku perorangan berbeda dengan korporasi dalam melakukan tindak pidana. Perbedaannya terletak pada masalah pertanggungjawaban hukum dan masalah menentukan unsur kesalahan yang merupakan unsur pokok hukum pidana. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) masih berlaku sekalipun telah ada perubahan KUHP Belanda ke KUHP baru UU Nomor 1 Tahun 2023. Suatu kesalahan baru dapat ditemukan jika masalah pertanggungjawaban berhasil diungkap dan siapa yang harus bertanggung jawab telah ditemukan penyidik.</p> <p>Secara teoretis, hukum pidana tampaknya begitu sederhana. Akan tetapi, dalam praktik, penyidik kepolisian dan kejaksaan serta KPK dalam hal tindak pidana korupsi pada korporasi sering mengalami hambatan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun budaya. Hambatan yuridis disebabkan kedudukan korporasi yang memegang peran strategis dalam perekonomian suatu bangsa, termasuk Indonesia, tidak dapat dinafikan.</p> <p>Namun, dalam usaha korporasi melibatkan dirinya dalam proyek-proyek pembangunan itu sering menempuh cara-cara yang melanggar hukum. Misalnya sejak perencanaan proyek pembangunan fisik oleh kementerian/lembaga (K/L). Agen-agen korporasi, termasuk makelar, telah memasuki ruang-ruang lembaga saat perencanaan proyek nasional dimulai sampai dengan perencanaan proyek berada pada K/L untuk dianggarkan dalam RAPBN K/L dan RAPBD daerah.</p> <p>Dalam perburuan proyek-proyek tersebut, sudah dapat dipastikan dan telah lazim dikeluarkan biaya-biaya tidak terduga yang cukup besar, mencapai sekitar 10 sampai 25 persen dari nilai proyek. Biaya-biaya tersebut belum ditambah dengan perizinan kepada pemda/pemkot di samping izin pengelolaan atau penggunaan tanah (pertanahan). Dalam situasi praktik sebagaimana diuraikan, tidak dapat dinafikan peran keluarga, kerabat, atau kawan seperjuangan atau sahabat pimpinan K/L sebagai pengguna anggaran atau pimpinan proyek atau lazim dikenal sebagai kolusi dan nepotisme.</p> <p>Sejatinya korupsi merupakan tindak lanjut dan akhir dari serangkaian proses kolusi dan nepotisme yang sering berada di luar jangkauan hukum atau UU Antikorupsi dan UU Anti Pencucian Uang. Kewajiban setiap penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan lima tahun setelah pensiun tidak sama sekali memberikan pengaruh atau efek jera kepada penyelenggara negara tidak terkecuali. Laporan KPK tahun 2002 menunjukkan bahwa sebanyak 365 mereka yang terlibat korupsi adalah penyelenggara negara mulai menteri, gubernur, wali kota, hingga bupati di seluruh Indonesia. Di antaranya berasal dari unsur penegak hukum. Korupsi yang sering terjadi menurut KPK 50 persen di antaranya berasal dari proyek pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga dapat dipastikan kemajuan proses pembangunan nasional terhenti atau tidak dapat dilanjutkan secara tuntas.</p> <p>Merujuk persoalan tersebut, terbukti arah reformasi hukum era reformasi tahun 1998/1999 sudah tepat dengan mengedepankan tujuan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN melalui UU Nomor 28 Tahun 1999. Antara lain di dalamnya mengatur asas-asas, tujuan, dan kewajiban setiap penyelenggara negara, khususnya pelaporan harta kekayaan setiap tahun.</p> <p>Upaya pencegahan melalui kewajiban dan sanksi-sanksi terhadap perbuatan kolusi dan nepotisme disusul kemudian korupsi itu telah mengarah pada sasaran strategis untuk ditingkatkan kembali melalui fungsi dan peran aparatur hukum, termasuk KPK, secara konsisten dan intensif. Sehingga dapat memicu kepatuhan hukum dan kesadaran berhukum, baik di kalangan penyelenggara negara, termasuk pimpinan K/L, maupun di kalangan pelaku usaha dan korporasinya.</p> <p>Prinsip integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas pengurus korporasi yang telah dilindungi oleh UU 40/2007, khususnya ketentuan pasal 97 ayat (5), seharusnya dilaksanakan dengan iktikad baik. Tidak sebaliknya, dijadikan tameng imunitas oleh pengurus korporasi dari jangkauan penegakan hukum, tindakan tersebut yang justru sering terjadi dalam praktik. Baik bersifat struktural dan relasional maupun hambatan kultur dan soliditas kelompok yang terlibat korupsi.</p> <p>Hambatan struktural dan relasional misalnya korupsi yang melibatkan pimpinan/jajaran K/L tertentu tidak kooperatif terhadap penyidik. Hambatan kultural misalnya kesadaran hukum untuk bersikap jujur dengan integritas tinggi sangat jarang ditemui penyidik di lapangan. Kejujuran untuk undur diri dari jabatan seketika tersangkut perkara korupsi tidak pernah terjadi kecuali harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.</p> <p>&rdquo;Korupsi telah menjadi budaya di Indonesia,&rdquo; suatu ucapan sinis dan bombastis dan dipastikan mendapat reaksi keras dari masyarakat dan budayawan. Karena korupsi merupakan aib yang sangat memalukan sebagai bangsa yang besar dan ber-Pancasila.&nbsp;<strong>(*)</strong></p> <hr /> <p><em>*)&nbsp;<strong>ROMLI ATMASASMITA,&nbsp;</strong>Guru Besar Emeritus Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran</em></p>

Dalam pemerintahan Presiden Jokowi, korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi bertambah. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Bagaimana Mencegah Korupsi oleh Korporasi?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/romli-atmasasmita2-2757333130.png" alt="Romli Atmasasmita" width="100%">
<figcaption>Romli Atmasasmita</figcaption>
</figure> <p><strong>JUDUL</strong>&nbsp;tulisan ini ditulis dalam sebuah pertanyaan, mengapa perampasan aset tindak pidana? Judul yang menimbulkan keingintahuan mengapa harus dirampas dan mengapa tidak diwajibkan atau lebih lunak bahasanya, diminta untuk dikembalikan kepada negara. Kosakata perampasan mencerminkan tindakan paksa terhadap seseorang untuk mengembalikan harta kekayaan yang telah dikuasai secara fisik karena terbukti bahwa harta tersebut bukan miliknya, melainkan milik negara yang dicuri/diambil secara melawan hukum untuk keuntungan finansial (financial benefit) bagi dirinya.</p> <p>Dalam kosakata perampasan terkandung sisi etika, integritas, dan tanggung jawab setiap orang tidak berhak mengambil sekecil apa pun nilai harta kekayaan milik negara atau yang dititipkan negara kepadanya dan untuk dikuasai secara permanen olehnya. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah harta kekayaan dari seseorang dirampas dengan alasan tersebut? Jawabannya, boleh dan harus serta wajib negara mengambil langkah hukum yang bertanggung jawab. Yaitu juga mempertimbangkan hak asasi seseorang yang terbukti telah memiliki harta tersebut.</p> <p>Intinya, setiap harta kekayaan yang berasal dari milik negara tapi dimiliki secara melawan hukum adalah haram hukumnya. Sebab, harta kekayaan tersebut sejatinya adalah uang negara untuk kesejahteraan rakyat. Penguasaan harta oleh seseorang atas harta kekayaan milik negara secara melawan negara itu membuktikan tidak ada sedikit pun perasaan iba dan empati kepada hak rakyat untuk menikmati sumber dari pendapatan negara, sekecil apa pun nilainya.</p> <p>Instruksi Presiden Joko Widodo kepada jajarannya dan imbauannya kepada DPR RI, badan legislasi yang diakui di dalam UUD 1945, adalah dengan maksud dan tujuan memperkuat ketahanan nasional kita. Semua hal itu telah dan tengah dilaksanakan melalui perangkat peraturan perundang-undangan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor) dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (UU TPPU).</p> <p>Efek jera dua peraturan perundang-undangan yang telah berlaku itu semakin kekinian tampak tidak efektif. Bahkan tidak juga efisien menimbulkan efek penjeraan. Sebaliknya, fakta tindak pidana korupsi bertaburan layaknya bunga di musim hujan. Sedangkan keadaan penjara telah mengalami overload penghuninya sebesar 200 persen. Sampai kini belum dapat diatasi berhubung anggaran negara yang terbatas.</p> <p>Hukum pidana selama beberapa abad mengutamakan orang perorangan dan korporasi sebagai subjek hukum sekaligus objek sasaran hukum pidana dengan tujuan mencapai kepastian hukum, keadilan, dan terlebih untuk mencapai kemanfaatan sosial. Berdasar bukti nyata mengenai inefektivitas dan inefisiensi ketahanan undang-undang pemberantasan korupsi dan pencucian uang, maka telah dipertimbangkan kemungkinan penerapan strategi perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk tipikor. Strategi tersebut telah diterapkan di negara-negara lain seperti AS dan Eropa.</p> <p>Keberhasilan perampasan aset tindak pidana di negara-negara itu telah terbukti dan juga telah dimasukkan sebagai ketentuan strategis di dalam United Convention Against Corruption 2003 di bawah titel asset recovery. Strategi perampasan aset tindak pidana yang semula digunakan melalui sarana hukum pidana (criminal based assets forfeiture) kini berubah menjadi perampasan aset digunakan melalui sarana hukum keperdataan (civil based forfeiture).</p> <p>Perbedaan kedua jenis perampasan aset terletak dalam hukum acara yang dipergunakan. Perampasan aset melalui pidana digunakan prinsip-prinsip praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Sedangkan perampasan aset tindak pidana melalui sarana hukum keperdataan digunakan prinsip praduga bersalah (presumption of guilt). Baik sarana hukum pidana maupun sarana hukum keperdataan dalam hal perampasan aset tindak pidana itu tetap saja perlindungan hak asasi setiap orang untuk memiliki harta kekayaan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.</p> <p>Beranjak dari ketentuan perlindungan HAM di atas, penyusunan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana wajib mempertimbangkan secara hati-hati dan sejujurnya hak asasi tersebut. Sekalipun uraian di atas mengemukakan bahwa penggunaan perampasan aset tindak pidana melalui hukum keperdataan menggunakan prinsip praduga bersalah atas harta kekayaan diduga dari tindak pidana itu jelas bukan ditujukan terhadap hak hukum seseorang. Melainkan terhadap hak kepemilikan atas objek harta kekayaannya. Hal itu berbeda dengan sarana hukum pidana yang ditujukan terhadap setiap orang yang diduga memiliki harta kekayaan berasal dari tindak pidana.</p> <p>Dalam kaitan perampasan aset, baik melalui sarana keperdataan maupun pidana, kejaksaan adalah pemilik tunggal kewenangannya, bukan institusi lain. Adapun PPATK merupakan lembaga pendukung sekaligus ikut menentukan keberhasilan strategi perampasan aset tindak pidana. Metode pembuktian dalam perampasan aset yang digunakan dan dianggap cocok dan efisien adalah beban pembuktian terbalik (onus of proof atau reversal of burden of proof). Yakni, pemilik harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana itu wajib membuktikan keabsahan perolehan harta kekayaannya, bukan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum diwajibkan membuktikan sebaliknya terkait bukti dokumen-dokumen yang disampaikan oleh pemilik harta tersebut.&nbsp;<strong>(*)</strong></p> <hr /> <p>*) <strong>ROMLI ATMASASMITA,&nbsp;</strong>Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran</p>

Dalam kosakata perampasan terkandung sisi etika, integritas, dan tanggung jawab setiap orang tidak berhak mengambil sekecil apa pun nilainya

Mengapa Perampasan Aset Tindak Pidana?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/romli-atmasasmita.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>BARU</strong>-baru ini media sosial (medsos) dihebohkan dengan peristiwa penganiayaan oleh seorang anak pejabat pajak yang berujung masalah harta kekayaan ayahnya. Pelaku memamerkan di medsos mengendarai Rubicon dan moge, yang menurut penilaian seharga lebih dari ratusan juta.<br /> <br /> Dalam peristiwa yang terkait pejabat pajak, sepatutnya masyarakat, khususnya pejabat penyelenggara negara, memahami UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). UU aquo adalah UU payung (umbrella act) peraturan perundang-undangan yang mengatur KKN yang hanya dapat dilakukan penyelenggara negara atau saat ini dikenal sebagai aparatur sipil negara.<br /> <br /> Ketika membaca ketentuan UU Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, fokus utama adalah siapa subjek yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian adakah kerugian keuangan atau perekonomian negara yang diakibatkan oleh penyelenggara negara tersebut. Dalam praktiknya, justru yang dicari adakah kerugian keuangan atau perekonomian negara dari perbuatan penyelenggara yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi (lazim dari LHP BPK/BPKP).<br /> <br /> Di UU 28/1999 telah dinyatakan, korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam definisi tersebut jelas dan terang bahwa pelaku tipikor dan subjek hukum adalah hanya penyelenggara negara, bukan yang lain.<br /> <br /> Namun, di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah UU 20/2001, diikutsertakan juga keuntungan selain bagi diri sendiri (pelaku), yakni orang lain atau korporasi. Penafsiran hukum atas dua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa orang lain atau korporasi dapat ditetapkan sebagai pelaku tipikor. Sehingga subjek hukum dalam tipikor telah diperluas sedemikian rupa menjadi penyelenggara negara, orang lain selain penyelenggara negara, dan korporasi. Konsekuensinya, dalam praktik semakin tidak jelas siapa pelaku utama dan pelaku peserta. Sejalan dengan konsep pelaku-peserta, yaitu adanya meeting of mind and action, fungsi dan peran pelaku dalam tipikor bisa terjadi, pelaku dan/atau pelaku peserta.<br /> <br /> Penyelenggara negara dalam menyelenggarakan pemerintahan itu diwajibkan menjalankan asas-asas umum penyelenggaraan negara. Meliput asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Tujuh asas tersebut merupakan landasan moril dan hukum penyelenggara negara untuk setiap tugas dan tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan atau dilupakan. Tujuannya, setiap keputusan yang diambil memperoleh rida dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala.<br /> <br /> Setiap penyelenggara negara juga berkewajiban untuk: bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat; melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat; serta tidak melakukan perbuatan KKN. Di dalam kenyataan beberapa kasus megaskandal korupsi dipastikan terdapat perbuatan penyelenggara negara. Sedangkan kolusi dan nepotisme, tampaknya, hampir jarang diterapkan ketentuan keduanya di dalam UU 28/1999, seperti dalam kasus Formula E terkait hubungan AB dan DPJ, kasus BTS terkait adik Menkominfo, kasus Kementerian Perdagangan, dan korupsi di Provinsi Papua.<br /> <br /> Sedangkan diketahui bahwa dua jenis perbuatan tersebut telah dinormakan dan diancam pidana. Pelaku kolusi diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Ancaman pidana untuk pelaku tindak nepotisme juga sama.<br /> <br /> Peristiwa pejabat pajak yang diduga memiliki harta kekayaan pribadi senilai Rp 50 miliar dan dipertanyakan asal usulnya tidak akan terjadi jika KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) tidak dibubarkan dan dilebur ke dalam tugas dan tanggung jawab KPK berdasar UU 30/2002. Komisi pemeriksa tersebut merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden selaku kepala negara.<br /> <br /> KPKPN memiliki lima tugas dan wewenang yang sangat strategis untuk mencegah lebih dini kemungkinan praktik KKN. Pertama, memantau dan mengklarifikasi atas harta kekayaan penyelenggara negara. Kedua, meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi pemerintah tentang dugaan adanya KKN dari para penyelenggara negara. Ketiga, menyelidiki atas inisiatif sendiri mengenai harta kekayaan penyelenggara negara berdasar petunjuk adanya KKN terhadap penyelenggara negara yang bersangkutan.<br /> <br /> Keempat, mencari dan memperoleh bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi untuk penyelidikan penyelenggara negara yang diduga melakukan KKN atau meminta dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang terkait dengan penyelidikan harta kekayaan penyelenggara negara yang bersangkutan. Kelima, jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang diduga diperoleh dari KKN selama menjabat sebagai penyelenggara negara, juga meminta pejabat yang berwenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /> <br /> Merujuk pada lima tugas dan wewenang KPKPN sesungguhnya bertujuan membantu dan melengkapi tugas dan wewenang KPK yang fokus pada strategi penindakan; dua strategi preventif dan represif memang didesain pada tahun 1999, era reformasi; untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas KKN (good governance) yang saat ini mengalami kegagalan total dalam strategi preventif oleh KPK.<br /> <br /> Banyak kasus korupsi yang terjadi, LHKPN baru diklarifikasi dan diketahui harta kekayaan penyelenggara negara sesungguhnya. Kelambanan kinerja deputi pencegahan sesungguhnya disebabkan keterbatasan SDM di kedeputian pencegahan yang tidak pernah teratasi sejak KPK jilid I Taufiq Ruki cs sampai saat ini. Hal itu disebabkan KPK terlalu memfokuskan diri pada strategi penindakan saja, termasuk OTT, sedangkan strategi pencegahan terabaikan. <strong>(*)</strong><br /> <br /> <hr /><br /> <br /> <em>*) <strong>ROMLI ATMASASMITA</strong>, Mantan Ketua Tim RUU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 1999</em>

LHKPN dan Pencegahan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/romli-atmasasmita.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>PERISTIWA</strong> Kanjuruhan dari sudut ilmu hukum pidana bukan peristiwa pidana murni. Melainkan peristiwa ketidakhati-hatian tanpa ada niat sengaja mengakibatkan kematian 135 orang setelah pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya di Malang. Dalam ilmu hukum pidana atau doktrin hukum pidana, unsur kelalaian atau culpa sebagai lawan dari unsur sengaja (dolus) telah menjadi perdebatan akademisi Belanda, Jerman, dan Swiss.<br /> <br /> Para ahli Belanda seperti yang dikemukakan Remmelink dalam karya Hukum Pidana (Gramedia 2003) telah dikemukakan bahwa tidak ada definisi tentang culpa di dalam MvT Belanda. Di hadapan parlemen Belanda, unsur culpa diartikan kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah dibandingkan orang lain pada umumnya. Pendapat lain, culpa diartikan kurang hati-hati atau tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut. Padahal, perbuatan tersebut mudah dilakukan, dan karena itu seharusnya dilakukan.<br /> <br /> Sedangkan Remmelink menghendaki unsur culpa ditiadakan dan tidak perlu ada perbedaan dengan dolus saja. Kewajiban untuk bertindak cermat atau hati-hati (zorgplicht) disamakan dengan unsur dolus di mana dapat dibedakan sebagai kondisi psikis semata-mata.<br /> <br /> Kemudian, menjadi pertanyaan bagaimana penerapan unsur culpa dalam ketentuan Pasal 359 KUHP atau Pasal 360 KUHP pada peristiwa Kanjuruhan? Hukum pidana menurut Van Bemmelen, ia bekerja bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu lebih fokus pada ’’suka mengiris dagingnya sendiri” (fungsi retributif), yaitu subjeknya (manusia) yang seharusnya ia lindungi. Hukum pidana juga memiliki fungsi lain, yaitu fungsi sosial (perlindungan sosial) dalam perkembangan terkini dimodernisasi menjadi fungsi restorative, yaitu perpaduan antara perlindungan korban kejahatan dan pelakunya.<br /> <br /> Dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum pidana modern adalah perpaduan antara hukum pidana, kriminologi, dan viktimologi. Merujuk perpaduan ilmu hukum dan cabang ilmu sosial lainnya, maka implikasi bagi masyarakat adalah bahwa terhadap setiap peristiwa yang diduga suatu tindak pidana, masyarakat apalagi para ahli hukum dan ahli ilmu sosial lain, tidak relevan lagi untuk mengambil sikap apriori bersalah terhadap mereka yang diduga pelaku suatu kejahatan. Sebaliknya, harus mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban pelaku kejahatan dan juga korban kejahatan dengan jernih dan objektif. Untuk tujuan itulah mengapa definisi tersangka dalam KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya dan karena keadaan di sekitar perbuatannya (circumstantial evidence). Merujuk definisi tersebut jelas bahwa berbicara peristiwa pidana harus dilihat dalam perspektif pelakunya (aspek manusia) dan lingkungannya.<br /> <br /> Implikasi gabungan teori determinisme dan indeterminisme dalam teori kriminologi dikaitkan dengan kasus Kanjuruhan, tidak semata harus fokus pada orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut, melainkan juga lingkungan keadaan sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Contoh, antara lain, kondisi fisik stadion yang tidak memenuhi syarat keamanan, penyelenggara lebih mengutamakan aspek kemanfaatan finansial daripada aspek keamanan, dan jumlah penonton/suporter melebihi kapasitas stadion (sebanyak 38.000 orang). Sedangkan jumlah penonton yang di dalam stadion sebanyak 42.000 orang.<br /> <br /> Melaksanakan penyelidikan kasus Kanjuruhan, termasuk circumstantial evidence tersebut, tidak mudah. Karena KUHP 1946 tidak menyediakan ketentuan yang jelas mengenai asas, tujuan pemidanaan, jenis pemidanaan, dan faktor-faktor yang diperlukan, secara limitative yang diperlukan dan wajib dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan putusannya sebagaimana terdapat pada KUHP 2023. Pembentuk KUHP 2023 telah meninggalkan secara evolutive aliran Kantianisme atau filosofi positivisme hukum –dalam hukum pidana klasik. Dalam arti kata lain KUHP 2023 telah membuka celah hukum yang luas bagi hakim, jaksa penuntut, dan PH untuk memberikan penafsiran hukum dalam mengungkap kebenaran materiil (kebenaran substantif); tidak hanya kebenaran formil suatu perkara pidana.<br /> <br /> Kasus Kanjuruhan selain merupakan ’’force majeure” dengan jumlah korban yang signifikan dan mereka yang diduga pelaku juga banyak. Sehingga, tidak mudah untuk menetapkan secara pasti dan konkret tentang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang disuruh melakukan, siapa yang turut serta melakukan, dan siapa yang turut membantu terjadinya peristiwa tersebut. Merujuk pada teori sebab-akibat (causaliteit leer), semakin tidak jelas lagi siapa pelaku yang sebenar-benarnya yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut.<br /> <br /> Di dalam keragu-raguan akan kepastian siapa penyebab utama dan yang turut serta melakukannya, sepatutnya penyelesaian kasus Kanjuruhan dilaksanakan melalui dua jalur pemidanaan retributive dan jalur pemidanaan restorative. Yaitu, menerapkan hukuman dan tindakan dan atau rekonsiliasi sekalipun yang terakhir tidak dikenal dalam aliran hukum pidana klasik dan dalam KUHP 1946. Namun, sangat relevan untuk mencapai keseimbangan antara hak negara menghukum dan kewajiban untuk melindungi yang nyata-nyata tidak harus dinyatakan bersalah.<br /> <br /> Jalur pemidanaan restorative telah diterapkan/dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah serta Kepolisian RI, tingkat pusat maupun Polda Jawa Timur, serta bantuan sosial dari Kemensos RI. Menjadi tugas jaksa penuntut maupun hakim yang sepatutnya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang jernih dan objektif dalam mengungkap kebenaran formil dan materiil kasus Kanjuruhan.<br /> <br /> Dalam peristiwa Kanjuruhan, tampaknya APH akan menerapkan antara lain dua pasal KUHP, Pasal 359 dan Pasal 360 dengan unsur kelalaian (culpa) merupakan unsur utama, bukan unsur dolus. Dalam perspektif masa depan olahraga sepak bola nasional, seyogianya peristiwa Kanjuruhan merupakan tantangan bagi sistem peradilan pidana pada umumnya. Khususnya sistem keolahragaan nasional untuk menata kembali agar peristiwa olahraga sepak bola seperti kasus Kanjuruhan dapat dicegah dan diatasi lebih dini. Serta, dapat dicapai tujuan kepastian hukum yang adil dan resosialisasi dapat dicapai melalui pendekatan dua jalur pemidanaan. <strong>(*)</strong><br /> <br /> <hr /><br /> <br /> <em>*) <strong>ROMLI ATMASASMITA, </strong>Guru besar bidang ilmu hukum Universitas Padjadjaran</em>

Unsur Kelalaian dalam Peristiwa Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/praperadilan-novanto-ahli-pidana-ini-sebut-penyidik-kpk-tidak-sah_m_159422.jpeg" alt="Ahli pidana dari Universitas Padjajaran Prof Romli Atmasasmita." width="100%">
<figcaption>Ahli pidana dari Universitas Padjajaran Prof Romli Atmasasmita.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Ahli pidana dari Universitas Padjajaran Prof Romli Atmasasmita bersaksi di sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto (Setnov). Di sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, Romli memberikan keterangan untuk membela Setnov yang berhadapan dengan Komisi Pemberanasan Korupsi (KPK).</p><br /> <p>Ada sejumlah hal yang dia kritisi di kasus itu, mulai dari mekanisme pengangkatan penyidik KPK hingga prosedur penetapan tersangka. Menurut dia, mekanisme pengangkatan penyidik KPK harus terlebih dahulu diberhentikan dari instansi pemerintahannya terlebih dahulu baru diangkat menjadi penyidik KPK.</p><br /> <p>Pasalnya, bila tidak diberhentikan, akan menyebabkan adanya tumpang tindih anggaran dan juga loyalitas ganda.&nbsp;"Akibat ada double anggaran tapi yang berikut soal kewenangan, berdampak juga pada kewenangan. Saya beranggapan itu (pengangkatan) belum sah jadi pegawai KPK,&rdquo; tutur dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ampera, Pasar Minggu, Selasa (26/9).</p><br /> <p>Dia menyebut bahwa dengan jabatan ganda itu bisa rawan akan konflik kepentingan. Di satu sisi penyidik bekerja di KPK, sementara itu penyidik masih ada kaitan dengan institusi asalnya.</p><br /> <p>KPK, kata dia, tidak bisa mengangkat penyidiknya sendiri. Apabila KPK ingin mengangkat penyidik sendiri, Romli menyarankan KPK harus merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).</p><br /> <p>"Jadi tak ada kalimat KPK bisa mengangkat penyidik, penyelidik sendiri. Ya kalau mau angkat sendiri, harus diganti Undang-Undangnya, revisi UU KPK,&rdquo; kata dia.</p><br /> <p>Dia juga mengatakan, bila pengangkatan penyidik KPK tersebut tidak sah, maka yang dilakukan KPK juga tidak bisa dibilang sah dan patut untuk dipertanyakan.</p><br /> <p>"Karena pengangkatannya tidak sah, maka apa yang dilakukan setelah itu juga tidak sah. Masih perlu dipertanyakan keabsahannya," ujarnya.</p>

Praperadilan Novanto: Ahli Pidana Ini Sebut Penyidik KPK Tidak Sah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/romli-atmasasmita-siap-bela-setnov-di-praperadilan_m_159296.jpeg" alt="Romli Atmasasmita" width="100%">
<figcaption>Romli Atmasasmita</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Sidang praperadillan penetapan tersangka Setya Novanto oleh KPK kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan, Setnov berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkannya sebagai tersangka di kasus korupsi E-KTP.</p><br /> <p>Di sidang lanjutan, kubu Setnov akan menghadirkan saksi ahli hukum Romli Atmasasmita. Romli adalah salah satu dari tiga ahli yang akan dimintakan keterangan.</p><br /> <p>Salah satu kuasa hukum Novanto, Ketut Mulya Arsana, menyebut, Romli sudah memastikan akan menghadiri sidang. Sementara itu, ahli hukum Chaerul Huda dan I Gede Panca Hastawa belum memberikan kepastian untuk hadir.</p><br /> <p>"Kita tunggu saja. Ya mudah-mudahan beliau (Romli) bisa hadir," kata dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ampera, Pasar Minggu, Selasa (26/9).</p><br /> <p>Dia menambahkan, para ahli akan menjelaskan keabsahan penetapan tersangka terhadap Novanto dari sisi teori. Sidang seharusnya digelar tepat pada pukul 09.00 WIB. Namun, hingga pukul 11.00 WIB, sidang baru dimulai.</p><br /> <p>Di persidangan yang lalu, kubu Novanto maupun KPK telah memperlihatkan barang bukti. Hakim tunggal praperadilan Cepi Iskandar telah mengecek langsung dokumen, baik bantahan maupun penguatan keterlibatan Novanto.</p><br /> <p>Novanto mengajukan gugatan praperadilan pada Senin 4 September 2017 yang terdaftar dalam nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel. Dia tak terima dijadikan tersangka oleh Lembaga Antirasuah pada kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-el yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp2,3 triliun.</p>

Romli Atmasasmita Siap Bela Setnov di Praperadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/icw-terima-dana-asing-rp-96-miliar-guru-besar-unpad-minta-ini-ke-dpr_m_143668.jpeg" alt="kantor ICW" width="100%">
<figcaption>kantor ICW</figcaption>
</figure><p><strong>&nbsp;</strong><strong>JawaPos.com</strong> - Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita&nbsp;meminta Pansus Angket KPK memanggil Indonesian Corruption Watch (ICW). Pasalnya dia menduga ada aliran dana dari komisi antirasuah itu ke LSM tempat Febri Diansyah bernaung.<br /><strong></strong></p><br /> <p></p><br /> <p>Dugaan aliran dana tersebut diketahui Romli setelah Ia meminta laporan keuangan KPK tahun 2015 kepada BPK.&nbsp;</p><br /> <p></p><br /> <p>"Di dalam laporan BPK ada aliran dana cukup besar dari KPK ke ICW," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).</p><br /> <p></p><br /> <p>Dana KPK yang dialirkan ke ICW pun kata Romli berasal dari dana hibah.&nbsp;</p><br /> <p></p><br /> <p>"Dari laporan BPK yang saya baca ada hibah kepada KPK kemudian KPK mensubkan kembali ke ICW dan lain-lain," jelasnya.</p><br /> <p></p><br /> <p>Romli mengaku, temuan dana itu juga telah dikonfirmasi langsung kepada lembaga swadaya masyarakat tersebut.&nbsp;&nbsp;</p><br /> <p></p><br /> <p>Namun, ICW meminta pihaknya untuk melihat langsung laporan penggunaan anggaran mereka di dalam website&nbsp;<a href="https://www.antikorupsi.org/" target="_blank">www.antikorupsi.org</a>.</p><br /> <p>&nbsp;</p><br /> <p>Setelah dibuka laporan tersebut, Romli menemukan ada hibah dari 54 pendonor asing dan dana tidak terikat dalam negeri dengan total Rp 96 miliar.&nbsp;</p><br /> <p></p><br /> <p>Dana-dana tersebut berasal dari non pemerintah ditambah dari lembaga-lembaga di bawah Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).</p><br /> <p></p><br /> <p>"Jadi dari situ saya melihat bahwa ada masuknya uang-uang asing kepada ICW dan ada juga aturan-aturan dari hibah asing," jelasnya.</p><br /> <p></p><br /> <p>Nah, aturan-aturan pihak asing itu lah yang menurutnya perlu dikoreksi dan teliti kembali sejauh mana semua bantuan itu melalui undang-undang hibah. Juga dalam perarturan pengadaan barang dan jasa.</p><br /> <p></p><br /> <p>&ldquo;Semua penunjukan-penunjukan dari dana hibah asing itu harus dilakukan dengan melalui peraturan pengadaan barang dan jasa. Nah ini yang harus diperbaiki," sebut Romli.</p><br /> <p></p><br /> <p>Untuk itu, menurutnya perlu keterangan langsung dari ICW mengenai dana tersebut.&nbsp;</p><br /> <p>"Perlu ICW dipanggil ke sini untuk klarifikasi dan ditanya uang sebanyak itu untuk apa. Saya makin yakin ada persoalan antara KPK dengan ICW," pungkasnya. <strong>(dna/JPG)</strong></p>

ICW Terima Dana Asing Rp 96 Miliar, Guru Besar Unpad Minta Ini ke DPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#romli atmasasmita

Berita Terkini