<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/07/JKT_PDIP-Peringati-Hari-Lahir-Bung-Karno_MIFTAHUL-HAYAT-11-1705397368.jpeg" alt="Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kedua kiri), Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat (kanan), Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana Ribka Tjiptaning (kedua kanan), Sejarawan Bonnie Triyana (kiri), dan Sejarawan Bondan Kanu" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kedua kiri), Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat (kanan), Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana Ribka Tjiptaning (kedua kanan), Sejarawan Bonnie Triyana (kiri), dan Sejarawan Bondan Kanu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPP PDIP merespons perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menduga ada masalah besar yang terjadi di balik keputusan reshuffle Yasonna Laoly dan Arifin Tasrif. Secara prinsipil, kata Djarot, PDIP tak bisa menolak atau menyetujui keputusan presiden. Sebab, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Namun, dari sisi penilaian terhadap kebijakan, PDIP melihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Sebab, masa kerja kabinet kurang dua bulan lagi. Hal itu memantik pertanyaan tentang alasan sebenarnya reshuffle dua menteri dari PDIP itu. &rsquo;&rsquo;Apa karena Pak Yasonna mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP partai,&rdquo; kata Djarot saat konferensi pers di kantor DPP PDIP kemarin. Sebelumnya, PDIP melakukan perpanjangan kepengurusan DPP dari tahun 2020&ndash;2024 menjadi 2020&ndash;2025. Periode baru itu tetap menempatkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum dan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal. Pertanyaan kedua, kata Djarot, apakah penghentian Yasonna karena hadir di acara deklarasi Edy Rahmayadi sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Seperti diketahui, Edy Rahmayadi akan bertarung melawan Bobby Nasution, menantu Jokowi. Tanda tanya ketiga adalah ketidakhadiran Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024&ndash;2029 saat pelantikan menteri baru. Bagi PDIP, kata Djarot, etika pemerintahan yang benar adalah seorang presiden tidak mengambil keputusan strategis di akhir masa jabatan, agar tak mewariskan beban masalah untuk pemerintahan berikutnya. Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri menyatakan, wajar jika publik menilai ada udang di balik batu dalam keputusan reshuffle kabinet. Dia mengingatkan, segala kebijakan negara yang berbasis kepentingan pribadi seseorang akan menghasilkan hal yang tidak baik bagi bangsa dan negara. &rsquo;&rsquo;Kalau keputusan itu hanya untuk keluarga dan nepotisme dan politis, itu sangat berbahaya bagi Indonesia,&rdquo; pungkasnya. Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyatakan, Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya. Sebab, tidak ada alasan etis, substansial, dan teknis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle menjelang lengser. Dia menyebut Jokowi sedang menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi Prabowo selama lima tahun ke depan. Penggantian Yasonna Laoly adalah murni agenda politik untuk merevisi UU MD3. Ada tiga tujuan yang ingin dicapai, yaitu agar Partai Golkar bisa menguasai parlemen dengan menjadi ketua DPR. Hal itu akan memudahkan Jokowi mengatur peta politik nasional dan daerah. &rsquo;&rsquo;Untuk mengimbangi kekuasaan presiden terpilih sekaligus mengerdilkan PDIP,&rsquo;&rsquo; paparnya. Tujuan kedua, memudahkan Jokowi membagi-bagikan jabatan untuk internal Partai Golkar nanti. Dengan demikian, gejolak internal Golkar bisa diredam. Tujuan berikutnya, melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan muktamar, kongres, atau munas sebelum pilkada. Deddy mengatakan, peran Menkum HAM sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol. Jika tidak tunduk, berisiko tidak akan bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya. Soal pergantian menteri ESDM, menurut Deddy, murni kepentingan menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemain atau pemilik tambang. Hal itu penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki, serta memastikan sumber ekonomi ke depan. Deddy menegaskan, reshuffle kabinet kali ini adalah triangle political game atau permainan politik segitiga dalam menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP, dan menguasai sumber pendanaan politik. &rsquo;&rsquo;Alasan lainnya, menurut saya, tak lebih dari omong kosong,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Sebelum lengser dari jabatan Menkum HAM kemarin, Yasonna sempat berpamitan dengan jajaran pejabat dan ASN. "For the last day, terima kasih atas kerja keras Saudara-Saudara sekalian. Selama saya menjabat 10 tahun kurang dua bulan ini," terangnya di peringatan Hari Pengayoman Ke-79 kemarin. Dia berpesan agar jajaran ASN di lingkungan Kemenkum HAM tetap bekerja secara profesional, siapa pun pemimpinnya nanti. Yasonna pun sempat memperkenalkan calon penggantinya dalam pidato sambutan. &rsquo;&rsquo;Saya tahu beliau. Sahabat saya di Baleg. Orang yang rendah hati. Saya minta Saudara-Suadara mengikuti beliau,&rsquo;&rsquo; katanya. Yasonna telah dipanggil presiden Minggu (18/8) malam. Pada pertemuan itu, Jokowi menyampaikan bahwa dia bakal diganti. Di kesempatan itu pula, Yasonna meminta izin ke presiden untuk tidak menghadiri pelantikan menteri baru. (elo/lum/lyn/c18/oni)

DPP PDIP merespons perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menduga ada masalah besar yang t

Jokowi Rombak Kabinet, PDIP Klaim Ada Agenda Amankan Dinasti Kekuasaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/JKT-1-PELANTIKAN-MENTERI-DAN-WAKIL-MENTERI-FED-8JPG-1957503623.jpg" alt="Para menteri Kabinet Indonesia bersatu dan Menteri baru berselfie poto sebelum pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Para menteri Kabinet Indonesia bersatu dan Menteri baru berselfie poto sebelum pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Di akhir periode pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak lagi susunan menterinya. Makin banyak kader Partai Gerindra yang masuk ke jajaran pemerintahan. Isu reshuffle telah berembus sejak Selasa (13/8) ketika Jokowi berada di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kemarin (19/8) isu itu akhirnya terkonfirmasi. Jokowi melantik 3 menteri, 1 wakil menteri, dan 3 kepala badan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dicopot. Jabatannya digantikan oleh Supratman Andi Agtas. Lalu, Menteri ESDM Arifin Tasrif diganti Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat menteri investasi. Dia digantikan Rosan Roeslani yang semula menduduki kursi wakil menteri BUMN. Angga Raka Prabowo juga masuk jajaran pejabat yang dilantik. Dia dipercaya sebagai wakil menteri Kemenkominfo. Jokowi turut melantik Taruna Ikrar sebagai kepala BPOM. Lalu, ada dua kepala badan anyar. Yakni, Dadan Hindayana sebagai kepala Badan Gizi Nasional dan Hasan Nasbi sebagai kepala Badan Komunikasi Kepresidenan. Nama-nama baru itu menunjukkan bahwa Jokowi ingin memasukkan orang-orang dekat Prabowo. Supratman dan Angga merupakan kader Partai Gerindra. Penempatan Supratman menggeser Yasonna Laoly yang merupakan politikus PDI Perjuangan. Sebelumnya, Jokowi juga melantik keponakan Prabowo, yakni Thomas Djiwandono, sebagai Wamenkeu dan Ketua DPP Gerindra Jawa Tengah Sudaryono sebagai wakil menteri pertanian. Lalu, Rosan dan Hasan yang termasuk Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran masuk gerbong pemerintahan. Bahlil pun dikenal sebagai pejabat yang dekat dengan Prabowo. Kedekatan para pejabat anyar dengan Prabowo secara tersirat mereka ungkapkan seusai pelantikan. Hampir semuanya menyatakan telah mengantongi restu presiden terpilih. Seperti yang diucapkan Bahlil. "Tadi pagi saya datang pamitan kepada Presiden Prabowo,&rdquo; katanya. Dia pun diberi nasihat agar mengelola ESDM harus mementingkan rakyat dan nasionalisme. "Saya pamit beliau adalah presiden terpilih. Beliau adalah tokoh yang sudah memberi nasihat kepada kami,&rdquo; ujarnya. Rosan juga berkomunikasi dengan Prabowo sebelum dilantik. "Tadi pagi beliau (Prabowo Subianto, Red) sampaikan untuk menjalankan amanah ini dengan baik,&rdquo; ucapnya. Supratman dan Angga pun sama. Namun, mereka berdalih komunikasi dilakukan karena keduanya adalah kader Gerindra. Intervensi Prabowo dalam kabinet Jokowi bukan kali ini saja terjadi. Hal itu berdasar pernyataan Taruna Ikrar. Dia sejak Maret melakukan proses seleksi kepala BPOM. Meski sudah mendapat restu Prabowo, dia harus mengikuti proses interview terakhir pada Minggu (18/8) malam. "Dan pada akhirnya, terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah mengangkat dan melantik saya,&rdquo; imbuhnya. Nama Yasonna dan Arifin sudah beberapa kali disebut akan dicopot. Bahkan, nama Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar yang merupakan kader satu-satunya Partai Nasdem diisukan masuk daftar perombakan. Namun, ternyata dia dipertahankan. Di jajaran menteri Jokowi, hanya tinggal Bintang Puspayoga dan Tri Rismaharini yang merupakan kader PDIP.&nbsp; (elo/lum/lyn/c18/oni)

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dicopot. Jabatannya digantikan oleh Supratman Andi Agtas. Lalu, Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Jokowi Lantik Menteri, Gerbong Presiden Terpilih Prabowo Subianto Mendominasi di Kabinet

Rombak Kabinet

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rombak Kabinet

Berita Terkini

Jokowi Rombak Kabinet, PDIP Klaim Ada Agenda Amankan Dinasti Kekuasaan

Jokowi Lantik Menteri, Gerbong Presiden Terpilih Prabowo Subianto Mendominasi di Kabinet

Download Aplikasi JawaPos.com