<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/28/rommy-620159052.jpg" alt="Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Romahurmuziy, bersama Ketua Umum terpilih PPP Agus Suparmanto usai acara Tasyakuran Muktamar X PPP di Discovery Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9). (Ridwan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Romahurmuziy, bersama Ketua Umum terpilih PPP Agus Suparmanto usai acara Tasyakuran Muktamar X PPP di Discovery Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9). (Ridwan/JPC)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Rommy, menyebut klaim terpilihnya Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi tidak sah. Ia menilai, pemilihan yang dilakukan di sebuah ruangan lantai 10 Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, tidak sesuai mekanisme partai.</p> <p>Menurutnya, tindakan tersebut jauh menyimpang dari tata cara Muktamar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Hal itu ia sampaikan usai acara Tasyakuran Muktamar X PPP yang digelar di Discovery Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9).</p> <p>"Kami mengajak seluruh pihak termasuk Pak Mardiono dan rekan-rekan yang menyatakan diri melalui sebuah kamar di lantai 10 Hotel Mercure telah terpilih secara aklamasi. Saya perlu menyampaikan bahwa ini bukan Muktamar, tetapi mau ngamar," kata Rommy menyindir.</p> <p>Ia menegaskan, Muktamar tidak mungkin digelar hanya di suatu ruangan dengan jumlah peserta terbatas.&nbsp;"Tentulah tidak mungkin sebuah Muktamar PPP yang pesertanya seperti yang rekan-rekan lihat di sini jumlahnya ada 1.304, kemudian berkumpul di salah satu kamar hotel mengatakan telah terpilih secara aklamasi seorang ketua umum," ujarnya.</p> <p>Rommy menekankan, kepengurusan PPP yang sah hanya melalui forum resmi yang konstitusional. Ia meyakini, terpilihnya Agus Suparmanto sah dan konstitusional dalam Muktamar X PPP.</p> <p>"Saya mengajak rekan-rekan media untuk berpikir secara jernih, secara sehat, dan mohon ini dikabarkan ke seluruh rakyat Indonesia bahwa kepengurusan PPP terpilih melalui sebuah proses yang konstitusional menurut anggaran dasar dan rumah tangga partai yang berlaku," tegasnya.</p> <p>Ia juga menegaskan, keabsahan forum Tasyakuran Muktamar X dengan hadirnya para pimpinan PPP, kiai, serta pejabat partai tingkat pusat sebagai saksi sah kepengurusan.&nbsp;"Kami para ketua majelis, para pimpinan, para kiai, para pejabat partai di tingkat pusat semuanya menjadi saksi," imbuh Rommy.</p> <p>Sebelumnya, kubu Mardiono mengklaim telah menetapkannya sebagai Ketua Umum PPP periode 2025&ndash;2030 secara aklamasi dalam sidang tertutup Muktamar X di Hotel Mercure, Sabtu (27/9). Pimpinan sidang Amir Uskara menyebut Mardiono didukung oleh 30 DPW dan berhak menyusun kepengurusan bersama delapan formatur.</p> <p>Namun, pada forum Muktamar X, Agus Suparmanto juga mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2025&ndash;2030 secara aklamasi. Pimpinan sidang paripurna Qoyum Abdul Jabbar menyatakan seluruh muktamirin dari DPW dan DPC sepakat menetapkan Agus sebagai ketua umum setelah resmi mendaftar dengan menyerahkan KTA PPP.</p>

Romahurmuziy menegaskan pemilihan Mardiono sebagai Ketum PPP tidak sah, menyebut bukan Muktamar tapi mau ngamar.

Romahurmuziy Sindir Klaim Aklamasi Mardiono sebagai Ketum PPP: Bukan Muktamar tapi Mau Ngamar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/26/muktamar-PPP-3678445041.jpg" alt="Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Romahurmuziy alias Rommy saat menyampaikan sambutan dalam acara deklarasi dukungan terhadap Agus Suparmanto sebagai Caketum PPP, Jumat (26/9). (Ridwan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Romahurmuziy alias Rommy saat menyampaikan sambutan dalam acara deklarasi dukungan terhadap Agus Suparmanto sebagai Caketum PPP, Jumat (26/9). (Ridwan/JPC)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal menggelar Muktamar X di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada 27-29 September 2025. Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Romahurmuziy alias Rommy, secara terbuka menyatakan dukungan kepada Agus Suparmanto untuk maju sebagai calon ketua umum (caketum) PPP.</p> <p>Menurutnya, dukungan ini lahir dari kebutuhan partai akan perubahan agar dapat kembali lolos parlemen pada Pemilu 2029.&nbsp;"Saya sampaikan untuk memastikan bahwa kita bersama dengan kelompok yang besar, kita bersama dengan kelompok yang menghadap optimisme ke depan, kita bersama dengan kelompok yang akan mengembalikan partai ini ke Senayan,"&nbsp;kata Rommy di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat malam (26/9).</p> <p>Rommy mengungkapkan, dukungan terhadap Agus Suparmanto datang dari para ketua dan sekretaris dewan pimpinan wilayah (DPW) yang mencapai 27 wilayah dari seluruh Indonesia. Menurutnya, itu menjadi bukti soliditas dukungan terhadap Agus Suparmanto.&nbsp;</p> <p>"Saudara-saudara sekalian, saya juga perlu sampaikan bahwa DPC yang hadir di tempat ini tanpa kecuali dari setiap provinsi yang ada, termasuk dari Tanah Papua," ujarnya.</p> <p>Rommy memastikan, dukungan kepada Agus Suparmanto bukan sekadar seremonial, melainkan representasi dari semangat perubahan di tubuh PPP.&nbsp; "Gerakan yang kita bawa malam ini adalah gerakan perubahan PPP untuk kebaikan, bukan keburukan. Kita menatap masa depan, bukan masa lalu. Kita menatap harapan, bukan penyesalan," tegas Rommy.</p> <p>Rommy juga mengingatkan, perbedaan hasil suara PPP antara tingkat nasional dengan perolehan di kabupaten/kota menunjukkan adanya masalah kepemimpinan di pusat. "Suara kita kemarin di tingkat nasional hanya 5,8 juta, padahal suara yang diperoleh caleg DPR kabupaten itu 8,3 juta. Artinya ada selisih 2,5 juta suara. Seandainya kita bisa seragam, hari ini PPP masih punya 40 kursi di DPR," jelasnya.</p> <p>Karena itu, ia menilai PPP membutuhkan figur baru yang mampu membangkitkan kembali partai berlambang Ka'bah tersebut. Rommy menegaskan, pilihannya mendukung Agus Suparmanto semata-mata demi menyelamatkan masa depan PPP.&nbsp;</p> <p>"Optimisme inilah yang membuat saya selalu tergugah untuk mencari pemimpin terbaik bagi partai ini. Ketika kita tidak mampu menyelesaikan persoalan kita sendiri, mungkin kita membutuhkan tenaga baru, figur baru, pemimpin baru, darah baru," pungkasnya.</p>

Romahurmuziy dukung Agus Suparmanto sebagai caketum PPP, soroti perlunya figur baru untuk lolos Pemilu 2029.

Jelang Pembukaan Muktamar X Besok, Romahurmuziy Tegaskan PPP Butuh Figur Baru untuk Lolos Senayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Romahurmuziy-alias-Romy-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Eks Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Romy, bebas. Ia keluar dari Rutan KPK pada Rabu (29/4/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Eks Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Romy, bebas. Ia keluar dari Rutan KPK pada Rabu (29/4/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendatangi kantor DPP PPP di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/6). Mereka meminta Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M. Romahurmuziy dievalusi.</p> <p>Nama Romahurziy alias Rommy menuai sorotan setelah menyodorkan sejumlah pihak untuk menjadi calon ketua umum partai berlambang Kakbah itu menjelang Muktamar 2025.</p> <p>Ketua DPC PPP Jakarta Utara Junaedi menyatakan Rommy tidak etis mengumbar-umbar jabatan ketua umum PPP. Pernyataan itu memantik sejumlah kader PPP.&nbsp;&ldquo;Dia harus menghentikan segala kegaduhan dan provokasi antar kader PPP,&rdquo; kata Junaedi di depan kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (4/6).</p> <p>Junaedi menyebut, Rommy seharusnya bisa menjaga soliditas partai menjelang gelaran Muktamar 2025. Dia menekankan pernyataan Rommy yang belakangan ini menyodorkan nama eksternal untuk memimpin PPP menyinggung para kader.</p> <p>Pernyataan Rommy malah memecah belah partai dan menggangu soliditas partai.&nbsp;&ldquo;Dia harus meminta maaf secara terbuka atas segala pernyataanya,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Dalam kesempatan yang sama, Seketeraris Cabang PPP Jakarta Barat Siswanto menyebut Rommy yang pernah memimpin PPP justru pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Siswanto heran kengapa Rommy masih bertahan di PPP sampai saat ini.&nbsp;&ldquo;Sudah beberapa kali kami kalah Pemilu. Seharusnya dia dipecat karena memang tak berdampak baik bagi partai ini,&rdquo; tegas Siswanto.</p> <p>Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M Romahurmuziy menyebut, PPP di bawah kepemimpinan Mardiono telah gagal. Menurut dia, PPP harus fleksibel untuk membuka diri hadirkan calon ketua umum dari eksternal partai jelang Muktamar PPP 2025.</p> <p>"Bahwa kepemimpinan saat ini sudah gagal mempertahankan PPP di Senayan. Jadi, untuk dimajukan lagi sebagai Caketum jelas sudah sangat tidak layak," ucap Rommy, Rabu (14/5).</p> <p>Dia mengeklaim hampir seluruh DPW dan DPC sangat setuju dengan pernyataannya tersebut. Karena itu, PPP harus fleksibel dalam membuka diri cari calon ketua umum dari eksternal partai.</p> <p>"PPP harus fleksibel. Disamping internal, PPP harus membuka diri untuk sourcing calon ketum dari luar partai. Tidak perlu kaku memegangi AD/ART yang mensyaratkan caketum harus pernah duduk 1 periode kepengurusan sebagai Pengurus Harian DPP atau Ketua Majelis," pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Kader PPP mendesak evaluasi Romahurmuziy menjelang Muktamar 2025 karena dinilai tidak etis dan memecah belah partai.

Jelang Muktamar, Kader PPP Minta Keberadaan Romahurmuziy Dievaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/WhatsApp-Image-2023-10-05-at-054914-2965599470.jpg" alt="Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (kanan)" width="100%">
<figcaption>Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (kanan)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy meminta untuk menghentikan operasi penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, ia mengaku mendengar operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah, agar PSI memperoleh 50.000 suara di setiap kabupeten/kota di Pulau Jawa, dan 20.000 suara di tiap kabupaten/kota di luar Pulau Jawa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ini dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu, yang pernah dipimpin salah seorang menteri untuk memobilisasi suara PSI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014400043/aksi-tidak-terpuji-wahyudi-hamisi-saat-tendang-kepala-bruno-moreira-yang-sedang-terbaring-kesakitan">Aksi Tidak Terpuji Wahyudi Hamisi saat Tendang Kepala Bruno Moreira yang sedang Terbaring Kesakitan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya, yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu. Namun hal ini sepertinya tidak berjalan dengan mulus sehingga perolehan berdasarkan quick count (QC) jauh di bawah harapan lolos parliamentary threshold (PT),&rdquo; kata Romy kepada wartawan, Senin (4/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Romy mengutarakan, akurasi quick count alias hitung cepat menurut pimpinan lembaga-lembaga survei adalah plus-minus 1 persen. Sehingga untuk lolos PT 4 persen dibutuhkan setidaknya angka quick count lebih dari 3 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya, kalau sebuah partai mendapat QC 3 persen, dalam riil count dapat dibenarkan jika mendapat 4 persen, atau bisa juga sebaliknya bisa dibenarkan jika hanya mendapat 2 persen. Sedangkan angka di seluruh lembaga survei, QC PSI tertinggi kurang dari 2,95 persen," ujar Romy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Belakangan setelah pencoblosan, lanjut Romy, mendapat informasi ada upaya pelolosan PSI ke parlemen dengan dua modus. Pertama, memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil, yang jauh dari lolos PT kepada coblos gambar partai tersebut dan/atau memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014400040/ramalan-zodiak-aquarius-dan-pisces-4-maret-2024-mulai-dari-kesehatan-karir-keuangan-hingga-cinta">Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 4 Maret 2024: Mulai dari Kesehatan, Karir, Keuangan hingga Cinta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Setelah melihat Sirekap bebebrapa hari terakhir, mulai muncul keanehan-keanehan yang disinyalir oleh beberapa surveyor seperti Prof Burhan Muhtadi dan Yunarto Wijaya,&rdquo; papar Romy.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, kenaikan suara PSI dari beberapa TPS, sebagaimana dimuat di grafik akun X Prof Burhan Muhtadi, dimana terjadi kenaikan tajam yang menyimpang dari trend line. Bahkan, ada yang input Sirekap dari 110 TPS menyumbangkan sekitar 19.000 suara, yang berarti 173 suara per TPS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sampai-sampai hal ini trending di Twitter land sebagai Partai Salah Input. Kalau partisipasi pemilih diasumsikan sama dengan 2019, maka suara sah tiap TPS = 81,69 persen x 300 suara = 245 suara per TPS. Itu berarti persentase suara PSI = 173/245 = 71 persen, dan seluruh partai lain hanya 29 persen. Sebuah angka yang sangat tidak masuk akal mengingat PSI sebagai partai baru yang tanpa infrastruktur mengakar dan kebanyakan caleg RI-nya saya monitor minim sosialisasi ke pemilih,&rdquo; cetus Romy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penggelembungan suara PSI diduga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI, jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta pemilu.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Romy, PPP siap membawa hal ini sebagai materi hak angket. Pihaknya akan mendesak pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Juga tidak tertutup kemungkinan aparat-aparat negara lainnya kita panggil. Soal laporan kecurangan kepada Bawaslu, itu diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Tapi secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan-tindakan kecurangan Pemilu semacam ini dihentikan!," pungkasnya.</div>

Romahurmuziy meminta untuk menghentikan operasi penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2024.

Romahurmuziy Duga Penggelembungan Suara PSI Terjadi Secara TSM

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/berpakaian-serba-hitam-ketum-ppp-romy-bungkam-saat-tiba-di-gedung-kpk_m_.jpg" alt="Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy ditangkap KPK lantara dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy ditangkap KPK lantara dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Baswalu) untuk memberi atensi atas anomali kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jika tidak, maka DPP PPP akan meminta hal ini sebagai bagian yang termasuk dibongkar di dalam hak angket pekan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy menilai, pola kenaikan suara PSI tidak wajar dan tidak masuk akal. Sebab, beberapa lembaga survei menyebutkan bahwa kenaikan suara PSI tidak wajar, karena berdasarkan perhitungan, ada beberapa tempat pemungutan suara (TPS) dimana suara PSI mencapai 50 persen.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau ini tidak dikoreksi, DPP PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini! Saya mohon atensi @kpu_ri dan @bawasluri secara terbuka dan tindak lanjutnya secara cepat dan seksama!," tulis Romy dikutip dari akun Instagram @romahurmuziy, Minggu (3/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Romy mengutarakan, partai yang dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep itu mendapat 3 persen atau 2.291.882 suara saat pengumpulan data 540.231 TPS dari total 823.236 TPS (65,62 persen). Namun, pada saat bersamaan, suara PPP hanya 3.037.760 atau 3,97 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kenaikan tersebut dinilai tidak wajar, karena PSI memperoleh 19.000 suara dari 110 TPS dalam waktu dua jam, berarti rata-rata 173 suara per TPS. Padahal, jumlah suara per TPS hanya 300 suara, dan partisipasi pemilih rata-rata 75 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun suara sah setiap TPS hanya 225 suara. Artinya, PSI menang 77 persen di 110 TPS. Hal tersebut menurut Romy tidak masuk akal. Dia pun meminta KPU dan Bawaslu tidak menutup mata atas penyimpangan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mohon atensi KPU dan Bawaslu, operasi apa ini? Meminjam Bahasa Pak Jusuf Kalla, apakah ini operasi sayang anak lagi?," pungkas Romy.</div>

Majelis Pertimbangan PPP meminta KPU RI dan Bawaslu RI untuk memberi atensi atas anomali kenaikan suara PSI.

Perolehan Suara PSI Melesat Sampai ke 3 Persen, Elite PPP Minta Anomali ini Dibongkar Lewat Hak Angket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/WhatsApp-Image-2023-10-05-at-054914-2965599470.jpg" alt="Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (kanan)" width="100%">
<figcaption>Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (kanan)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)&nbsp;Romahurmuziy menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan parliamentary threshold alia sambang batas parlemen sebesar 4 persen konstitusional bersyarat. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy alias Romy menyebut putusan MK itu memberikan kemenangan rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PPP menyambut baik putusan peniadaan ambang batas parlemen. Putusan MK ini, adalah kemenangan kedaulatan rakyat, karena setiap suara pemilih terkonversi menjadi kursi," kata pria yang akrab disapa Romy ini kepada wartawan, Kamis (29/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Romy menyatakan, putusan itu seharusnya berlaku mulai diputuskan dan kedepannya. Terlebih, KPU RI saat ini masih memproses rekapitulasi suara pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semestinya dengan semangat yang sama, putusan ini berlaku prospektif, yakni berlaku ke depan mulai hari ini diputuskan. Toh, tahapan penghitungan sebagaimana ketentuan <em>parliamentary threshold</em> ini diputuskan belum berjalan," ucap Romy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Romy menyarankan KPU RI untuk segera berkonsultasi ke MK dalam menindaklanjuti putusan tersebut. "KPU sebaiknya segera berkonsultasi kepada MK, untuk melakukan perubahan Peraturan KPU menyambut putusan ini, untuk segera diterapkan pada pemilu 2024," tegas Romy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, ketentuan ambang batas parlemen alias <em>parliamentary threshold</em> 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Karena itu, MK memerintahkan agar ambang batas parlemen sebesar 4 persen diubah sebelum pelaksanaan pemilu 2029.</div> <p dir="ltr">"Sebagai konsekuensi yuridisnya, norma Pasal 414 Ayat (1) UU 7/2017 haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (<em>conditionally constitusional</em>) sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil pemilu DPR 2024 dan tidak diberlakukan untuk hasil pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya kecuali setelah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen," ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2).</p> <p dir="ltr">Hal ini disampaikan MK dalam putusan perkara 116/PUU-XXI/2023, yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK kemudian memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan ambang batas parlemen tersebut melalui revisi UU Pemilu.</p> <p dir="ltr">MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Perludem, yang mempersoalkan penerapan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagai dasar untuk menentukan perolehan kursi di parlemen.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Perludem menyebut ketentuan ambang batas tersebut telah menyebabkan hilangnya suara rakyat atau besarnya suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. MK lantas menyatakan, ketentuan Pasal 414 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. MK sependapat dengan sejumlah dalil yang diajukan oleh Perludem.</p> <p dir="ltr">Dalam gugatannya, Perludem meminta MK menyatakan penghitungan ambang batas dilakukan dengan cara membagi bilangan 75 persen dengan rata-rata daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Permintaan lain, yakni dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen itu menghasilkan bilangan desimal, sehingga harus dilakukan pembulatan.</p> <p dir="ltr">&nbsp;</p>

"KPU sebaiknya segera berkonsultasi kepada MK, untuk melakukan perubahan Peraturan KPU menyambut putusan ini," kata Romy.

PPP Sambut Baik Putusan MK yang Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/20/Screenshot_20231020_100752_Instagram-101922071.jpg" alt="Romahurmuziy Memberikan Semangat kepada Sandiaga Uno Usai Tak Dipilih Jadi Cawapres Ganjar Pranowo." width="100%">
<figcaption>Romahurmuziy Memberikan Semangat kepada Sandiaga Uno Usai Tak Dipilih Jadi Cawapres Ganjar Pranowo.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy mengklarifikasi pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Sandiaga Uno terkait dengan sinyal PPP yang bakal gabung ke pemerintahan mendatang. Romy menegaskan bahwa itu bukan aspirasi partai, melainkan pendapat pribadi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan selalu berarti sinyal PPP mau bergabung pemerintahan baru. Tapi sebagaimana disampaikan Pak Sandi itu adalah diantara aspirasi pribadi yang berkembang," kata Romy kepada wartawan, Kamis (29/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Romy, PPP secara resmi belum mengeluarkan keputusan lain di internal. Ia menekankan, PPP sampai saat ini masih mempertahankan sikap untuk ikut menggulirkan hak angket terkait dugaan keterlibatan presiden atau cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014386689/masjid-agung-kota-bogor-akan-diresmikan-maret-2024">Masjid Agung Kota Bogor akan Diresmikan Maret 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PPP tetap berada pada posisi solid mendorong penggunaan hak angket DPR pada saat masuki masa sidang 5 Maret 2024 nanti," tegas Romy.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Romy menekankan, PPP menilai hak angket diperlukan untuk membuka seterang-terangnya berbagai narasi kecurangan pemilu yang muncul. Pihak lain diminta tidak perlu alergi atau khawatir dengan bergulirnya wacana ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud itu juga mengatakan, PPP mendapat dorongan untuk menjadi oposisi. Lagipula, kata Romy, PPP memang memiliki pengalaman di luar pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengingat PPP sudah pernah berpengalaman sebagai oposisi lebih dari separuh 51 tahun usia PPP. Karenanya PPP saat ini konsentrasi pada pengawalan perhitungan suara mulai dari pleno-pleno penghitungan suara berjenjang yang beberapa masih berlangsung di tingkat kecamatan sampai tuntas di tingkat nasional 20 Maret 2024,&rdquo; cetusnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua Bappilu PPP Sandiaga Salahuddin Uno mengaku merasa terhormat apabila dirinya diajak bergabung ke kabinet Prabowo Subianto-Gubran Rakabuming Raka pada periode 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014386674/begini-sejarah-kawasan-kalianak-dan-greges-surabaya-yang-kini-sering-dilanda-banjir">Begini Sejarah Kawasan Kalianak dan Greges Surabaya yang Kini Sering Dilanda Banjir</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, partai persatuan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Itu pandangan saya," ujar Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Sandiaga menyebut perlu ada Rapimnas PPP untuk memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di kabinet Prabowo ke depan. Sebab, PPP merupakan salah satu partai pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi tentu ada prosesnya, nanti ada Rapimnas dan sebagainya. Tapi pada intinya kita berharap, dan saya baru kembali juga dari Australia, dari India, semua memberikan apresiasi. Kita bisa menyelenggarakan Pemilu yang salah satu pemilu terbesar di dunia, kalau tidak salah ketiga terbesar demokrasi dunia dapat berlangsung lancar dan damai," papar Sandiaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Sandiaga menyebut, PPP juga saat ini merupakan salah satu partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PPP ini kan partai pendukung pemerintah, jadi posisi kita ada di pemerintahan. Ada dua menteri, ada satu wamen, ada stafsus presiden. Kita tentunya nanti ada proses yang berlanjut," pungkasnya.</div> </div>

Romahurmuziy mengklarifikasi pernyataan Ketua Bappilu Sandiaga Uno terkait sinyal PPP akan gabung pemerintahan mendatang.

Romahurmuziy Tegaskan PPP Belum Buka Opsi untuk Merapat ke Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Rommy-kelar-sidang-11-sept.jpg" alt="Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy alias Rommy di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (11/9). (ridwan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy alias Rommy di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (11/9). (ridwan)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua Dewan Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy, tidak khawatir dengan kemungkinan isu Ganjar Pranowo nonton video porno, dijadikan alat kampanye negatif dalam Pilpres 2024 mendatang.</p> <p>&ldquo;Untuk kampanye negatif yang bisa dilakukan terhadap mas Ganjar saya kira ringan sekali jika dibanding capres yang lain,&rdquo; kata politikus yang biasa disapa Romi ini, Senin (6/11).</p> <p>Dijelaskan Romi, isu Ganjar suka nonton video porno, yang muncul dari Podcast dengan Deddy Corbuzier itu, sebenarnya dipotong tidak utuh.</p> <p>&ldquo;Itu dipotong dari konteks utuhnya. Jadi kita luruskan saja,&rdquo; ungkap Romi.</p> <p>Masyarakat, menurut Romi, juga bisa melihat keseharian Ganjar Pranowo. &ldquo;Bahwa Ganjar memiliki basis keluarga Nahdlatul Ulama (NU). Istrinya, mertuanya juga Ketua NU Purbalingga,&rdquo; kata mantan anggota Fraksi PPP DPR RI ini.</p> <p>Pasangan Ganjar-Mahfud dari sisi kualitas tidak terlalu banyak masalah dibanding pasangan lain. Rpmi mencontohkan Prabowo masih dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM dan penculikan aktivis masa lalu.</p> <p>&ldquo;Sementara Gibran juga kelolosannya sebagai cawapres dengan kecurangan di MK. Cak Imin juga masih punya beban hukum yang sampai saat ini masih menggantung,&rdquo; papar Romi.</p> <p>Dalam memenangkan Ganjar-Mahfud MD, kata Romi, DPP PPP akan memerintahkan para calong anggota legoslatif (caleg) PPP, untuk ikut menyosialisasikan pasangan ini.</p> <p>&ldquo;Kita akan minta mereka tandem dalam hal alat peraga kampanye. Misalnya di Madura foto caleg dengan Pak Mahfud sesuai dengan kearifan lokal,&rdquo; kata Romi.</p> <p>Selain itu, lanjut Romi, juga ada pengurus DPP PPP yang masuk ke tim pemenangan Ganjar-Mahfud MD. &ldquo;Ada pak Usman yang masuk ke tim inti pemenangan, dan juga sejumlah nama lainnya,&rdquo; jelas Romi.</p> <p class="class-paragraph">Isu Ganjar nonton video porno ini masih dipersoalkan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Wanita Perisai, Megawaty. Menurutnya, dalam posisi Ganjar sebagai capres PDIP, ia menyarankan Ganjar meminta maaf ke publik.</p> <p>Megawaty mengungkapkan, isu kontroversial tersebut harus tuntas. Karena itu, dirinya akan terus mempersoalkan isu itu sampai Ganjar benar-benar menjelaskan alasannya untuk sekaligus meminta maaf kepada publik.</p> <p>Dalam pandangan Megawaty, penjelasan tuntas soal dirinya suka menonton video porno dan diikuti permintaan maaf ini penting. Hal ini untuk menjawab keraguan, minimal tanda tanya publik, terhadap kualitas mental dan moralitas.</p> <p>Jika isu itu dibiarkan, menurut dia, pengakuan Ganjar itu akan dijadikan dasar melegitimasi, bahkan menjadi contoh buat anak-anak untuk menonton video porno. "Lebih dari itu, bisa menjadi sinyal yang mengancam generasi muda karena dianggap sebagai bagian dari kampanye yang melegalkan pornografi,&rdquo; ungkapnya.</p>

Ketua Dewan Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy, tidak khawatir dengan kemungkinan isu Ganjar Pranowo nonton video porno

Soal Isu Ganjar dan Film Dewasa, Elite PPP Rommy: Itu Ringan dan Bisa Diluruskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/387265427_335099452224138_588721898347414049_n-1256075849.jpg" alt="segini kekayaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang dirumorkan jadi Cawapres Ganjar Pranowo." width="100%">
<figcaption>segini kekayaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang dirumorkan jadi Cawapres Ganjar Pranowo.</figcaption>
</figure> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, resmi didaulat sebagai bakal cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang.</p> <p style="font-weight: 400;">Nama Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar Pranowo kian menguat ketika ketua umum PDI Perjuangan, Megawati, bertemu dengan Mahfud MD di Teuku Umar kemarin.</p> <p style="font-weight: 400;">Selain itu, pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy semakin memperkuat nama Mahfud MD sebagai Cawapres Ganjar Pranowo.</p> <p style="font-weight: 400;">Romahurmuziy mengatakan, sosok yang akan mendampingi Ganjar adalah tokoh yang religius dan memiliki integritas sebagai pejabat publik.</p> <p style="font-weight: 400;">Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar, Benny Rhamdani mengatakan, Cawapres Ganjar berinisial huruf M.</p> <p style="font-weight: 400;">Hanya saja,&nbsp;ia tak merinci ciri-ciri figur yang akan mendampingi Ganjar dalam keterangannya setelah menghadap Megawati di jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Selasa (17/10).</p> <p style="font-weight: 400;">Namu yang pasti, berdasarkan informasi yang diberikan Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, bahwa hari ini, Rabu (18/10) tepatnya pukul 10.00 WIB, nama Cawapres Ganjar akan diumumkan oleh Megawati.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013050191/mahfud-md-pastikan-tak-ada-kriminalisasi-terkait-kasus-korupsi-yang-menjerat-politisi-indonesia">Mahfud MD Pastikan Tak Ada Kriminalisasi Terkait Kasus Korupsi yang Menjerat Politisi Indonesia</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Pada Rabu 18 Oktober 2023 pada jam 10.00 WIB akan diumumkan siapa calon wakil yang akan&nbsp; mendampingi Pak Ganjar. Jadi mohon doanya,&rdquo; tutur Hasto pada Selasa (17/10).</p> <p style="font-weight: 400;">Di luar itu semua, figur Mahfud MD menjadi sorotan, termasuk berapa jumlah kekayaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Harta Kekayaan Mahfud MD</strong></p> <p style="font-weight: 400;">Berdasarkan laporan kekayaan yang Mahfud MD laporkan ke KPK pada 31 Maret 2023, kekayaannya adalah sebagai berikut:</p> <ol> <li style="font-weight: 400;">15 tanah dan bangunan yang tersebar di Sleman, Pamekasan, Surabaya, dan Jakarta Selatan dengan total nilai Rp12.060.316.000,</li> <li style="font-weight: 400;">6 Alat Transportasi dan Mesin: Total Nilai Rp1.503.000.000,</li> </ol> <ul> <li style="font-weight: 400;">Honda Sepeda Motor Tahun 2007 senilai Rp3.000.000,</li> <li style="font-weight: 400;">Avanza Veloz Tahun 2012 senilai Rp120.000.000,</li> <li style="font-weight: 400;">Toyota Vios Tahun 2013 senilai Rp135.000.000,</li> <li style="font-weight: 400;">Toyota Camry Tahun 2017 senilai Rp300.000.000,</li> <li style="font-weight: 400;">Toyota ALPHARD Tahun 2018 senilai Rp900.000.000,</li> <li style="font-weight: 400;">Vespa Primavera Tahun 2001 senilai Rp45.000.000.</li> </ul> <ol start="3"> <li style="font-weight: 400;">Harta Bergerak Lainnya senilai Rp180.500.000.</li> <li style="font-weight: 400;">Kas dan Setara Kas senilai Rp 15.802.328.117.</li> </ol> <p style="font-weight: 400;">Dalam laporan Mahfud MD tersebut tidak terdapat surat berharga dan utang, sehingga total kekayaanya hampir 30 miliar, tepatnya Rp29.546.144.117.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">***</p>

Intip kekayaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang digadang-gadang jadi Cawapres Ganjar Pranowo.

Jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Intip Kekayaan Mahfud MD 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/WhatsApp-Image-2023-10-05-at-054914-2965599470.jpg" alt="Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (kanan)" width="100%">
<figcaption>Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (kanan)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy atau Rommy menjadi <em>keynote speaker</em> dalam pembekalan caleg yang digelar DPW PPP Jatim. Rommy meminta semua kader PPP <em>all out</em> memenangkan partai.</p> <p>&rdquo;Pesan pertama kemenangan yang paling ditargetkan DPP PPP adalah kemenangan pileg. Karena parpol akan menjadi parpol sepanjang punya kursi legislatif. Tidak akan jadi parpol kalau tidak punya kursi legislatif. Yang punya kursi saat ini minimal bertahan dan bertambah secara signifikan,&rdquo; ujar Rommy di Surabaya.</p> <p>Rommy meyakini PPP akan bangkit. Apalagi, PPP mendukung bacapres yang punya kedekatan dengan rakyat. Dia berharap pemilih Ganjar Pranowo juga memilih PPP.</p> <p>&rdquo;PPP mencalonkan Ganjar di Jatim itu jalan yang benar. Kita ingin memberi pesan ke basis nasionalis, ya <em>milih</em> PPP ya <em>milih</em> Ganjar juga,&rdquo; kata Romahurmuziy.</p> <p>Rommy yakin jika PPP meraih 8 kursi DPR RI dari total 11 Dapil di Jatim untuk Pileg 2024. Selain itu, PPP juga menargetkan 11 kursi DPRD Jatim dari 14 dapil yang ada.</p> <p>&rdquo;Jatim ini provinsi NU, banyak warga NU. Jatim basis NU, kami mengincar ceruk NU. Bagi warga nahdliyyin yang belum memilih PPP, akan kita incar karena jarak sejarahnya PPP dengan NU dekat,&rdquo; jelas Romahurmuziy.</p> <p>&rdquo;Kami juga tidak alergi terhadap basis nasionalis. Kita juga incar basis nasionalis yang sebelum ini belum memilih PPP, apalagi kita usung Ganjar,&rdquo; tambah dia.</p> <p>Rommy meminta agar caleg PPP turun ke bawah dengan jurus yang konkret. Apalagi Pemilu 2024 sudah tinggal 4 bulan lebih.</p> <p>&rdquo;Tanda-tanda PPP bangkit sudah <em>on the track</em>. Saya rasakan semangat kader kita hari ini jauh lebih baik ketimbang sebelum-sebelumnya,&rdquo; jelas Romahurmuziy.</p> <p>&rdquo;Waktu pendek jurus pemenangan yang konkret. Mempertahankan basis kuncinya, seperti di Madura, Tapal Kuda, Jombang, <em>Mataraman</em> di atas 5 kursi,&rdquo; tutur Romahurmuziy.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Kami ingin PPP di Jatim mengambil kembali daerah yang dulu PPP jaya. Seperti di Pasuruan, Probolinggo yang sekarang agak turun harus kita naikkan lagi dan menyasar basis baru,&rdquo; ucap dia.</p> <p>Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab optimistis target 8 kursi DPR RI dan 11 kursi DPRD provinsi dari dapil Jatim bisa direalisasikan.</p> <p>&rdquo;Kita terus turun adakan evaluasi sekaligus pembekalan caleg di kabupaten/kota per dapil. Kita turun juga memberi persiapan pembentukan saksi. Kami pastikan caleg harus kerja sampai ke bawah hingga akar rumput,&rdquo; jelas Mundjidah Wahab.</p> <p>&rdquo;Kami optimistis target itu bisa kita penuhi,&rdquo; tandas Mundjidah Wahab, mantan Bupati Jombang itu.</p> <p>Turut hadir dalam acara DPW PPP Jatim <em>Pembekalan Caleg DPR RI-DPRD Jatim dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW</em> yakni Waketum PPP Musyaffa' Noer, Sekretaris PPP Jatim Habib Salim, Bendahara PPP Jatim Agus Mashuri.</p>

DPP PPP targetkan meraih 8 kursi DPR RI dari total 11 Dapil di Jatim untuk Pileg 2024. PPP juga targetkan 11 kursi DPRD Jatim dari 14 dapil

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#romahurmuziy

Berita Terkini