<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1669203726131.jpg" alt="Ilustrasi rak penjualan rokok di supermarket." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rak penjualan rokok di supermarket.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Per 1 Januari 2023, pemerintah telah menaikkan cukai rokok. Kenaikannya rata-rata10 persen. Kenaikan itupun mengerek harga rokok di pasaran. Baik sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM) hingga sigaret kretek tangan (SKT).  Keputusan itu telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 192 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.  Terlepas berapa harga setiap bungkus rokok, pemerintah juga mengucurkan dana besar dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBH CHT). Pada 2023, Jatim masih menjadi provinsi penerima terbesar. Dan, kabupaten yang mendapatkan DBH CHT tergendut di Jatim adalah Pasuruan. Sebab, daerah ini menjadi menyokong pendapatandari kepabeanan dan cukai tertinggi.  Dilansir dari Jawa Pos Radar Bromo, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jatim I Padmoyo Tri Wikanto memaparkan, pendapatan kepabeanan dan cukai Jatim pada 2022 mencapai Rp 77 triliun. Jumlah tersebut melampaui target yang semula Rp 73 triliun. Kabupaten Pasuruan akan memperoleh DBH CHT yang cukup besar untuk 2023.Yakni, mencapai Rp 334 miliar.  Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf memaparkan, proyeksi perolehan DBH CHT pada 2023 memang cukup besar. Penggunaan dana tersebut akan dioptimalkan. Masing-masing 50 persen digunakan untuk bidang kesehatan. Salah satunya, menunjang infastruktur ataupun kebutuhan layanan kesehatan di RSUD Bangil ataupun RSUD Grati.  Kemudian, 40 persen untuk kesejahteraan masyarakat. Sisanya, 10 persen untuk penegakan aturan berkaitan dengan cukai. ”Dana tersebut bisa digunakan pula untuk men-support pembangunan daerah. Selain untuk kesehatan juga untuk infrastruktur lain, seperti jalan,” tambahnya.  Pada 2022 lalu, Kabupaten Pasuruan juga menerima DBH CHT terjumbo Se-Jatim. Yakni, mencapai Rp 195,2 miliar.  ---  Top 10 Kabupaten/Kota Penerima DBH CHT di Jatim 2022 <ol> 	<li>Kab. Pasuruan Rp 195,2 miliar</li> 	<li>Kota Kediri Rp 87,7 miliar</li> 	<li>Kab. Malang Rp 81,2 miliar</li> 	<li>Kab. Jember Rp 74,95 miliar</li> 	<li>Kab. Pamekasan Rp 74,7 miliar</li> 	<li>Kab. Probolinggo Rp 66,8 miliar</li> 	<li>Kab. Boionegoro Rp 55,2 miliar</li> 	<li>Kab. Kediri Rp 52,99 miliar</li> 	<li>Kab. Bondowoso Rp 46,75 miliar</li> 	<li>Kab. Lamongan Rp 46,7 miliar</li> </ol>

Rokok Naik, Ini 10 Daerah Tergendut Penerima DBH Cukai Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/cukai-tembakau-naik-ini-penjelasan-soal-penyesuaian-harga-rokok_m_151401.jpeg" alt="Ilustrasi cukai pada rokok" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cukai pada rokok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengkonfirmasi jika ada kenaikan cukai pada tahun depan. Seberapa besar kenaikan itu? Belum bisa dijelaskan saat ini. Yang jelas, tembakau jenis rokok kretek menjadi yang penyesuaian cukainya paling kecil. &nbsp; Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai&nbsp;Heru Pambudi kepada JawaPos.com saat ditemui di komplek parlemen, Jakarta, Rabu (16/8). Saat disinggung jenis tembakau yang mengalami kenaikan cukai paling besar, dia mengaku perlu melakukan kajian terlebih dahulu. &nbsp; "Secara umum, rokok kretek pasti penyesuaian yang paling kecil. Yang paling besar nanti kita lihat," kata dia. &nbsp; Kalangan perokok harus siap-siap bila harga rokok naik lagi tahun depan. Sebab, pemerintah kembali akan mengusulkan kenaikan penerimaan pajak dari sektor cukai. Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah mengusulkan pendapatan sektor cukai sebesar Rp 155,4 triliun. &nbsp; Target penerimaan cukai dalam RAPBN 2018 itu, meningkat 1,5 persen dibanding target dalam APBN-P 2017 sebesar Rp 153,165 triliun. Untuk cukai tembakau, pemerintah berharap bisa menerima Rp 148,23 triliun di RAPBN 2018, atau naik dari target APBNP 2017 yang dipatok sebesar Rp 147,4 triliun. &nbsp; Selanjutnya, berasal dari ethil alkohol di RAPBN 2018 ditargetkan sebesar Rp Rp 170 miliar dari target sebelumnya Rp 147,9 miliar. Sedangkan dari Minuman Mengandung Ethil Alkohol (MMEA) dari APBN-P 2017 sebesar Rp 5,5 triliun naik menjadi Rp 6,5 triliun.

Cukai Tembakau Naik, Ini Penjelasan Soal Penyesuaian Harga Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/rokok-elektrik-sama-jahatnya-dengan-tembakau_m_146326.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Masyarakat modern saat ini berupaya mengganti rokok tembakau atau konvensional dengan rokok elektrik. Alasannya rokok elektrik dianggap lebih gaya, dan lebih rendah kadar nikotinnya atau tidak ada sama sekali seperti tembakau. Rokok elektrik atau Vape memang tidak mengeluarkan asap, melainkan uap. Untuk menghasilkan uap, rokok elektrik diisi dengan cairan nikotin, propilen glikol, zat rasa (untuk mensimulasikan rasa tembakau), dan air. Bedanya dengan rokok biasa, rokok elektrik tidak mengandung tar berbahaya dan zat aditif kimia beracun. Namun sayangnya cairan yang dipanaskan dan mengeluarkan uap dengan mekanisme elektrik itu menimbulkan radikal bebas. Radikal bebas yang masuk ke tubuh lama-kelamaan bisa merusak sel sehat. Selain itu, penelitian menemukan, cairan vape yang dipanaskan itu menghasilkan zat yang bersifat karsinogen atau bisa memicu kanker. Uap yang terhirup juga bisa menimbulkan serangan asma, sesak napas, dan batuk. &ldquo;Sekarang lagi tren adalah rokok elektrik atau vape. Di Amerika Serikat penggunaan vape itu sudah dibatasi enggak boleh ada iklan. Bahkan anak di bawah umur menganggap itu aman untuk menggantikan rokok konvensional,&rdquo; tukas Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, dr. Ade Meidian Ambari, SpJP, kepada JawaPos.com, Senin (24/7). Pasalnya, kata Ade, rokok elektrik juga ada kandungan nikotinnya. Hal itu tergantung pada setiap merk vape. &ldquo;Tergantung mereknya. Jadi keseimpulannya, rokok itu belum dianjurkan,&rdquo; tuturnya. Rokok elektrik yang dihisap asapnya mengeluarkan aerorsol yang menyerap ke paru-paru atau pembuluh darah melalui paru-paru. Sehingga pembuluh darah menjadi terikat. &ldquo;Paling sering, terjadi perusakan dinding dalam pembuluh darah. Menyebabkan kolestorel jahat akan mengendap di pembuluh darah. Itu paling sering, hal itu sama saja dengan bahaya rokok konvensional, hanya vape kadar nikotinnya lebih rendah,&rdquo; tegasnya.&nbsp;

Rokok Elektrik Sama Jahatnya dengan Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/harga-rokok-rp-50-ribu-pun-efeknya-baru-terasa-20-tahun-lagi_m_146247.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pakar kesehatan kembali menggulirkan &nbsp;dorongan ke pemerintah untuk berani menaikkan harga rokok. Harga rokok per bungkus rata-rata Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu saat ini masih sangat murah. Angka ideal sesuai hitungan yang terukur, sebaiknya harga rokok per bungkus harus Rp 50 ribu. Angka ini merupakan hasil kajian para akademisi di bidang kesehatan untuk menekan jumlah perokok pemula. Harga Rp 50 ribu dianggap efektif untuk membuat perokok pemula berpikir dua kali untuk membeli rokok. Banyak pula masyarakat miskin yang selama ini mengeluarkan uang untuk membeli rokok agar berhenti.&nbsp; "Harga rokok Rp 50 ribu perlu digalakkan terus. Saya kira kita memulai dengan Rp 50 ribu itu aspirasi publik berdasarkan survei. Kami tanya, harga berapa sih orang akan berhenti merokok, jawabannya segitu," kata Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Hasbullah Thabrany kepada JawaPos.com, Senin (24/7). Harga Rp 50 ribu pun, tidak akan langsung berdampak positif untuk menekan angka perokok pemula. Pengaruhnya baru akan terasa pada 20 tahun kemudian, &ldquo;Rp 50 ribu, memang orang akan mulai bergenti merokok namun efeknya masih akan 20 tahun lagi. Masyarakat akan mengurangi konsumsi rokoknya. Namun di situ dibutuhkan ketegasan politik dari pemerintah. Saya juga lihat RUU pertembakauan malah ramai lagi,&rdquo; katanya. Hasbullah menambahkan pemerintah harus memperhatikan bahwa pemerintah punya peluang menaikkan harga rokok cukai rokok, namun hal itu tidak dilakukan. Padahal, kata dia, potensi cukai rokok besar. "Cukai rokok bahkan lebih besar dari tax amnesty. Lebih besar dan negara lagi butuh duit," tukasnya.&nbsp; Salah satu kampanye bahaya merokok dilakukan pemerintah dengan memasang gambar seram pada bungkus rokok. Hasbullah menilai hal itu kurang efektif menekan jumlah perokok. "Gambar seram di bungkus rokok kurang. Rokok yang dijual di Nepal dengan volume lebih kecil ada 90 persen dengan bungkus rokok begitu. Kita cuma 40 persen, kenapa takut," jelasnya. Dia juga menyesalkan banyaknya warung dan toko kelontong yang mengizinkan jual beli rokok dalam jumlah ketengan atau satuan. &ldquo;Diketeng itu membuat anak semakin terjerumus bisa membeli dengan mudah dan murah,&rdquo; tandasnya.&nbsp;

Harga Rokok Rp 50 Ribu Pun, Efeknya Baru Terasa 20 Tahun Lagi

WHO: Naikkan Pajak Tembakau Atau Terus Bermunculan Perokok Pemula

rokok naik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rokok naik

Berita Terkini

Rokok Naik, Ini 10 Daerah Tergendut Penerima DBH Cukai Tembakau

Cukai Tembakau Naik, Ini Penjelasan Soal Penyesuaian Harga Rokok

Rokok Elektrik Sama Jahatnya dengan Tembakau

Harga Rokok Rp 50 Ribu Pun, Efeknya Baru Terasa 20 Tahun Lagi

WHO: Naikkan Pajak Tembakau Atau Terus Bermunculan Perokok Pemula

Download Aplikasi JawaPos.com