<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PITA-CUKAI.jpg" alt="Ilustrasi cukai rokok" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cukai rokok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tujuan utama kebijakan cukai hasil tembakau untuk mengendalikan konsumsi tembakau di Indonesia tampaknya belum membuahkan hasil. Hal ini terbukti bahwa kenaikan cukai hasil tembakau ternyata tidak menaikkan harga rokok yang dijual di pasaran.  Ketua Pusat Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Putu Ayu Swandewi Astuti mengatakan, harga rokok masih terbilang murah dan menyebabkan rokok dapat dijangkau oleh anak-anak.  “Bisa dikatakan pengendalian tembakaunya belum optimal. Memang cukai baru saja dinaikkan sebesar 12,5 persen, dan kenaikannya kalau dilihat dari harga jual memang belum optimal,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (20/2).  Ayu mengatakan kenaikan harga rokok saat ini belum mencapai harga di mana masyarakat enggan atau mengurungkan keinginannya untuk membeli rokok.  “Ya tentu saja dengan konsumsi rokok yang murah akan membuat aksesibilitas rokok itu makin tinggi, baik untuk remaja maupun orang dewasa, termasuk bagi mereka yang pendapatannya sendiri pun memang sudah terbatas tapi masih bisa membeli rokok,” katanya.  Adapun sebelumnya pemerintah telah menetapkan kebijakan kenaikan tarif cukai dan mengatur harga rokok di pasaran pada batas 85 persen dari harga jual eceran (HJE) seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198 Tahun 2020.  Ayu juga menyoroti apabila pengendalian konsumsi tembakau tidak dilakukan secara optimal, bonus demografi yang harusnya dapat dimanfaatkan akan kandas. “Perilaku berisiko seperti merokok akan berdampak pada sumber daya manusia dan akan mempengaruhi optimalisasi bonus demografi,” imbuhnya.  Dia menilai seharusnya momen dan posisi menguntungkan dari bonus demografi harusnya dapat dimanfatkan dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni.  Sementara itu, Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Krisna Puji Rahmayanti mengatakan bahwa saat ini sebagian besar harga rokok masih tetap sama sekalipun cukai hasil tembakau naik.  “Artinya kebijakan yang berakhir pada harga menjadi salah satu pertimbangan para perokok,” ucapnya.  Menurutnya kebijakan harga menjadi masalah ketika perusahaan menjual produknya di bawah 85 persen dari harga jual eceran (HJE) sehingga harga jual rokok menjadi lebih murah. “Dengan harga yang biasa saja belum mengubah perilaku, kalau lebih murah dan belum juga mengubah perilaku, berarti kebijakannya belum efektif,” tuturnya.  Selain kebijakan harga, dia juga mendorong perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dilakukan untuk pengendalian konsumsi tembakau. “Kebijakan kenaikan cukai itu hanya satu sisi kalau lingkaran, edukasi juga harus makin kuat,” pungkasnya.

Kenaikan Cukai Rokok 12,5 Persen Belum Optimal Tekan Konsumsi Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/ILUSTRASI-Rokok-Frizal-Jawa-Pos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga rokok yang dijual di masyarakat masih tergolong murah, sekitar Rp 20 ribu–25 ribu per bungkus. Bahkan, harga itu masih bisa dijangkau oleh anak-anak. Karena itu, harga rokok dan cukai rokok perlu dinaikkan.  Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini menyebutkan, prevalensi perokok anak mulai naik karena harganya yang murah. Padahal, itu akan berdampak pada kualitas kesehatan dan produktivitas SDM yang akan membangun Indonesia ke depan.  Agar rokok tidak mudah didapat oleh kalangan anak dan remaja, menurut Anggia, salah satu kuncinya dengan dinaikannya harga jual dan cukai rokok setinggi-tingginya. Salah satu kata kunci untuk pengendalian rokok agar anak tetap tidak mudah dikonsumsi dinaikannya harga rokok dan cukai. Ketua umum PP Fatayat NU itu mengapresiasi kenaikan cukai rokok tahun ini yang mencapai 23 persen.  ”Untuk mendapatkan itu membutuhkan proses yang panjang dan kenyataannya masih banyak yang perlu ditekan oleh pemerintah terkait terus bertambahnya jumlah perokok,” ujarnya.  Anggia menilai, untuk menurunkan prevalensi perokok, banyak hal yang perlu dicermati oleh pemeritah. Pasalnya, banyak hal yang menyebabkan jumlah perokok terus naik selain harganya yang murah. Antara lain, anak-anak terpajan iklan rokok dari banyak sumber serta  anak dipengaruhi dari teman dan keluarga. ”Untuk mengentaskan persoalan ini, kita harus melihatnya secara komprehensif,” tuturnya.  Dari perspektif kesehatan, sebenarnya pemerintah juga menyadari bahwa pencegahan penyakit dan pola hidup sehat mesti diatur untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Menurut Anggia, hal itu bisa dimulai dari kebiasaan merokok yang mesti dihentikan. ”Semestinya negara punya instrumen yang lebih kreatif untuk memberikan penguatan kepada masyarakat agar bergaya hidup sehat tanpa rokok,” imbuhnya.  Ke depan, dia berharap seluruh elemen masyarakat mampu berperan dalam mengendalikan jumlah perokok. Orang tua perlu tegas melarang anak-anak mereka dan memberikan contoh dengan tidak merokok. Karena, di dalam keluarga, dampaknya anak-anak bukan hanya bisa meniru, tetapi kesehatan dan tumbuh kembang anak bisa terganggu karena rokok. ”Rokok berkontribusi terhadap stunting. Makanya, kebijakan tentang rokok yang sudah ada mesti dicermati kembali, ” tambahnya. (*)

Anggota Komisi IX DPR: Perokok Anak Naik karena Harga Rokok Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PITA-CUKAI-1.jpg" alt="Ilustrasi pita cukai (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pita cukai (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penggiat perlindungan anak dan konsumen mengkritisi keberadaan rokok yang dijual murah, jauh di bawah harga di banderol cukai yang menempel pada bungkus rokok akan mengancam program perlindungan anak dari paparan konsumsi produk tersebut.  Direktur Eksekutif Arek Lintang Yuliati Umrah mengatakan bahwa saat ini anak-anak masih dapat mengakses rokok secara bebas dan terbuka. Padahal seharusnya seperti halnya obat dan alkohol, konsumsi rokok semestinya dikendalikan agar tidak menyasar anak-anak.  “Salah satu faktor pendorong anak dan remaja merokok adalah adanya rokok murah yang dijual dengan harga di bawah banderol di pasaran,” ujarnya pada webinar bertajuk Tembakau dan Produk Turunannya, serta Implikasinya Pada Perlindungan Anak yang diselenggarakan oleh Yayasan Arek Lintang (ALIT) Indonesia di Surabaya.  Sebagai lembaga yang fokus terhadap perlindungan anak, ALIT menilai terdapat tiga hal yang membuat anak-anak terpapar rokok yaitu harga yang murah, ketersediaan produk, serta tingkat edukasi yang rendah. Harga rokok yang murah dan ketersediaan produk misalnya, muncul akibat pelanggaran terhadap berbagai aturan dan kaidah distribusi, konsumsi, dan pengaturan harga pasar. Proses ini makin diperparah dengan tingkat edukasi terhadap masyarakat yang belum konsisten.  Selama ini, kata Yuliati, pemerintah menaikkan cukai untuk mengendalikan konsumsi rokok. Dengan adanya cukai, harga minimum tercantum di kemasan rokok. Namun pada kenyataannya, di pasaran masih banyak rokok yang didiskon serta dijual jauh di bawah harga pita cukai. Itulah sebabnya Yuliati berharap pemerintah dapat lebih tegas menjalankan berbagai aturan yang telah dibuat terkait dengan zona penjualan dan distribusi produk. Selain itu dia meminta agar pemerintah serius dalam mengawasi penjualan rokok murah demi menutup akses rokok dari anak-anak.  Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan perlindungan konsumen khususnya anak-anak seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Dia berharap pemerintah secara tegas mengawasi perlindungan anak dari bahaya rokok. “Jangan mimpi Indonesia bakal punya masa depan emas kalau anak-anaknya tidak dilindungi sehingga jadi pecandu rokok dan penderita penyakit degeneratif lainnya,” tegasnya.  Selama ini, menurut dia, pemerintah memang menetapkan aturan untuk mengendalikan konsumsi tembakau di Indonesia, salah satunya adalah dengan penetapan tarif cukai yang tinggi. “Namun beberapa bulan lalu juga ada potongan harga atau diskon rokok, ini tidak logis jika kita punya tujuan pengendalian tembakau dan menekan prevalensi perokok di Indonesia,” katanya.  Artinya kebijakan tarif cukai tidak menghambat temuan rokok murah di lapangan. “Masih banyak inkonsistensi dalam upaya melindungi anak dari rokok, contohnya hanya di Indonesia rokok dijual ketengan seperti permen,” ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DuaTjEJ5u7U  https://www.youtube.com/watch?v=XU6K0gS38vs  https://www.youtube.com/watch?v=__FkQULTeEY

Penggiat Perlindungan Anak Kritisi Rokok Murah di Bawah Banderol Cukai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/idi-hampir-semua-pemakai-narkoba-awalnya-perokok_m_146405.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tetap menolak Rancangan Undang-Undang tentang Tembakau yang tengah bergulir di DPR. Sebab, mereka membantah tembakau yang menjadi bahan dasar rokok memiliki manfaat dari segi kesehatan. "IDI tidak sepakat. Tembakau itu bikin penyakit. Penyakit kanker paru hampir 100 persen karena tembakau. tembakau mana yang bermanfaat? Itu bisa diperdebatkan," tegas Komite Nasional Kajian Obat dan Farmakoterapi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Masfar Salim saat dihubungi JawaPos.com, Senin (24/7). Rokok yang berbahan dasar tembakau pun kata dia, akan menciptakan kecanduan hingga meningkatnya pemakaian narkoba. Dia menjabarkan, perokok pemula yang biasanya terdiri dari anak-anak akan merokok dengan kandungan tembakau ringan namun lama kelamaan ketagihan hingga mencoba ke kadar nikotin yang lebih tinggi dan berujung pada pemakaian narkoba. "Ujung-ujungnya perokok pemula itu suatu ketika (bisa menjadi) pemakai narkoba. Itu bahaya kita. Hampir semua pemakai narkoba awalnya perokok. Kalau tidak dicegah dari sekarang di tahun 2045, seratus tahun kemerdekaan RI, saya khawatir bahwa pemakai narkoba semakin banyak," tutur Masfar. Alasan lain IDI menolak RUU Tembakau karena memang tidak secara signifikan melindungi petani. Sebab kenyataannya, petani tembakau lokal masih minim.. "Sebenarnya rokok kita dari petani tembakau nggak banyak juga, banyak impornya. Diskusi DPR dan pihak terkait, kita memang harus melindungi tembakau. Tapi petani tembakau tidak banyak juga," pungkas Masfar.&nbsp;

IDI: Hampir Semua Pemakai Narkoba Awalnya Perokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/rokok-elektrik-sama-jahatnya-dengan-tembakau_m_146326.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Masyarakat modern saat ini berupaya mengganti rokok tembakau atau konvensional dengan rokok elektrik. Alasannya rokok elektrik dianggap lebih gaya, dan lebih rendah kadar nikotinnya atau tidak ada sama sekali seperti tembakau. Rokok elektrik atau Vape memang tidak mengeluarkan asap, melainkan uap. Untuk menghasilkan uap, rokok elektrik diisi dengan cairan nikotin, propilen glikol, zat rasa (untuk mensimulasikan rasa tembakau), dan air. Bedanya dengan rokok biasa, rokok elektrik tidak mengandung tar berbahaya dan zat aditif kimia beracun. Namun sayangnya cairan yang dipanaskan dan mengeluarkan uap dengan mekanisme elektrik itu menimbulkan radikal bebas. Radikal bebas yang masuk ke tubuh lama-kelamaan bisa merusak sel sehat. Selain itu, penelitian menemukan, cairan vape yang dipanaskan itu menghasilkan zat yang bersifat karsinogen atau bisa memicu kanker. Uap yang terhirup juga bisa menimbulkan serangan asma, sesak napas, dan batuk. &ldquo;Sekarang lagi tren adalah rokok elektrik atau vape. Di Amerika Serikat penggunaan vape itu sudah dibatasi enggak boleh ada iklan. Bahkan anak di bawah umur menganggap itu aman untuk menggantikan rokok konvensional,&rdquo; tukas Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, dr. Ade Meidian Ambari, SpJP, kepada JawaPos.com, Senin (24/7). Pasalnya, kata Ade, rokok elektrik juga ada kandungan nikotinnya. Hal itu tergantung pada setiap merk vape. &ldquo;Tergantung mereknya. Jadi keseimpulannya, rokok itu belum dianjurkan,&rdquo; tuturnya. Rokok elektrik yang dihisap asapnya mengeluarkan aerorsol yang menyerap ke paru-paru atau pembuluh darah melalui paru-paru. Sehingga pembuluh darah menjadi terikat. &ldquo;Paling sering, terjadi perusakan dinding dalam pembuluh darah. Menyebabkan kolestorel jahat akan mengendap di pembuluh darah. Itu paling sering, hal itu sama saja dengan bahaya rokok konvensional, hanya vape kadar nikotinnya lebih rendah,&rdquo; tegasnya.&nbsp;

Rokok Elektrik Sama Jahatnya dengan Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/aturan-denda-perokok-belum-efektif-katanya-nunggu-dpr_m_146251.jpeg" alt="ilustrasi rokok" width="100%">
<figcaption>ilustrasi rokok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aturan larangan merokok di depan umum sampai sekarang masih terus dirampungkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satu poinnya adalah soal denda bagi perokok di depan umum.  Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas LH Provinsi DKI Jakarta&nbsp;E.P Fitratunnisa mengatakan, aturan&nbsp;ini sudah ada sejak tahun 2010, yaitu dalam Pergub nomor 88 tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Namun, untuk penegakannya masih belum terlaksana sepenuhnya.  "Untuk aturan larangan merokok saat ini sedang proses pengajuan pembahasan raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Balegda DPRD DKI Jakarta," kata dia kepada JawaPos.com, Senin (23/7).  Sementara penerapan hukum untuk para pelanggar ketentuan larangan merokok sudah diterapkan dengan pengenaan sanksi administrasi.&nbsp;  "Tapi baru berupa surat peringatan, contohnya di Pusat Perbelanjaan Thamrin City, Cempaka Mas, dan lainnya," tambah dia.  Sementara untuk denda uang kata dia hal itu masih belum dilakukan. "Kalau denda belum, Insya Allah dengan keluarnya Perda KTR nanti bisa diterapkan sanksi berupa denda," kata dia.  Dia juga tak bisa memberikan target kapan perda ini bisa diberlukan karena masih menunggu pembahasan raperda di DPRD DKI Jakarta.&nbsp;  "Kami masih menunggu jadwal pembahasannya, hanya sampai saat ini baru surat peringatan yang kami berlakukan," lanjut dia.  Diketahui bila aturan itu sudah diberlakukan sepenuhnya, para pelanggar bisa dikenakan sanksi pidana kurungan sekurangnya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50 juta.&nbsp;  Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 41 ayat (2) jo Pasal 13 ayat (1) Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.  "Setiap orang yang merokok di kawasan dilarang merokok diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000," tulis aturan ini.

Aturan Denda Perokok Belum Efektif, Katanya Nunggu DPR?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/harga-rokok-rp-50-ribu-pun-efeknya-baru-terasa-20-tahun-lagi_m_146247.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pakar kesehatan kembali menggulirkan &nbsp;dorongan ke pemerintah untuk berani menaikkan harga rokok. Harga rokok per bungkus rata-rata Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu saat ini masih sangat murah. Angka ideal sesuai hitungan yang terukur, sebaiknya harga rokok per bungkus harus Rp 50 ribu. Angka ini merupakan hasil kajian para akademisi di bidang kesehatan untuk menekan jumlah perokok pemula. Harga Rp 50 ribu dianggap efektif untuk membuat perokok pemula berpikir dua kali untuk membeli rokok. Banyak pula masyarakat miskin yang selama ini mengeluarkan uang untuk membeli rokok agar berhenti.&nbsp; "Harga rokok Rp 50 ribu perlu digalakkan terus. Saya kira kita memulai dengan Rp 50 ribu itu aspirasi publik berdasarkan survei. Kami tanya, harga berapa sih orang akan berhenti merokok, jawabannya segitu," kata Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Hasbullah Thabrany kepada JawaPos.com, Senin (24/7). Harga Rp 50 ribu pun, tidak akan langsung berdampak positif untuk menekan angka perokok pemula. Pengaruhnya baru akan terasa pada 20 tahun kemudian, &ldquo;Rp 50 ribu, memang orang akan mulai bergenti merokok namun efeknya masih akan 20 tahun lagi. Masyarakat akan mengurangi konsumsi rokoknya. Namun di situ dibutuhkan ketegasan politik dari pemerintah. Saya juga lihat RUU pertembakauan malah ramai lagi,&rdquo; katanya. Hasbullah menambahkan pemerintah harus memperhatikan bahwa pemerintah punya peluang menaikkan harga rokok cukai rokok, namun hal itu tidak dilakukan. Padahal, kata dia, potensi cukai rokok besar. "Cukai rokok bahkan lebih besar dari tax amnesty. Lebih besar dan negara lagi butuh duit," tukasnya.&nbsp; Salah satu kampanye bahaya merokok dilakukan pemerintah dengan memasang gambar seram pada bungkus rokok. Hasbullah menilai hal itu kurang efektif menekan jumlah perokok. "Gambar seram di bungkus rokok kurang. Rokok yang dijual di Nepal dengan volume lebih kecil ada 90 persen dengan bungkus rokok begitu. Kita cuma 40 persen, kenapa takut," jelasnya. Dia juga menyesalkan banyaknya warung dan toko kelontong yang mengizinkan jual beli rokok dalam jumlah ketengan atau satuan. &ldquo;Diketeng itu membuat anak semakin terjerumus bisa membeli dengan mudah dan murah,&rdquo; tandasnya.&nbsp;

Harga Rokok Rp 50 Ribu Pun, Efeknya Baru Terasa 20 Tahun Lagi

WHO: Naikkan Pajak Tembakau Atau Terus Bermunculan Perokok Pemula

rokok murah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rokok murah

Berita Terkini