<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/25/acd87ed6-9418-4757-b80b-76a323c716ca-2353343982.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu. (Istimewa) " width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu. (Istimewa) </figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Indonesia ternyata punya sejarah mentereng saat berhadapan dengan raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menceritakan kembali momen kemenangan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait blokir rokok kretek. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu melawan kebijakan diskriminatif negara besar di panggung diplomasi ekonomi global. Awal perselisihan ini bermula ketika Amerika Serikat melarang peredaran rokok kretek asal Indonesia dengan alasan kesehatan. Namun anehnya, AS tetap mengizinkan peredaran rokok mentol yang secara karakteristik serupa. Mari Elka menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip fundamental WTO, yaitu non-diskriminasi. &rdquo;Waktu itu Amerika melarang ekspor kretek dari Indonesia dengan alasan kesehatan, tapi mentol tidak dilarang. Padahal sama-sama rokok berperasa. Ini jelas diskriminatif,&rdquo; ujar Mari Elka. <h3>Debat Ilmiah: Cengkeh vs Mentol</h3> Dalam persidangan di WTO, pihak Amerika Serikat berdalih bahwa cengkeh dalam rokok kretek jauh lebih berbahaya dan memicu kecanduan pada anak muda. Namun, klaim tersebut rontok karena tidak didasari bukti riset yang kuat. &rdquo;Kami minta Amerika membuktikan bahwa cengkeh lebih membuat adiktif dibanding mentol. Mereka tidak bisa membuktikan. Dalam WTO, larangan seperti itu harus disertai pembuktian. Karena tidak bisa, Indonesia menang,&rdquo; jelas Mari Elka. Mari Elka menambahkan bahwa secara teknis, baik mentol maupun kretek adalah produk yang sama-sama menggunakan campuran perasa. Jadi, perlakuan berbeda terhadap keduanya dianggap tidak sah secara aturan dagang internasional. <h3>Realitas Pahit Setelah Menang</h3> Meski hukum internasional memihak Indonesia, kenyataan di lapangan tidak semanis hasil sidang. Sebagai negara superpower, Amerika Serikat tidak serta-merta tunduk dan mencabut aturan tersebut. &rdquo;Secara aturan mereka seharusnya mencabut larangan itu. Tapi karena ini negara besar, larangan tidak pernah benar-benar dicabut. Indonesia akhirnya hanya mendapat hak retaliasi dan membuat kesepakatan tertentu,&rdquo; ungkap Mari Elka. Walau begitu, dia menekankan bahwa langkah Indonesia tetap krusial. &rdquo;Bagi kami, kalah-menang itu urusan lain. Yang penting Indonesia fight untuk prinsip. Amerika jelas melanggar asas non-diskriminasi,&rdquo; tegas Mari Elka. <h3>Semangat Indonesia First dan Pelemahan WTO</h3> Kisah perjuangan rokok kretek ini disebut Mari sebagai contoh nyata implementasi semangat Indonesia First. Dia juga menyoroti kondisi WTO saat ini yang cenderung melemah akibat tekanan politik negara-negara besar. &rdquo;Dulu WTO memungkinkan negara seperti Indonesia melawan Amerika. Sekarang instrumen itu makin dilemahkan, terutama oleh Amerika sendiri,&rdquo; tutur Mari Elka. Ke depan, Mari Elka berpesan agar Indonesia tetap berani melawan jika produk unggulan nasional, seperti sawit atau kretek, diperlakukan tidak adil di pasar dunia. &rdquo;Kalau parameter internasional itu tidak adil, seperti sawit atau kretek, maka kita harus fight,&rdquo; imbuh dia.

Mari Elka Pangestu ungkap sejarah Indonesia lawan Amerika di WTO soal rokok kretek. Bukti nyata RI berani lawan diskriminasi dagang

Mari Elka Pangestu Bongkar Rahasia Indonesia Pernah Tekuk Amerika di WTO Soal Rokok Kretek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/13/FotoJet-1-2891810512.jpg" alt="Museum Kretek memiliki 1.195 koleksi yang bisa dilihat oleh pengunjung (Pariwisata Jawa Tengah)" width="100%">
<figcaption>Museum Kretek memiliki 1.195 koleksi yang bisa dilihat oleh pengunjung (Pariwisata Jawa Tengah)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat Pemangku Kretek Indonesia (MPKI) meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi industri kretek nasional karena merupakan sektor strategis bagi perekonomian bangsa. "Industri kretek sebagai sektor strategis nasional yang keberadaannya dilindungi UUD 1945, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan nyata dari pemerintah," ujar Kepala kajian dan advokasi MPKI, Agus Surono dikutip Rabu (15/1). Menurut dia, hal itu sejalan dengan visi misi Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang ingin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Terkait hal itu, lanjutnya, MPKI memberikan tiga rekomendasi bagi pemerintah demi perlindungan industri kretek nasional yakni. Pertama, perlu melakukan rembuk bersama dengan berbagai pemangku kepentingan secara berkesinambungan dalam rangka untuk menentukan roadmap kebijakan IHT ke depan. "Roadmap ini diharapkan bisa menjadi desain kebijakan yang menjadi penengah bagi berbagai kepentingan yang ada dan memberi kepastian bagi pelaku usaha di industri tembakau," katanya. Kedua, menolak semua bentuk intervensi kepada pemerintah untuk mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Saat ini klausul FCTC telah menginfiltrasi melalui beberapa regulasi/kebijakan pemerintah yang mengancam kedaulatan nasional. "MPKI menolak semua bentuk produk hukum yang mengancam kedaulatan petani tembakau dan cengkeh," ujarnya. &nbsp; Ketiga, melindungi industri kretek nasional dari semua bentuk gerakan dan konspirasi dari mana pun yang berupaya menghancurkan kedaulatan kretek nasional. "Kretek adalah salah satu budaya Indonesia yang asli (iconic) dan tidak dimiliki negara lainnya. Sebagai warisan budaya Indonesia, sudah selayaknya kita melestarikan kretek menjadi budaya bangsa," kata Agus Surono. Sementara itu, Ketua Umum MPKI Homaidi menambahkan Indonesia memiliki alasan-alasan kuat untuk tidak meratifikasi FCTC. Pertama, Indonesia memiliki kepentingan yang besar terhadap komoditas tembakau dan produk hasil tembakau. Negara sangat bergantung pada komoditas ini sebagai pendapatan negara. Cukai hasil tembakau (CHT) untuk penerimaan negara menyumbang sekitar 96-97 persen. "Pendapatan negara yang dipungut dari CHT tiap tahun ratusan triliunan, dan tahun 2024 realisasi CHT sebesar Rp216,9 triliun," ujarnya. Kedua, Industri kretek merupakan industri yang memberikan manfaat besar bagi rakyat Indonesia. Industri ini memiliki peran strategis baik dari tenaga kerja maupun sisi penerimaan negara. Bahkan industri kretek merupakan satu-satunya industri yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Industri kretek menyerap tenaga kerja yang cukup besar karena bisa menghubungkan dari sektor penyedia inputnya sehingga menyerap tenaga kerja dari pertaniannya, sektor pengolahannya, kemudian sektor penjualan yakni pedagang yang terlibat di dalamnya. Dari tenaga kerja bisa&nbsp;menyerap lebih dari 6 juta orang. "Bisa kita bayangkan begitu besarnya orang yang terlibat dalam sektor industri kretek ini dan menggantungkan hidupnya dari sektor industri hasil tembakau," katanya.

Ketua Umum MPKI Homaidi menambahkan bahwa Indonesia memiliki alasan-alasan kuat untuk tidak meratifikasi FCTC.

MPKI Minta Pemerintah Lindungi Industri Kretek Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/13/20231113_092355-min-3699408523.jpg" alt="Deretan tembakau di salah satu kios tembakau di Wonosobo, Jawa Tengah, Senin (13/11)." width="100%">
<figcaption>Deretan tembakau di salah satu kios tembakau di Wonosobo, Jawa Tengah, Senin (13/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah saat ini tengah menyusun draf atau Rancangan Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (RPP Kesehatan). Rencananya, RPP itu akan memuat sejumlah pengendalian produksi, penjualan, dan sponsorship produk tembakau. Mirisnya, banyak pihak melihat RPP itu justru berpotensi mengancam keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT). Ketua Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan mengatakan, pemberlakuan pasal-pasal tembakau di RPP Kesehatan, akan menghilangkan mata pencaharian lebih dari 6 juta masyarakat mulai dari buruh, petani tembakau, petani cengkeh, pedagang/peritel, serta pelaku industri kreatif. Ia juga meminta pemerintah untuk berhati-hati terhadap RPP tersebut dan memperhatikan banyaknya sektor yang terlibat di dalamnya. "Kami meminta agar tidak tergesa memutuskan aturan tersebut dengan mempertimbangkan dampak sosial yang akan timbul dari pengaturan tersebut. Jika pasal-pasal tembakau di RPP tersebut diberlakukan, ancaman terhadap keberlangsungan IHT sangat nyata dan signfikan," ucap Henry dalam keterangan tertulis, Jumat (8/12). Gappri yang menjadi wadah konfederasi bagi IHT jenis produk khas kretek, yang beranggotakan pabrikan dari berbagai golongan menilai bahwa sebaiknya aturan bagi produk tembakau dikeluarkan dari RPP Kesehatan dan diatur dalam peraturan sendiri. Bagi Gappri, pengaturan yang saat ini pun dirasa sudah berat. Selain karena kenaikan tarif cukai berdampak terutama susutnya produksi di golongan I juga banyaknya pabrik yang tutup dari 4.669 unit usaha pada 2007 menjadi 1.100 pada 2022. Senada dengan Henry, Wakil Ketua Dewan Periklanan Indonesia Janoe Arijanto menerangkan, industri kreatif dan penyiaran serta para tenaga kerjanya sangat terancam keberlangsungannya bila larangan total iklan produk tembakau diberlakukan. Rencana pelarangan total iklan pada pasal-pasal tembakau di RPP Kesehatan akan secara langsung mengurangi pendapatan industri kreatif, hiburan, dan periklanan. Hal ini juga akan berdampak terhadap keberlangsungan usahanya dan nasib tenaga kerja yang menggantungkan pekerjaannya kepada mata sektor tersebut.&nbsp;"Penerimaan yang diperoleh industri kreatif akan menurun 9-10 persen yang akan berdampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan industri kreatif," ucap dia. Janoe mengatakan, melansir data TV Audience Measurement Nielsen, iklan produk tembakau bernilai lebih Rp 9 triliun sementara kontribusi tembakau terhadap media digital mencapai sekitar 20 persen dari total pendapatan media digital di Indonesia yaitu sekitar ratusan miliar per tahun. Terlebih lagi, berdasarkan Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada 2021, industri kreatif memiliki lebih dari 725 ribu tenaga kerja dan secara umum, multi-sektor di industri kreatif juga mempekerjakan 19,1 juta tenaga kerja. Dia menegaskan, selama ini industri kreatif nasional patuh pada aturan iklan produk tembakau yang telah ditetapkan. Industri juga mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan prevalensi perokok anak. Selama ini, terang Janoe, industri kreatif nasional senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku dan iklan rokok telah diatur melalui sejumlah regulasi produk tembakau, diantaranya PP 109/2012 serta ketentuan yang telah diatur secara detil dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI). "Dalam hal ini, penyempitan jam tayang iklan rokok di TV dalam RPP Kesehatan dinilai diskriminatif bagi industri kreatif nasional yang telah mematuhi segala aturan periklanan produk tembakau," kata dia. Tidak Pernah Dilibatkan Henry juga mengatakan, banyak pihak terdampak yang tidak diajak dalam merumuskan kebijakan tersebut. Padahal mereka yang akan menanggung beban kebijakan tersebut. Henry juga menyampaikan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden dan meminta agar pemerintah melibatkan pemangku kepentingan. Gappri juga meminta agar pembahasan dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan kearifan lokal, besaran ekonomi, penerimaan negara, serta serapan tenaga kerja dari industri tembakau nasional beserta industri terkait lainnya. Hal itu juga diungkapkan Janoe. Dia menerangkan, industri kreatif nasional tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan dan partisipasi publik RPP Kesehatan. Asosiasi Periklanan tidak pernah diinformasikan dan dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan yang akan berdampak terhadap keberlangsungan usaha. "Selain itu, kementerian pembina sektor asosiasi bernaung juga tidak diajak berpartisipasi dalam mengkonsultasikan baik buruknya rancangan yang akan dijalankan kepada publik dan pihak terkait," papar Janoe. Menurutnya, pelibatan terhadap para pelaku industri dari pemerintah dalam membahas regulasi ini memang belum pernah terealisasi.

Henry Najoan menyebut, pemberlakuan pasal-pasal tembakau di RPP Kesehatan, akan menghilangkan mata pencaharian lebih dari 6 juta masyarakat.

Banyak Pihak Kecewa Tak Dilibatkan dalam Pembahasan RPP Kesehatan, Sebut sebagai Denormalisasi IHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/asosiasi-petani-tembakau-tolak-usul-dpr-soal-penggabungan-jenis-rokok_m_.jpg" alt="Ilustrasi petani tembakau tengah merawat tanamannya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tembakau tengah merawat tanamannya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasar tembakau dalam negeri yang mengandalkan pada produk rokok punya potensi untuk melakukan perluasan pasar. Hadirnya industri rokok elektrik di Indonesia membuka peluang bagi produsen tembakau untuk masuk ke produk ini. Pasalnya, cairan yang digunakan pada rokok elektrik menggunakan ekstrak nikotin yang berasal dari tembakau.  Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno mengungkapkan, selama ini hasil produk tembakau di dalam negeri masih bergantung kepada produksi rokok.  "Kalau industri rokok elektrik dikembangkan di Indonesia, dapat berpotensi menyerap produk tanaman tembakau lokal,” kata Soeseno dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/1).  Soeseno menambahkan nikotin cair yang termasuk dalam kategori Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) juga memiliki potensi membuka pasar ekspor. Menurut dia, petani tembakau di Indonesia terbuka dengan kemitraan intensif dalam pemanfaatan tembakau untuk rokok elektrik. Apalagi jika petani diberikan bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas tembakau, kemitraan dengan produsen rokok elektrik akan saling menguntungkan.  Dia mengatakan untuk merealisasikan hal tersebut, perlu mendapat dukungan pemerintah lewat regulasi yang tepat. “Pemerintah sebaiknya lebih peduli terhadap pertanian tembakau agar hasil panen lebih menguntungkan,” kata Soeseno.  Eko Prio HC, Ketua Bidang Produksi Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) mengatakan bahwa nikotin cair hasil ektraksi tidak hanya untuk pasar lokal saja, tapi juga berpotensi untuk diekspor.  “Potensi ekspor cairan nikotin terbuka lebar. Jika terus dikembangkan dan didukung pemerintah, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu pemasuk cairan nikotin dunia. Apalagi, berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO), Indonesia merupakan produsen tembakau terbesar nomor enam di dunia,” kata Eko.  Untuk produk cairan nikotin, kata Eko, produsen terbesarnya dipegang oleh Tiongkok dan India. Eko mengaku pihaknya terus mencari cara untuk menggunakan cairan nikotin hasil ekstraksi tembakau lokal mulai tahun ini. "Mudah-mudahan produk nikotin cair yang berasal dari ekstraksi tembakau lokal bisa terus dikembangkan dan sehingga bisa bersaing dengan produk Tiongkok dan India," imbuh Eko.

Tembakau Lokal Berpeluang Jadi Ekstrak Nikotin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kian-melesu-serikat-pekerja-desak-pemerintah-jaga-industri-kretek_m_231259.jpg" alt="Ilustrasi pekerja pabrik rokok kretek" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja pabrik rokok kretek</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah diharapkan dapat menjaga industri padat karya. Selain juga ketersediaan lapangan kerja, demi keberlangsungan dan kepastian investasi di Indonesia. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM SPSI) Sudarto. Dia menjelaskan dalam kurun waktu 9 tahun industri rokok kretek mengalami penurunan hingga 50 persen.&nbsp; Pekerja yang paling berdampak adalah sektor SKT. Pada umumnya pekerja SKT adalah perempuan dengan pendidikan rendah. "Tidak mungkin mereka bisa bersaing dengan yang lain jika ada kesempatan kerja," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/7). Pekerja Indonesia dengan karakter seperti itu, lanjutnya, masih banyak dan kian terancam. Perubahan karakter konsumen dan teknologi ditambah dengan kebijakan pemerintah membuat banyak industri menyesuaikan diri. Dampak penyesuaian itu lagi-lagi manjadikan pekerja berketerampilan rendah menjadi tumbal. "Solusi untuk masalah itu tidak bisa satu sisi. Harus ada penyelesaian komprehensif agar tidak terkesan ada kebijakan tambal sulam," kata dia. Sudarto menambahkan, kasus penutupan ribuan pabrik SKT yang berujung PHK sedikitnya 32.000 pelinting adalah contohnya. Banyak pabrik gulung tikar karena multifaktor. Perubahan regulasi pemerintah, kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor pemicu penutupan itu. "Berdasarkan cerita dari yang sudah di PHK, mereka dagang ini dagang itu, menjadi buruh cuci, itu mereka lakukan dari pada tidak kerja. Maka harus ada upaya preventif untuk melindungi industri ini," terangnya. Sementara itu, Anggota DPR Abdul Kadir Karding mengatakan, regulasi pemerintah menekan pelaku industri SKT dari berbagai sisi. Pemerintah terus menerus mengubah kebijakan cukai sehingga industri SKT dalam kondisi dilematis. Sebab, menaikkan produksi berarti meningkatkan porsi pembayaran cukai.&nbsp; Peningkatan itu membebani keuangan sehingga sulit dipilih. Di sisi lain, pelaku industri SKT kesulitan menyediakan pasokan ke pasar jika tidak meningkatkan produksi. "Tingginya harga rokok karena tingginya cukai menyebabkan pengurangan permintaan tembakau lokal, dan juga pengurangan tenaga kerja di SKT," terangnya. Enny Sri Hartati ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan dari beberapa jenis rokok, SKT memberikan velue besar terhadap perekonomian Indonesia. Selama 2013-2017 jumlah penurunan SKT menurun 22,63 persen. Penurunan SKT itu mampu mempengaruhi PDB -0,82 persen, upah riil -1,24 persen, inflasi 0,41 persen, konsumsi rumah tangga -0.96 persen. "SKT perlu affirmative policy," ucapnya. Enny mengakui ada sejumlah solusi untuk&nbsp; mengatasi masalah tersebut. Pertama mengurangirangi PPh. Kedua, menyusun tarif cukai yang proposional, cukai SKT harus lebih rendah dari cukai SKM dan SPM golongan manapun. Ketiga, fasilitas dan intensif untuk mendorong ekspor.&nbsp; "Serta meniadakan regulasi yang membebani industri kelas menengahnkecil agar mampu berkompetisi dengan industri besar," tandasnya.&nbsp;

Kian Melesu, Serikat Pekerja Desak Pemerintah Jaga Industri Kretek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/survei-bps-rokok-bikin-orang-miskin_m_228237.jpg" alt="Ilustrasi: rokok jadi komoditas kedua yang menyebabkan kemiskinan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: rokok jadi komoditas kedua yang menyebabkan kemiskinan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sumatera Barat belum terbebas dari angka kemiskinan. Bahkan penyebabnya didorong oleh beberapa indikator. Dari survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, rokok dinyatakan sebagai penyumpang kedua angka kemiskinan. Dari data BPS komoditas rokok kretek filter menjadi peringkat kedua sebagai penyumbang garis kemiskinan 2018. Sedikitnya ada 13,16 persen garis kemiskinan di perkotaan disebabkan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/16/07/2018/benarkah-angka-kemiskinan-era-jokowi-terendah-sejak-krisis-moneter-98" target="_blank">rokok</a>. Sementara peringkat pertama, kemiskinan dipicu beras di angka 20,1 persen. Kondisi ini, nyaris sama di pedesaan. Dengan kata lain, rokok dan beras sama-sama di posisi atas penyumbang kemiskinan. "Dari semua pengeluaran, paling banyak dibelikan warga untuk rokok dan beras. Setelah itu, masuk cabai merah," kata Kepala BPS Sumbar Sukardi di Padang, Senin (16/7). Untuk diketahui, kemiskinan di perkotaan dipicu oleh tingginya harga beberapa komoditas. Di antaranya telur ayam ras, tongkol, daging ayam ras, roti, gula pasir, bawang merah, dan kue kering. Kondisi itu tidak jauh berbeda dengan di perdesaan. Hanya saja ada komoditas tambahan yang menyebabkan meningkatnya pengeluaran mereka, yakni kelapa. "Beras kebutuhan pokok. Orang miskin yang penting kenyang. Nasi sumber energi, sementara telur daging sumber protein. Nah rokok yang perlu menjadi perhatian," ujar Sukardi. Dia menilai, pemerintah seharusnya lebih gencar memberi edukasi <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/10/07/2018/canda-jk-ke-bos-bappenas-bicara-kemiskinan-di-hotel-bintang-lima" target="_blank">efek negatif dari rokok</a>. Ditinjau dari hasil survei, porsi rokok dalam belanja rumah tangga menempati urutan kedua di atas komoditas pangan lainnya. Menurutnya, porsi rokok lebih baik dialihkan untuk belanja kebutuhan pokok lain termasuk sumber protein pangan. "Kasihan kalau dia ngerokok, anaknya kasih telur sedikit," katanya. Dari survei terakhir, BPS Sumbar mencatat jumlah penduduk miskin di Ranah Minang mengalami penurunan. Pada September 2017, warga miskin mencapai 359.990 ribu orang (6,75 persen) dari total penduduk. Untuk diketahui, penyebutan penduduk miskin mengacu pada ketetapan Garis Kemiskinan (GK) yang berbeda-beda di setiap provinsi di Indonesia. Untuk Sumbar, Garis Kemiskinan (September 2017) ditetapkan di angka Rp 455.797 per kapita per bulan. Artinya, penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulannya di bawah angka Rp 455.797, maka diketagorikan sebagai penduduk miskin.

Survei BPS: Rokok Bikin Orang Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6128_23485_rokok-kretek-jawapos.jpg" alt="KERETEK TANGAN: Buruh di salah satu pabrik rokok tengah menggunting kelebihan tembakau rokok. Lesunya bisnis rokok di Jatim membuat target pajak sulit terealisasi hingga akhir 2015. ((Andy Satria/Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>KERETEK TANGAN: Buruh di salah satu pabrik rokok tengah menggunting kelebihan tembakau rokok. Lesunya bisnis rokok di Jatim membuat target pajak sulit terealisasi hingga akhir 2015. ((Andy Satria/Radar Surabaya)</figcaption>
</figure>JawaPos.com SURABAYA &ndash; Lesunya pabrik rokok di Jawa Timur (Jatim) bakal berpengaruh pada pendapatan daerah dari sektor pajak rokok. Sampai akhir tahun ini, pajak rokok di Jatim ditargetkan bisa menyumbangkan pendapatan asli daerah sekitar Rp 1,6 triliun. &nbsp; Namun, dilihat kinerja industri rokok di Jatim sampai kuartal keempat tahun ini, target penerimaan pajak sulit terwujud. Sebab, belum ada tanda-tanda industri rokok di Jatim yang mengarah ke pertumbuhan yang signifikan. &ldquo;Sekarang banyak industri rokok yang terpuruk. Saya pesimistis bahwa tahun ini targetnya bisa tercapai,&rdquo; ujar Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Jatim, Sulami Bahar seperti yang dilansir Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Selasa (6/10). Berdasar data Dinas Pendapatan Jatim, pada Januari&ndash;31 Agustus 2015, pajak rokok baru terealisasi Rp 1.149.464.139.410 atau baru mencapai 71,84 persen. Waktu yang tinggal tiga bulan ini dinilai masih sulit untuk mewujudkan kekurangannya. &ldquo;Apalagi, sekarang kondisinya dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang sangat memberatkan,&rdquo; katanya. Salah satu kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penetapan Golongan dan Tarif Cukai Hasil Tembakau. Termasuk kebijakan kenaikan cukai rokok. Demikian juga Peraturan Menteri Kesehatan yang mengharuskan gambar bahaya merokok hingga upah minimal kabupaten/kota yang tiap tahun naik. &ldquo;Tidak semua industri rokok di Jatim memiliki skala yang sama. Ada juga yang skala kecil sehingga operasional perusahaan semakin berat,&rdquo; urainya. Salah satu upaya agar industri rokok tidak sampai gulung tikar adalah rencana menaikkan harga jual rokok di pasaran. (rud/rif/awa/jpg) &nbsp;

Kepulan Asap Rokok Sebegitu Menipis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/5207_22389_Rokok-ilegal.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Budayawan Sudjiwo Tedjo menyatakan dukungannya pada rokok kretek agar dijadikan warisan budaya Indonesia. Pasalnya, kretek sudah ada sejak abad ke-19 dan menjadi kebiasan turun-menurun yang terus mengalami perkembangan. &nbsp; &quot;Saya &lrm;setuju kretek masuk budaya, wong kenyataannya begitu,&quot; ujarnya kepada <a href="https://www.jawapos.com">jawapos.com</a>, Selasa (29/9). Pria yang akrab disapa dengan panggilan Mbah Tedjo itu menambahkan bahwa tidak semua budaya harus dilestarikan. Sebab, ada hal yang dianggap tabu dan negatif bagi masyarakat. Namun, katanya, hal itu bisa diakali dengan penghalusan dan penyesuaian untuk bisa diterima masyarakat. Dia mencontohkan Ojung atau seni adu cambuk&nbsp; di Madura. Dulunya seni itu dianggap bentuk kekerasan. Namun, kini dijadikan warisan budaya dengan adanya modifikasi. Penghalusan juga ada pada gemblak atau pacar bagi para warok Ponogoro yang notabene sesama pria. &quot;Itu kan dimodifikasi,&quot; imbuhnya. Pria pemilik julukan Presiden Jancukers itu menambahkan, modifikasi juga bisa dilakukan pada kretek jika memang mau dijadikan warisan budaya. Salah satunya dengan pengaturan atau regulasi. &lrm; &quot;Tapi mestinya dimodifikasi. Misalnya tidak boleh merokok di ruang yang no smoking&lrm;,&quot; imbuhnya. Untuk itu, mantan wartawan itu meminta agar di area larangan merokok juga disediakan tempat khusus bagi perokok. &rdquo;Kalau kretek masuk budaya, ruang-ruang publik mesti punya smoking area, seperti ketentuan dari MK. Sekarang di pesawat gak boleh merokok, tapi apa benar di kereta yang perjalanannya bisa berjam-jam ndak ada smoking area?&quot; pungkasnya.(dna/JPG)

Presiden Jancukers Dukung Rokok Kretek Jadi Warisan Budaya

rokok kretek

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rokok kretek

Berita Terkini