<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/injury_time.jpg" alt="R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO" width="100%">
<figcaption>R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO</figcaption>
</figure> PABRIK tegel di Muntilan, Magelang, melihat ada pasar dalam logo-logo partai politik. Maka, Win Art Solution, nama pabrik itu, membuat tegel berukuran 20 x 20 cm bermotif logo parpol peserta Pemilu 2024. Harganya Rp 280 ribu per meter persegi atau per 25 lembar. Ada banteng hitam dalam lingkaran merah PDIP, garuda seleher dalam segi lima Gerindra, kepala garuda bersayap merah biru Perindo, lingkaran biru siluet kuning Nasdem, hingga lingkaran oranye bergambar padi diapit dua bulan sabit PKS. Foto-foto yang dirilis Antara (26/5) menampilkan tegel-tegel &rdquo;politik&rdquo; itu. Disebutkan di berita foto itu, tegel berlogo partai diciptakan untuk menyukseskan pemilu mendatang. Tak dijelaskan, apakah logo-logo partai itu ikut sukses di pasaran. Bagaimanapun, ini kreativitas yang agak &rdquo;berisiko&rdquo;. Biasanya logo identitas partai dijunjung di bendera atau spanduk. Tapi, ini ditempatkan sebagai pelapis lantai. Agak aneh bila rumah pencinta partai berlantai logo-logo partai kecintaannya. Bagaimanapun, lantai untuk diinjak. Mungkin saja pembuatnya sudah mengantisipasi. Tegel-tegel itu toh bisa dipasang di dinding. Yang tak mungkin diinjak-injak, kecuali oleh cicak. Flora, fauna, benda angkasa, perkakas, atau benda lain yang &rdquo;dilantik&rdquo; jadi logo partai naik pangkatnya menjadi identitas yang harus dihormati, termasuk oleh orang lain. Maka, perobohan atau pembakaran bendera berlogo partai bisa jadi masalah meski bendera itu membeli sendiri. Pemilihan gambar dalam logo partai jelas bermotif politik identitas. Membedakan diri dengan partai-partai lain. Sekalipun pilihan gambar dasarnya sama. Tentang maknanya yang dibuat adiluhung, bisa dikarang-karang dengan mudah demi memupuk citra gagah partai. Dari 18 partai peserta Pemilu 2024 yang memakai lambang burung mitologis garuda ada empat. Tapi, yang utuh hanya Partai Garuda, mirip logo di topi pilot. Gerindra dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) hanya kepala dan leher garuda. Perindo memakai garuda kepala leher dan sayap, tanpa ekor. Ada yang paruhnya menganga (Gerindra, PKN, Partai Garuda) dan ada yang mingkem (Perindo). Ada yang matanya memerah marah (PKN), ada yang memicing (Gerindra), matanya segaris (Perindo), dan tak terlihat ada matanya (Partai Garuda). Warna-warni merah, kuning, biru, dan hijau juga membedakan identitas masing-masing &rdquo;partai burung&rdquo; ini. Fauna lain adalah banteng. PDIP sangat dikenal dengan kepala banteng hitam tegak dalam lingkaran merah bermoncong putih dan bermata merah. Agak beda dengan pendahulunya, PNI, yang juga berlogo banteng hitam menyeruduk dalam lingkaran segitiga merah. Banteng PNI ada embusan dengus di dekat moncong hitamnya. Herbivor pelahap rumput ini tampak sangar. Pilihan favorit lain adalah benda astronomis di langit yang tinggi. Ada lingkaran bumi bergaris lintang dan bujur dengan dominasi kepulauan Indonesia dikelilingi sembilan bintang ala PKB. Ada bulan sabit bermahkota bintang di latar hijau Partai Bulan Bintang. Juga matahari putih 32 sinar (ingat 32 tahun kekuasaan Pak Harto) di latar biru ala PAN. PKS tampil dengan logo baru lingkaran oranye dengan dua bulan sabit berpunggungan mengapit tangkai padi. Demokrat juga tampil dengan benda langit bintang merah putih bersudut tiga &rdquo;Mercy&rdquo; berlatar biru. Pendatang baru Partai Ummat berlogo bintang emas bersudut lima dalam tameng hitam. Ada juga partai yang memasang variasi bintang lima di atas kepala garuda menganganya, yakni PKN. Variasi yang cukup populer juga adalah flora. Golkar tetap konsisten dengan beringin hitam dilingkupi padi dan kapas dalam segi lima di kotak kuning. Partai Buruh tak memilih lambang alat industri, tetapi batang padi yang sudah berbulir dalam kotak oranye. Kebetulan partai oranye PKS juga memilih gambar tangkai padi (sebagai pelengkap dua bulan sabit). Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memilih tangkai mawar di genggaman tangan kiri di latar merah. Sudah lama logo ini dianggap serupa dengan logo Gerakan Sosialis Internasional (yang memang mirip). Sedangkan dulu, Partai Sosialis Indonesia (PSI) berlogo bintang merah yang di tengahnya ada lingkaran patung Ganesha. Varian lebih abstrak berbentuk geometris dipilih Nasdem, Hanura (seperti panah di papan penunjuk arah), serta Partai Gelombang Rakyat Indonesia (memilih gambar seperti pucuk gelombang). Identitas ini tentu diharapkan mengarahkan kesan seperti makna logo itu di kalangan konstituen. Sedangkan satu partai lama yang benar-benar beda adalah PPP, berlambang Kakbah. Harapannya, partai ini jadi kiblat muslim. Meskipun hanya sebagian kecil dari muslim yang menghadap kiblat lima kali sehari itu mengingat partai ini saat di bilik suara. Maka, perolehan suaranya pun selalu papan bawah. Bagaimanapun, mencoblos bukanlah bagian dari gerakan salat. Maka, umat sama sekali tak akan kehilangan kiblat kalaupun nanti &rdquo;partai Kakbah&rdquo; ini menghilang dari parlemen. (*) *) Senior editor Jawa Pos

PABRIK tegel di Muntilan, Magelang, melihat ada pasar dalam logo-logo partai politik. Maka, Win Art Solution, nama pabrik itu, membuat tegel

Politik Identitas Logo Partai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/injury_time.jpg" alt="R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO" width="100%">
<figcaption>R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO</figcaption>
</figure>SUASANA lahir batin panggung temu Presiden Jokowi dan para komandan Polri sebenarnya dibangun sangat empatik. Hingga kasus Irjen Pol Teddy Minahasa mencuri ”show” di Istana Negara ini. Satu lagi bintang jatuh dari langit Polri menimbulkan guncangan yang membuat mata publik berpaling dari panggung yang seharusnya sangat menarik itu.  Betapa bikin penasaran rangkaian protokol menjelang acara 14 Oktober di istana itu. Karena panggilannya tak biasa. Presiden memerintahkan 500-an komandan polisi untuk datang ke istana tanpa atribut kekuasaan mencolok. Mereka wajib memakai pakaian dinas lapangan (ini pakaian kerja, tanpa bintang penghargaan bergelantungan di dada), tanpa topi perwira yang banyak bordiran keemasan itu, tanpa tongkat komando simbol kewenangan menunjuk dan memerintah, serta tanpa ajudan yang disuruh-suruh. Bahkan, handphone pun harus diganti buku dan pulpen.  Mereka, yang keseharian bermobil plus sopir, sebagian besar harus naik bus dari Markas PTIK ke istana, sekitar 13 km. Tanpa aneka atribut bling-bling itu, mereka rata-rata tetap gagah. Saat antre naik bus, sekilas tak jauh beda dengan tamtama atau bintara yang baru lulus pendidikan. Mirip juga dengan rakyat umum ketika akan piknik. Tidak ada info, apakah dalam perjalanan dari Melawai ke istana, bus polisi berisi para VIP itu memakai jeritan sirene ”nguing-nguing” motor polisi pembuka jalan.  Suasana empatik ini makin pas karena pertemuan diadakan pas hari ulang tahun ke-101 Hoegeng Imam Santoso. Jenderal polisi legendaris itu lahir 14 Oktober 1921 di Pekalongan. Pendahulu Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri tersebut menjabat 9 Mei 1968 hingga 2 Oktober 1971. Keteladanan Pak Hoegeng sudah sangat banyak diceritakan. Intinya, beliau sangat sederhana, tak mempan disuap, berani menindak orang kuat/”beruang”, serta menjauhi konflik kepentingan. Hoegeng, yang gemar melukis, menolak menjual lukisannya saat masih menjabat. Saat menjabat pula, dia meminta sang istri menutup toko bunganya.  Semestinya pertemuan presiden, yang ”panglima tertinggi” Polri, dengan para komandan itu menimbulkan gereget untuk evaluasi diri. Problem kepercayaan akibat kurangnya profesionalitas, tradisi represif, kurang responsif, serta gaya hidup mewah memang sedang mengemuka. Kepercayaan masyarakat kepada aparat seragam cokelat ini memang tengah menurun, seperti diakui Kapolri Sigit sendiri.  Belum tuntas kasus Irjen Ferdy Sambo yang menyeret seratus anggota Polri dalam kematian ajudannya (Brigadir Yosua Hutabarat), meledak kasus ”pembantaian” di Stadion Kanjuruhan. Mau berdalih apa pun, gas air mata polisilah yang menjadi pemantik kematian 132 orang dan melukai 500-an orang lainnya. Sebenarnya peristiwa besar yang memengaruhi kepercayaan bisa juga dirunut sejak pembunuhan polisi terhadap enam anggota FPI di jalan tol Km 50, Agustus 2021 (yang pengusutannya terkesan ala kadarnya dan polisi pelakunya dibebaskan pengadilan).  Sangat disayangkan mata publik akhirnya teralihkan dari panggung istana. Kasus Irjen Teddy Minahasa, yang info penangkapannya dipantik oleh ”rumor” yang diceritakan anggota DPR, praktis menutupi daya tarik acara penting Presiden Jokowi itu. Bagaimanapun, kasus Irjen Teddy memenuhi banyak faktor daya tarik rasa ingin tahu. Ada aktor berpangkat tinggi, baru diangkat jadi Kapolda, terkenal kaya raya, terkait narkoba, ada uang besar, mengandung misteri konspirasi (perkomplotan).  Jarang ada yang bisa melengos dari kabar tragedi besar. Karena tragedi semestinya menjadi pelajaran. Kalau bisa menghindarinya. Meski manusia kadang terlalu percaya diri. Menghina keledai sebagai makhluk yang kadang terperosok di lubang yang sama. Manusia bisa terperosok berganti-ganti di lubang kejatuhan yang hampir sama. Irjen Teddy jatuh seperti Irjen Sambo di lubang penyimpangan kekuasaan. Keduanya juga menyeret beberapa bawahannya ikut terjatuh.  Ada baiknya riuh pemberitaan dan komentar atas tragedi Teddy ini tak mengurangi show di istana. Banyak makna penting teguran Presiden Jokowi kepada Kapolri Sigit dan bawahannya. Pesan penting (dan menarik) ini perlu dijadikan pintu perbaikan. Jokowi memerintahkan polisi menyederhanakan komunikasinya. Slogan ”Presisi” dinilainya njelimet, yang penting tugas polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.  Yang juga penting (dan lebih menarik), Jokowi menyebut dengan gamblang jenis keluhan terhadap Polri. Yakni pungli, represif/sewenang-wenang, mencari-cari kesalahan, serta hidup mewah. Klop bukan dengan perasaan publik? Terlebih ketika presiden memerintahkan pemberantasan kejahatan spesifik, yakni judi online dan narkoba.  Nah, bisa jadi penangkapan Irjen Teddy justru jadi contoh seriusnya Kapolri memberangus narkoba, termasuk dalam jeroan institusinya. Begitu pun setelah acara istana, Kapolri menunggu datangnya tiga bos judi online kelas hiu yang dipulangkan setelah kabur ke Kamboja. Hebat juga ternyata, kalau ada niat menangkap buron beruang ini.  Yang diharapkan tentu bukan hanya show kagetan seperti ini. Tetapi perbaikan yang konsisten dalam menjaga marwah dan kinerja. Tak perlu jadi Hoegeng kalau terlalu sulit diteladani. Cukup menjadi seperti polisi kita di sinetron-sinetron, yang jauh dari gambaran ”oknum” serta selalu cekatan dan berhasil dalam merespons laporan. (*)  *) Senior editor Jawa Pos

Mengembalikan Polri Show di Istana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/rohman-budijanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>INTERNET mendemokratisasi media. Berbeda dengan media konvensional yang sentralistik dan padat modal, dengan internet, siapa pun dan kapan pun bisa membuat media sendiri. Mulai mengisi konten informasi hingga menyebarkannya, seperti munculnya banyak media berita online.  Perkembangan ini membawa dampak pada hukum pers. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan ruang atas perkembangan ini karena UU tersebut diundangkan pada fase awal perkembangan internet. Di dalamnya, definisi pers disebutkan tak hanya informasi yang disebarkan melalui media cetak dan elektronik, tetapi juga ’’melalui saluran yang tersedia’’.  Di sinilah Dewan Pers menafsirkan bahwa media siber termasuk dalam pengaturan UU Pers. Dewan Pers memang diberi kewenangan untuk memfasilitasi pembuatan aturan pers bersama komunitas pers (swaregulasi atau self-regulation). Peraturan ini biasanya berisi pedoman dan larangan seputar pelaksanaan profesi jurnalistik, termasuk media siber.  Swaregulasi ini merupakan bagian dari upaya mengembangkan sekaligus melindungi kebebasan pers. Yang menonjol adalah 11 pasal Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Swaregulasi ini mengatur rambu-rambu profesionalitas pers dan menfasilitasi apabila ada konflik antara pers dan masyarakat. Penyelesaiannya diharapkan secara etik dan UU Pers seperti memberikan hak koreksi dan hak jawab.  UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) turut memengaruhi pengaturan di bidang siber meski tak spesifik menyebut media siber. UU ini lebih banyak mengatur transaksi elektronik serta larangan-larangan berinternet yang berkonsekuensi pidana.  UU ini, dalam pertimbangannya, memang tak menyinggung kebebasan informasi dan berekspresi. Tidak heran apabila pelaksanaan UU ITE banyak dikeluhkan karena dinilai terlalu mudah memidanakan seseorang (primum remedium).  Baru dalam revisi UU ITE (UU Nomor 19 Tahun 2016) dimasukkan konsiderans kebebasan informasi tersebut. Itu pun nadanya bukan memberikan kebebasan, tetapi berkaitan dengan pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Karena UU ini memasukkan hak atas penghapusan informasi yang dinilai tidak relevan di media internet (right to be forgotten, hak untuk dilupakan).  Revisi ini pengaruh dari Pengadilan Eropa yang memberikan hak tersebut dalam kasus Costeja Gonzalez vs koran La Guardia di Spanyol, yang dalam versi siber menampilkan iklan ’’kebangkrutan’’ Gonzalez pada 1998. Hak ini merupakan pengembangan hak privasi (hak atas kesendirian, right to be let alone).  Ini berbeda dengan semangat UU Pers yang memang sejak semula dimaksudkan untuk menjamin kemerdekaan pers dan kebebasan informasi sebagai bagian dari HAM. Karena perusahaan media siber dimasukkan ke dalam pers, hak-hak pers semestinya ikut melindungi kebebasan pers dalam media siber. Media siber difasilitasi Dewan Pers untuk penyelesaiannya apabila ada konflik dengan masyarakat.  Selain itu, seperti umumnya pers, media siber punya hak untuk tidak dikekang lewat sensor dan pemberedelan serta pelarangan siaran (pasal 4 ayat 2). Prinsipnya, tak boleh ada pemeriksaan di luar mekanisme internal pers sebelum publikasi. Namun, karena kemerdekaan pers berdasar prinsip demokrasi, keadilan, serta supremasi hukum (pasal 2), pers tetap harus bertanggung jawab setelah publikasi dilakukan, termasuk media siber.  Di sini perlu adanya prinsip proporsionalitas antara kemerdekaan pers dan tanggung jawab. Yang diutamakan adalah pertanggungjawaban di luar hukum pidana karena pemidanaan yang terlalu mudah bisa menjadi chilling factor (faktor pencekam) untuk kebebasan. Karena itu, Dewan Pers mendorong penyelesaian lewat mekanisme etika pers, terutama hak jawab dan hak koreksi, apabila terjadi sengketa pers, termasuk media siber.  Di sini, pertanggungjawaban pidana semestinya berfungsi sebagai ultimum remedium atau obat terakhir. Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan Bambang Harimurti dkk dari TEMPO dalam kasus pemberitaan Tomy Winata menjadi landmark decision, bahwa sebelum ditempuh pidana, dianjurkan menempuh prosedur penyelesaian etik. Di sini UU Pers berfungsi sebagai primaat prevail (yang diutamakan).  Sebagai upaya agar pers tidak mudah dipidanakan, terutama dengan KUHP, Dewan Pers membuat nota kesepahaman dengan criminal justice system, yakni kepolisian dan kejaksaan. Intinya, agar dalam laporan pidana menyangkut pemberitaan, verifikasi akan dilakukan dulu oleh Dewan Pers. ’’Dismissal process’’ atau pemeriksaan pendahuluan ini ditujukan untuk menilai apakah kasus pemberitaan itu termasuk etik atau pidana.  Apabila dinilai sebagai kasus etik, tetapi pelapor tetap melanjutkan proses pidana, Dewan Pers akan menyampaikan penilaiannya ketika jadi saksi ahli di pengadilan. Kesaksian ini difasilitasi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (MA) Nomor 13 Tahun 2008, yang menyarankan hakim dalam delik pers untuk meminta keterangan saksi ahli dari pers. Jadi, peran opini atau pendapat Dewan Pers bisa cukup signifikan dalam mewarnai pengambilan putusan hakim.  Karena pers, termasuk media siber, diupayakan jauh dari pemidanaan, sebagai imbangannya, media harus makin menghargai hak subjek berita. Apalagi sekarang ada digital footprint (jejak digital) yang ’’abadi’’. Patut ditambahkan dalam kode etik bahwa subjek berita dan khalayak punya hak atas pemutakhiran (right of update). Hak untuk mendapat kelanjutan berita apabila ada perkembangan signifikan. Sebab, mendokumentasikan berita pada hakikatnya adalah mencatat sejarah sehari-hari.  Bila perlu, media siber diberi kewajiban etik ’’menuntaskan’’ berita yang sudah dimulainya. Sehingga subjek berita diperlakukan lebih fair, apabila ada perkembangan yang ternyata berbeda dari berita negatif di pemberitaan sebelumnya. Dalam bahasa umum, ini bisa disebut hak untuk diingat secara adil (right to be remembered fairly). Ini pelengkap dari right to be forgotten, karena memang sangat sulit benar-benar menghapus jejak digital dari media siber. (*)  <hr />  *) Rohman Budijanto, Senior Editor Jawa Pos  Opini ini nukilan disertasi ’’Pertanggungjawaban Media Siber di Era Kebebasan Informasi’’ yang dipertahankan penulis dalam ujian terbuka di FH Unair hari ini (18/12/2019)

Menjauhkan Media Siber dari Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/67463_86625_Rohman-Roy.jpg" alt="Rohman Budijanto" width="100%">
<figcaption>Rohman Budijanto</figcaption>
</figure>KETIKA M. Prasetyo dilantik menjadi jaksa agung dua tahun lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut ini kabar duka dari Jokowi. &rsquo;&rsquo;Ini berpotensi rawan intervensi dan ini mengecewakan,&rsquo;&rsquo; kata Emerson Yuntho, pentolan organisasi antikorupsi itu, Kamis (20/11/2014) seperti dilansir JPNN. Prasetyo dikenal sebagai tokoh Nasdem, bahkan mundur mendadak dari anggota DPR untuk menduduki kursi pemuncak korps Adhyaksa. Pada awal Jokowi menjabat, memang timbul syak bahwa wong Solo ini serius merealiasikan janjinya dalam Nawacita di bidang hukum (cita nomor 4). Yakni, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya. Namun, ketika keraguan merebak pada Prasetyo, pengkritiknya diminta bersabar. Beri dia kesempatan membuktikan diri. Begitu pro-Prasetyo menyarankan. Kini setelah dua tahun memimpin kejaksaan, malah makin menebal. ICW pun memberikan rapor merah. Termasuk soal dugaan intervensi politis itu. ICW mencontohkan penghentian perkara dugaan korupsi Bupati Bone Bolango Hamim Pou. Awalnya, Hamim menjadi bupati lewat jalur independen. Setelah perkaranya dihentikan, Hamim bergabung dengan Partai Nasdem, bahkan menjabat ketua DPW Gorontalo. Sulit dibuktikan, tapi kaitan dengan penghentian dugaan korupsi layak dipertanyakan. Kasus penangkapan jaksa Kejati Jatim Ahmad Fauzi (AF) dalam kasus suap menunjukkan indikator buruk itu. Diragukan, Kejagung akan menuntaskan siapa saja yang terlibat dalam perkara dugaan suap itu. Belum-belum, M. Prasetyo dan Kajati Jatim Maruli Hutagalung mengatakan AF pemain tunggal sesaat setelah ditangkap. Dia pun ditahan dalam satu sel dengan orang yang diduga memberinya uang (Jawa Pos, 27/11). Padahal, lazimnya, orang yang saling berkomplot dipisah agar lebih mudah menguak kebenaran. Selain itu, evaluasi negatif ICW atas kepemimpinan Prasetyo sudah diberitakan meluas. Intinya, tak ada prestasi besar yang bisa sejalan dengan tekad Jokowi-Jusuf Kalla (JK) lewat Nawacita hukum itu. Mirip komentar awal ICW ketika Prasetyo dilantik. Tak ada reformasi sistem yang bisa dirasakan publik. Penegakan hukum belum bebas korupsi, belum bermartabat, dan belum tepercaya. Ketidakjelasan arah kerja kejaksaan di bawah Prasetyo menjadikan Kejagung sebagai mata rantai lemah, kalau bukan terlemah, dalam perwujudan janji-janji Jokowi-JK di bidang hukum. Selain rapornya merah, Kejagung kadang menyasar orang yang dikenal bersih dan penuh inovasi yang banyak menyumbangkan tenaga, uang, serta pikirannya untuk negeri. Sama sekali tak ada bukti aliran uang untuk pribadi, tapi malah dengan kekuatan penuh diringkus lebih dulu dengan pasal-pasal korupsi. Kondisi penegakan hukum ini makin muram karena KPK juga sedang melemah. KPK seperti bermain dan menikmati zona nyaman. Yakni, seperti menghindari penangkapan yang bisa menimbulkan serangan balik. Terkait dengan kejaksaan, KPK pernah melakukan penangkapan terhadap Marudut, yang diduga memerantarai suap bos-bos PT Abipraya kepada Kajati DKI Sudung Situmorang dan Aspidsus-nya, Tomo Sitepu. Marudut sudah divonis 3 tahun penjara. Namun, meski dua nama itu disebut dalam vonis Marudut, KPK belum juga menetapkannya sebagai tersangka. Kejaksaan Agung juga tak mengutak-atik posisi orang yang dicurigai integritasnya tersebut. Entah kenapa pula KPK seperti ini. Mungkin para komisionernya belajar untuk bersiasat. Sebab, pada awal pemerintahannya, Jokowi terkesan tak terlalu antusias membela para komisioner KPK yang dikuyo-kuyo aparat lain. Karena itu, KPK memilih menghindari menyentuh institusi yang punya kewenangan menersangkakan orang, yakni Polri dan kejaksaan. Bukan itu saja, KPK juga terkesan tak bertindak maksimal dalam kecurigaan adanya korupsi dalam reklamasi pantai Jakarta dan Sumber Waras yang menyangkut Basuki Tjahaja Purnama, wakil Jokowi semasa gubernur DKI. Situasi penyelenggaraan hukum yang tanpa arah reformatif ini terlihat tak terlalu diurus oleh pemerintahan Jokowi. Kurang kredibel apa kritik lembaga sekelas ICW, tempat dulu Kepala Staf Presiden Teten Masduki &rsquo;&rsquo;dibesarkan&rsquo;&rsquo;? Toh, presiden seperti membiarkan. Mungkin anggapannya yang penting pembangunan ekonomi. Ini betul juga. Tetapi, bukankah ekonomi juga sedang lesu? Ketidakjelasan arah hukum ini bisa juga turut membentuk situasi tak kondusif untuk pembangunan ekonomi. Memang ada upaya instan seperti pembentukan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli. Upaya itu patut diapresiasi. Namun, tanpa reformasi yang lebih sistematis serta dikemudikan tokoh-tokoh berintegritas tinggi, rasanya akan jadi sinisme. Sangat banyak kasus pungli, tapi yang ditangkap satu dua. Hangat-hangat bubur ayam. Bahkan, mulai muncul keluhan adanya perlawanan dari sebagian birokrat yang bekerja melambatkan diri karena terbiasa menerima pungli. Rakyat sebagai konsumen pelayanan lembaga birokrasi yang monopolistik itu pun jadi tak berdaya. Sudah dua tahun kita kehilangan momentum memperkuat hukum. Kalau boleh dibilang, ini kemerosotan jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Saat itu KPK dibiarkan kuat, disokong presiden, dengan segala risikonya demi menyemangati pemberantasan korupsi. Beberapa kali KPK diserang, namun diamankan oleh presiden. Untuk Kejaksaan Agung, saat itu tak terdengar kritik bahwa perkara diusut karena pesanan bersifat dendam atau politis. Waktu itu oposisi juga bebas bersuara keras kepada pemerintahan. Banyak suara penyeimbang yang bisa meredam kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan. Kini oposisi terdengar sayup-sayup. Pemerintahan seperti dikemudikan dengan transaksi politik, yang minim suara kritis akal sehat. Partai politik terpecah-pecah dan pemerintah seperti memanfaatkan kewenangan hukumnya untuk menguntungkan posisinya, minus keadilan. Sudah dua tahun, sekali lagi, kita banyak kehilangan momentum hukum. Untuk menghidupkan kembali Nawacita hukum, perlu keyakinan bahwa orang yang menjadi pucuk pimpinan institusi hukum benar-benar bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya (bebas intervensi politik busuk). Kecuali, memang pembuatan Nawacita itu hanya untuk lucu-lucuan. (*) &nbsp; *Senior editor Jawa Pos (roy@jpip.or.id)

Mata Rantai Lemah Nawacita Hukum