<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/JKT_Dorong-Konsumsi-Masyarakat_SALMAN-TOYIBI-6-2046655479.jpg" alt="Susana salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Susana salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Istilah baru Rohana (rombongan hanya nanya) dan Rojali (rombongan jarang beli) ramai diperbincangkan sebagai potret perubahan perilaku belanja masyarakat Indonesia.&nbsp; Fenomena ini mengacu pada kebiasaan pengunjung pusat perbelanjaan yang hanya melihat-lihat atau bertanya harga tanpa melakukan pembelian atau sekadar datang tanpa niat berbelanja barang secara langsung. Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengakui tren ini menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Perdagangan tengah berkoordinasi dengan berbagai asosiasi untuk mencari solusi agar minat belanja langsung di toko fisik kembali bergairah. &ldquo;Kami di Kementerian Perdagangan berupaya menawarkan berbagai solusi agar masyarakat tetap berbelanja langsung. Salah satunya adalah opsi pemberian diskon bekerja sama dengan berbagai asosiasi,&rdquo; ujar Roro di Jakarta, Selasa (12/8). Roro menjelaskan, kemunculan Rohana dan Rojali bukan semata akibat daya beli yang menurun, melainkan perubahan gaya hidup.&nbsp;Kini, banyak konsumen lebih memilih berbelanja secara daring, sementara kunjungan ke pusat perbelanjaan lebih difokuskan untuk aktivitas rekreasi seperti menonton film atau makan di restoran, baru kemudian berbelanja jika ada kebutuhan mendesak. Fenomena ini menurut dia, menjadi tantangan tersendiri bagi sektor ritel luring (offline). &ldquo;Kalau mereka ke mal, fokusnya bukan lagi shopping seperti dulu. Aktivitas hiburan lebih dominan, dan belanja jadi nomor sekian,&rdquo; lanjut Dyah Roro Esti. Meski begitu, Roro menegaskan, masih ada momen tertentu yang mendorong belanja langsung. Seperti Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, serta libur sekolah. <h3>Data Ekonomi Tunjukkan Konsumsi Masih Tumbuh</h3> Pernyataan Roro sejalan dengan data Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menyebut belanja daring justru meningkat. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), transaksi online di ritel dan marketplace tumbuh 7,55 persen secara kuartalan pada triwulan II 2025. Pertumbuhan transaksi daring ini selaras dengan laju ekonomi nasional yang naik 5,12 persen secara tahunan pada periode yang sama. Artinya, konsumsi rumah tangga tetap berjalan, namun pola belanja masyarakat bergeser dari luring ke daring. Fenomena Rohana dan Rojali menjadi sinyal penting bagi pelaku usaha ritel untuk beradaptasi. Strategi seperti penawaran diskon, pengalaman belanja yang lebih interaktif, hingga integrasi kanal online dan offline dinilai menjadi kunci untuk menarik kembali minat belanja langsung masyarakat di tengah derasnya arus perdagangan digital.

Kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan berbagai asosiasi mencari solusi agar minat belanja langsung di toko fisik kembali bergairah

Fenomena Rohana dan Rojali: Perubahan Perilaku Belanja Masyarakat Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/27/darmadi-durianto-784897086.jpg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fenomena penyebutan rombongan jarang beli (Rojali) dan rombongan hanya nanya (Rohana) belakangan ini heboh di tengah masyarakat. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menyebut tren ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat, baik dari sisi mikro maupun makro. "Jadi kalau ada indikator atau data, kita bisa tahu daya beli masyarakat lagi turun atau naik kan," kata Darmadi kepada wartawan, Rabu (6/8). Darmadi menjelaskan, terdapat sejumlah indikator yang mencerminkan penurunan daya beli masyarakat. Pertama, Non Performing Loan (NPL) di perbankan untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) mengalami kenaikan signifikan, bahkan melampaui angka pada masa pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang kesulitan mencicil rumah. "Itu kan sudah indikator orang sudah kesulitan," ujarnya. Indikator kedua, lanjut Darmadi, soal undisbursement loan atau pinjaman yang sudah disetujui bank namun tidak dicairkan oleh debitur, yang kini mencapai Rp 2.350 triliun. Menurutnya, para debitur memilih menahan pencairan kredit karena kondisi pasar yang lesu.&nbsp; "Mereka yang sudah dikasih kredit oleh bank, tapi tidak dipakai ini beralasan karena kalau digunakan daya belinya lesu dan tidak ada yang beli. Jadi buat apa mereka ekspansi," ucapnya. Selain itu, Darmadi juga menyoroti turunnya indeks keyakinan konsumen. Ia menegaskan gabungan dari semua indikator tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa daya beli masyarakat tengah mengalami penurunan signifikan. "Makanya banyak berjalan rojali, rohana dan ada juga rohalus (rombongan hanya elus-elus) saja di mall. Jadi semua indikator menunjukkan penurunan," pungkasnya.

nomena penyebutan rombongan jarang beli (Rojali) dan rombongan hanya nanya (Rohana) belakangan ini heboh di tengah masyarakat.

Soroti Fenomena Rojali dan Rohana, Legislator Sebut jadi Indikator Turunnya Daya Beli Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/21/EffkXQy9EeQ8XdcoJpNcI6WyYIKCs0s3HdHhftCy-2328924661.jpg" alt="Ilustrasi ekonomi lesu berdampak pada daya beli masyarakat. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ekonomi lesu berdampak pada daya beli masyarakat. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fenomena soal penyebutan rombongan jarang beli (Rojali) dan rombongan hanya nanya (Rohana) sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Tren yang terlihat jenaka ini sebetulnya menggambarkan persoalan serius mengenai daya beli masyarakat yang kian tertekan dan menurun. Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah merasa miris terkait turunnya daya beli masyarakat. Ia meminta Pemerintah bertindak serius dalam menyikapi perekonomian rakyat. "Fenomena ini menggambarkan bagaimana masyarakat saat ini cenderung menahan konsumsi, sebagai respons atas stagnasi pendapatan dan beban fiskal yang dinilai masih cukup berat," kata Charles kepada wartawan, Jumat (1/8). Ia menjelaskan, banyak masyarakat yang kini menganggap aktivitas belanja di luar kebutuhan pokok sebagai bentuk kemewahan. Sebagian besar penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, tanpa ruang untuk konsumsi tambahan. "Kondisi daya beli masyarakat menunjukkan adanya penyesuaian pola konsumsi, di mana prioritas diberikan pada kebutuhan dasar seiring dengan tekanan ekonomi yang ada," ujarnya. Istilah Rojali dan Rohana, yang muncul sebagai sindiran lucu di tengah masyarakat, mencerminkan perubahan perilaku konsumen.&nbsp; Rojali biasa disematkan pada pengunjung pusat perbelanjaan yang datang beramai-ramai namun hanya berjalan-jalan tanpa membeli. Sementara Rohana menggambarkan mereka yang hanya bertanya-tanya harga atau spesifikasi barang, namun tidak jadi bertransaksi. Namun Charles menilai, meskipun istilah-istilah tersebut viral dengan nada humor, mereka menyiratkan sinyal penting bagi pemerintah. Ia mendorong agar kebijakan fiskal ditinjau kembali agar sejalan dengan kebutuhan rakyat. "Dalam konteks perlambatan konsumsi masyarakat, evaluasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan daya beli masyarakat," tegasnya. Menurut Charles, perlu ada langkah reformasi fiskal yang konkret. Ia menyarankan perluasan bantuan sosial berbasis konsumsi dan penguatan subsidi, terutama energi dan pangan, untuk melindungi masyarakat dari tekanan inflasi. "Perluasan skema bantuan sosial berbasis konsumsi perlu dipertimbangkan, termasuk penguatan subsidi energi dan pangan sebagai bantalan terhadap inflasi," jelasnya. Charles juga meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menaruh perhatian terhadap fenomena ini. Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki kepedulian besar terhadap isu ekonomi kerakyatan. &ldquo;Kita tahu Presiden Prabowo Subianto sangat concern terhadap persoalan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan. Jadi saya yakin pemerintahan Presiden Prabowo akan melakukan intervensi-intervensi terhadap fenomena ini,&rdquo; urainya. Lebih lanjut, Charles berharap pemerintah segera melakukan langkah nyata agar masyarakat tidak terus terjebak dalam ketidakpastian ekonomi. &ldquo;Sehingga tak perlu lagi ada Rojali, Rohana, dan tidak juga muncul Rohalus atau rombongan hanya elus-elus,&rdquo; pungkasnya.

Fenomena Rojali dan Rohana mencerminkan penurunan daya beli masyarakat, Legislator desak pemerintah bertindak untuk atasi masalah ini.

Marak Fenomena Rojali dan Rohana Imbas Daya Beli Masyarakat Turun, Legislator Tak Ingin Muncul juga Istilah Rohalus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/WhatsApp-Image-2025-01-23-at-170108-1628481004-3415271270.jpeg" alt="Ketua DPW PAN Jawa Barat, Ahmad Najib Qodratullah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPW PAN Jawa Barat, Ahmad Najib Qodratullah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah menyoroti fenomena rombongan jarang beli (Rojali) dan rombongan hanya nanya (Rohana). Menurutnya, perlu ada stimulus dari pemerintah guna meningkatkan daya beli masyarakat. Najib mengatakan,&nbsp;fenomena Rojali-Rohana ini ramai diperbincangkan karena terjadi di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah memegang peran penting untuk membawa perubahan. &ldquo;Saya pikir saatnya semua komponen bekerja sama untuk mengatasi daya beli masyarakat. Stimulus pemerintah perlu betul betul memberikan efek langsung terhadap kemampuan daya beli masyarakat,&rdquo; kata Najib kepada wartawan, Kamis (31/7). Najib mengatakan,&nbsp;bantuan langsung tunai atau BLT diyakini mampu mendongkrak daya beli masyarakat. Meski begitu, harus ada pengawasan ketat dalam penyalurannya. &ldquo;Saya melihat bahwa BLT masih opsi yang baik untuk dilakukan dengan menambahkan pengawasan baik itu terhadap siapa yang berhak menerima BLT atau bukan,&rdquo; imbuhnya. Sekretaris Fraksi PAN DPR RI ini menuturkan, penggunaan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat juga perlu dipantau penggunaanya. Supaya uang tersebut tidak disalahgunakan, terutama untuk&nbsp;judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol). &ldquo;Bahkan penggunaanya pun perlu dipantau dengan baik karena ada sinyalemen kuat judol dan pinjol turut melemahkan daya beli masyarakat,&rdquo; jelasnya. Di sisi lain, legislator asal Dapil Jawa Barat ini berharap pemerintah dapat terus mengoptimalisasikan program ketahanan pangan sehingga fokus terus terjaga demi mendongkrak daya beli masyarakat saat ini. &ldquo;Pemerintah perlu terus optimalisasi program ketahanan pangan sehingga fokus terus terjaga,&rdquo; tandas Najib. Sekedar informasi, fenomena Rojali dan Rohana menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Rojali adalah istilah untuk rombongan jarang beli, sedangkan Rohana merupakan akronim dari rombongan hanya nanya. Dua istilah itu mengacu pada fenomena pengunjung yang datang ke pusat perbelanjaan atau mal, tapi tidak membeli barang.

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah menyoroti fenomena rombongan jarang beli (Rojali) dan rombongan hanya nanya (Rohana).

Ramai Fenomena Rojali-Rohana, Anggota DPR Minta Pemerintah Beri Stimulus Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/GCYQO4381kcPoHRbTOlAnDHsJHFF7mjFM9PF65k6-1-2576597480.jpg" alt="Mobil listrik Jetour X20e. (RianAlfianto/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Mobil listrik Jetour X20e. (RianAlfianto/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fenomena 'Rojali' atau Rombongan Jarang Beli serta 'Rohana' atau Rombongan Hanya Nanya belakangan viral di media sosial. Istilah tersebut muncul seiring lesunya perekonomian yang berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat di berbagai sektor. Fenomena 'Rojali' dan 'Rohana' banyak dikeluhkan oleh pengusaha di bidang retail, pusat perbelanjaan dan sektor terkait lainnya. Misalnya, mall penuh tak lantas pusat perbelanjaan modern bisa meraup banyak untung dari konsumen yang berbelanja. Yang jadi persoalan adalah ternyata, masyarakat berkunjung ke mall ternyata hanya untuk lihat-lihat dan tanya-tanya. Refreshing, tanpa membeli. Makanya muncul istilah 'Rojali' dan 'Rohana'. Istilah tersebut muncul merupakan sinyal kuat bahwa masyarakat saat ini cenderung 'defensif' terhadap hal-hal yang tak perlu. Menunda pengeluaran untuk sesuatu yang lebih penting. Fenomena tersebut juga terjadi di sektor otomotif. Banyak pelaku industri otomotif mengeluhkan, setahun terakhir ini, pasar lesu, angka penjualan turun drastis. Meski begitu, pameran otomotif GIIAS 2025 tetap berlangsung. Walaupun kemungkinan banyak 'Rojali' dan 'Rohana', antusiasme masyarakat di pameran tersebut yang saat ini berlangsung di ICE BSD hingga 4 Agustus mendatang diharapkan mampu menggairahkan sektor otomotif nasional. Targetnya? Nggak muluk-muluk. Seperti yang dipatok oleh PT Jetour Motor Indonesia, merek otomotif pendatang baru dari Tiongkok ini menarget SPK atau Surat Pemesanan Kendaraan yang dianggap rasional. Michael Budihardjo, Sales &amp; Network Director PT Jetour Motor Indonesia menjelaskan, di GIIAS, Jetour menargetkan SPK sebanyak 250 unit saja. Artinya jika dihitung kasar selama 12 hari penyelenggaraan, setidaknya Jetour berharap bisa menjual 20 unit mobil. "Untuk yang realistis bisa dicapai, rasanya di situasi seperti sekarang target apapun tidak realistis ya. Apalagi induk kita juga pasti menargetkan tinggi. Tapi untuk kondisi sekarang, rasanya di GIIAS 2025, bisa menjual 250 unit saja sudah bagus," kata Michael ditemui JawaPos.com di arena GIIAS 2025, Sabtu (26/7). Jetour sendiri established di Indonesia pada GIIAS 2024 tahun lalu. Baru seumur jagung. Sementara kalau fokus berjualan, Jetour baru memasarkan produknya secara gencar setidaknya enam bulan terakhir. Sejauh mana kinerja Jetour selama satu semester tersebut? Michael menyebut kalau sampai saat ini, selama enam bulan berjualan mobil di Indonesia, Jetour sudah mendistribusikan mobil sebanyak 305 unit mobil ke konsumen. "Setengah tahun jualan, kita sudah mendistribusikan kendaraan kurang lebih 305 unit ke konsumen. Mayoritas masih di pulau Jawa sebanyak 65 persen, sisanya mix di daerah lain yang sudah ada Diler dan showroom kami," lanjut Michael. Sebagai pendatang baru, apalagi dari Tiongkok, Michael tak menampik bahwa sentimen miring masih kerap dihadapi Jetour. Untuk itu, sebagai bukti keseriusan mereka, Jetour menargetkan sampai akhir tahun bisa membangun sebanyak 30 diler dan showroom di seluruh Indonesia sebagai pusat penjualan dan pusat purna jual. "Saat ini 16 showroom di seluruh Indonesia. Targetnya masih sama seperti di IIMS kemarin, yakni 30 showroom di tahun ini. Ini terus kami kebut mengingat situasinya juga sangat challenging," tandas Michael.

GIIAS 2025, Jetour menargetkan penjualan 250 unit mobil dalam situasi pasar lesu akibat fenomena Rojali dan Rohana.

Fenomena 'Rojali' dan 'Rohana' Pengaruhi Sektor Otomotif, Jetour Cuma Pasang Target Segini di GIIAS 2025

Rohana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rohana

Berita Terkini

Fenomena Rohana dan Rojali: Perubahan Perilaku Belanja Masyarakat Indonesia

Soroti Fenomena Rojali dan Rohana, Legislator Sebut jadi Indikator Turunnya Daya Beli Rakyat

Marak Fenomena Rojali dan Rohana Imbas Daya Beli Masyarakat Turun, Legislator Tak Ingin Muncul juga Istilah Rohalus

Ramai Fenomena Rojali-Rohana, Anggota DPR Minta Pemerintah Beri Stimulus Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

Fenomena 'Rojali' dan 'Rohana' Pengaruhi Sektor Otomotif, Jetour Cuma Pasang Target Segini di GIIAS 2025

Download Aplikasi JawaPos.com