<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/Screenshot_2024-12-06-18-08-16-90_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329-560303532.jpg" alt="Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan soal kelanjutan proyek lapangan minyak dan gas Blok Masela di Maluku. Menurutnya, konstruksi Blok Migas itu akan dilakukan pada tahun 2025 mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikannya usai mendampingi 50 pengusaha yang tergabung dalam Japan-Indonesia Association (Japandi) bertemu Presiden Prabowo Subianto, belum lama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Program dari Inpex, Masela yang harapannya juga ingin segera berjalan direncanakan mulai berjalan pada tahun depan (2025)," kata Rosan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Jumat (6/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rosan juga berharap bahwa proyek tersebut dapat bisa berjalan dalam beberapa tahun ke depan. Terlebih keberadaan blok migas raksasa itu memiliki dampak besar untuk Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/properti/015389656/dorong-investasi-properti-agar-lebih-mudah-diakses-goro-resmi-gabung-sandbox-ojk">Dorong Investasi Properti Agar Lebih Mudah Diakses, GORO Resmi Gabung Sandbox OJK</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, mantan wakil menteri BUMN ini juga mengatakan bahwa proyek tersebut sudah mangkrak sejak 24 tahun silam. Dengan adanya kunjungan dari para pengusaha Jepang, dirinya optimistis bahwa proyek Blok Masela dapat berjalan pada tahun 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi disampaikan dan kami harapkan selesai beberapa tahun ke depannya, karena itu juga akan punya dampak besar untuk Indonesia. Mereka sampaikan proyek ini sudah sejak 2000. Jadi sudah 20-an tahun lebih dan harapannya tahun depan insya Allah mulai jalan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, sebelumnya Shell memegang porsi Participating Interest (PI) di Blok Masela sebesar 35 persen. Dengan 65 persennya dipegang oleh INPEX Masela Ltd, perusahaan migas multinasional yang kantornya berpusat di Jepang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun INPEX pertama kali memperoleh hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi di Blok Masela melalui penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) Masela pada tanggal 16 November 1998.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/properti/015389656/dorong-investasi-properti-agar-lebih-mudah-diakses-goro-resmi-gabung-sandbox-ojk">Dorong Investasi Properti Agar Lebih Mudah Diakses, GORO Resmi Gabung Sandbox OJK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tahun 2020 Shell memutuskan cabut atau meninggalkan proyek sehingga membuat rencana POD migas di Blok Masela molor. Hingga tahun ini, POD tersebut masih dalam progres seiring dengan masuknya Pertamina dan Petronas yang masuk ke dalam konsorsium Inpex menggantikan Shell.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, pada 25 Juli 2023, PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Upstream yaitu PT Pertamina Hulu Energi (PHE), secara resmi telah menandatangani perjanjian jual beli untuk akuisisi kepemilikan Shell Upstream Overseas Services (I) Limited (SUOS) di Blok Masela.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga kini POD Blok Masela masih belum terlaksana, padahal cadangan gas di Lapangan Abadi Blok Masela mencapai 18,3 trillion cubic feet (TCF). Sementara target produksi Blok Masela adalah 9,5 metrik ton per tahun LNG, 150 MMSCFD gas pipa, dan sekitar 35.000 barel minyak per hari (bph).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Rosan berharap bahwa proyek tersebut dapat bisa berjalan dalam beberapa tahun ke depan. Terlebih dampak besarnya.

Punya Dampak Besar, Menteri Investasi Rosan Roeslani Targetkan Proyek Blok Masela Mulai Tahun 2025

<div id="m#msg-f:1817689168766228878" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div id="m#msg-f:1817689168766228878-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/Screenshot_2024-12-06-18-36-57-574_comgoogleandroidgm-edit-813866619.jpg" alt="Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani. (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani. (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan soal kelanjutan proyek lapangan minyak dan gas Blok Masela di Maluku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015394959/vicky-prasetyo-kembali-bikin-heboh-berniat-gugat-hasil-pilkada-kabupaten-pemalang-2024">Vicky Prasetyo kembali Bikin Heboh, Berniat Gugat Hasil Pilkada Kabupaten Pemalang 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, konstruksi Blok Migas itu akan dilakukan pada tahun 2025 mendatang. Hal ini disampaikannya usai mendampingi 50 pengusaha yang tergabung dalam Japan-Indonesia Association (Japandi) bertemu Presiden Prabowo Subianto, belum lama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Program dari Inpex, Masela yang harapannya juga ingin segera berjalan direncanakan mulai berjalan pada tahun depan (2025)," kata Rosan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Jumat (6/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rosan juga berharap bahwa proyek tersebut dapat bisa berjalan dalam beberapa tahun ke depan. Terlebih keberadaan blok migas raksasa itu memiliki dampak besar untuk Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, mantan wakil menteri BUMN ini juga mengatakan bahwa proyek tersebut sudah mangkrak sejak 24 tahun silam. Dengan adanya kunjungan dari para pengusaha Jepang, dirinya optimistis bahwa proyek Blok Masela dapat berjalan pada tahun 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi disampaikan dan kami harapkan selesai beberapa tahun ke depannya, karena itu juga akan punya dampak besar untuk Indonesia. Mereka sampaikan proyek ini sudah sejak 2000. Jadi sudah 20-an tahun lebih dan harapannya tahun depan insya Allah mulai jalan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, sebelumnya Shell memegang porsi Participating Interest (PI) di Blok Masela sebesar 35 persen. Dengan 65 persennya dipegang oleh INPEX Masela Ltd, perusahaan migas multinasional yang kantornya berpusat di Jepang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun INPEX pertama kali memperoleh hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi di Blok Masela melalui penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) Masela pada tanggal 16 November 1998.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tahun 2020 Shell memutuskan cabut atau meninggalkan proyek sehingga membuat rencana POD migas di Blok Masela molor. Hingga tahun ini, POD tersebut masih dalam progres seiring dengan masuknya Pertamina dan Petronas yang masuk ke dalam konsorsium Inpex menggantikan Shell.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, pada 25 Juli 2023, PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Upstream yaitu PT Pertamina Hulu Energi (PHE), secara resmi telah menandatangani perjanjian jual beli untuk akuisisi kepemilikan Shell Upstream Overseas Services (I) Limited (SUOS) di Blok Masela.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga kini POD Blok Masela masih belum terlaksana, padahal cadangan gas di Lapangan Abadi Blok Masela mencapai 18,3 trillion cubic feet (TCF). Sementara target produksi Blok Masela adalah 9,5 metrik ton per tahun LNG, 150 MMSCFD gas pipa, dan sekitar 35.000 barel minyak per hari (bph). (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Rosan Roeslani menyampaikan soal kelanjutan proyek lapangan minyak dan gas Blok Masela yang dilangsungkan di Provinsi Maluku.

Menteri Investasi Rosan Roeslani Ungkap Proyek Blok Masela Mulai Jalan Tahun 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/di-depan-jokowi-pengusaha-keluhkan-sepak-terjang-anak-usaha-bumn_m_160707.jpeg" alt="Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani" width="100%">
<figcaption>Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Di depan Presiden Joko Widodo, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani mengeluhkan sepak terjang&nbsp; perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menggarap 'lahan' UMKM maupun swasta.</p><br /> <p>Padahal, lahan yang digarap masih bisa dikerjakan oleh swasta dan BUMN.</p><br /> <p>"Di banyak kesempatan pak presiden (Jokowi) saya sampaikan bahwa pada saat ini kami rasakan peran BUMN telah terlalu jauh," ujarnya dalam Rakornas Kadin di Jakarta, Selasa (3/10).</p><br /> <p>Sebagai contoh, saat ini jumlah BUMN tercatat sebanyak 118. Jumlah itu masih ditambah dengan anak usaha BUMN itu yang mencapai 800.</p><br /> <p>Dari jumlah itu, sebanyak 800 anak usaha BUMN kebanyakan menggarap proyek seperti katering, pakaian dan lainnya. Padahal, pekerjaan seperti itu bisa dilakukan oleh swasta maupun UMKM.</p><br /> <p>Untuk itu, dirinya meminta agar anak usaha BUMN itu bekerja sesuai dengan bisnis intinya, bukan melakukan bisnis di luar apa yang seharusnya dikerjakan.</p><br /> <p>"BUMN jumlahnya ada 118, tapi dengan anak cucu cicit hampir 800, dan mohon maaf itu mengambil banyak porsi swasta dan UMKM. Kami meminta BUMN kembali ke core bisnisnya," pungkasnya.&nbsp;</p>

Di Depan Jokowi, Pengusaha Keluhkan Sepak Terjang Anak Usaha BUMN