<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/03/robot-2221174611.jpg" alt="JPU hadirkan sejumlah dalam kasus prnggelepan barang bukti dalam kasus investasi bodong robot trading Fahrenheit dengan terdakwa mantan Jaksa Kejari Jakbar, Azam Akhmad Akhsya di Pengadilan Tipikor." width="100%">
<figcaption>JPU hadirkan sejumlah dalam kasus prnggelepan barang bukti dalam kasus investasi bodong robot trading Fahrenheit dengan terdakwa mantan Jaksa Kejari Jakbar, Azam Akhmad Akhsya di Pengadilan Tipikor.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat, Iwan Ginting, memastikan dirinya tidak mengetahui adanya dugaan penggelepan barang bukti dalam kasus investasi bodong robot trading Fahrenheit. Sebab, dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Kajari Jakbar sejak Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan Iwan Ginting saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus penggelepan barang bukti uang perkara investasi bodong Robot Trading Fahrenheit senilai Rp 11,7 miliar. "Kebetulan saya sudah pindah tugas, terakhir saya bertugas Oktober 2023," kata Iwan Ginting saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (3/6). Namun, Iwan mengaku dirinya sempat menangani perkara investasi bodong robot trading Fahrenheit. Menurutnya, perkara itu merupakan pelimpahan dari Kejaksaan Agung. "Saya lupa, ada dari Kejaksaan Agung, tambahan dari kita ada Azam dan Baroto," ungkap Iwan. Saat ditelisik jaksa penuntut umum (JPU) terkait barang bukti uang senilai Rp 83 miliar, Iwan mengamininya. Namun, tidak mengetahui jumlah barang bukti uang itu secara pasti. "Ada barang bukti uang Rp 83 miliar?" tanya Jaksa. "Iya benar, persisnya tidak ingat. Tapi ada," jawab Iwan. Mendengar tanggapan Iwan, Jaksa mendalami terkait penanganan adanya barang bukti uang dalam suatu perkara. Iwan memastikan, setiap barang bukti uang tidak dalam bentuk tunai, melainkan melalui transfer bank. "Ya, tentunya pada saat tahap dua, jaksa tentu akan berkoordinasi dengan penyidik terkait dengan barang bukti tersebut, apabila dalam bentuk barang diserah terimakan, kalau bentuk uang biasanya tidak terima dalam bentuk tunai, akan terima, kami minta transfer," ujar Iwan. "Kemudian setelah itu tentu akan diproses sebagai barang bukti, kemudian apabila ada putusan berkekuatan hukum tetap tentu kita akan segera laksanakan," sambungnya. Lebih lanjut, Iwan menegaskan dirinya tidak mengetahui lagi soal kelanjutan dari penanganan kasus investasi bodong robot trading Fahrenheit. Sebab, ketika dirinya melepaskan jabatan Kajari Jakbar, perkara itu masih dalam tahap kasasi. "Ketika eksekusi tidak ada disana?" tanya Jaksa. "Tidak ada, bahkan perkara itu ketika saya pindah masih pada tahap kasasi," imbuhnya. Dalam kasus ini, mantan Jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat, Azam Akhmad Akhsya didakwa menilap uang barang bukti perkara investasi bodong robot trading Fahrenheit senilai Rp 11,7 miliar. Azam disebut bersekongkol dengan pengacara korban saat melakukan aksi tersebut. Azam bersekongkol dengan tiga orang penasihat hukum korban investasi robot trading Fahrenheit saat eksekusi perkara tersebut. Mereka diantaranya Oktavianus Setiawan, Bonifasius Gunung, dan Brian Erik First Anggitya.

Iwan Ginting, mantan Kajari Jakbar, mengaku tak tahu soal eksekusi kasus robot trading Fahrenheit dan dugaan penggelepan barang bukti.

Eks Kajari Jakbar Iwan Ginting Ngaku Tak Tahu soal Eksekusi Putusan Kasus Robot Trading Fahrenheit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/DJ-Una-IG-Putriuna.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DJ Una ternyata cukup banyak manggung di acara yang diadakan oleh perusahaan robot trading ilegal DNA Pro. Setidaknya DJ Una 3 kali perform dalam acara DNA Pro sepanjang tahun 2021.  Perform pertamanya dijadwalkan di awal bulan Juli 2021. Namun, karena kasus Covid-19 sedang tinggi, acara ditunda ke Desember di Hotel Kempinski. Kedua, DJ Una manggung di Hotel Westin Surabaya pada September 2021. Ketiga, DJ Una perform di Bali pada Desember 2021.  "Kisaran untuk durasi perform 1 sampai 2 jam. Masalah honor dan segala macam itu rahasia. Yang jelas ada honor yang diterima karena dia perform sebagai seorang seniman," kata Yafet Y.W. Rissy, kuasa hukum DJ Una, di Bareskrim Polri, Senin (25/4).  Sejumlah publik figur seperti Rossa dan Nowela, usai diperiksa penyidik sebagai saksi lantaran menjadi pengisi acara DNA Pro, langsung mengembalikan dana yang mereka peroleh. Tapi, DJ Una tidak melakukan proses pengembalian dana meski telah 3 kali manggung.  Pengacara DJ Una menyatakan, saat ini tidak ada permintaan dari penyidik untuk kliennya mengembalikan dana. Dengan demikian, sampai saat ini DJ Una tidak mengembalikan dana yang telah diperolehnya sebagai performer.  "Tidak ada pengembalian uang, tidak ada pengembalian dana. Karena memang aliran dana yang diterima sebagai seorang seniman profesional, tidak ada aliran dana ilegal," paparnya.  Dalam kesempatan itu, sang pengacara menegaskan DJ Una tidak pernah mempromosikan DNA Pro. Sebab ia tidak pernah di-endorse atau menjadi brand ambassador DNA Pro.  "Kami mendukung penuh untuk penyidik mengusut tuntas kasus ini dan pelakunya diseret ke pngadilan. Kami berharap DJ Una selaku korban dan korban-korban yang lain dananya dikembalikan," katanya.  Selain menjadi performer dengan kapasitasnya sebagai DJ, Putri Una Thamrin juga berinvestasi dengan total investasi dirinya, keluarga dan teman teman yang dia ajak senilai Rp 1,5 miliar. Dana sebesar Rp 623 juta berhasil ditarik, sedangkan sekitar 900 jutaan masih mengendap dalam akun DNA Pro sampai sekarang.

3 Kali Manggung di Acara DNA Pro, DJ Una Tidak Kembalikan Dana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Afiliator-Binomo-Indra-Kenz-250322-Adm-3.jpg" alt="Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan (kiri) bersama Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombespol Gatot Repli Handoko (kanan) memberikan keterangan saat gelar barang bukti kasus afiliator Binomo dengan tersangka Indra Kesuma atau Indra Kenz (t" width="100%">
<figcaption>Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan (kiri) bersama Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombespol Gatot Repli Handoko (kanan) memberikan keterangan saat gelar barang bukti kasus afiliator Binomo dengan tersangka Indra Kesuma atau Indra Kenz (t</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana <a href="https://www.jawapos.com/tag/ekonomi-khusus/">Ekonomi Khusus</a> (Dittipideksus) Bareskrim Polri terus mengungkap dan megembangkan kasus dugaan penipuan investasi bodong robot trading DNA Pro. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan, pihaknya pada pekan depan berencana memeriksa sejumlah publik figur terkait kasus <a href="https://www.jawapos.com/tag/dna-pro/">DNA Pro</a>.  "Jadi yang DNA Pro, perlu disampaikan kepada teman-teman memang ada publik figur yang nanti dijadwalkan penyidik untuk dimintai keterangan. Minggu depan di sini (Mabes Polri, Red)," ujar Gatot kepada wartawan.  Meski demikian, Gatot belum menjelaskan lebih detail terkait siapa saja publik figur yang bakal diperiksa sebagai saksi. "Teman-teman penyidik melakukan pemeriksaan yang ada dulu. Ada beberapa <a href="https://www.jawapos.com/tag/publik-figur/">publik figur</a> yang akan dimintakan, inisial belum, ada beberapa publik figur," katanya.  Gatot mengimbau kepada publik figur yang pernah menerima uang dari para tersangka DNA Pro, sebaiknya bisa melaporkan ke Bareskrim Polri.  "Kemudian diarahkan apabila yang bersangkutan menerima hasil yang diduga kejahatan atau perbuatan oleh kelompok DNA Pro itu juga diharapkan akan dilakukan pendataan dan penyitaan," ungkapnya.  Beberapa publik figur diduga pernah menerima uang dari para tersangka kasus investasi bodong <a href="https://www.jawapos.com/tag/robot-trading/">robot trading</a> DNA Pro. Sebut saja Ivan Gunawan, Putri Una, Rizky Billar, dan Lesty Kejora.  Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan 12 tersangka kasus dugaan penipuan investasi robot trading DNA Pro. Mereka adalah FR, RK, RS, RU, YS, AB, ZII, JG, ST, FE, AS, dan DV. Nilai kerugian mencapai Rp 97 miliar. Sebanyak 242 orang menjadi korban penipuan robot trading DNA Pro.  Para tersangka dijerat dengan Pasal berlapis yakni Pasal 106 Jo. Pasal 24 dan atau Pasal 105 Jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan/atau; Pasal 3, Pasal 5 Jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian uang.

Kasus Robot Trading DNA Pro, Sejumlah Publik Figur Bakal Diperiksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/20220407_130215.jpg" alt="Whisnu Hermawan (Antara)" width="100%">
<figcaption>Whisnu Hermawan (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kembali menangkap dua tersangka kasus <a href="https://www.jawapos.com/tag/robot-trading-ilegal/">robot trading ilegal</a> DNA Pro. Kedua tersangka sempat menjadi buronan.  Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Pori Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengatakan, dua orang tersangka yang ditangkap adalah Jerry Gunandar selaku Founder Tim Octopus dan Stefanus Richard yang bertugas sebagai Co-Founder Tim Octopus.  "Pada 8 April 2022 pukul 22.30 tim penyidik telah melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama Jerry Gunandar dan tersangka Stefanus Richard," ujar Whisnu kepada wartawan, Sabtu (9/4).  Whisnu menuturkan kedua orang tersebut ditangkap di salah satu hotel berbintang lima di kawasan Jakarta Selatan. Saat ini kedua tersangka itu telah dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri.  "Setelah pemeriksaan, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Jerry Gunandar dan tersangka Stefanus Richard," katanya.  Menurut Whisnu, Jerry Gunandar dan Stefanus Richard memiliki omzet downline sebesar Rp 330 miliar dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/robot-trading/">robot trading</a> <a href="https://www.jawapos.com/tag/dna-pro/">DNA Pro</a>. "Omzet downline sebesar USD 22 juta atau sebesar Rp 330.000.000.000 (Rp 330 miliar)," ungkap Whisnu.  Sebelumnya, Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan 12 tersangka kasus dugaan penipuan investasi robot trading DNA Pro. Mereka adalah FR, RK, RS, RU, YS, AB, ZII, JG, ST, FE, AS, dan DV.  Dalam kasus ini, Tim Penyidik Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi. Rinciannya 11 orang saksi pelapor dan satu orang ahli perdagangan yang ditunjuk Kementerian Perdagangan. Nilai kerugian akibat robot trading tersebut mencapai Rp 97 miliar. Sebanyak 242 orang menjadi korban penipuan DNA Pro.  Para tersangka dijerat dengan Pasal berlapis yakni Pasal 106 Jo. Pasal 24 dan atau Pasal 105 Jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan/atau; Pasal 3, Pasal 5 Jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian uang.

Sempat Buron, 2 Tersangka Kasus Robot Trading Ilegal DNA Pro Ditangkap