<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perketat-pemberian-remisi-hukuman_m_.jpg" alt="Robert Tantular, eks bos Bank Century, ketika masih diperiksa di KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Robert Tantular, eks bos Bank Century, ketika masih diperiksa di KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan pemilik sebagian saham PT Bank Century Tbk Robert Tantular. Dalam putusannya, MA memberikan vonis hukuman nihil pada Robert karena pidananya melebihi 20 tahun.  "Meski pemohon PK atau terpidana tetap dipersalahkan, akan tetapi pemohon PK atau terpidana tidak dijatuhi pidana atau dipidana nihil," ujar Andi Samsan Nganro, Jumat (19/6) dikutip dari ANTARA.  Andi menjelaskan, permohonan PK Robert Tantular dikabulkan dengan membatalkan putusan yang dimohonkan PK. Kemudian majelis hakim PK pada Mahkamah Agung mengadili kembali dan menyatakan Robert Tantular terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).  Untuk diketahui, Robert Tantular sudah bebas bersyarat setelah hanya menjalani pidana penjara sekitar 10 tahun. Padahal sebelumnya divonis 21 tahun penjara atas kasus perbankan dan pencucian uang.  Dalam kasus ini, Bank Century mendapatkan dana talangan hingga Rp 6,7 triliun pada 2008, meski pada awalnya tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi kriteria karena rasio kecukupan modal (CAR) yang hanya 2,02 persen. Padahal berdasarkan aturan batas CAR untuk mendapatkan FPJP adalah 8 persen.  Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Century menyimpulkan adanya ketidaktegasan Bank Indonesia terhadap bank milik Robert Tantular tersebut, karena diduga mengubah peraturan yang dibuat sendiri agar Century bisa mendapat FPJP, yaitu mengubah Peraturan Bank Indonesia (BPI) No 10/26/PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula dengan CAR 8 persen menjadi CAR positif.  Kucuran dana segar kepada Bank Century dilakukan secara bertahap, tahap pertama bank tersebut menerima Rp 2,7 triliun pada 23 November 2008. Tahap kedua, pada 5 Desember 2008 sebesar Rp 2,2 triliun, tahap ketiga pada 3 Februari 2009 sebesar Rp 1,1 triliun dan tahap keempat pada 24 Juli 2009 sebesar Rp 630 miliar sehingga total dana talangan adalah mencapai Rp6,7 triliun.

MA Vonis Nihil Robert Tantular

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-heran-eks-bos-century-dapat-pembebasan-bersyarat-korupsinya-besar_m_.jpg" alt="Eks Bos Century, Robert Tantular ternyata sudah bebas sejak Juli 2018." width="100%">
<figcaption>Eks Bos Century, Robert Tantular ternyata sudah bebas sejak Juli 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali (PK) mantan Direktur Utama (Dirut) Bank Century Robert Tantular. MA menjatuhkan vonis terhadap Robert dengan hukuman nihil, karena dinilai sudah melampaui maksimal hukuman 20 tahun penjara.  "Permohonan PK Pemohon Robert Tantular dikabulkan dengan membatalkan putusan judex juris - putusan yang dimohonkan PK," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro dalam keterangannya, Jumat (19/6).  MA menyatakan Robert terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  "Meski Pemohon PK/Terpidana tetap dipersalahkan, akan tetapi Pemohon PK/Terpidana tidak dijatuhi pidana atau dipidana nihil," ucap Andi.  Putusan PK terhadap mantan Direktur Utama Bank Century Robert Tantular itu diadili oleh Ketua Majelis Hakim Suhadi, dengan anggota Desnayeti dan Soesilo.  Robert Tantular sebelumnya divonis dalam empat putusan pengadilan dengan total hukuman 21 tahun penjara. Rinciannya, terkait kasus perbankan Robert dihukum 19 tahun penjara dan denda total Rp 110 miliar, kemudian pada perkara pencucian uang Robert divonis dua tahun penjara dan denda Rp 2,5 miliar.  Robert kemudian bebas bersyarat setelah menjalani hukuman 10 tahun pidana penjara. Dia mendapat total remisi yang diterima selama 77 bulan. Pembebasan bersyarat Robert Tantular diusulkan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang dengan Nomor W10.Pas.01.05.06-540 tertanggal 5 Mei 2017.

MA Kabulkan PK Mantan Dirut Bank Century Robert Tantular

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-dugaan-jaksa-senior-dikriminalisasi-jokowi-diminta-lakukan-ini_m_.jpg" alt="Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung M Prasetyo diminta mematuhi putusan mengabulkan gugatan Chuck dan memerintahkan Kejagung membatalkan surat keputusan tentang pencopotan ahli pemulihan aset itu dari jabatan Kajati Maluku." width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung M Prasetyo diminta mematuhi putusan mengabulkan gugatan Chuck dan memerintahkan Kejagung membatalkan surat keputusan tentang pencopotan ahli pemulihan aset itu dari jabatan Kajati Maluku.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buron ke-346 selama dua tahun terakhir. Buron yang ditangkap kali ini adalah Stefanus Farok Nurtjahja, terpidana kasus Bank Century.  Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mukri menerangkan, Stefanus diamankan pada Selasa sore (29/10). Penangkapan dilakukan tim gabungan intelijen dari Kejagung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam Program Tangkap Buronan (Tabur).  Tim intelijen gabungan Program Tabur, lanjut Mukri, menerima informasi keberadaan Stefanus di sebuah rumah makan pada Selasa sore. ”Stefanus diamankan di sebuah rumah makan di kawasan Jakarta sekitar pukul 17.00 tanpa ada perlawanan,” jelas Mukri kemarin pagi (30/10).  Stefanus dinyatakan bersalah berdasar Putusan MA Nomor 535 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 14 Juli 2014. Bersama dua terdakwa lain, Raden Mas Johanes Sarwono dan Umar Muchsin, Stefanus terbukti menerima uang Rp 1,1 miliar dari Toto Kuntjoro. Mukri menerangkan, uang miliaran rupiah itu disalurkan melalui Toto dari Robert Tantular.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perketat-pemberian-remisi-hukuman_m_.jpg" alt="Robert Tantular, eks bos Bank Century, ketika masih diperiksa di KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Robert Tantular, eks bos Bank Century, ketika masih diperiksa di KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Robert Tantular, eks bos Bank Century, ketika masih diperiksa di KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)  Sebelumnya, sesuai putusan MA tersebut, dijelaskan bahwa Stefanus merupakan direktur utama PT Nusa Utama Sentosa (NUS). Dalam kasus itu, dia selaku pengurus di perusahaan tersebut menerima uang dari <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/12/2018/bebas-lebih-awal-robert-tantular-dicekal-ke-luar-negeri/">Robert</a> sebagai usaha penggelapan dana nasabah Century.  Stefanus dijatuhi hukuman penjara 6 tahun dalam putusan tahun 2014 itu. Dengan denda mencapai Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan. Sebelum dieksekusi, Mukri menjelaskan, Stefanus melarikan diri dan baru tertangkap setelah kurang lebih lima tahun buron.

Buron 5 Tahun Kasus Century Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-terima-divonis-14-tahun-adik-ipar-eks-bos-bank-century-ajukan-pk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpidana kasus penipuan, Hartawan Aluwi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Upaya hukum tersebut dilayangkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Ya sudah didaftarkan ke Mahkamah Agung melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata tim kuasa hukum Hartawan Aluwi, Joko Sulaksono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (18/3). Joko menuturkan, upaya hukum PK tersebut dilayangkan karena Hartawan merasa keberatan dengan hukuman penjara selama 14 tahun. Dirinya mengaku enggan dikambinghitamkan sebagai pelaku tindak pidana penipuan kasus Antaboga. Dia menyebut, Hartawan hanyalah adik ipar dari Robert Tantular dan tidak pernah melakukan tindakan yang dituduhkan yaitu mempengaruhi para pimpinan cabang Bank Century untuk memasarkan produk investasi Antaboga, atau hadir dalam rapat-rapat dengan pimpinan cabang Bank Century. "Klien saya enggan dikambinghitamkan sebagai pembantu aktor utama tindak pidana penipuan kasus PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia, karena sejatinya Hartawan bukanlah pemilik dari PT Antaboga tersebut," ucap Joko. Untuk diketahui, Hartawan Aluwi disidangkan secara in absentia dan telah diputus pada 6 Agustus 2015. Dia sempat menjadi buron hingga akhirnya ditangkap oleh Kejaksaan Agung.&nbsp;Putusan pengadilan yang disidangkan tanpa kehadiran Hartawan itu telah memutus Hartawan dengan hukuman 14 tahun penjara.

Tak Terima Divonis 14 Tahun, Adik Ipar Eks Bos Bank Century Ajukan PK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bebas-lebih-awal-robert-tantular-dicekal-ke-luar-negeri_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK bereaksi atas bebasnya Robert Tantular dari Lapas Kelas I Cipinang. Komisi antirasuah itu mengajukan pencegahan dan penangkalan (cekal) ke Ditjen Imigrasi untuk Robert selama enam bulan ke depan.  Upaya tersebut dilakukan agar mantan pemegang saham mayoritas <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/12/2018/eks-bos-century-bebas-divonis-21-tahun-dijalani-hanya-10-tahun" target="_blank" rel="noopener">Bank Century</a> itu tidak bebas bepergian ke luar negeri.  Pencekalan Robert diajukan pertengahan Desember lalu. Tepatnya setelah Jawa Pos memberitakan perihal bebas bersyarat yang diperoleh Robert dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) sejak 25 Juli. Berita Robert bebas dari Lapas Cipinang kali pertama dimuat Jawa Pos edisi 12 Desember.  "Setelah tahu Robert dilepas (KPK ajukan pencekalan, Red)," kata sumber internal Jawa Pos di KPK kemarin (29/12).  Apa keperluan KPK melarang Robert pergi ke luar negeri selama enam bulan ke depan? Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Robert menjadi salah satu pihak yang terkait dengan perkara <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/13/12/2018/aktivis-antikorupsi-pertanyakan-pengurangan-hukuman-eks-bos-century" target="_blank" rel="noopener">korupsi bailout Bank Century</a>. Kasus itu kini diselidiki KPK.  "Dia (Robert Tantular, Red) kan terkait dengan kasus ini (Century, Red) ya. Akan kesulitan kalau kami meneruskan kasus ini, kemudian yang bersangkutan tidak di dalam negeri," jelas Agus.  Sebagaimana diketahui, Robert divonis bersalah dan dihukum penjara total 21 tahun atas empat perkara. Yakni, penggelapan dana nasabah Bank Century, kejahatan perbankan, kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan terakhir penipuan disertai TPPU.  Robert sejatinya bebas murni pada 2029 seiring dengan masa pemidanaan badan yang dijalani sejak 2008. Namun, Kemenkum HAM memberi Robert pembebasan bersyarat (PB) pada 25 Juli lalu. Karena itu, Robert kini bisa menghirup udara bebas dengan pengawasan.  Bebasnya Robert dari Lapas Cipinang cukup mengejutkan. Sebab, Robert terhitung baru menjalani separo pemidanaan badan di tahanan. Meski dia memungkinkan untuk memenuhi syarat mendapat PB, hal itu dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat. Sebab, perbuatan Robert yang menggelapkan dana nasabah kala itu mendapat perhatian publik yang cukup besar dan merugikan banyak orang. Khususnya di bidang ekonomi.  Terkait dengan peran Robert yang cukup sentral dalam skandal korupsi Century, Agus meminta publik bersabar. Dia berjanji ada perkembangan signifikan pada tahun depan yang tinggal menghitung hari. "Mudah-mudahan di tahun 2019 akan kejadian (penetapan tersangka baru kasus Century, Red). Saya belum tahu bulannya bulan apa. Dan siapanya juga belum tahu karena masih menunggu ekspose dari teman-teman di penyidikan," janji komisioner asal Magetan itu.  Robert masuk daftar nama yang terbukti terlibat dalam skandal korupsi Century. Selain di putusan Budi Mulya, keterlibatan itu dipertegas dalam putusan gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada April lalu. Dalam putusan itu, hakim memerintahkan kasus Century naik ke penyidikan dan menetapkan sejumlah tersangka. Salah satunya Robert Tantular.  Soal penyelidikan Century, Agus menegaskan bahwa pihaknya menunggu gelar perkara penyidik. Tahapan itu dilakukan sebelum KPK menaikkan status penyelidikan ke penyidikan. "Kami kalau mentersangkakan orang pasti ada bukti permulaan yang sangat cukup. Nah, itu nanti akan ditampilkan di ekspose (gelar perkara, Red)," paparnya. "Jadi, sprindik (surat perintah penyidikan) dikeluarkan itu pasti ada ekspose," imbuh dia.

Bebas Lebih Awal, Robert Tantular Dicekal ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-heran-eks-bos-century-dapat-pembebasan-bersyarat-korupsinya-besar_m_.jpg" alt="Eks Bos Century, Robert Tantular ternyata sudah bebas sejak Juli 2018." width="100%">
<figcaption>Eks Bos Century, Robert Tantular ternyata sudah bebas sejak Juli 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan pemilik saham mayoritas Bank Century, Robert Tantular ternyata telah bebas dari penjara. Robert tidak lagi mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Cipinang sejak&nbsp;Juli 2018. Pengusaha yang divonis penjara total 21 tahun sejak 2008 itu mendapat pembebasan bersyarat (PB) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Menanggapi akan adanya fenomena ini, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta pada pihak Dirjen Pemasyarakatan dan Kemenkumham untuk lebih ketat dalam memberikan rekomendasi PB. "Dirjen pemasyarakatan dan kemenkumaham, bukannya kita mau balas dendam. Tapi khusus untuk narapidana misal kekerasan terhadap anak, perempuan, korupsi atau narkoba itu harus ketat pemberiannya (pembebasan bersyarat)," kata Syarif, di Gedung Penunjang KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (19/12). Dia menuturkan ketat yang dimaksud adalah mengenai pembebasan bersyarat atau remisi. Sebab, banyak terpidana yang mendapatkan remisi hari raya keagamaan tiap tahun, yang pada akhirnya membuat hukuman terpidana makin berkurang. "Kan kita percuma juga kalo misal sudah dihukum oleh pengadilan 10 tahun, tapi 17 agustus dapat natal dapat lebaran dapat galungan dapat, ya untuk keagamaan saja banyak sekali ini ya dan pembebasan bersyarat ini haruslah diatur," imbuhnya. Adapun di KPK, potongan hukuman atau bebas bersyarat hanya berlaku untuk terpidana yang berstatus Justice Collaborator (JC)."Kalo kami di KPK selalu, statusnya JC ya kita harus memberikan apresiasi karena buka kasus yang lebih besar. Tapi kalo kaya Robert Tantular bukan JC dia bahkan mempersulit banget dulu, dan kerugian negara besar sekali," jelasnya. Oleh karena itu, dia meminta Kemenkumham untuk bisa menjelaskan fenomena perihal pembebasan bersyarat ini. "Jadi kalo tiba-tiba dihukum 21 tahun tapi hanya menjalani setengahnya. Tolong tanyakan pada Kemenkumham," pungkasnya.

KPK Heran Eks Bos Century Dapat Pembebasan Bersyarat, Korupsinya Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aktivis-antikorupsi-pertanyakan-pengurangan-hukuman-eks-bos-century_m_.jpg" alt="Eks Bos Bank Century Robert Tantular" width="100%">
<figcaption>Eks Bos Bank Century Robert Tantular</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bebasnya mantan pemilik saham mayoritas Bank Century Robert Tantular dipertanyakan kalangan aktivis antikorupsi. Sebab, Robert hanya menjalani 10 tahun dari total 21 tahun hukuman yang diterimanya. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menjelaskan, terpidana seperti Robert seharusnya tidak bisa memperoleh pengurangan masa hukuman. Baik berupa remisi maupun pembebasan bersyarat. Sebab, yang bersangkutan tidak hanya menjalani hukuman atas satu tindak pidana. ''Ada kasus kedua, ketiga, dan keempat,'' katanya ketika diwawancara Jawa Pos kemarin (12/12). Robert memang tidak dihukum atas satu perkara. Ada empat perkara yang membuatnya mendekam di balik jeruji besi. Yakni, kasus penggelapan dana nasabah Century, kasus kejahatan perbankan, tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta penipuan yang juga dibarengi TPPU. Semua putusan atas kasus tersebut membuat Robert divonis total 21 tahun penjara dengan denda Rp 112,5 miliar subsider 17 bulan kurungan. Dengan hukuman atas empat kasus itu, kata Boyamin, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/12/2018/perketat-pemberian-remisi-hukuman" target="_blank">Robert</a> seharusnya tidak mendapat pengurangan masa hukuman. Apalagi, kasusnya berkaitan dengan kasus Century. ''Dia bobol bank,'' ujarnya. Karena itu, Boyamin memprotes kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Dia menegaskan, instansi itu harus segera membeberkan pengurangan masa hukuman Robert. Sebab, pertanyaan asal pengurangan masa hukuman hanya bisa dijawab Ditjenpas Kemenkum HAM. ''Mereka harus membuka apa saja (pengurangan masa hukuman Robert, Red),'' tegasnya. ''Itu aneh sekali,'' tambahnya. Berkaitan dengan penyelidikan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/12/2018/eks-bos-century-bebas-divonis-21-tahun-dijalani-hanya-10-tahun" target="_blank">kasus Century</a> yang masih berjalan di KPK, Boyamin menye&Acirc;&shy;butkan bahwa besok (14/12) dirinya kembali datang ke KPK. "Menyerahkan materi pengajuan JC (justice collaborator) Budi Mulya," imbuhnya. Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mempersilakan apabila Boyamin hendak datang lagi ke kantor KPK. Namun, sampai saat ini pengajuan JC dari Budi Mulya masih dipelajari KPK. "Kami masih melihat dulu seberapa jauh KPK bisa mengabulkan permohonan itu," ucapnya. Sebab, JC biasa diajukan saat proses sidang berjalan. Sedangkan perkara Budi Mulya sudah inkracht. Febri menjelaskan, dalam surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) ada ketentuan sederhana terkait pengajuan JC, yakni diajukan sebelum penuntutan. Namun, ada pula aturan dalam PP Nomor 99 yang menyatakan bahwa narapidana kasus korupsi, narkotika, dan lainnya bisa mendapat pemotongan masa tahanan apabila mampu berkontribusi sebagai JC. "Aturan hukum itu tentu perlu dipelajari lebih lanjut," imbuhnya. Tujuannya tidak lain adalah KPK tidak keliru mengambil langkah.&nbsp;

Aktivis Antikorupsi Pertanyakan Pengurangan Hukuman Eks Bos Century

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perketat-pemberian-remisi-hukuman_m_.jpg" alt="Robert Tantular, eks bos Bank Century, ketika masih diperiksa di KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Robert Tantular, eks bos Bank Century, ketika masih diperiksa di KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Robert Tantular dinyatakan bersalah dalam berbagai kasus penipuan, pencucian uang, dan korupsi sehingga mendapat total hukuman 21 tahun penjara. Masa hukuman yang terhitung dijalani sejak 2008 itu ternyata berkurang cukup signifikan dengan adanya pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Robert pun akhirnya menghirup udara bebas pada 25 Juli 2018 atau kurang dari 10 tahun masa hukuman. Dengan fakta tersebut, wajar apabila muncul pertanyaan besar di benak publik: Bagaimana seorang narapidana dengan tindak pidana berlapis dan hukuman penjara yang panjang bisa bebas dengan relatif cepat? Di manakah rasa keadilan? Mari kita tinjau jawaban atas pertanyaan pertama dulu: Bagaimana mungkin masa hukuman berkurang hingga tidak mencapai separo? Sistem pemidanaan kita mengenal model pengurangan hukuman atau remisi yang sesungguhnya unik apabila dibandingkan dengan sistem remisi di negara lain. Keunikan pertama adalah beragamnya jenis remisi. Keppres 174/99 memperkenalkan tiga jenis remisi. Yaitu, remisi umum yang diberikan saat peringatan hari kemerdekaan RI, remisi khusus pada setiap hari besar keagamaan napi, serta remisi tambahan yang berdasar pada jasa dan partisipasi napi dalam program pembinaan. Keunikan kedua adalah relatif besarnya jumlah remisi yang diberikan. Potongan masa hukuman pada remisi umum bisa mencapai 2 bulan setelah menjalani setahun hukuman atau bahkan maksimal 6 bulan setelah napi memasuki tahun keenam hukumannya. Begitu pula, pengurangan masa hukuman pada remisi khusus bisa mencapai total 2 bulan setiap tahun setelah memasuki tahun keenan hukuman. Jika ditambah remisi tambahan yang bisa mencapai setengah masa remisi umum, total remisi yang diterima seorang napi di Indonesia bisa mencapai 11 bulan setiap tahun (setelah melewati tahun keenam). Apabila total remisi itu dikombinasikan dengan pemberian <a href="https://jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/12/2018/eks-bos-century-bebas-divonis-21-tahun-dijalani-hanya-10-tahun" target="_blank">pembebasan bersyarat</a> (PB) yang bisa dinikmati napi setelah melewati 2/3 masa hukuman, tidak heran apabila napi yang dihukum hingga 20 tahun bisa bebas setelah melewati masa hukuman 10 tahun. Keunikan ketiga sistem remisi di Indonesia, remisi digunakan sebagai sarana penting, bahkan bisa dikatakan terutama, bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam mengurangi angka overcrowding di hampir semua lapas dan rutan di Indonesia. Setiap tahun ada sekitar 35 ribu napi yang bebas karena pemberian remisi dan PB kolektif. Remisi tidak dikaitkan terutama sebagai hadiah/imbalan atas perilaku baik seorang napi, tetapi sebagai mekanisme otomatis yang diberikan selama yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran serius atas peraturan lapas/rutan dan memenuhi syarat administratif. Terhadap pertanyaan apakah mekanisme pemberian remisi tidak mencederai rasa keadilan, jawabannya sedikit lebih kompleks. Berkembang paham di kalangan praktisi hukum dan akademisi bahwa seharusnya putusan hakim dalam sidang bisa diubah oleh lembaga pelaksana hukuman. Berat ringannya putusan hakim hanya bisa diubah hakim pada tingkat yang lebih tinggi melalui proses banding atau upaya hukum lain. Paham lain yang mirip juga menyerukan ''truth in sentencing'' atau ada nilai kepastian dalam penghukuman. Berat ringannya hukuman harus pasti dan tetap, baik saat putusan maupun pelaksanaan hukuman. Jangan hanya terkesan keras terhadap kejahatan pada saat putusan, tetapi penuh kompromi saat pelaksanaan hukuman. Di sisi lain, praktisi pemasyarakatan menekankan pentingnya proses rehabilitasi selama dalam hukuman. Masyarakat tidak bisa memenjarakan seseorang hingga akhir tanpa melihat bagaimana napi kemudian mengalami perubahan perilaku atau tidak selama di penjara. Dalam konteks rehabilitasi inilah peran asimilasi dan PB menjadi sangat penting. Saya cenderung mengambil jalan tengah, mengambil yang terbaik dari keduanya. Pada kasus-kasus kejahatan luar biasa yang sungguh melukai rasa keadilan dan menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi di masyarakat seperti korupsi, hendaknya pemerintah membatasi dengan sangat ketat atau tidak memberikan remisi. Sementara itu, pada sebagian besar kasus lain seperti pidana umum penyalahgunaan narkoba atau perjudian, sudah selayaknya remisi dan PB digunakan sebagai sarana membantu proses rehabilitasi. Tantangan terbesar sekarang, remisi dan PB diberikan dengan mudah karena tekanan overcrowding lapas/rutan tanpa didasari assessment menyeluruh mengenai napi akibat keterbatasan sumber daya. Tiadanya dasar assessment yang ilmiah dan bisa diverifikasi dapat melahirkan dua bahaya. Pertama, menguatnya praktik penyuapan dalam pemberian remisi. Kedua, kita melepaskan sebagian napi yang berpotensi mengulangi kejahatannya di masyarakat, para bom waktu.&nbsp; *)&nbsp;Pengamat lapas; kriminolog Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agus Dwi Prasetyo

Perketat Pemberian Remisi Hukuman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-bos-century-bebas-divonis-21-tahun-dijalani-hanya-10-tahun_m_.jpg" alt="Mantan Dirut Bank Century Robert Tantular usai diperiksa KPK, Rabu (21/8/2013). Robert diperiksa terkait proses penyidikan kasus Bailout Bank Century." width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut Bank Century Robert Tantular usai diperiksa KPK, Rabu (21/8/2013). Robert diperiksa terkait proses penyidikan kasus Bailout Bank Century.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan pemilik saham mayoritas Bank Century Robert Tantular ternyata telah bebas dari penjara. Robert tidak lagi mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Cipinang. Pengusaha yang divonis penjara total 21 tahun sejak 2008 itu mendapat pembebasan bersyarat (PB) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kepala Lapas (Kalapas) Cipinang Andika D. Prasetya membenarkan bahwa Robert sudah bebas. Hanya, dia tidak menyebut kapan tepatnya Robert keluar dari lapas. Andika juga tidak menyebut detail alasan pemberian PB. "Oh, (Robert Tantular, Red) sudah bebas, tahun ini," ujarnya saat ditemui Jawa Pos Senin malam (10/12) seraya masuk mobil. Jawa Pos kembali mengonfirmasi Andika pagi kemarin (11/12) melalui pesan singkat. Dia lalu menjelaskan perihal PB Robert tersebut. Menurut dia, Robert mendapat PB pada 25 Juli. Dia mengatakan, setiap orang yang menjalani hukuman pasti akan mendapat keringanan atau pengurangan masa tahanan. ''Ya para tahanan memiliki hak tersebut dalam proses hukum yang berlaku,'' katanya. Menurut Andika, PB diberikan kepada narapidana (napi) yang berkelakuan baik selama mendekam di tahanan. Napi juga harus mengikuti program-program yang ada di dalam lapas. Dia menilai, Robert tidak melanggar aturan lapas. Robert dianggap berbuat baik dengan mengikuti persyaratan yang ditentukan. Hal itu yang membuat Robert dapat bebas lebih cepat. ''Sebaliknya, jika melakukan pelanggaran hukum (selama di lapas, Red), maka masa tahanannya akan diulang dari awal lagi,'' tambahnya. Hanya, saat didesak perihal detail remisi yang diperoleh Robert selama di lapas, Andika belum bisa menjelaskan. Dia juga belum bisa menerangkan secara terperinci terkait syarat-syarat yang telah dipenuhi Robert sehingga bisa mendapatkan PB. ''Nanti ada waktunya untuk memberi tahu kepada publik terhait hal tersebut,'' kilah Andika. Bagi dia, informasi tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada atasannya. Yakni, Kakanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM. Jawa Pos kemarin juga berupaya meminta penjelasan Robert. Jawa Pos mendatangi sebuah rumah di Jalan Simprug Golf 14 Kav A1 No 10, RT 2/RW 8, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sesuai informasi yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung (MA), Robert berdomisili di alamat tersebut. Rumah itu berada di kompleks elite. Tidak jauh dari perumahan mewah Permata Hijau. Namun, Robert sudah tidak menempati rumah itu. Menurut petugas keamanan, bangunan yang berukuran cukup besar dan mentereng tersebut tidak lagi ditinggali Robert, tetapi ditempati keluarga Harun. ''Dulu memang yang punya Pak Robert, sekarang sudah tidak lagi,'' paparnya. Andi Simangunsong, kuasa hukum Robert dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) di tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, juga mengaku tidak tahu-menahu soal pemberian PB Robert. ''Mengenai itu (pembebasan bersyarat, Red), saya bukan kuasanya lagi,'' tuturnya. Meski memungkinkan mendapat PB, bebasnya Robert dari Lapas Cipinang tahun ini terasa begitu cepat. Bila dihitung berdasar akumulasi vonis hakim, Robert sejatinya mendapat hukuman penjara 21 tahun terhitung sejak 2008 (dihitung sejak masa penahanan di tahap persidangan). Artinya, mantan direktur utama (Dirut) PT Century Mega Investindo itu setidaknya baru bebas murni pada 2029. Apakah bebasnya Robert berpengaruh terhadap percepatan penyelidikan kasus Century yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjamin bahwa penyelidikan kasus Century akan tetap berlangsung. "Siapa yang menghentikan? Nggak ada yang menghentikan kan?" katanya kemarin. Dia meminta masyarakat bersabar. Sebab, proses penyelidikan tetap dilakukan. "Kasus ini tidak pernah berhenti. Kalau masuk ke penyidikan pasti kita umumkan," ujar Saut.&nbsp;

Eks Bos Century Bebas, Divonis 21 Tahun, Dijalani Hanya 10 Tahun

robert tantular

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#robert tantular

Berita Terkini