<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/26/Jumlah-Kendaraan-di-Jakarta-Mencapai-23-Juta-Unit-Dery-Ridwansah-5JPG-3749291866.jpg" alt="Ilustrasi kemacetan di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kemacetan di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Masalah kemacetan di Jakarta kembali jadi sorotan. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta Pemprov segera menyusun roadmap jangka panjang agar Jakarta bisa keluar dari jeratan macet akut. Ia mengapresiasi berbagai upaya Pemprov, termasuk pengembangan layanan Transjakarta. Namun, menurut dia, itu belum cukup. "Kami belum mengetahui adanya roadmap atau rencana besar untuk mengatasi masalah (macet) tersebut secara tuntas, sehingga Jakarta nantinya tidak lagi menjadi kota yang mengalami kemacetan akut dari waktu ke waktu," ujarnya. Ia menegaskan, Jakarta butuh strategi besar, bukan sekadar solusi jangka pendek. Bun juga menyinggung pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang menilai mengatasi macet butuh waktu panjang. Ia berharap kesadaran itu segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata.&nbsp;"Maka dari itu, Jakarta harus mulai mengambil langkah-langkah yang diperlukan sekarang agar kemacetan tidak terus larut," tegas Bun. Sebelumnya, Wagub DKI Jakarta Rano Karno menyebut kondisi Jakarta mirip Bangkok. Ia mencontohkan bagaimana ibu kota Thailand itu butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun infrastruktur agar lalu lintas lebih lancar. "Bangkok itu mengalami hal yang sama dengan Jakarta, tapi mereka langsung triple deck, agak terurai macetnya. Cuma kalau Jakarta melakukan triple deck, itu revolusi yang luar biasa, karena pasti akan stuck dulu semua," katanya, Rabu (27/8). "Bangkok membangun kotanya hampir empat tahun hanya untuk membangun ini saja," imbuh Rano.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta Pemprov segera menyusun roadmap jangka panjang agar Jakarta bisa keluar dari macet.

Dewan Pertanyakan Roadmap Atasi Kemacetan Jakarta, Desak Pemprov DKI Jakarta Segera Susun untuk Jangka Panjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/kemenparekraf-525011702.jpeg" alt="menparekraf dalam acara Ministerial Meeting AIS Forum 2023." width="100%">
<figcaption>menparekraf dalam acara Ministerial Meeting AIS Forum 2023.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah menyusun peta jalan atau&nbsp;roadmap&nbsp;sektor pariwisata untuk mengurangi emisi karbon (dekarbonasi) sebagai wujud komitmen Indonesia mengatasi dan mengelola dampak perubahan iklim. Hal ini turut didukung oleh United Nations Development Program (UNDP) melalui&nbsp;Climate Promise Project. Penandatanganan dokumen yang akan menjadi acuan bersama dalam menyusun&nbsp;roadmap&nbsp;ini dilakukan pada kegiatan Ministerial Meeting (MM) AIS Forum 2023 di Bali Nusa Dua Conference (BNDCC) 1, Bali, pada selasa (10/10). Lebih jauh, rencana strategis ini bertujuan untuk menjalankan aksi iklim di sektor pariwisata yang ramah lingkungan, rendah emisi, dan mencapai&nbsp;net zero emission. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa peta jalan dekarbonisasi ini merupakan komitmen dan wujud tanggung jawab atas visi dan misi pariwisata tanah air yang berkelanjutan dan berkualitas. Karena resiliensi iklim dan keberlanjutannya merupakan salah satu faktor utama dari perwujudan visi dan misi tersebut. &nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/013041410/toyota-bangun-ekosistem-menyeluruh-guna-dukung-mobilitas-kendaraan-elektrifikasi-dan-menekan-emisi-karbon">Toyota Bangun Ekosistem Menyeluruh Guna Dukung Mobilitas Kendaraan Elektrifikasi dan Menekan Emisi Karbon</a> &ldquo;Kemenparekraf ingin menyampaikan komitmen sektor pariwisata dalam mengeksplorasi&nbsp;best practice&nbsp;terkait dekarbonisasi dan climate action di sektor pariwisata&rdquo; kata Menparekraf. Tujuan dari program dekarbonisasi ini adalah untuk mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi, serta mengurangi jumlah sampah dan limbah yang dihasilkan setiap harinya. Selain itu dalam program ini juga akan membahas isu-isu yang menjadi tantangan dalam sektor pariwisata. Sandiaga mengatakan bahwa langkah yang harus segera diambil selanjutnya adalah pengukuran&nbsp;baseline&nbsp;dan menghitung target penurunan emisi dari sektor pariwisata. Hal itu dilakukan beriringan dengan menyiapkan sistem pelaporan dalam mendampingi perjalanan pariwisata menuju nol emisi. Kemenparekraf juga bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dan Kementerian ESDM di bawah Climate Promise Project. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013008848/klhk-peningkatan-produksi-migas-harus-sejalan-dengan-pengurangan-emisi-karbon">KLHK: Peningkatan Produksi Migas Harus Sejalan dengan Pengurangan Emisi Karbon</a> Langkah awal akan dilakukan survei pengelolaan energi dan limbah ke-20 hotel di ITDC Nusa Dua Bali. Survei ini kemudian akan dilanjutkan dengan pengembangan rencana aksi mitigasi. &ldquo;Aksi serupa akan diperluas ke lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) lainnya di Indonesia dan diharapkan dapat direaplikasikan ke wilayah lain, dengan menggabungkan aksi mitigasi di dalam negeri dan kontribusi sektor tersebut terhadap NDC Indonesia (dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia)&rdquo; ujar Sandiaga. Sandiaga juga menjelaskan bahwa Peta Jalan Dekarbonisasi Sektor Pariwisata ini masih menjadi langkah awal dan gambaran umum yang akan selalu bisa diperbarui di masa depan sesuai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Beberapa perkembangan atau dinamika yang mungkin terjadi bisa dari sektor energi, pengelolaan limbah, dan perkembangan dalam industri pariwisata secara keseluruhan. &nbsp; Untuk menyempurnakan&nbsp;roadmap&nbsp;ini, Kemenparekraf berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lembaga pemerintah terkait, dan pemangku kepentingan lainnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012890025/terapkan-good-mining-practice-tia-raih-penghargaan-asean-coal-awards-terkait-menurunkan-emisi-karbon">Terapkan Good Mining Practice, TIA Raih Penghargaan ASEAN Coal Awards Terkait Menurunkan Emisi Karbon</a> Menparekraf juga menyebutkan, bahwa program itu akan segera dimulai yang sekaligus dapat menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar tempat wisata. &ldquo;Cakupan roadmap juga akan ditingkatkan, program yang ada diperbarui secara berkala, bahkan objektif dapat diubah untuk mencapai emisi nol agar lebih cepat. Pekerjaan besar itu dimulai hari ini untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja yang kami sebut sebagai green tourism job&rdquo; terangnya. &nbsp;***

Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah menyusun peta jalan atau roadmap sektor pariwisata untuk mengurangi emisi karbon (dekarbonasi) .

Pemerintah Susun Peta Jalan Sektor Pariwisata Sebagai Upaya Mengelola Dampak Perubahan Iklim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/WhatsApp-Image-2021-07-15-at-17.22.10.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) meraih penghargaan khusus BUMN sebagai Role Model Integrasi Roadmap Holding-Anak Perusahaan dalam ajang AKHLAK Award 2021. Pemberian penghargaan itu diselenggarakan oleh ACT Consulting secara virtual di Jakarta, Kamis (15/7).  Penghargaan diterima oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman, dan disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Selain itu, pada penyerahan penghargaan tersebut turut hadir tiga Menteri BUMN terdahulu, yaitu Tanri Abeng, Mustafa Abubakar, dan Dahlan Iskan.  Selain Pupuk Indonesia, dua anak perusahaannya juga menerima penghargaan. Mereka adalah PT Petrokimia Gresik, meraih Runner Up Indeks Implementasi Adaptif; dan PT Pupuk Kalimantan Timur menjadi juara untuk Indeks Implementasi Adaptif Terbaik kategori Anak Perusahaan BUMN.  Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, BUMN saat ini membutuhkan transformasi yang menyeluruh. Tidak hanya model bisnis dan operasional, tapi juga transformasi human capital. Saat ini keluarga besar BUMN telah disatukan oleh misi yang sama, yaitu “BUMN Untuk Indonesia” dengan nilai atau core values yang sama, yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).  “Misi dan nilai-nilai tersebut adalah bagian dari transformasi menyeluruh, menjadi arah dan bagian dari kebijakan BUMN untuk naik kelas dan berkompetisi secara global,” ujar Erick dalam sambutannya.  Sementara itu, Dirut Pupuk Indonesia Bakir Pasaman menuturkan, diraihnya penghargaan itu berkat kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan action plan antara holding dan anak perusahaannya. Pupuk Indonesia juga dinilai berhasil dalam memonitor, mengevaluasi, dan menyusun roadmap integrasi holding dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dari setiap anak usahanya yang berjumlah sepuluh perusahaan.  “Insyaallah penghargaan ini menjadi penambah semangat bagi kami untuk lebih baik lagi dalam menerapkan nilai-nilai AKHLAK di Pupuk Indonesia Group,” ujarnya.  Sejak diluncurkannya AKHLAK, lanjut Bakir, Pupuk Indonesia dengan cepat mengimplementasikan hingga ke anak-anak perusahaan. Adapun langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran AKHLAK Internalization Index.  Selain itu, Pupuk Indonesia juga menyelaraskan core value AKHLAK ke dalam core kompetensi perusahaan dan menjadikannya sebagai salah satu penilaian KPI individu dan unit kerja, hingga pada proses rekrutmen dan asesmen promosi karyawan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/27/03/2020/catat-sejarah-pg-ekspor-pupuk-ke-meksiko/">Catat Sejarah, PG Ekspor Pupuk ke Meksiko</a>  “Kami juga selenggarakan program internalisasi, seperti webinar, workshop, pembentukan change leader, change champion, serta change fertilizer di setiap unit kerja, kuis, lomba video, rapat monitoring, dan sebagainya,” jelas Bakir.  Penghargaan tersebut berdasar hasil riset pengukuran indeks kesehatan budaya kerja AKHLAK yang telah dilakukan oleh ACT Consulting. Riset dilakukan secara daring pada periode September 2020 hingga Juli 2021 terhadap 62 perusahaan BUMN dan anak perusahannya. Adapun metode pemetaan dan pengukurannya menggunakan AKHLAK Culture Health Indeks (ACHI).

Pupuk Indonesia Jadi Role Model Integrasi Roadmap Holding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/risma-di-pasar-genteng.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memimpin sosialisasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan mulai Selasa (28/4) hingga Senin (11/5). Hanif/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memimpin sosialisasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan mulai Selasa (28/4) hingga Senin (11/5). Hanif/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya dinilai perlu memiliki roadmap atau peta jalan penanganan wabah Covid-19 yang terukur pada saat diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada Selasa (28/4) hingga Senin (11/5). DPRD Kota Surabaya menilai roadmap penanganan Covid-19 yang dimiliki Pemkot Surabaya selama ini tidak terukur secara P2KR (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitif).  Sekretaris Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya Akmarawita Kadir seperti dilansir dari Antara di Surabaya mengatakan, upaya promotif kurang maksimal karena masih dijumpai warga yang panik, warga tidak menggunakan masker, dan masalah penanganan jenazah. Selain itu, kesadaran warga juga masih  kurang, perlakuan terhadap orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pemeriksaan (PDP) maupun yang terkomfirmasi positif Covid-19 masih bermasalah.  ”Upaya preventif yang dilakukan pemkot dinilai kurang tepat atau pemborosan seperti halnya membuat dapur umum untuk produksi minuman tradisional pokak dan telur yang telah menghabiskan anggaran hampir Rp 3 miliar,” tutur Akmarawita Kadir pada Minggu (26/4).  Begitu juga sejumlah kebijakan lain seperti pembuatan bilik sterilisasi, penyemprotan disinfektan di jalan-jalan, penyemprotan disinfektan dengan drone atau pesawat nirawak, serta usul setiap penumpang yang turun dari pesawat untuk membersihkan diri dengan mandi dan ganti pakaian sebelum meninggalkan area bandara. Tidak hanya itu, lanjut dua, pihaknya menyesalkan upaya kuratif yang tidak diimbangi dengan anggaran yang cukup di bidang kesehatan.  ”Dari anggaran penanganan Covid-19 di Surabaya Rp 196 miliar, untuk bidang kesehatan hanya dianggarkan sebesar Rp 18 miliar. Padahal para dokter dan tenaga medis di klinik maupun rumah sakit bekerja dengan bahaya yang mengancam jiwa, dengan segala keterbatasan dan fasilitas yang kurang memadai. Ini yang saya sangat sesalkan karena anggarannya sangat minim,” kata Akmarawita Kadir.  Sedangkan untuk upaya rehabilitatif, dia menilai, pemkot kurang memberikan perhatian kepada pasien yang dinyatakan sudah sembuh. Akibatnya, masih ada masyarakat yang menjauhi pasien yang sudah sembuh itu. ”Ini karena tidak ada koordinasi antara pemerintah hingga ke tingkat RT dan RW,” ujar Akmarawita Kadir.  Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M. Fikser mengatakan, Pemkot Surabaya sudah melakukan empat upaya dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 menjelang PSBB di Surabaya yakni upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya promotif yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya meliputi menyediakan laman lawancovid-19.surabaya.go.id, penyuluhan melalui beberapa media promosi kepada masyarakat tentang Covid-19, dan perlunya kewaspadaan serta pencegahannya. Sedangkan upaya preventif di antaranya melaksanakan rapid test kepada 1.730 orang yaitu orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), petugas kesehatan, dan patroli.  Sedangkan upaya kuratif yakni menyiapkan puskesmas untuk melaksanakan pelayanan, menunjuk dan mengkoordinasikan rumah sakit untuk pelayanan dan sarana rujukan, mengkoordinasikan pelayanan rawat inap dan rawat jalan di seluruh puskesmas dan rumah sakit serta menyediakan obat-obatan beserta alat kesehatan untuk menangani kasus Covid-19. ”Upaya rehabilitatif yakni melakukan pemantauan kepada pasien yang sembuh untuk mengetahui perkembangan kesehatannya dan agar tetap melakukan social distancing,” ujar Fikser.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8Y4CaUASVPM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LCNwf2BEMfA   https://www.youtube.com/watch?v=BUgKwymoGHc

Pemkot Surabaya Dinilai Perlu Memiliki Roadmap yang Terukur saat PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pengamat-nasib-petani-tak-jelas-karena-kementan-tak-punya-roadmap_m_164682.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan cukai rokok sebesar 10,04 persen tahun depan. Keputusan itu pun menuai banyak kecaman dari beberapa pihak. Pasalnya, kenaikan cukai rokok dikhawatirkan akan membunuh industri rokok. Selain itu, kebijakan ini juga dikhawatirkan berdampak pada nasib buruh dan petani yang menggantungkan hidupnya pada komoditas tembakau. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Parasatowo mengatakan, pemerintah sejatinya bisa memberi perlindungan kepada para petani. Sayangnya, Kementerian Pertanian yang bersinggungan langsung dengan petani, tidak memiliki program yang jelas. "Masalahnya, Kementan itu kan nggak punya roadmap yang jelas tentang berapa lahan pertanian, tembakau, jumlah petani, jadi ga akurat. Pengaruh kesana," ujarnya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/10) Tidak akuratnya data membuat petani Indonesia hanya mampu mememenuhi kebutuhan tembakau nasional sebesar 30 persen. Kondisi itu menyebabkan industri rokok harus mengimpor tembakau agar dapat memenuhi kebutuhan produksi. "Mau tidak mau kan impor ya, (akurasi data) itu peluang kalau memang mau semua dalam negeri," katanya. Untuk itu, pemerintah harus mencari alternatif lain untuk para petani agar mereka mau mencari komditas lain yang bisa ditanam sebagai pengganti tembakau. "Ini tantangan untuk Kementan. Mereka nggak memiliki strategi dan data akurat. Jadi memang harus jelas, pengendalian konsumsi iya, switching petani, buruhnya juga, industrinya juga. Harus disediakan," tandasnya.&nbsp;

Pengamat: Nasib Petani Tak Jelas Karena Kementan Tak Punya Roadmap

roadmap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#roadmap

Berita Terkini

Dewan Pertanyakan Roadmap Atasi Kemacetan Jakarta, Desak Pemprov DKI Jakarta Segera Susun untuk Jangka Panjang

Pemerintah Susun Peta Jalan Sektor Pariwisata Sebagai Upaya Mengelola Dampak Perubahan Iklim

Pupuk Indonesia Jadi Role Model Integrasi Roadmap Holding

Pemkot Surabaya Dinilai Perlu Memiliki Roadmap yang Terukur saat PSBB

Pengamat: Nasib Petani Tak Jelas Karena Kementan Tak Punya Roadmap

Download Aplikasi JawaPos.com