<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230317_222857.jpg" alt="Rizal Djibran./ Abdul.Rahman/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Rizal Djibran./ Abdul.Rahman/JawaPos.com</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kasus kekerasan seksual dan KDRT laporan Sarah terhadap mantan suaminya, aktor Rizal Djibran, masih terus bergulir di Polda Metro Jaya. Kemarin, aktor spesialis laga itu menjalani agenda pemeriksaan di hadapan penyidik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fredrich Yunadi, pengacara Rizal Djibran, menyatakan bahwa bukti foto yang dijadikan dasar oleh Sarah untuk membuktikan terjadinya KDRT selama masa pernikahan dengan kliennya tidak dapat diterima. Pasalnya, foto disebutnya bukan merupakan bukti yang dapat dijadikan dasar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Foto bukan merupakan bukti, foto hanya bukti tambahan. Foto 3 tahun lalu bisa kita bilang jadi korban kekerasan dari si A. Itu tidak bisa. Harus ada visum, kalau tidak ada visum, foto tidak bisa dipakai," kata Fredrich Yunadi di Polda Metro Jaya, Selasa (29/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rizal Djibran mengaku dirinya baru mengetahui karena ternyata ada foto yang dijadikan dasar untuk membuktikan adanya KDRT. Dia pun meminta penyidik untuk dapat mendalami latar belakag di baik hadirnya foto itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya justru baru tahu foto itu ada. Itu badan siapa ? Diambil oleh siapa ? Tempat dimana ? Itu kan butuh penelitian lebih lanjut," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, kasus kekerasan seksual dan KDRT laporan Sarah kini sudah masuk tahap penyidikan. Hal itu diputuskan penyidik berdasarkan hasil gelar perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012896656/istri-rafael-alun-bungkam-usai-satu-keluarga-didakwa-turut-terlibat-gratifikasi-dan-tppu">Istri Rafael Alun Bungkam Usai Satu Keluarga Didakwa Turut Terlibat Gratifikasi dan TPPU</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabar tersebut diungkapkan Tris Haryanto,kuasa hukum Sarah. Dia pun menyebut informasi itu diketahuinya berdasarkan laporan perkembangan kasus, tertuang dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hasil gelar perkara, Alhamdulillah hasilnya ditingkatkan ke penyidikan. Berarti sudah terpenuhi unsur pidananya," kata Tris saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (25/7).</div>

"Foto bukan merupakan bukti, foto hanya bukti tambahan. Foto 3 tahun lalu bisa kita bilang jadi korban kekerasan dari si A. Itu tidak bisa.

Pengacara Riza Djibran Sebut Foto Tak Bisa Dijadikan Bukti KDRT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Screenshot_2022-02-25-14-36-32-22_1c337646f29875672b5a61192b9010f9.jpg" alt="Rizal Djibran Nikahi Sarah dengan Mas Kawin 22 Gram Logam Mulia./Instagram @rizaldjibran_" width="100%">
<figcaption>Rizal Djibran Nikahi Sarah dengan Mas Kawin 22 Gram Logam Mulia./Instagram @rizaldjibran_</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp; Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual laporan Sarah terhadap aktor Rizal Djibran kini memasuki babak baru. Kasus tersebut telah dinaikkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan berdasarkan hasil gelar perkara dilakukan penyidik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabar tersebut diungkapkan Tris Haryanto,kuasa hukum Sarah. Dia pun menyebut informasi itu diketahui berdasarkan laporan perkembangan atas kasus tersebut yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hasil gelar perkara, <em>Alhamdulillah</em> hasilnya ditingkatkan ke penyidikan. Berarti sudah terpenuhi unsur pidananya," kata Tris saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (25/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengacara Sarah menyebut penyidik kini bekerja melakukan pendalaman lebih lanjut dalam proses penyidikan. Menurutnya, kemungkinan dalam waktu dekat akan segera muncul status baru dari pihak terlapor akan menyandang status dari saksi menjadi tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami hanya menerima hasil penyidikan. Kemungkinan besar pihak Rizal juga sudah menerima SPDP-nya," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Naiknya kasus KDRT dan kekerasan seksual dari penyelidikan ke penyidikan sangat penting bagi pihak Sarah. Pasalnya, hal itu menunjukkan bahwa apa yang dia ungkapkan sejak awal tidak mengada-ngada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang sudah dimulai penyidikan. Berarti apa yang disampaikan Sarah sejak awal memang benar adanya, tidak berbohong," tegas pengacara Sarah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Sarah melaporkan Rizal Djibran ke Polda Metro Jaya pada Senin, 13 Februari 2023 terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual dan KDRT. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/802/II/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas laporan Sarah, Rizal Djibran terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Rizal Djibran dijerat dengan Pasal 5 Huruf A juncto Pasal 43 Ayat (1) dan atau Pasal 8 Huruf A juncto Pasal 46 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).</div>

Sarah melaporkan Rizal Djibran ke Polda Metro Jaya pada Senin, 13 Februari 2023 terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual dan KDRT.

Kasus Dugaan KDRT Naik ke Tahap Penyidikan, Pihak Sarah Yakin Rizal Djibran Sebentar Lagi jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Screenshot_2022-02-25-14-36-32-22_1c337646f29875672b5a61192b9010f9.jpg" alt="Rizal Djibran Nikahi Sarah dengan Mas Kawin 22 Gram Logam Mulia./Instagram @rizaldjibran_" width="100%">
<figcaption>Rizal Djibran Nikahi Sarah dengan Mas Kawin 22 Gram Logam Mulia./Instagram @rizaldjibran_</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Denny Lubis selaku pengacara aktor Rizal Djibran mengatakan, bahwa kliennya sudah mengetahui ihwal laporan polisi terkait KDRT dan kekerasan seksual yang dibuat Sarah,istrinya, terhadap dirinya di Polda Metro Jaya beberapa hari lalu.<br /> <br /> Rizal Djibran dan kuasa hukum belum menjalin komunikasi apa pun dengan Sarah. Aktor sinetron kolosal itu memasrahkan proses hukumnya berjalan dan siap untuk menghadapinya, sebagaimana disampaikan pengacaranya.<br /> <br /> "Tidak ada komunikasi. Kan beliau yang tiba-tiba membuat laporan polisi, kita serahkan saja ke proses hukum. Kalau ada panggilan, pasti Rizal akan memenuhi untuk menjawab segala tudingan yang diarahkan kepada dirinya," kata Denny Lubis kepada JawaPos.com, Jumat (17/2).<br /> <br /> Dia pun sempat bertanya ihwal kasus KDRT dan kekerasan seksual kepada Rizal Djibran. Dengan tegas aktor berusia 45 tahun itu membantah. Menurut Denny Lubis, kliennya justru kebingungan ketika dituduh melakukan KDRT dan kekerasan seksual.<br /> <br /> "Sepanjang menjadi suami-istri Rizal tidak pernah melakukan seperti yang dilaporkan Sarah," tegasnya.<br /> <br /> Langkah yang ditempuh Rizal Djibran usai dipolisikan oleh istrinya, dia meminta pengacaranya untuk mempelajari kasus itu untuk kemudian mengumpulkan bukti-bukti dan fakta untuk melakukan kontra.<br /> <br /> Rizal Djibran enggan membuka komunikasi dengan Sarah karena kadung merasa sangat kecewa atas tindakan istrinya.<br /> <br /> "Walaupun rumah tangga mereka mau diakhiri, seharusnya diselesaikan baik-baik. Tidak ada rumah tangga itu untuk disiarkan kemana mana dan jadi konsumsi publik. Inilah yang menjadi kekecewaaan Rizal Djibran," paparnya.<br /> <br /> Diketahui, Sarah membuat laporan polisi terhadap aktor Rizal Djibran ke Polda Metro Jaya dengan didampingi kuasa hukumnya. Laporan dibuat pada Senin, 13 Februari 2023 dan laporannya terdaftar dengan nomor LP/B/802/II/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.<br /> <br /> Dalam laporan tersebut, Sarah menjerat Rizal Djibran dengan Pasal 5 Huruf A Jo Pasal 43 Ayat (1) dan atau Pasal 8 Huruf A Jo Pasal 46 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT.

Rizal Djibran Siap Hadapi Laporan Istrinya Soal KDRT-Kekerasan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Screenshot_2022-02-25-14-36-32-22_1c337646f29875672b5a61192b9010f9.jpg" alt="Rizal Djibran Nikahi Sarah dengan Mas Kawin 22 Gram Logam Mulia./Instagram @rizaldjibran_" width="100%">
<figcaption>Rizal Djibran Nikahi Sarah dengan Mas Kawin 22 Gram Logam Mulia./Instagram @rizaldjibran_</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Laporan polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual terhadap aktor Rizal Djibran, kasusnya kini bergulir di Polda Metro Jaya setelah dilaporkan pada Senin, 13 Februari 2023 lalu. Pihak pelapor, Sarah, direncanakan akan diperiksa oleh penyidik pada pekan depan.<br /> <br /> "Minggu depan Sarah akan diperiksa sebagai korban," ujar Tris Harijanto selaku kuasa hukum Sarah kepada JawaPos.com Jumat (17/2).<br /> <br /> Setelah adanya laporan polisi, Sarah dan Rizal Djibran tidak lagi menjalin komunikasi. Pasangan suami-istri tersebut belum ada usaha untuk mencarikan jalan penyelesaian terbaik secara kekeluargaan, di luar proses hukum pidana atas permasalahan yang terjadi.<br /> <br /> Menurut Tris, kliennya sudah bulat akan melanjutkan proses hukum kasus KDRT dan kekerasan seksual sampai adanya kepastian hukum. Sarah tidak akan mencabut laporan polisi yang telah dia buat.<br /> <br /> "Belum ada, dari pihak sebelah juga belum ada komunikasi. klien saya mintanya tetap on the track kasusnya. Sudah ada disposisi," tuturnya.<br /> <br /> Menurutnya, Sarah sudah menutup kemungkinan untuk bertemu lagi dengan Rizal Djibran, meskipun sampai saat ini mereka masih berstatus pasangan suami-istri. Sarah mengalami trauma usai mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pemain sinetron kolosal Tutur Tinular itu.<br /> <br /> Selain adanya laporan polisi kasus KDRT dan kekerasan seksual, Rizal Djibran lebih dulu melayangkan permohonan cerai talak ke Sarah lewat Pengadilan Agama Cikarang. Kasus perceraian tersebut sudah memasuki tahapan akhir tinggal agenda kesimpulan dan kemudian sidang putusan.<br /> <br /> "Untuk gugatan cerai minggu depan sidang kesimpulan. Perceraiannya sudah hampir selesai karena sudah lama dari bulan November kalau tidak salah. Untuk kasus cerai ada teman yang menangani," tuturnya.

Laporkan Rizal Djibran, Sarah Diperiksa Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Rizal-Djibran-dan-istri.jpg" alt="Instagram @rizaldjibran_" width="100%">
<figcaption>Instagram @rizaldjibran_</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com </strong>- Sarah resmi melaporkan suaminya, aktor Rizal Djibran, ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan juga tudingan kekerasan seksual. Laporan tersebut dibuat pada Senin, 13 Februari 2023 dan Sarah kala itu datang secara langsung membuat LP ditemani kuasa hukumnya.<br /> <br /> Tris Harijanto selaku kuasa hukum dari Sarah menyatakan, bahwa kliennya bersikeras menolak melakukan hubungan seksual menyimpang. Akan tetapi Rizal Djibran memaksanya sehingga kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi.<br /> <br /> Kendati enggan membeberkan secara detail karena dinilai tidak pantas, dia memastikan hubungan seksual menyimpang itu diduga dilakukan Rizal terhadap Sarah beberapa kali. "Lebih dari satu kali," ujar Tris Harijanto kepada JawaPos.com, Jumat (17/2).<br /> <br /> Dia menegaskan, kejadian kekerasan seksual dengan hubungan seks menyimpang memang benar-benar terjadi dan ada bukti untuk memperkuat hal tersebut. "Kalau tidak terjadi tidak mungkin diterima oleh Polda. Kekerasan seksual yang seperti apa? Dugaan penyimpangan seks," tegasnya.<br /> <br /> Secara terpisah, Denny Lubis selaku kuasa hukum Rizal DJibran tegas membantah kliennya telah melakukan hubungan seksual menyimpang. Dia merasa masih terlalu dini untuk bicara hal itu karena belum ada panggilan dari penyidik untuk Rizal diperiksa sebagai saksi terlapor.<br /> <br /> "Tanggapan kita, kita mau memastikan dulu dimana kejadiannya ? Kapan waktunya ? Mereka berumah tangga kan cukup lama ya. Itu harus jelas dalam persoalan pidana," tutur Denny Lubis.<br /> <br /> Dia menyatakan, pihak pelapor harus dapat membuktikan secara hukum atas apa yang telah dilaporkannya ke polisi. Pihak Rizal Djibran meminta Sarah untuk membuktikan tuduhan tersebut."Kita tidak ikut membuktikan apa yang didalilkan, Silakan pihak sana yang membuktikan. Benar nggak peristiwa itu? Yang paling penting harus jelas dulu peristiwa hukumnya," tuturnya<br /> <br /> Diketahui, Sarah dengan didampingi kuasa hukumnya melaporkan aktor Rizal Djibran ke Polda Metro Jaya. Laporan dibuat pada Senin, 13 Februari 2023 dan laporannya terdaftar dengan nomor LP/B/802/II/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.<br /> <br /> Dalam laporan tersebut, Sarah menjerat Rizal Djibran dengan Pasal 5 Huruf A Jo Pasal 43 Ayat (1) dan atau Pasal 8 Huruf A Jo Pasal 46 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT.

Rizal Djibran Disebut Lakukan Penyimpangan Seksual Lebih dari 1 Kali