<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/rizal-djalil.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan anggota BPK Rizal Djalil ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Cibinong. Rizal Djalil akan menjalani hukuman empat tahun penjara setelah dinyatakan berkekuatan hukum tetap.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, eksekusi terhadap Rizal Djalil ke Lapas Klas IIA Cibinong berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst tertanggal 26 April 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap.  "Terpidana Rizal Djalil dengan cara memasukkan ke Lapas Klas IIA Cibinong untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (7/5).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/04/2021/eks-anggota-bpk-rizal-djalil-terpukul-dituntut-6-tahun-penjara/">Eks Anggota BPK Rizal Djalil Terpukul Dituntut 6 Tahun Penjara</a>  Rizal Djalil oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Neger Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta divonis empat tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Rizal terbukti menerima uang senilai Rp 1 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo.  Rizal terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Vonis empat tahun penjara ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).  Rizal oleh Jaksa dituntut enam tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Dia juga dituntut untuk membayarkan uang pengganti senilai Rp 1 miliar. Apabila tidak mampu, maka harta bendanya akan disita dan apabila tidak mencukupi maka dihukum kurungan satu tahun pidana penjara.

KPK Jebloskan Eks Anggota BPK Rizal Djalil ke Lapas Cibinong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/rizal-djalil.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), Rizal Djalil divonis empat tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Rizal terbukti menerima uang senilai Rp 1 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo.  "Mengadili, menyatakan terdakwa Rizal Djalil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama," kata Ketua Majelis Hakim Albertus Usada membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (26/4).  Penerimaan suap senilai Rp 1 miliar itu bertujuan untuk memuluskan pelaksanaan proyek pembangunan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (JDU SPAM IKK) Hongaria Paket 2 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).  Majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan blokir rekening atas nama Dipo Nurhadi Ilham, anak Rizal. Hakim menilai, pemblokiran tidak memiliki kaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Rizal.  Dalam menjatuhkan vonis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan Rizal tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Serta Rizal juga dipandang tidak mengakui perbuatannya.  Sementara itu hal yang meringankan, Rizal pernah mendapat Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal yang meringankan lainnya, Rizal telah berusia 65 tahun, serta menderita penyakit Hepatitis B dan hipertensi kronis.  Rizal terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Vonis empat tahun penjara ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).  JawaPos.com: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/04/2021/eks-anggota-bpk-rizal-djalil-terpukul-dituntut-6-tahun-penjara/">Eks Anggota BPK Rizal Djalil Terpukul Dituntut 6 Tahun Penjara</a>  Rizal oleh Jaksa dituntut enam tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Dia juga dituntut untuk membayarkan uang pengganti senilai Rp 1 miliar. Apabila tidak mampu, maka harta bendanya akan disita dan apabila tidak mencukupi maka dihukum kurungan satu tahun pidana penjara.  Jaksa juga menuntut agar Rizal Djalil tidak dipilih dalam jabatan publik atau dicabut hak politiknya selama kurang lebih tiga tahun.  "Hukuman ini diterapkan setelah Rizal menjalani hukuman pidana," pungkas Jaksa Arin Kurnia Sari membacakan surat tuntutan di PN Tipikor Jakarta, Senin (12/4).

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Divonis 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/rizal-djalil.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Rizal Djalil membantah menerima suap senilai Rp 1 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo. Dia mengklaim, tidak mengatahui penerimaan uang itu.  "Pemberian uang itu tidak berkaitan sama sekali dengan diri saya. Bahkan saya tidak tahu menahu masalah tersebut," kata Rizal Djalil saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi melalui daring dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (19/4).  Rizal mengaku sangat terpukul dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Dia menyampaikan, perkara yang menjeratnya itu membuat kredibilitasnya sebagai pimpinan BPK hancur.  "Saya saat ini berusia 60 tahun dan saya memiliki penyakit hepatitis B dan hipertensi kronik, penyakit yang sangat rentan di usia saya. Saya sangat menyayangkan, karena kredibilitas saya selaku pimpinan BPK RI menjadi hancur lebur," ucap Rizal.  Menurut Rizal, Jaksa KPK tidak bisa membuktikan pemberian suap terhadap dirinya. Dia menuturkan, selama proses persidangan tidak ada saksi yang bisa membuktikan adanya penerimaan suap.  "Leonardo yang dituduh sebagai penyuap juga membantah, bahwa tidak pernah memberikan apapun ke diri saya. Dengan penuh kerendahan hati, saya memohon kiranya majelis hakim setelah melihat fakta dapat jatuhkan putusan bebas, karena memang tidak terdapat alat bukti terang yang bisa menyimpulkan saya salah," tegas Rizal.  Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Rizal Djalil dengan hukuman enam tahun pidana dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Rizal diyakini menerima suap senilai Rp 1 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo.  "Menyatakan terdakwa bersalah terbukti melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor), sebagaimana diancam dalam Pasal 12 huruf b UU pemberantasan Tipikor dakwaan pertama," kata Jaksa Arin Kurnia Sari membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (12/4).  "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizal Djalil selama enam tahun dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan," sambungnya.  Rizal Djalil juga dituntut untuk membayarkan uang pengganti senilai Rp 1 miliar. Apabila tidak mampu, maka harta bendanya akan disita dan apabila tidak mencukupi maka dihukum kurungan satu tahun pidana penjara.  Jaksa juga menuntut agar Rizal Djalil tidak dipilih dalam jabatan publik atau dicabut hak politiknya selama kurang lebih tiga tahun. Hukuman ini diterapkan setelah Rizal menjalani hukuman pidana.  Jaksa meyakini, Rizal menerima suap senilai Rp 1 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo. Suap tersebut bertujuan untuk memuluskan pelaksanaan proyek pembangunan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (JDU SPAM IKK) Hongaria Paket 2 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).  Rizal Djalil dituntut melanggar Pasal 12 huruf b UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor atau dakwaan kedua Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Terpukul Dituntut 6 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/rizal-djalil.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo divonis dua tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Dia terbukti memberikan suap senilai SGD 100 ribu dan USD 20 ribu kepada mantan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil.  "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun, dan pidana denda sebesar Rp 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti tiga bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim, Albertus Usada membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (1/3).  Majelis Hakim meyakini, Leonardo memberikan uang kepada Rizal Djalil untuk membantu perusahaannya sebagai pelaksana proyek pembangunan sistem penyediaan air minim JDU Hongaria pada Ditjen SPAM Kementerian PUPR 2017-2018.  "Menimbang bahwa terhadap bantuan dan upaya yang dilakukan Rizal Djalil terdakwa telah memberikan hadiah SGD 100 ribu dan USD 20 ribu, dimana pemberian hadiah berkaitan dengan jabatan atau kedudukan saksi Rizal Djalil selaku anggota BPK RI," ujar Hakim Albertus.  Dalam menjatuhkan hukuman ini, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Leonardo tidak mendukung upaya pemerintah dalam program pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatannya.  "Hal yang meringankan belum pernah dipidana, kooperatif dan sopan dalam persidangan, serta terdakwa dalam konidisi sakit," ungkap Hakim Albertus.  Mendengar vonis yang dibacakan majelis hakim, terdakwa maupun jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan pikir-pikir. Kedua belah pihak mempunyai batas waktu tujuh hari untuk menentukan sikal terkait vonis tersebut.  Putusan ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut Leonardo dengan hukuman 2 tahun pidana penjara.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/12/2020/eks-anggota-bpk-rizal-djalil-didakwa-terima-suap-rp-13-miliar/">Eks Anggota BPK Rizal Djalil Didakwa Terima Suap Rp 1,3 Miliar</a>  Sementara itu, tim kuasa hukum Leonardo, Irwan Irawan mengklaim, dakwaan Jaksa tidak terbukti di dalam persidangan. Dia menyebut, akan mempertimbangkan untuk mengajukan banding terhadap vonis hakim.  "Ya kalau kami maunya bebas kan, cuma dalam prosesnya tidak terbukti kan sebenarnya hanya satu saksi yang menjelaskan yang lainnya kan tidak ada ya," tegas Irwan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0wy9RyOzrKw

Penyuap Eks Anggota BPK Rizal Djalil Divonis 2 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/rizal-djalil.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pejabat Fungsi Utama Pengembangan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Mochamad Natsir mengaku pernah dipanggil oleh mantan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil. Agendanya adalah untuk diperkenalkan dengan eks Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo.  Peristiwa itu terjadi pada 2016, saat Natsir masih menjabat sebagai Direktur Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum Kemen PUPR.  "Sekitar Oktober 2016 saya dipanggil, kordinasi kegiatan dan pada kesempatan tersebut ada tiga hal pokok disampaikan pak Rizal. Pertama tentang hasil audit BPK, yang ternyata setelah saya pelajari pekerjaan pembangunan tempat evakuasi sementara di Provinsi Banten," kata Natsir saat bersaksi untuk terdakwa Rizal Djalil di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/1).  Saat itu Natsir menyampaikan, hal tersebut bukan bidang air minum, yang memang bukan tugasnya. Lalu, pada pertemuan itu disampaikan, dalam waktu dekat akan dilakukan audit PAM Satker 2015-2016.  "Lalu saat saya berpamitan, pak Rizal bilang ada teman yang ingin ketemu dengan saya, nanti staf saya yang hubungin," imbuhnya.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/01/2021/risma-minta-bansos-tunai-jangan-dibelikan-rokok-dan-miras/">Risma Minta Bansos Tunai Jangan Dibelikan Rokok dan Miras</a>  Beberapa hari kemudian, Natsir mengaku dihubungi oleh staf Rizal Djalil bernama Sudopo. Karena sebelumnya Rizal menyampaikan akan mengenalkan seseorang kepada Natsir.  "Beberapa hari kemudian saya dihubungi staf BPK menyampaikan bahwa menindaklanjuti pertemuan pak Rizal Djalil tempo hari, ada orang namanya pak Leo yang sore ini ingin ketemu pak Natsir. Saya bilang silakan pak, tapi saya lagi rapat, jadi nanti sore," ungkap Natsir.  Leo yang dimaksud merupakan Leonardo Jusminarta Prasetyo yang saat itu menjabat sebagai Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama. Pertemuan itu setelah dihubungi oleh staf BPK.  Mendengar pernyataan Leonardo Jusminarta Prasetyo, Natsir mengaku memintanya untuk melakukan lelang jika ingin mendapatkan proyek di Kementerian PUPR. Dia pun harus memenuhi syarat terlebih dahulu.  "Saya jawab silakan ikuti lelang sesuai aturan, penuhi syarat administrasi dan harga kompetitif. Sehingga nanti kerjanya baik," beber Natsir.  Dalam perkara ini, mantan Anggota BPK Rizal Djalil didakwa menerima suap senilai SGD 100 ribu dan USD 20 ribu atau setara total Rp 1,3 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo.  Suap tersebut bertujuan untuk memuluskan pelaksanaan proyek pembangunan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (JDU SPAM IKK) Hongaria Paket 2 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).  Rizal Djalil didakwa melanggar Pasal 12 huruf b UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor atau dakwaan kedua Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pejabat PUPR Ungkap Hubungan Rizal Djalil dengan Leo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/rizal-djalil.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil didakwa menerima suap senilai SGD 100 ribu dan USD 20 ribu atau setara total Rp 1,3 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo.  Suap tersebut bertujuan untuk memuluskan pelaksanaan proyek pembangunan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (JDU SPAM IKK) Hongaria Paket 2 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).  "Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Iskandar Marwanto membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (28/12).  Jaksa menjelaskan, pada 2016 Rizal dengan kewenangan yang dimilikinya selaku Anggota BPK IV memanggil Mochammad Natsir selaku Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Direktur PSPAM) pada Kementerian PUPR ke ruang kerjanya di Lantai 8 Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.  Dalam pertemuan tersebut, sambung Jaksa, Rizal menyampaikan hasil temuan terhadap proyek Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara di Provinsi Banten pada Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya.  Padahal, temuan tersebut bukan merupakan proyek di Direktorat PSPAM. Rizal lantas meminta Mochammad Natsir untuk membantunya. "Beberapa hari kemudian, Mochammad Natsir dihubungi oleh Sudopo staf Terdakwa yang mengatakan bahwa nanti orang yang bernama Leo akan menemui Mochammad Natsir sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Terdakwa sebelumnya," ucap Jaksa.  Berkenan dengan proyek-proyek yang dilaksanakan di Direktorat PSPAM pada tahun-tahun sebelumnya, Terdakwa menandatangani Surat Tugas Nomor: 73/ST/VI/10/2016 tanggal 21 Oktober 2016 untuk melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Air Limbah pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan Instansi Terkait Tahun 2014, 2015, dan 2016 di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Jambi, yang rencananya pelaksanaan pemeriksaan akan berlangsung selama 45 hari dari 31 Oktober 2016 sampai dengan 14 Desember 2016.  "Mochammad Natsir yang memahami kedudukan Terdakwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan di Direktorat PSPAM tersebut, kemudian menindaklanjuti keinginan Terdakwa agar Leonardo Jusminarta Prasetyo dapat menjadi pelaksana proyek di Direktorat PSPAM," beber Jaksa.  Kemudian pada 16 November 2017 perusahan milik Leonardo dinyatakan sebagai pemenang dalam pelelangan Paket Pekerjaan Konstruksi Pengembangan JDU SPAM IKK Hongaria Paket 2 TA 2017-2018 yang lokasi pengerjaannya di wilayah Pulau Jawa meliputi Banten, Jawa Barat, Jogjakarta dan Jawa Timur.  Rizal Djalil didakwa melanggar Pasal 12 huruf b UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor atau dakwaan kedua Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Didakwa Terima Suap Rp 1,3 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Kepala-BPK-Agung-Firman-Sampurna-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah selesai diperiksa. Pemanggilan tersebut terkait kasus suap proyek pembangunan Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2017–2018.  Kasus itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada 28 Desember 2018 yang berhasil mengamankan uang senilai Rp 3,3 miliar, SGD 239.100, dan USD 3.200 atau total sekitar Rp 3,58 miliar. KPK juga telah menetapkan delapan tersangka dalam perkara tersebut.  Dalam kasus itu, Agung mengatakan, bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi mantan anggota BPK RI Rizal Djalil. Peran dia dalam kasus ini adalah sebagai saksi untuk meringankan hukuman.’’Jadi saya dipanggil pada hari ini oleh KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang meringankan untuk kolega kami Rizal Djalil,’’ kata dia usai diperiksa, Selasa (8/12).  Kata dia, dirinya prihatin mengenai perkara yang melibatkan Rizal Djalil. Untuk itu, dia meminta agar Rizal bersabar dan tetap tegar dalam menjalani proses perkara yang tengah dijalani. ’’Tapi pada saat yang sama kami juga menyampaikan mendukung sepenuhnya penegakkan hukum yang dilakukan oleh KPK,’’ tuturnya.  Sebagai informasi, dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil dan Komisaris PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta sebagai tersangka.  Rizal diduga menerima suap sebesar 100 ribu dolar Singapura dari Lenoardo untuk membantu perusahaan mendapatkan proyek SPAM jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp 79,27 miliar di Kementerian PUPR.  KPK menduga transaksi tersebut melalui perantara. Di mana Leonardo menjanjikan akan memberikan uang Rp 1,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura yang akhirnya diserahkan kepada Rizal Djalil melalui salah satu pihak keluarga dengan jumlah SGD 100 ribu dan pecahan 1.000 ribu dolar Singapura atau 100 lembar di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=D9vxMSwMW0U

Ketua BPK Penuhi Panggilan KPK Sebagai Saksi Kasus Rizal Djalil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/rizal-djalil.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil sudah menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rizal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR.  Usai diperiksa, Rizal menantang lembaga antirasuah tersebut untuk mengungkap kasus dugaan suap proyek SPAM. Dia bahkan meminta KPK untuk membeberkan bukti praktik rasuah dari proyek tersebut.  “Silakan dibuka, silakan diungkap siapa yang memberikan dan siapa yang menerima,” kata Rizal, Rabu (9/10).  Rizal mengaku telah membeberkan kasus yang menjeratnya kepada penyidik KPK. Ia siap kembali diperiksa jika keterangannya hari ini dianggap belum cukup menjelaskan benang merah perkara.  "Apabila keterangan saya dibutuhkan tentang uang Rp 3,2 miliar itu, sebagai warga negara saya siap menyampaikannya bila dikehendaki,” terang Rizal.  Rizal menegaskan tidak pernah menerima uang haram dari Komisaris PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta. Dia berdalih tidak terlibat dalam pengurusan proyek SPAM untuk perusahaan Leonardo. “Saya tidak ada kaitannya. Demi Allah," tegasnya.  Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam pengembangan perkara ini. Kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil (RIZ) dan Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama (MD) Leonardo Jusminarta Prasetyo (LJP).  KPK menduga, Rizal menerima aliran dana sebesar SGD 100 ribu dari Leonardo. Uang tersebut diberikan Leonardo lantaran Rizal membantu perusahaan milik Leonardo untuk mendapatkan proyek SPAM jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan anggaran Rp 79,27 miliar.  Sebagai pihak yang diduga penerima Rizal disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sedangkan Leonardo sebagai pihak yang diduga Pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Rizal Djalil Tantang KPK Buktikan Praktik Rasuah di Kasus SPAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/rijal.jpg" alt="Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil usai diperiksa penyidik KPK di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (4/10). (ridwan)" width="100%">
<figcaption>Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil usai diperiksa penyidik KPK di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (4/10). (ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM). Rizal mengaku akan kooperatif dalam menjalani pemeriksaan serta memberikan keterangan kepada penyidik KPK.  Rizal yang datang mengenakan kemeja merah muda dipadu dengan peci dan kacamata hitam akan siap menjawab pertanyaan oleh penyidik lembaga antirasuah.  "(Saya) akan memberikan keterangan apappun yang dibutuhkan oleh penyidik dan saya membawa semua dokumen yang diminta oleh penyidik dan saya akan sangat kooperatif," kata Rizal di pelataran Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (9/10).  Rizal menyebut, akan membeberkan segala hal yang ia ketahui terkait kasus SPAM kepada awak media setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Dia mengaku akan membeberkan penerimaan uang senilai Rp 3,2 miliar yang dituduhkan padanya, serta seseorang yang disebutnya mengatur proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  "Saya nanti setelah diperiksa akan berbicara secara terbuka apa adanya kepada saudara-saudara, teman-teman awak media. Saya sudah siapkan pantun untuk teman-teman media nanti," tukas Rizal.  Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam pengembangan perkara ini. Kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil (RIZ) dan Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama (MD) Leonardo Jusminarta Prasetyo (LJP).  KPK menduga, Rizal menerima aliran dana sebesar SGD 100 ribu dari Leonardo. Uang tersebut diberikan Leonardo lantaran Rizal membantu perusahaan milik Leonardo untuk mendapatkan proyek SPAM jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan anggaran Rp 79,27 miliar.  Sebagai pihak yang diduga penerima Rizal disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sedangkan Leonardo sebagai pihak yang diduga Pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penuhi Panggilan KPK, Rizal Djalil Pastikan Akan Kooperatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/rijal.jpg" alt="Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil usai diperiksa penyidik KPK di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (4/10). (ridwan)" width="100%">
<figcaption>Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil usai diperiksa penyidik KPK di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (4/10). (ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil selesai diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka kasus dugaan suap proyek SPAM di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk penyidikan Leonardo Jusminarta Prasetyo (LJP).  Usai diperiksa penyidik selama tiga jam, Rizal mengaku telah menyerahkan banyak dokumen ke penyidik lembaga antirasuah. Namum, dia enggan menjelaskan secara rinci dokumen apa saja yang diserahkan ke penyidik.  "Oh banyak (dokumen) sudah diserahkan terkait pemeriksaan hari ini," kata Rizal di pelataran Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (4/10).  Kepada awak media, Rizal menjelaskan ‎bahwa dirinya hanya dimintai keterangan sebagai saksi, bukan tersangka. Dia berjanji akan kooperatif jika kembali dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik KPK.  "Semuanya sudah saya jelaskan ke penyidik dan saya siap memberikan keterangan lagi kalau diperlukan. saya kira cukup nanti silakan tanya di dalam," tukas Rizal.  Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam pengembangan perkara ini. Kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil (RIZ) dan Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama (MD) Leonardo Jusminarta Prasetyo (LJP).  KPK menduga, Rizal menerima aliran dana sebesar SGD 100 ribu dari Leonardo. Uang tersebut diberikan Leonardo lantaran Rizal membantu perusahaan milik Leonardo untuk mendapatkan proyek SPAM jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan anggaran Rp 79,27 miliar.  Sebagai pihak yang diduga penerima Rizal disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sedangkan Leonardo sebagai pihak yang diduga Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Anggota BPK Rizal Djalil Siap Diperiksa Lagi oleh Penyidik KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rizal Djalil

Berita Terkini