<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/22/sidang-tipikor-1319785020.jpg" alt="Mantan Dirut PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan bersama dua terdakwa lainnya Maya Kusuma dan Edward Corne saat menjalani sidang pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan bersama dua terdakwa lainnya Maya Kusuma dan Edward Corne saat menjalani sidang pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (26/2). "Menyatakan Terdakwa Riva Siahaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer," kata Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji, saat membacakan putusan. "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riva Siahaan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun, dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap," sambungnya. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa Riva Siahaan dinilai tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi. Sementara hal yang meringankan, Riva Siahaan dinilai sopan selama menjalani persidangan, serta belum pernah dihukum. "Terdakwa punya tanggungan keluarga," ucap Hakim. Meski demikian, putusan ini tidak dijatuhkan secara bulat, salah sati hakim menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Hakim tersebut menilai perbedaan terkait kerugian keuangan negara. "Anggota majelis empat meragukan prosedur kualitas hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus tata kelola perminyakan saat ini yang kompleks terkait bisnis perdagangan internasional sebagai akibat perbuatan melawan hukum para terdakwa," tegasnya. Hakim meyakini, Riva telah melakukan tindak pidana dalam proyek impor produk kilang secara bersama-sama dengan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, serta VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne. Dalam putusannya, Maya Kusmaya divonis 9 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan subsider 190 hari kurungan. Sementara itu, Edward Corne dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Dalam pertimbangan majelis hakim, terungkap bahwa dalam proses pengadaan impor produk kilang, Riva dan Maya memberikan perlakuan istimewa kepada sejumlah perusahaan asing atas rekomendasi Edward Corne. Perlakuan istimewa tersebut berupa pemberian bocoran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Edward kepada perusahaan rekanannya. Dengan informasi tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut dapat menyesuaikan penawaran harga sehingga berpeluang besar memenangkan lelang. Beberapa perusahaan asing yang disebut menerima keuntungan tersebut antara lain BP Singapore PTE LTD dan Sinochem International Oil PTE LTD.

Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan divonis 9 tahun penjara dalam kasus korupsi kilang minyak dan denda Rp 1 miliar.

Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan Divonis 9 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Kilang Minyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/22/sidang-tipikor-1319785020.jpg" alt="Mantan Dirut PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan bersama dua terdakwa lainnya Maya Kusuma dan Edward Corne saat menjalani sidang pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan bersama dua terdakwa lainnya Maya Kusuma dan Edward Corne saat menjalani sidang pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengungkapkan suasana "mencekam" saat rumahnya digeledah oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia mengaku penggeledahan pada 9 Desember 2024 pukul 03.30 WIB merupakan peristiwa kelam baginya. Pernyataan itu disampaikan Riva dalam nota pembelaan atau pleidoi kasus dugaan korupsi produk kilang dan tata kelola minyak di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia dituntut 14 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Hidup saya dan keluarga terkasih berubah secara drastis ketika pada dini hari 9 Desember 2024 pukul 03.30 yang kelam tersebut. Tanpa alasan dan tanpa didahului proses pemeriksaan hukum, rumah saya digeledah tujuh petugas Kejaksaan dan dua petugas TNI bersenjata lengkap," kata Riva dalam pembelaan pribadinya. Penggeledahan dilakukan saat keluarga Riva Siahaan masih beristirahat. Istri dan anak-anaknya menjadi saksi dalam peristiwa itu. "Istri saya yang tidur diminta bangun dan keluar kamar. Seluruh petugas masuk ke kamar kami dan kamar anak-anak kami," ujarnya. "Keluar kata-kata menyakitkan ketika petugas bertanya, 'Mana ruang kerja Anda?'. Saya bilang tidak punya karena selalu berbagi tempat kerja di ruang keluarga dengan anak-anak saya," tambah Riva. "Salah satu petugas tersenyum dan berkata, 'Hah, begini saja rumah Direktur?'" ungkapnya. Dia mengklaim tidak ditemukan barang bukti apa pun dalam penggeledahan tersebut. Peristiwa itu meninggalkan trauma psikologis berat bagi keluarganya. "Tidak ditemukan apa pun di rumah saya. Namun peristiwa ini meninggalkan dampak psikologis yang berat dan traumatis bagi saya dan keluarga saya terkasih," bebernya. Riva menegaskan dirinya tidak menolak proses hukum yang berlangsung dari Kejagung. Ia tetap kooperatif dan memenuhi panggilan aparat Kejaksaan, termasuk pada 19 Desember 2024. "Setelah panggilan tersebut, saya terus bekerja dan berulang kali diminta menghadap Menteri ESDM. Saya diminta komitmen persiapan Pertamina dalam menyediakan dan menyalurkan energi saat Natal dan Tahun Baru 2024-2025," pungkasnya. Sebagaimana diketahui, jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung menuntut mantan Dirut PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dengan 14 tahun penjara. Kasusnya berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah. Selain Riva, dua terdakwa lain yakni mantan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Maya Kusuma dan mantan Vice President Trading Operations Edward Corne juga dituntut 14 tahun penjara. Keduanya dikenai denda Rp 1 miliar serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp 5 miliar. Bila tidak dibayar, diganti pidana penjara selama 7 tahun.

Riva Siahaan mengungkap suasana mencekam saat rumahnya digeledah penyidik Kejaksaan untuk kasus korupsi Pertamina Patra Niaga.

Pembelaan Riva Siahaan, Rumah Terasa Mencekam Ketika Digeledah Penyidik Kejaksaan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/09/WhatsApp-Image-2024-01-09-at-112033-2500216948.jpg" alt="Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 13 perusahaan diduga memperoleh keuntungan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) pada periode 2018&ndash;2023. Dari jumlah itu, tiga perusahaan di antaranya disebut meraup keuntungan terbesar mencapai hampir Rp 1 triliun. Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa, terdapat tiga perusahaan yang paling diuntungkan. Yaitu, PT Pama Persada Nusantara sebesar Rp 958,38 miliar, PT Berau Coal sebesar Rp 449,10 miliar, dan PT Buma sebesar Rp 264,14 miliar. Dakwaan tersebut ditujukan kepada Riva Siahaan, mantan direktur utama (dirut) PT Pertamina Patra Niaga yang juga menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga periode Oktober 2021&ndash;Juni 2023.&nbsp; Jaksa menilai Riva telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan niaga BBM selama kurun waktu 2018&ndash;2023. &ldquo;Bahwa terdakwa Riva Siahaan selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga periode Oktober 2021&ndash;Juni 2023 dan selaku Direktur Utama periode Juni 2023&ndash;2025 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum,&rdquo; kata jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikutip Kamis (16/10).&nbsp; Selain tiga perusahaan tersebut, sejumlah korporasi lain juga disebut menikmati keuntungan. Di antaranya PT Merah Putih Petroleum (Rp 256,23 miliar), PT Adaro Indonesia (Rp 168,51 miliar), PT Ganda Alam Makmur (Rp 127,99 miliar), serta PT Indo Tambangraya Megah melalui lima anak perusahaan senilai Rp 85,80 miliar. Sementara itu, PT Vale Indonesia Tbk disebut memperoleh Rp 62,14 miliar, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (Rp 42,51 miliar), dan PT Aneka Tambang Tbk (Rp 16,79 miliar).&nbsp; "Dalam hal penjualan solar nonsubsidi telah memperkaya korporasi dengan jumlah keseluruhan Rp 2,54 triliun,&rdquo; ungkap jaksa. Jaksa menjelaskan, Riva menyetujui usulan harga jual solar/biosolar kepada konsumen industri tanpa mempertimbangkan bottom price (harga jual terendah) dan tingkat profitabilitas sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan Pemasaran BBM Industri dan Marine PT PPN No. A02-001/PNC200000/2022-S9. Riva juga disebut menandatangani kontrak jual beli solar/biosolar kepada pembeli swasta dengan harga di bawah harga pokok penjualan (HPP) serta harga dasar solar bersubsidi, yang menyebabkan kerugian bagi PT Pertamina Patra Niaga. Selain itu, Riva disebut tidak menyusun dan menetapkan pedoman negosiasi harga sebagaimana diamanatkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-034/PNA000000/2022-S0 tertanggal 10 Oktober 2022. Tak hanya perusahaan dalam negeri, jaksa juga menyebut Riva dan pihak terkait turut memperkaya dua korporasi asing dalam pengadaan impor produk kilang atau bahan bakar minyak. Perusahaan asing yang diuntungkan yaitu BP Singapore Pte. Ltd. dan Sinochem International Oil (Singapore) Pte. Ltd. BP Singapore disebut menerima keuntungan sebesar USD 3.600.051,12 dalam pengadaan Gasoline 90 H1 2023 dan USD 745.493,30 dalam pengadaan Gasoline 92 H1 2023. Sementara Sinochem International Oil (Singapore) Pte. Ltd. disebut memperoleh keuntungan sebesar USD1.394.988,19 dalam pengadaan Gasoline 90 periode yang sama. Atas perbuatannya Riva didakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus dugaan korupsi di PT Pertamina melibatkan Riva Siahaan dan 13 perusahaan meraup keuntungan besar. Ada yang mencapai Rp 1 triliun.

Korupsi Kilang Pertamina, Riva Siahaan Untungkan 13 Perusahaan

<div id="m#msg-f:1825179153981176904" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/18/COP29-3887920822.jpg" alt="Direktur Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menyampaikan paparan di ajang The 29th Conference of the Parties (COP29) UNFCCC atau Konferensi Iklim PBB yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan. (dokPPN)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menyampaikan paparan di ajang The 29th Conference of the Parties (COP29) UNFCCC atau Konferensi Iklim PBB yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan. (dokPPN)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1825179153981176904-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagunh) telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Praktik rasuah yang dilakukan oleh direksi anak usaha PT Pertamina dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018&ndash;2023 itu merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015697584/kevin-diks-bek-timnas-indonesia-peringkat-3-dunia-mencetak-10-gol-musim-ini">Kevin Diks, Bek Timnas Indonesia Peringkat 3 Dunia, Mencetak 10 Gol Musim Ini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Riva ditetap sebagai tersangka bersama tiga petinggi Pertamina lainnya. Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman&nbsp;<a href="http://elhkpn.kpk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://elhkpn.kpk.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1740713621080000&amp;usg=AOvVaw0vEjbgBRjexHlZzyEHL6PF">elhkpn.kpk.go.id</a>, Riva Siahaan memiliki total harta kekayaan senilai Rp 18.993.000.000 atau Rp 18,9 miliar. Harta itu terakhir dilaporkannya pada 31 Maret 2024 untuk periode 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Riva tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak tiga bidang yang tersebar di Tangerang Selatan. Total aset tidak bergerak milik Riva itu senilai Rp 7.750.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, Riva juga tercatat memiliki alat transportasi berupa Mobil Lexus Rx350 tahun 2023, Toyota Vellfire tahun 2018, motor Harley Davidson Ultra Classic tahun 2005, motor Honda Revo tahun 2011, motor Piaggio Mp3 tahun 2014. Total harta bergerak milik Riva sejumlah Rp 2.900.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Riva Siahaan juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 808.000.000, surat berharga Rp 1.500.000.000, kas dan setara kas Rp 8.685.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Total harta kekayaan Riva sebenarnya Rp 21.643.000.000 atau Rp 21,6 miliar. Namun, dia memiliki utang Rp 2.650.000.000 atau Rp 2,6 miliar, harta kekayaan bersihnya mencapai Rp 18.993.000.000 atau Rp 18,9 miliar. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Segini banyaknya Harta Kekayaan Riva Siahaan, Dirut Pertamina Patra Niaga yang Jadi Tersangka Korupsi Pertamax Oplosan

Segini Harta Kekayaan Riva Siahaan, Dirut Pertamina Patra Niaga yang Jadi Tersangka Korupsi Pertamax Oplosan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/09/WhatsApp-Image-2024-01-09-at-112033-2500216948.jpg" alt="Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus dugaan korupsi Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan tidak hanya merugikan negara, tetapi telah menipu jutaan rakyat Indonesia yang selama ini benar-benar tidak mau memanfaatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi alias pertamax. Sebab, rakyat yang sengaja membeli pertamax atau BBM dengan RON 92 ternyata mendapat BBM oplosan alias RON 90. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengungkapkan, korupsi yang menjerat Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan tidak hanya rugikan negara, tetapi juta telah merampok jutaan rakyat yang menjadi konsumen Pertamax. Mereka tertipu karena telah beli pertamax oplosan alias Pertalite. Apalagi modus operandinya dengan mark up impor minyak mentah dan BBM, serta upgrade blending BBM dari Pertalite (Ron 90) menjadi Pertamax (Ron 92). "Dalam praktiknya minyak mentah produksi dalam negeri ditolak diolah di kilang Pertamina dengan alasan spesifikasinya tidak sesuai dengan kualifikasi Kilang Pertamina, sehingga harus impor minyak mentah untuk diolah di kilang dalam negeri," kata Fahmy kepada wartawan, Rabu (26/2). "Dengan alasan kapasitas kilang tidak memenuhi, maka BBM masih harus impor dalam jumlah besar. Harga impor minyak mentah dan BBM itu telah di-markup sehingga merugikan keuangan negara yang harus membayar impor tersebut lebih mahal," sambungnya. Tak hanya itu, Fahmy juga mengatakan mark-up juga dilakukan pada kontrak pengiriman atau shipping dengan tambahan biaya ilegal sebesar 13 persen hingga 15 persen. Itu sebabnya, tindak pidana korupsi itu tidak hanya merampok uang negara, tetapi juga merugikan masyarakat. "Sebagai konsumen BBM yang membayar harga Pertamax namun yang diperoleh Pertalite yang harganya lebih murah," ujar Fahmy. Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tujuh tersangka atas dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023, yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 193,7 triliun. Tidak tanggung-tanggung, ketujuh tersangka itu terdiri atas sejumlah direktur utama (dirut), Vice President (VP) anak perusahaan Pertamina dan perusahaan swasta. Tersangka itu di antaranya Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Lalu, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, sejumlah Dirut dan Komisaris Perusahaan Swasta.

Kasus dugaan korupsi Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan tidak hanya merugikan negara, tetapi telah merampok jutaan rakyat.

Korupsi Kasus Pertamax Oplosan, Dirut Pertamina Patra Niaga Sudah Merampok Jutaan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/Tumpukan-Uang5-342245230.jpeg" alt="Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Puspenkum Kejagung)." width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Puspenkum Kejagung).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menjadi salah seorang dari tujuh tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang diumumkan Kejaksaan Agung pada Senin malam (24/2). Sebelum jadi tersangka, Riva sempat turut ambil bagian dalam pengungkapan kasus dugaan kecurangan SPBU di Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu pekan lalu (19/2).&nbsp; Saat itu, Riva menyampaikan bahwa pengelola SPBU yang diduga melakukan kecurangan dan merugikan masyarakat dengan nilai kerugian mencapai Rp 1,4 miliar per tahun itu langsung ditindak. Dia juga mendorong penyidikan kasus tersebut terus berjalan sampai tuntas. Secara tegas, orang nomor satu di Pertamina Patra Niaga itu menyampaikan bahwa kecurangan yang diduga dilakukan SPBU tersebut tidak dapat ditolerir.&nbsp; &rdquo;Dan kami mau menegaskan, kami mau menyampaikan bahwa Pertamina dalam hal ini tidak akan segan-segan dan tidak akan mentolerir siapa saja mitra atau pengusaha yang tidak menjalankan pelayanannya sesuai dengan aturan,&rdquo; kata Riva kepada awak media.&nbsp; Tidak berselang lama, Riva diumumkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Dia duga terlibat dalam rasuah yang menyebabkan kerugian negara Rp 193,7 triliun. Angka yang luar biasa besar itu diperoleh para penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM Pidsus) setelah mereka menghitung nilai kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.&nbsp; Rinciannya adalah kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar Rp 2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui broker sekitar Rp 9 triliun, kerugian pemberian kompensasi 2023 sekitar Rp 126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi 2023 Rp 21 triliun. Tidak hanya itu, Kejagung mendapati salah satu modus yang dilakukan oleh Riva dalam kasus tersebut. Dia disebut melakukan oplos pertalite dengan pertamax.&nbsp; &rdquo;Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS (Riva) melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92, padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 atau lebih rendah (dari Ron 92) kemudian dilakukan blending di storage atau depo untuk menjadi Ron 92,&rdquo; terang Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar.&nbsp;

Sebelum jadi tersangka, Riva sempat turut ambil bagian dalam pengungkapan kasus dugaan kecurangan SPBU di Sukabumi.

Sebelum Jadi Tersangka, Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan Ikut Ungkap Kasus SPBU Curang di Sukabumi

Riva Siahaan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Riva Siahaan

Berita Terkini

Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan Divonis 9 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Kilang Minyak

Pembelaan Riva Siahaan, Rumah Terasa Mencekam Ketika Digeledah Penyidik Kejaksaan

Korupsi Kilang Pertamina, Riva Siahaan Untungkan 13 Perusahaan

Segini Harta Kekayaan Riva Siahaan, Dirut Pertamina Patra Niaga yang Jadi Tersangka Korupsi Pertamax Oplosan

Korupsi Kasus Pertamax Oplosan, Dirut Pertamina Patra Niaga Sudah Merampok Jutaan Rakyat

Sebelum Jadi Tersangka, Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan Ikut Ungkap Kasus SPBU Curang di Sukabumi

Download Aplikasi JawaPos.com