<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/OJK-08-1683051550.jpg" alt="Ilustrasi lambang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lambang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Industri pinjaman daring (pindar) mampu mencatatkan kinerja yang solid di tengah ketidakpastian dan tantangan ekonomi global. Meski demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati sejumlah tantangan yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan kinerja industri. Terutama dari sisi kualitas kredit dan ketahanan permodalan. Per Juli 2025, industri pindar membukukan laba secara agregat sebesar Rp 1,34 triliun. Didorong peningkatan outstanding pendanaan menjadi Rp 84,66 triliun. Dengan rasio pendanaan macet alias tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) terjaga di posisi 2,75 persen. "OJK mencermati adanya potensi risiko terkait kualitas kredit atau gagal bayar, yang dapat berdampak pada laba industri. Meskipun demikian, kami terus mendorong industri pindar untuk melakukan langkah mitigasi risiko yang diperlukan melalui langkah-langkah tindakan pengawasan dan pembinaan kepada enyelenggara pindar," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman, Senin (8/9). Meski begitu, OJK tidak membantah terdapat 20 penyelenggara pindar yang memiliki TWP90 di atas 5 persen. Namun jumlah ini telah berkurang satu dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk itu, regulator telah meminta action plan untuk menurunkan rasio tersebut. Dari sisi pendanaan, kontribusi lender perbankan menunjukkan pertumbuhan signifikan. Outstanding pendanaan dari perbankan meningkat 40,09 persen year-on-year (YoY) mencapai Rp 54,10 triliun. Nilai tersebut mewakili 63,90 persen dari total outstanding pendanaan industri pindar.&nbsp; "Peningkatan ini sejalan dengan stimulus kebijakan/regulasi pada POJK 40/2024 untuk memperkuat ekosistem pindar melalui kerja sama dengan LJK (lembaga jasa keuangan) lainnya, termasuk perbankan," terang Agusman.&nbsp; OJK juga mencatat masih terdapat 9 penyelenggara pindar yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 12,5 miliar. Seluruhnya telah menyerahkan action plan kepada OJK. Dengan strategi mulai dari penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, hingga merger dengan penyelenggara lain. Menurut Agusman, langkah konsolidasi melalui merger dan akuisisi akan memperkuat industri pindar. Dengan memiliki modal yang mumpuni, berdaya tahan, dan ekspansi lebih tinggi. "Sehingga meningkatkan kontribusinya dalam memperluas akses keuangan masyarakat," bebernya.&nbsp; Tak Ada Kartel, Suku Bunga Diatur Demi Konsumen Terkait investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan praktik kartel oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Agusman menuturkan, pengaturan batas maksimum manfaat ekonomi atau suku bunga di industri pindar merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen. Sekaligus menjaga integritas industri pindar yang tengah berkembang pesat. Pengaturan ini juga menjadi pembeda antara penyelenggara resmi yang diawasi OJK dan layanan ilegal yang merugikan konsumen. "Pengaturan batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) pindar oleh AFPI sebagai bagian dari ketentuan kode etik (pedoman perilaku) sebelum terbitnya SEOJK No.19/SEOJK.06/2023 merupakan arahan OJK pada saat itu yang telah ditegaskan dalam Surat OJK Nomor S408/NB.213/2019 tanggal 22 Juli 2019," jelasnya. Dalam pasal 84 POJK 40/2024, memberikan peran penting kepada asosiasi dalam menciptakan pengawasan berbasis disiplin pasar. Mencakup penguatan dan penyehatan penyelenggara pindar serta penanganan pengaduan dari konsumen. "Dalam kaitan ini, AFPI diminta untuk turut membantu menertibkan anggotanya memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan yang terkait dengan batas maksimum manfaat ekonomi," ujar Agusman. Ketentuan tersebut telah diperkuat dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) No.19/SEOJK.06/2025 tentang penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Regulasi ini disusun untuk mendorong ekosistem pendanaan digital yang sehat, berkelanjutan, dan menerapkan prinsip kehati-hatian. "OJK mencermati dan menghormati jalannya proses hukum terkait dugaan pelanggaran kartel bunga dan berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan iklim persaingan usaha yang sehat dalam industri pindar," ucap Agusman.&nbsp; Sementara itu, AFPI menegaskan platform pindar tidak pernah melakukan kesepakatan harga di 2018, seperti dugaan yang dilayangkan KPPU. Surat Keputusan (SK) Code of ConductAsosiasi yang disebut sebagai alat bukti kesepakatan antar platform oleh KPPU juga telah dicabut pada 8 November 2023. Sesuai mulai berlakunya SEOJK 19-SEOJK.06-2023 yang diterbitkan OJK. "Kami ingin menegaskan bahwa tidak pernah ada kesepakatan penetapan batas maksimummanfaat ekonomi (suku bunga) antar platform di 2018-2023. Pasca ditetapkannya SEOJK19-SEOJK.06-2023 yang berlaku di akhir 2023, kami telah mencabut Code of Conduct danpatuh pada regulasi. Kembali saya sampaikan bahwa batas maksimum manfaat ekonomi(suku bunga) merupakan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada saat itu untukmelindungi konsumen dari predatory lending dan pinjol ilegal yang memasang bunga sangattinggi. Hal ini juga sudah kami sampaikan ke KPPU," ucap Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI Kuseryansyah. Sebelumnya, studi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang mengutip data OJK, menyebutkan, sepanjang 2024 jumlah entitas pinjol ilegal mencapai 3.240. Sekitar 30 kali lipat lebih banyak dibandingkan platform pindar resmi yang hanya berjumlah 97 entitas. Data ini menegaskan masih besarnya tantangan dalam melindungi masyarakatdari praktik pinjol ilegal.&nbsp; "Masifnya penyebaran pinjol ilegal menuntut pelaku usaha berizinuntuk menetapkan mekanisme perlindungan konsumen, salah satunya membatasi sukubunga supaya terjangkau dan tidak membebani," tambahnya.&nbsp;

OJK mencermati tantangan yang berpotensi memengaruhi kinerja industri Pindar, utamanya sisi kualitas kredit dan ketahanan permodalan.

Pindar Raup Laba Rp 1,34 Triliun, OJK Soroti Risiko Kredit dan Pemenuhan Modal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/BEDUK1.jpg" alt="Caption: Teller menata tumpukan uang yang akan diambil oleh nasabah di Kantor Bank Mandiri Cabang Braga, Bandung, Jawa Barat, Senin (18/4/2022). ANTARA" width="100%">
<figcaption>Caption: Teller menata tumpukan uang yang akan diambil oleh nasabah di Kantor Bank Mandiri Cabang Braga, Bandung, Jawa Barat, Senin (18/4/2022). ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Riset Indikator Likuiditas yang diterbitkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode April 2022 menyebutkan pembentukan cadangan yang lebih besar akan terus dilakukan perbankan dalam rangka mengantisipasi pemburukan kualitas kredit.  "Bank masih akan sangat selektif dalam menyalurkan kredit dengan memperhatikan pengelolaan risiko kredit dan kinerja calon debitur," tulis LPS dalam Indikator Likuiditas April 2022, yang dikutip di Jakarta, Sabtu (30/4).  LPS memiliki proyeksi (outlook) penyaluran kredit perbankan akan terus meningkat, namun bertahap, dan bergantung pada pemulihan ekonomi domestik.  Debitur akan mulai berani mengajukan kredit. Di sisi lain, hal ini menjadi tantangan bagi perbankan untuk mengelola likuiditas dan menerapkan strategi penghimpunan dana.  Perbankan juga disebut harus mengantisipasi perubahan perilaku deposan akibat kehadiran layanan keuangan digital yang dapat mempengaruhi peta persaingan antar bank.  Menurut LPS, hingga Februari 2022, penyaluran kredit perbankan terus melanjutkan tren positif hingga tumbuh 6,33 persen (yoy) pada Februari 2022.  Permintaan kredit terus mengalami perbaikan sejalan dengan meningkatnya aktivitas korporasi dan rumah tangga.  Pada saat yang sama, meningkatnya aktivitas usaha mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) cenderung tumbuh melambat menjadi 11,11 persen (yoy) pada Februari 2022.  Meskipun demikian, secara keseluruhan kondisi likuiditas perbankan terpantau masih longgar.  "Hal itu diindikasikan dari rasio LDR yang berada pada level 77,55 persen, AL/NCD 147,33 persen dan AL/DPK 32,72 persen sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya," tulis LPS.  LPS juga memperkirakan kondisi likuiditas dan kapasitas bank dalam penyaluran kredit tidak terpangaruh signifikan dari rencana kebijakan kenaikan giro wajib minimum (GWM) yang telah dimulai pada Maret 2022.  "Kendati demikian, tetap perlu diperhatikan efek dari perubahan kebijakan tersebut pada strategi pengelolaan likuiditas individual bank dan tren suku bunga simpanan," menurut LPS.  Pada 1 Maret 2022, Bank Indonesia menaikkan GWM untuk bank umum konvensional sebesar 1,5 persen menjadi 5,0 persen dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata.

Riset LPS: Bank Bakal Terus Perbesar Cadangan Antisipasi Risiko Kredit

risiko kredit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#risiko kredit

Berita Terkini

Pindar Raup Laba Rp 1,34 Triliun, OJK Soroti Risiko Kredit dan Pemenuhan Modal

Riset LPS: Bank Bakal Terus Perbesar Cadangan Antisipasi Risiko Kredit

Download Aplikasi JawaPos.com