<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PHOTO-2022-12-15-18-00-151.jpg" alt="Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasar data Kemenpan RB menunjukkan performa Pemprov Jawa Timur meningkat setiap tahun. Jatim mampu mempertahankan predikat A selama sembilan tahun berturut-turut, 2014 hingga 2022.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, IKU Indeks Kesalehan Sosial mengalami peningkatan. Pada 2018, angkanya 62,52. Pada 2022 menjadi 72,03 naik 5,7 poin dari 2021 menjadi 66,33. Capaian itu dinilai melebihi target RKPD 2022 pada rentang 66,38-69,1.  Sama halnya dengan IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Khofifah menjelaskan, perkembangan IKU IKLH pada kurun lima tahun cenderung meningkat dan berada dalam kategori sedang. Capaian IKLH tertinggi di Pulau Jawa melampaui Jateng sebesar 66,70, DIJ 65,95, Jabar 64,03, dan DKI Jakarta sebesar 54,57.  Untuk IKU Indeks Risiko Bencana, lanjut gubernur, tercatat terus menurun setiap tahun. Hingga 2022 menjadi 108,69 turun 8,57 poin dari 2021 yang sebesar 117,26 dan masuk di kelas sedang. Capaian itu selain mampu memenuhi target RKPD 2022 di rentang 117,26 - 116,26, sekaligus lebih baik dari Indeks Risiko Bencana Nasional di angka 135,56.  ”Penurunan Indeks Risiko Bencana dari tahun ke tahun menandakan bahwa Pemprov Jatim semakin serius dalam menanggulangi bencana,” ucap Khofifah.  ”Keseriusan ini juga sejalan dengan upaya perubahan paradigma penanggulangan bencana di tingkat global, yaitu dari upaya responsif saat terjadinya bencana, ke upaya preventif yang lebih menitikberatkan pencegahan dan pengelolaan risiko bencana,” tambah dia.

Indeks Risiko Bencana Pemprov Jatim Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Jalan-Hasyim-Ashari-Tangerang-Terputus-Akibat-Banjir-Dery-Ridwansah-5-2.jpg" alt="Banjir mengenangi Jalan KH Hasyim Ashari Kota Tangerang, Banten, Sabtu (16/7/2022). Intensitas curah hujan yang tinggi sejak Jumat (15/7/2022) siang menyebabkan akses jalan Hasyim Ashari, Tangerang terputus imbas banjir setinggi 50 hingga 70 sentimeter" width="100%">
<figcaption>Banjir mengenangi Jalan KH Hasyim Ashari Kota Tangerang, Banten, Sabtu (16/7/2022). Intensitas curah hujan yang tinggi sejak Jumat (15/7/2022) siang menyebabkan akses jalan Hasyim Ashari, Tangerang terputus imbas banjir setinggi 50 hingga 70 sentimeter</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jakarta dan Banten termasuk daerah yang rentan dilanda bencana. Baik bencana alam maupun bencana nonalam. Bencana tersebut tidak bisa dihindari, tetapi perlu diminimalisasi dampak dari risikonya.  Ketua LPB MUI Ja'far Hafsah kehadiran relawan setiap terjadinya bencana sangat dibutuhkan. Keberadaan mereka sangat diperlukan untuk mengurangi dampak dari bencana. Untuk para relawan mesti dibekali pengetahuan yang benar.  Adapun jenis bencana yang sering terjadi di Tanah Air seperti tsunami, erupsi atau gempa. Selain itu ada bencana akibat dari ulah manusia, seperti longsor, kebakaran, hingga banjir bandang.  "Jakarta baru sering dilanda banjir dan rentan terjadi kebakaran. Sementara Banten ada ancaman Krakatau dan patahan Cesar aktif," ujar Ja'far Hafsah kepada media, Minggu (28/8).  LPB MUI sebelumnya menghadirkan sejumlah relawan yang tergabung dalam organisasi kemanusiaan. Di antaranya, relawan yang teragbung dalam LAZISMU, Aisyiyah, Indonesia CARE, MDMC, MA Care, muslimat MA, NU Care dan lain-lain.  Para relawan diberikan sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada sejumlah aktivis pegiat kemanusiaan.  Humas LPB MUI Lukman Azis Kurniawan menambahkan, pegiat kemanusiaan perlu melakukan konsolidasi dalam upaya mengurangi dampak risiko bencana.  "Nah, relawan ini sangat membutukan update pengetahuan soal penanggulanan bencana. Baik penanggulangan terhadap korban maupun kondisi lapangan," tandasnya.

Kurangi Dampak Risiko Bencana sejak Dini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Pengungsi-Korban-Kebakaran-Pasar-Gembrong-Dery-Ridwansah-11-1.jpg" alt="Warga saat berebut baju bantuan di tempat pengungsian korban kebakaran di Pasar Gembrong, Jakarta, Senin (25/4/2022). Kebakaran Pasar Gembrong pada Minggu malam melalap 400 rumah dan bangunan. Kebakaran ini merupakan kali ketiga di Pasar Gembrong. Sebelum" width="100%">
<figcaption>Warga saat berebut baju bantuan di tempat pengungsian korban kebakaran di Pasar Gembrong, Jakarta, Senin (25/4/2022). Kebakaran Pasar Gembrong pada Minggu malam melalap 400 rumah dan bangunan. Kebakaran ini merupakan kali ketiga di Pasar Gembrong. Sebelum</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setiap terjadi bencana selalu ada korban. Minimal ada kelompok masyarakat terkena dampak atas risiko dari bencana itu sendiri. Umumnya yang paling rentan terkena dampak dari bencana adalah perempuan.  Presidium Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB) DKI Jakarta Ahmad Syahid mengatakan, perempuan merupakan episentrum kehidupan. Perempuan selalu menjadi kelompok yang paling rentan pada setiap bencana. Untuk itu, penting bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam merumuskan aspek kerentanan pada bencana. Perempuan perlu melakukan penilaian risiko bencana, dampak bencana, ketangguhan, dan daya tahan pada bencana.  "Pemikiran perempuan perlu dimasukkan ke dalam RPJMD di Pemprov DKI dan Pemda Tangerang hingga ke level tingkat desa atau kelurahan," ujar Ahmad Syahid dalam keterangan persnya, Minggu (7/8).  Pendapat Ahmad Syahid itu juga dikemukakan dalam Workshop Pengembangan Modul Partisipasi Perempuan Dalam Penanggulangan Bencana di DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang, di Jakarta, pada Kamis (4/8) lalu.  Menurut dia, peran perempuan saat penanggulangan bencana dinilai sangat penting. Sebab, setiap kali bencana kaum hawa menjadi kelompok paling rentan dan sering terabaikan dalam penanganannya.  "Kesiap-siagaan perempuan di dalam setiap bencana, mulai prabencana, saat bencana dan setelah bencana perlu diperkuat. Jangan sampai mereka menjadi kelompok rentan yang hanya bergantung pada kaum lelaki saja," imbuh Syahid.  Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menyebut, di Jakarta dan Tangerang terdapat beragam bencana. Seperti, gempa bumi, banjir, kebakaran, rob dan lain-lain.  Guru besar psikologi UIN itu menambahkan, terdapat juga bencana yang spesifik dan hanya menjadi tipikal di DKI Jakarta. Yakni, polusi udara, polusi air, pengelolaan sampah, penurunan permukaan bumi, dan sebagainya.  Maka dari itu, perempuan perlu membangun kesiap-siagaan dalam penanggulangan bencana. Kalangan perempuan diberi akses informasi dan pengambilan kebijakan, termasuk sumber pendanaan, untuk penanggulangan bencana. Mulai dari penyusunan rencana mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, mengantisipasi risiko bencana, pelaksanaan penanggulangan, hingga monitoring dan evaluasi hingga rekonstruksi.  Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesia CARE Lukman Azis Kurniawan. Dari hasil pantauannya di setiap lokasi bencana, perempuan menjadi kelompok paling rentan.  Contohnya, perempuan di lokasi pengungsian terpaksa berada bersama-sama dengan laki-laki. Tidur pun terpaksa satu tenda dengan kelompok laki-laki. Hal itu selain rentan penyakit akibat kebersihan, potensi terjadinya pelecehan seksual.  "Kebutuhan khusus kaum perempuan juga sering terabaikan dalam bantuan," ungkap Humas LPB-MUI itu.  Dia juga menyoroti perlakuan terhadap jenazah perempuan yang menjadi korban bencana. Menurut dia perlakuan terhadap mayat atau jenazah perempuan tidak bisa disamakan dengan laki-laki.  "Ada aurat mayat perempuan yang tetap harus dijaga. Ini perlu edukasi mendalam dan butuh kehadiran perempuan mulai dari tahap edukasi hingga evaluasi," tandas Lukman.

Perempuan Kelompok Paling Rentan Setiap Terjadi Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/dirasakan_1.jpg" alt="TERDAMPAK GEMPA: Seorang warga Desa Kertamukti membersihakn puing-puing tembok rumahnya yang roboh. (AFP)" width="100%">
<figcaption>TERDAMPAK GEMPA: Seorang warga Desa Kertamukti membersihakn puing-puing tembok rumahnya yang roboh. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dengan berbagai potensi bencana yang ada, pemerintah Indonesia memandang mitigasi kebencanaan sebagai investasi. Tujuannya, meminimalkan kerugian.  "Pengurangan risiko bencana adalah investasi yang efektif untuk mencegah kerugian di masa depan,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali kemarin (25/5).  Jokowi menyadari bahwa Indonesia adalah negara rawan bencana. Mulai gempa bumi disertai tsunami, letusan gunung berapi, hingga kebakaran hutan. ”Indonesia merupakan negara rawan bencana. Tahun 2022 saja, per 23 Mei telah terjadi 1.613 bencana. Rata-rata dalam sebulan terjadi 500 kali gempa, skala kecil maupun besar," ungkapnya.  Jokowi menyatakan kesiapannya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait mitigasi bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana. "Sebagai negara rawan bencana, Indonesia memiliki akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang bisa menjadi pelajaran penting bagi dunia," tuturnya. Di sisi lain, Indonesia juga ingin belajar dari pengalaman internasional.  Ketua Panitia Nasional GPDRR Ke-7 Tahun 2022 Muhadjir Effendy menegaskan, Indonesia telah mengadopsi pendekatan pentaheliks berbasis masyarakat dalam mencapai resiliensi kebencanaan. Di Indonesia, hal itu dikenal dengan gotong royong.  ”Pada tingkat komunitas, kolaborasi tersebut diimplementasikan melalui program seperti Taruna Siaga Bencana dan Desa Tangguh Bencana," ujar menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Menko PMK) itu.  Dia melanjutkan, Indonesia memiliki banyak kearifan lokal di bidang penanggulangan bencana yang memperkuat upaya-upaya lainnya. Di Bali, misalnya, ada filosofi Tri Hita Karana. Yakni, keseimbangan hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam.

Pengurangan Risiko Bencana Bagian dari Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/antisipasi-banjir-bpbd-kota-malang-lakukan-contingency-planning_m_225631.jpg" alt="ILUSTRASI: Beberapa titik di Kota Malang masih menjadi langganan banjir pada musim penghujan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Beberapa titik di Kota Malang masih menjadi langganan banjir pada musim penghujan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang tengah mengantisipasi risiko atau perencanaan kontijensi (contingency planning) ketika musim penghujan tiba. Meskipun saat ini masuk musim kemarau, hal tersebut diperlukan guna mengentaskan persoalan banjir dan genangan air yang menjadi momok persoalan bersama warga Kota Apel. Sekretaris BPBD Kota Malang, Tri Oky mengatakan, banjir di Kota Malang merupakan tipikal banjir genangan. "Rata-rata surut setelah satu-dua jam. Tapi tetap ada risikonya, ini yang akan dikaji dan dipetakan," ujarnya, Jumat (6/7).&nbsp; Bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya (LPPM UB) Malang, BPBD bakal menyusun kajian untuk pengurangan risiko bencana, khususnya bencana banjir.&nbsp; Selain itu, lanjut Oky, kajian juga difokuskan pada antisipasi dan sikap perilaku masyarakat terhadap bencana. Namun menurutnya, perlu peran bersama seluruh stakeholder dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. "Oleh karena itu, dalam kajian ini juga melibatkan dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, lingkungan hidup, permukiman, dinas perhubungan, hingga badan perencanaan, penelitian dan pengembangan," tuturnya.&nbsp; Sementara itu, Ketua tim kontijensi LPPM UB, Turningtyas menerangkan, kajian diperlukan sebagai antisipasi ketika bencana terjadi. Menurutnya, rencana kontijensi ini merupakan siapa berbuat apa ketika bencana tersebut terjadi. "Jadi yang bergerak bukan hanya BPBD, tapi seluruh OPD terkait termasuk elemen-elemen masyarakat," kata dia. Dia berharap, dengan adanya rencana kontijensi ini, Kota Malang bisa tangguh apabila ada bencana banjir. Apalagi bencana bisa datang kapan saja.&nbsp; Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Karangploso, wilayah Jawa Timur, secara umum saat ini tengah memasuki musim kemarau. Puncak kemarau sendiri di prediksi pada Agustus-September 2018 mendatang. Memasuki Oktober, masyarakat diimbau waspada dengan peralihan musim dari kemarau ke penghujan.

Antisipasi Banjir, BPBD Kota Malang Lakukan Contingency Planning

risiko bencana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#risiko bencana

Berita Terkini

Indeks Risiko Bencana Pemprov Jatim Positif

Kurangi Dampak Risiko Bencana sejak Dini

Perempuan Kelompok Paling Rentan Setiap Terjadi Bencana

Pengurangan Risiko Bencana Bagian dari Investasi

Antisipasi Banjir, BPBD Kota Malang Lakukan Contingency Planning

Download Aplikasi JawaPos.com