<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Bawang-Putih-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Suasana aktivitas perdagangan di Pasar Induk, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (1/12/2021). Jelang perayaan Natal dan tahun baru (Nataru), harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional mulai naik. pedagang mengklaim, kenaikan harga dipicu karena kelangk" width="100%">
<figcaption>Suasana aktivitas perdagangan di Pasar Induk, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (1/12/2021). Jelang perayaan Natal dan tahun baru (Nataru), harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional mulai naik. pedagang mengklaim, kenaikan harga dipicu karena kelangk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti penerbitan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) untuk bawang putih. Meski UU Cipta Kerja sudah diundangkan dan dilengkapi regulasi turunannya, namun kebutuhan bawang putih masih sulit dipenuhi.  "Komoditas bawang putih ini memang agak aneh dibandingkan dengan komoditas lainnya. Karena izin impor bawang putih tidak mudah. Padahal relatif petani bawang putih domestik sangat sedikit," ujar komisioner KPPU Guntur S Saragih dalam keterangannya, Rabu (31/3).  Guntur S Saragih menyebut RIPH hingga saat ini masih dikeluhkan pengusaha atau importir. Alasannya kuota sudah penuh dan sementara ditutup dari pihak Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan). Sementara harga bawang putih sudah mulai beranjak naik dari harga normal.  Dia menyebut bahwa masalah kelangkaan dan kenaikan harga bawang putih terus berulang setiap tahun. Hal itu kadang membuat resah para pedagang bawang putih di pasaran.  "KPPU itu fokus pada tidak ada pelanggaran persiangan usaha serta terciptanya efisien dalam kegiatan berusaha," tandasnya.  Terpisah, Direktur Riset dan Program SUDRA (Sudut Demokrasi Riset dan Analisis) Surya Vandiantara menyebut PP no 26 dan 29 tahun 2021 masih belum tegas dalam memberantas praktik monopoli dan mafia rente.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/02/06/2020/7-manfaat-bawang-putih-dari-kendalikan-tekanan-darah-hingga-kanker/">7 Manfaat Bawang Putih, Dari Kendalikan Tekanan Darah Hingga Kanker</a>  "Pemerintah perlu menerapkan mekasnisme pasar yang lebih terbuka dalam menetapkan kuota bagi para importir. Perlu ada penetapan satu harga atas kuota impor, agar semua importir dapat bersaing dengan harga yang sehat, sehingga tidak ada lagi dominasi kuota impor oleh beberapa importir saja," katanya.  Selanjutnya, kata Surya, ketetapan PP seharusnya dilaksanakan oleh berbagai elemen pemerintahan, termasuk Dirjen Hortikultura.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9aEDiDuY9SQ

Setelah UU Ciptaker Diundangkan, RIPH Bawang Putih Masih Sulit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Bawang-Putih-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Pedagang bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kelangkaan pasokan bawang putih yang diindikasi karena adanya virus Corona yang 95 persen pasokan bawang putih" width="100%">
<figcaption>Pedagang bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kelangkaan pasokan bawang putih yang diindikasi karena adanya virus Corona yang 95 persen pasokan bawang putih</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura berkomitmen untuk menjaga stabilitas pangan nasional di tengah Covid-19. Salah satunya adalah komoditas strategis horikultura, yaitu bawang putih.  Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengatakan, untuk stabilisasi pasokan dan harga, impor produk hortikultura hanya dapat dilakukan oleh BUMN yang mendapat penugasan dari kementerian terkait.  Saat ini, Kementan juga telah menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) lebih dari 70 perusahaan dengan total volume 600 ribu ton.  "Ini berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas bidang perekonomian tingkat menteri. Apabila ini (impor) semua direalisasikan, cukup untuk kebutuhan satu tahun," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (12/4).  Berdasarkan data dari Badan Karantina, baru sedikit bawang putih yang masuk ke Indonesia sampai dengan 7 April 2020 sekitar 36 ribu ton. Hal ini disebabkan harga yang mahal di Tiongkok, karena belum memasuki musim panen raya dan jatuhnya nilai rupiah yang membuat importir enggan melakukan impor.  "Mereka (importir) menunggu panen raya di Tiongkok yang akan dimulai bulan Mei sampai Juli, sambil menunggu nilai rupiah menguat terhadap dollar" ujarnya.  Ia pun mengimbau agar para importir segera merealisasikan importase bawang putihnya. Tentunya ini untuk memastikan kebutuhan masyarakat akan bawang putih terpenuhi.  "Pemerintah ingin agar masyarakat tenang, salah satu dari 11 kebutuhan bahan makanan pokok diharapkan tersedia dengan harga terjangkau, oleh karena itu saya minta agar importir yang sudah dapat RIPH segera merealisasikan impor bawang putihnya" tutup dia.

Kementan Minta Importir Segera Realisasikan RIPH Bawang Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMPOR-BAWANG.jpg" alt="Direktorat Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto ketika memantau kedatangan bawang putih impor di Balai Karantina Tanjung Perak, Surabaya." width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto ketika memantau kedatangan bawang putih impor di Balai Karantina Tanjung Perak, Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pertanian (Kementan) terus memastikan ketersediaan pangan, khususnya bawang putih di seluruh Indonesia aman. Sebab, bawang putih impor dari Tiongkok sudah tiba di Indonesia.  Hal ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto ketika memantau kedatangan bawang putih impor di Balai Karantina Tanjung Perak, Surabaya.  Untuk tahun ini sendiri, pihaknya telah menerbitkan RIPH (Rekomendasi Impor Produk Holtikultura) untuk bawang putih sebanyak 450.000 ton untuk kebutuhan 10 sampai 11 bulan ke depan.  Adapun impor bawang putih ini sudah datang ke 3 pelabuhan besar di Tanah Air sejak 11 Maret lalu di mana totalnya sudah ada 7.700 ton bawang putih yang sudah masuk melalui Surabaya dan mulai masuk ke pasar-pasar di Indonesia.  "Hari ini di Tanjung Perak, Surabaya kedatangan 1.500 ton bawang putih impor dari China dengan menggunakan 40 kontainer. Kedatangan bawang putih ini diharapkan akan menurunkan harga bawang putih dari Rp 30.000 per Kg menjadi Rp 20.000 hingga Rp 25.000 per Kg," kata dia dalam siaran pers, Selasa (31/3).  Prihasto menjelaskan bahwa tiap pekan akan ada 100 hingga 150 kontainer yang akan mendarat di Indonesia. Sehingga masyarakat diminta untuk tidak panik akan kurangnya pasokan bahan pokok.  "Kedatangan ini akan berlanjut terus, sudah ada jadwalnya sampai akhir tahun. Minggu depan juga akan ada yang masuk lagi. Karena kami sudah menerbitkan RIPH 450.000 ton bawang putih untuk 54 importir," ungkapnya.  Bukan hanya bawang putih, Kementan juga telah menerbitkan rekomendasi impor bawang bombai sebanyak 227 ribu ton yang sekarang harganya melejit hingga Rp 120 ribu per Kg. Prihasto mengaku importir yang mendapat izin sudah melakukan pembelian bawang bombai dari Tiongkok, Australia dan New Zealand.  "Pertengahan April nanti akan datang bawang bombai sehingga harga bisa turun hingga 25.000 per Kg. Jadi kami minta sekali lagi masyarakat jangan khawatir, kami menjamin ketersedian pangan di Indonesia selama Covid-19 ini akan tetap aman dan terkendali," tandasnya.

Bawang Putih Impor Tiongkok Sudah Tiba, Kementan Pastikan Stok Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/IMPOR-BAWANG-OK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pertanian terus melakukan audit internal terhadap proses bisnis penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih pasca pengungkapan kasus OTT suap impor oleh KPK. Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto menegaskan pihaknya saat ini secara maraton bersama inspektorat khusus Itjen Kementan melakukan audit dan evaluasi.  "Mentan telah memberi arahan untuk kooperatif dengan pihak KPK dan tegas bila ada keterlibatan oknum di Kementan," tegas Prihasto di kantor Direktorat Jenderal Hortikultura, Selasa,  (20/8).  Bahkan dirinya siap memberikan keterangan dan dokumen apapun yang dibutuhkan KPK untuk mengungkap kasus ini, sehingga lebih jelas siapa pihak yang bersalah dan terlibat. Beberapa waktu lalu juga Mentan telah mencopot sementara lejabat eselon II, III, dan IV dalam alur verifikasi penerbitan RIPH, dengan tujuan memudahkan proses audit.  Dirjen yang baru menjabat kurang dari satu bulan ini juga menyayangkan adanya upaya pihak tertentu yang mencoba menggiring opini, tentang penetapan kuota impor bawang putih.  "Saya percaya KPK independen dan tidak akan terpengaruh upaya pihak tertentu yang mencoba membuat opini penetapan kuota di Kementan. RiPH diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku," ungkap Prihasto. Kementan mempercayakan sepenuhnya pengungkapan kasus ini pada KPK dan kooperatif bila dibutuhkan informasi lebih lanjut.  Terkait adanya beberapa masukan soal evaluasi penerbitan RIPH, Prihasto mengatakan pihaknya sangat terbuka untuk mendapatkan masukan terhadap kebijakan RIPH dan wajib tanam 5 persen bagi importir yang telah berlaku sejak akhir 2017 lalu.  "kami siap berdialog dan mendapatkan masukan. Para staf Ditjen Hortikultura juga akan diperkuat pengawasannya, penyempurnaan SOP, berkoordinasi dengan penegak hukum, serta audit internal secara intensif," ujarnya.  Prihasto mengajak maayarakat menunggu keterangan resmi KPK selanjutnya, dan tidak perlu bingung terhadap beberapa informasi yang beredar di media sosial. "Kementan telah berubah dan jauh lebih baik. Penghargaan KPK dan BPK adalah bukti kami sudah berubah dan kredibel. Lupakan kisah masa lalu," kata Prihasto.

Kementan Kooperatif Ungkap Kasus Suap Impor Bawang Putih

riph

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#riph

Berita Terkini

Setelah UU Ciptaker Diundangkan, RIPH Bawang Putih Masih Sulit

Kementan Minta Importir Segera Realisasikan RIPH Bawang Putih

Bawang Putih Impor Tiongkok Sudah Tiba, Kementan Pastikan Stok Aman

Kementan Kooperatif Ungkap Kasus Suap Impor Bawang Putih

Download Aplikasi JawaPos.com