<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/SERTIJAB-MENTERI-BUMN-DERY-RIDWANSAH-9-.jpg" alt="mantan Menteri BUMN Rini Soemarno. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>mantan Menteri BUMN Rini Soemarno. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Inti Alasindo Energi (IAE). &ldquo;Hari ini KPK melakukan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kerja sama jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE,&rdquo; kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Jumat (6/2). Menurut Budi, Rini Soemarno telah memenuhi panggilan penyidik dan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 13.14 WIB. Meski demikian, KPK belum mengungkapkan secara rinci materi pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap Rini. Selain Rini, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah saksi lain pada hari yang sama. Mereka antara lain mantan Direktur Gas Bumi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2020&ndash;2022, Sentot Harijady Bratjanto Tri Putro; dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga menjabat Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM periode 2020&ndash;2024, Tutuka Ariadji; serta Direktur Utama Pertamina Gas periode Agustus 2018 hingga Maret 2022, Wiko Migantoro. Pemeriksaan saksi dilakukan setelah KPK menetapkan Direktur Utama PT PGN periode 2008&ndash;2017, Hendi Prio Santoso; Direktur Komersial PT PGN periode 2016&ndash;Agustus 2019, Danny Praditya, serta Komisaris PT IAE periode 2006 hingga 22 Januari 2024, Iswan Ibrahim sebagai tersangka Saat ini, Hendi Prio Santoso tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Sementara itu, Danny Praditya, Iswan Ibrahim, dan tersangka lainnya didakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara hingga mencapai USD 15 juta dalam kasus dugaan korupsi jual beli gas di PT PGN. &nbsp;

KPK periksa Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai saksi dalam dugaan korupsi PT PGN. Penyidik juga periksa sejumlah saksi kunci.

KPK Periksa Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai Saksi Dugaan Korupsi PT PGN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/20250210_1517030-1-2508254694.jpg" alt="Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (10/2). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (10/2). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, telah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (10/2). Menteri BUMN periode 2019-2024 itu diperiksa terkait dugaan korupsi di PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Rini mengaku banyak lupa dan mengklaim tidak mengetahui dugaan korupsi yang tengah diusut KPK itu. "Pokoknya mengenai beberapa informasi, apa namanya, nama dirutnya siapa, ini-ini gitu. Ada yang masih ingat, ada yang lupa. Sudah 10 tahun," kata Rini usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/2). Rini pun membantah keterlibatannya terkait proses jual beli gas dengan PT Isargas. Ia mengklaim, tidak mengetahui secara pasti kasus itu. "Enggak lah. Itu kan transaksi yang saya rasa tadi saya tanya. Ini transaksi sebetulnya transaksi direktur biasa biasanya, enggak sampai dirutnya. Saya juga enggak sampai dirut, tetapi saya enggak tahu," ucap Rini. Rini memilih melempar tanggung jawab kepada bawahannya terkait dugaan korupsi di PGN. "Kan sudah 10 tahun, saya lupa, ya. Tetapi kalau saya bilang, dengan deputi-deputi BUMN juga mereka lebih tahu, lebih banyak mengetahuilah program dari BUMN," tegas Rini. Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi ini berawal dari kerja sama antara PGN dan PT Inti Alasindo Energi (IAE), yang kemudian berubah nama menjadi PT Isargas, dalam pengadaan dan distribusi gas periode 2017&ndash;2021. KPK menduga kerja sama ini sarat dengan praktik korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 212 miliar. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Danny Praditya, mantan Direktur Komersial PGN periode 2016&ndash;2019, dan Iswan Ibrahim, Komisaris PT Isargas. Keduanya diduga terlibat dalam pengaturan skema jual beli gas yang diduga merugikan keuangan negara. &nbsp;

"Tetapi kalau saya bilang, dengan deputi-deputi BUMN juga mereka lebih tahu, lebih banyak mengetahuilah program dari BUMN," tegas Rini.

Usai Diperiksa Kasus Dugaan Korupsi PGN, Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Banyak Lupa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/PRABOWO-KOPERASI-467527826.jpg" alt="Capres Prabowo Subianto mengungkap tekadnya untuk terus membesarkan koperasi saat hadir pada silaturahmi" width="100%">
<figcaption>Capres Prabowo Subianto mengungkap tekadnya untuk terus membesarkan koperasi saat hadir pada silaturahmi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Prabowo Subianto, capres nomor urut 2 mengatakan bahwa masa depan Indonesia yang maju perlu dibangun dengan kerukunan, persatuan, dan kedamaian. Hal tersebut dikatakannya saat silaturahmi 'Temu Anggota Mekar Digital Sejahtera (MDS Coop) 2024' di Pakansari, Bogor, Minggu (21/1). "Kita perlu persatuan kita perlu suasana damai, dari damai kita bisa membantu masa depan kita untuk anak-anak kita dan cucu-cucu kita," ujar Prabowo. Di hadapan ribuan massa yang antusias menyambutnya, Prabowo mengungkap tekadnya untuk terus membesarkan koperasi. Ia pun menyebut bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun turut memiliki pandangan yang sama dengannya dalam mendorong koperasi menjadi sarana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal berusaha. "Kita akan lanjutkan semua programnya Pak Jokowi, yang juga berpihak pada koperasi. Beliau sama dengan saya makanya saya bersatu dengan beliau," lanjut Prabowo. "Dulu saya bersaing 3 kali, 2 kali pilpres kalah, tapi tidak ada masalah. Yang penting rakyat Indonesia menang," ujar dia. Didasarkan atas kesamaan itulah, Prabowo memilih bersatu dengan Jokowi untuk kepentingan bangsa. Program hilirisasi yang dicanangkannya pun akan terus dijalankan oleh Prabowo dalam menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. "Kekayaan kita ini luar biasa. Tugas pemimpin-pemimpin di Indonesia agar dijaga untuk dipakai seluruh rakyat karena itu Pak Jokowi sebagai presiden mengeluarkan keputusan namanya hilirisasi. Saya akan teruskan semua hilirisasi semua kekayaan alam kita harus diolah di Indonesia," imbuh dia. Hadir dalam acara tersebut Mantan Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno. Dalam kesempatannya, Rini mengajak ribuan massa mendukung Prabowo Subianto, capres nomor urut 2 untuk memilihnya menjadi Presiden RI 2024-2029. Rini yang juga Ketua Dewan Pembina Koperasi MDS, mengatakan bahwa dukungan terhadap Prabowo boleh diartikan sebagai dukungan dari keluarga. Sebab, capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan MDS Coop sejak akhir tahun 2023 lalu. "Pak Prabowo ini sudah menjadi keluarga kita dan beliau adalah capres dalam pemilu tanggal 14 Februari 2024. Anak-anakku, saudara-saudaraku, kita sebagai keluarga besar MDS harus saling menjaga saling mendukung dan bekerja keras semaksimal mungkin dengan mengingatkan suami, istri, keluarga untuk mendukung keluarga kita Prabowo Subianto," ujar Rini. Ia melanjutkan, dirinya yakin bahwa Prabowo merupakan sosok pemimpin yang dibutuhkan Indonesia. Tidak hanya anggota koperasi, ia yakin seluruh rakyat akan makmur dan sejahtera ketika dipimpin Prabowo kelak. "Ibu yakin bila beliau jadi presiden Indonesia, bukan hanya anggota MDS saja yang akan mandiri, makmur dan sejahtera tapi seluruh rakyat Indonesia akan makmur dan sejahtera," kata Rini. "Semoga Allah SWT mengabulkan harapan kita bersama yaitu Prabowo Subianto menjadi presiden 2024-2029 yang akan mensejahterakan kita semua," tambah dia. Rini lalu mengungkapkan, kegiatan 'temu anggota' tersebut diinisasi oleh Prabowo agar menjadi tradisi tahunan. Diakhir sambutannya, ia mengajak ribuan anggota yang hadir untuk meneriakkan yel-yel koperasi yang menyorakkan nama Prabowo. "MDS berani! MDS rumah kita! MDS keluarga kita! MDS Prabowo Subianto!" teriak ribuan massa.

Di hadapan ribuan massa yang antusias menyambutnya, Prabowo mengungkap tekadnya untuk terus membesarkan koperasi.

Silaturahmi dengan Anggota MDS di Bogor, Prabowo Sampaikan Pesan Kerukunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/SERTIJAB-MENTERI-BUMN-DERY-RIDWANSAH-6.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir . Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir . Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gaya kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir dinilai berbeda dengan era sebelumnya, Rini Soemarno. Kepala Bagian Protokol dan Humas Kementerian BUMN, Ferry Andrianto mengatakan, jika sebelumnya Rini Soemarno berantusias dalam pembentukan holding, kini Erick Thohir cenderung pada pengevaluasian di perusahaan-perusahaan pelat merah.  Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari segala macam pertimbangan dan review yang telah dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya. "Tentunya Pak Erick hadir ke sini, dengan segala macam pertimbangan, masukan, review yang sudah dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya," ujarnya di Kedai Merah Sirih Jakarta, Sabtu (14/12).  Ferry melanjutkan, saat ini Erick Thohir tengah berencana agar BUMN dapat lebih produktif dan menjadi lokomotif ekonomi. Sehingga, dapat bersaing secara regional maupun global.  "Dengan tuntutan masyarakat bangsa juga presiden, BUMN diharapkan menjadi lokomotif ekonomi kita. Tentunya tantangan besar ini harus dijaga oleh Pak Erick dengan cepat karena tahun 2024 diharapkan BUMN sudah bisa bersaing di internasional," jelasnya.  Ferry menambahkan, untuk mencapai target itu Erick Thohir akan terus membuat BUMN lebih bersih dan transparan. Selain itu, Erick ingin menciptakan pimpinan BUMN yang profesional dengan kinerja yang baik dalam menjadi lokomotif ekonomi.  "Makanya langkah pertama yang dilakukan oleh Pak erick adalah membuat suatu komitmen BUMN itu harus bersih. Nah, dengan langkah bersih-bersih ini diharapkan bisa menciptakan suatu langkah berikutnya yaitu menciptakan pimpinan BUMN baik pengawasan maupun kepengurusan itu yang profesional,” tuturnya.

Beda dengan Rini Soemarno, Evaluasi BUMN Jadi Gaya Khas Erick Thohir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/SERTIJAB-MENTERI-BUMN-DERY-RIDWANSAH-9-.jpg" alt="mantan Menteri BUMN Rini Soemarno. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>mantan Menteri BUMN Rini Soemarno. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berpamitan dengan seluruh direksi dan anak buahnya. Dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang dihadiri oleh Menteri BUMN yang baru Erick Tochir, Rini tak bisa menahan rasa harunya.  "Buat saya, suatu kebanggaan saya di sini (BUMN, Red) selama 5 tahun kurang 6 hari yang lalu. Saya masih ingat serah terima jabatan dengan Pak Dahlan Iskan. Terima kasih pada semua kementerian BUMN sama-sama mendukung selesaikan tugas saya dengan baik," kata Rini dalam pidatonya.  Rini mengklaim BUMN sudah berubah cukup banyak selama 5 tahun ini. Menurutnya, BUMN sudah cukup punya pondasi yang kuat untuk diteruskan oleh Erick Thohir.  "BUMN kita ke depan harus makin kuat makin sehat bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Kita memang punya banyak PR yang belum terselesaikan. Terutama di sektor usaha," tuturnya.  Rini yakin di bawah kepemipinan Erick Thohir BUMN semakin berkibar. "Saya titip ke pak Erick. Titip BUMN berdasarkan UU BUMN pasal 2, berfungsi mendorong perekonomian yang lemah. Salah satunya bisa mendorong program-program usaha super mikro, mikro, kecil dan menengah," katanya.  Rini juga mengenang masa-masa pertama dia bekerja di BUMN. "Mungkin di BUMN saya waktu pertama kali datang saya ini dianggap cerewet, detail. Hal-hal ini nggak pernah hilang (kenangannya, Red)," katanya tertawa.  Menjelang kalimat penutup, Rini kian tidak bisa menahan tangisnya. "Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan BUMN dan direksi. Pasti dalam 5 tahun ini ada kata-kata saya yang menyakitkan atau ada tingkah laku menyinggung. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebagai manusia tak lepas dari kekurangan," tutupnya sambil menangis.

Tangis Haru Rini Soemarno Saat Pamitan di BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/simak-nih-dirut-bri-janjikan-bunga-kredit-turun-3-bulan-ke-depan_m_153229.jpeg" alt="Direktur Utama Bank BRI Suprajarto" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Bank BRI Suprajarto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat umum pemegang saham tahunan luar biasa (RUPLS) PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) memutuskan untuk memberhentikan Maryono dari posisinya sebagai direktur utama. Sebagai pengganti Maryono, ditunjuk Suprajarto yang terhitung masih menjabat direktur utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk.  Namun, Suprajarto menolak tegas penunjukan tersebut. Selang beberapa jam, dia langsung menggelar konferensi pers. Dia menuturkan bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan terkait keputusan penunjukannya sebagai pemimpin BTN.  "Saya baru tahu dari media massa. Oleh karena itu, saya tidak dapat menerima keputusan itu dan saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari hasil keputusan RUPSLB tersebut," ujar dia, Kamis (29/8).  Menurut peraturan BUMN, setelah penetapan RUPSLB, Suprajarto otomatis nonaktif dari jabatannya sebagai direktur utama di BRI. Suprajarto menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan semua pihak selama menjabat Dirut BRI.  Namun, dia enggan berkomentar saat ditanya terkait kemungkinan menjabat di BUMN lain. Bagi dia, tak ada waktu berandai-andai. Dia juga menyebut dirinya tidak merasa pernah punya masalah dengan siapapun di Kementerian BUMN.  "Saya tidak pernah ada persoalan sama orang, saya profesional, saya menjalankan tugas secara profesional," katanya.  Terkait rencana ke depan, dia juga masih enggan menjelaskan secara gamblang. "Yang penting, saya lega, saya plong," tambahnya.  Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo membantah kabar tersebut. Dia menegaskan bahwa penunjukan Suprajarto sebelumnya dikomunikasikan.  Dia belum mengetahui perihal kabar penolakan tersebut. Dia menegaskan, perombakan susunan dalam bank pelat merah tersebut merupakan penugasan yang harus dilaksanakan yang bersangkutan.  "Sebagai pasukan ini kan masalah penugasan mau atau tidak," ujarnya.

Tolak Jabatan Dirut BTN, Suprajarto: Yang Penting Saya Lega

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/RINI-SOEMARNO.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Manuver politik dari sejumlah menteri Jokowi-JK biasanya marak terjadi jelang pergantian kabinet. Dalam pepolitikan hal itu sangat mungkin, pasalnya, mayoritas para pembantu presiden itu ingin tetap menjabat lagi.  Salah satu yang diduga ingin tetap mempertahankan poisisnya, adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, dugaan itu diungkapkan oleh Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng.  Salah satu manuvernya adalah dengan sengaja "menyandera" Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui rencana perombakan direksi BUMN. "Saya kira dia (Menteri Rini) sedang berupaya menaikkan posisi tawarnya menjelang pemilihan kabinet baru," ujar Salamudin Daeng dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Senin, (26/8).  Menurut Salamudin, menjelang pembentukan kabinet periode 2019 - 2024 posisi Rini belum jelas, apakah masih dipakai Jokowi atau tidak. Makanya, bukan tidak mungkin dia mencoba mencari cara agar tetap bisa bertahan di kabinet.  "Jadi seperti adu kuat. Kalau tak dikerjakan (rombak direksi BUMN) seperti apa, kalau tetap dikerjakan, seperti apa (reaksi Jokowi)," tuturnya.  Menurut Salamudin, dia tahu peran strategis BUMN bagi pemerintah. Misalnya, posisi Menteri BUMN diganti, jajaran direksinya tentu saja berpotensi menimbulkan masalah, karena karena bawaan menteri lama.  "Saya menduga Rini sepertinya sedang mencoba membuat Jokowi takut dan khawatir," paparnya.  Namun, lanjut Salamudin, Jokowi selaku pemerintah sebetulnya bisa mencegah Rini merombak jajaran direksi BUMN. Sebab, Menteri BUMN memiliki kewenangan mengganti direksi BUMN atas mandat dari Presiden.  "Cabut saja mandatnya. Apalagi, rencana yang dibuat Rini bisa berbahaya bagi BUMN yang sedang tidak ada masalah. Harusnya Rini fokus benahi BUMN yang sedang bermasalah dan terjerat utang besar," sarannya.  Kalau pesan Jokowi yang disampaikan secara lisan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak sampai ke Rini, kata Salamudin, Presiden bisa berkirim surat atau memanggil langsung menterinya itu.  "Tinggal tanya, maumu apa, Bu Rini?," tegasnya.  Seperti diketahui, Menteri BUMN bersikukuh akan tetap menggelar RUPSLB di 5 BUMN (Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan PGN) mulai tanggal 28 Agustus - 2 September 2019. Instruksi Presiden agar jajaran menteri tidak membuat kebijakan strategis hingga terbentuk kabinet baru, seperti diabaikan.  Pada Selasa (20/8) pekan lalu, di sebuah acara di Bali, Rini mengaku, rencana perombakan direksi BUMN tetap akan dikomunikasikan kepada Presiden. "Nanti lihat aja hasilnya," ujarnya kepada wartawan.  Sebelumnya, Anggota komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno juga mengatakan, perombakan direksi jelang periode kedua pemerintahan Jokowi memang harus hati-hati. Jangan sampai itu disisipi kepentingan negatif dan ada kongkalikong.  “Kami akan monitor terus, kalau ada pergantian yang dilatar belakangi hal-hal yang sifatnya tidak profesional, nanti akan kami soroti dan kami akan memberikan kritik baik sebagai partai politik ataupun dewan,” kata Hendrawan  Dijelaskan Hendrawan, Kementerian BUMN menaungi perusahaan negara yang sangat strategis bagi kemajuan Indonesia. Jangan sampai Kementerian BUMN salah mengambil langkah.  “Kementerian ini strategis sekali, (aset BUMN) Rp 8.000 triliun. Paling berpotensi membangun Indonesia,” sebutnya. Bahkan BUMN ini punya tanggung jawab terhadap program-program pemerintah. Tentunya jika salah ambil tindakan bisa membuat tujuan negara yang diemban BUMN tak bisa tercapai.  “BUMN ini siap digerakkan setiap saat untuk mengemban misi kepentingan negara,” pungkasnya.  Sekadar catatan, sampai berita ini diunggah, JawaPos.com sudah beberapa kali mencoba mengkonfirmasi kepada Menteri Rini terkait hal itu. Namun, belum ada jawaban.

Manuver Jelang Pergantian Kabinet, Ada Gejolak di Pos Strategis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/BRIGHT-GAS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri BUMN Rini M. Soemarno mengajak pengusaha kuliner skala besar untuk move on ke LPG Non Subsidi Bright Gas 5.5 Kg. Ajakan tersebut dilakukan di sela-sela kunjungan kerja Menteri BUMN di Karawang, Jawa Barat.  Rini didampingi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Direktur Hulu Pertamina Dharmawan Samsu, Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas'ud Khamid, yang menyempatkan mampir ke rumah makan Pepes H. Dirja di Walahar, Karawang.  Rumah makan pepes legendaris tersebut, merupakan salah satu warung makan favorit, dengan ciri khas menu aneka pepes. Selama ini, pemilik rumah makan ini yaitu Hajjah Dirja, mengaku menggunakan LPG subsidi 3 Kg untuk keperluan memasak jenis lauk yang di goreng. Rata-rata sehari bisa habis 3 tabung hijau.  "Repot juga, kadang nanggung kalau lagi goreng ikan dan banyak tamu, tiba-tiba gasnya habis. Jadi harus ganti dulu," kata Hajjah Dirja menceritakan pengalamannya.  Kini dengan Bright Gas 5,5 Kg, dia berharap pekerjaan tidak terganggu dengan urusan ganti tabung. "Selain praktis, warnanya juga cakep. Semoga mudah nyari isi ulangnya," katanya.  Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas'ud Khamid menjelaskan, program edukasi persuasif kepada pengusaha usaha HORECA (Hotel, Restaurant dan Cafe), terus digalakkan Pertamina melalui jalur asosiasi maupun langsung ke pengusaha.  "Kami biasa menghimbau mereka, untuk move on ke LPG Non Subsidi melalui program trade-in seperti saat ini. Tentunya kami berharap langkah ini akan diikuti pengusaha restoran lainnya," kata Mas'ud Khamid.  Menurut Permen ESDM No. 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Subsidi, disebutkan LPG 3 Kg diperuntukkan bagi  masyarakat kategori pra sejahtera atau usaha mikro. Melalui program trade-in, Pertamina turut mendorong agar penggunaan LPG subsidi menjadi tepat sasaran.

Menteri BUMN Ajak Pebisnis Kuliner Karawang Move On ke LPG Non Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/politikus-pdip-ini-bela-fahri-hamzah-soal-babu_m_104853.jpeg" alt="Rieke Diah Pitaloka" width="100%">
<figcaption>Rieke Diah Pitaloka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat Paripurna DPR pada Kamis (25/7) menyetujui laporan Panitia Khusus Hak Angket (Pansus) Pelindo II. Dalam laporannya Pansus meminta agar rekomendasi tersebut dapat segera dilaksanakan.  "Apakah laporan akhir pansus angket DPR tentang Pelindo II, dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan dapat disetujui?," kata Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto dalam Rapat Paripurna DPR,Jakarta, Kamis (‎25/7).  Setelah itu seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan setuju. "Setuju," jawab kompak para anggota dewan.  Sementara, Ketua Pansus Pelindo II DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan, Pansus Pelindo II meminta pemerintah menjalankan rekomendasi yang sudah dihasilkan pada tahap pertama dan kedua. Termasuk membela nasib pekerja PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT).  "Mendesak manajemen Pelindo II segera menyelesaikan kasus pelanggaran ketenagakerjaan dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi kepada pekerja Pelindo II maupun anak perusahaan Pelindo II,” kata Rieke.  Rieke menjelaskan, pansus tahap kedua telah melanjutkan penyelidikan mengacu hasil kerja dan rekomendasi pada tahap pertama. Kegiatan yang dilakukan antara lain, rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan RDPU dengan pihak terkait serta ahli.  Pansus juga sudah melakukan 16 kali kunjungan kerja dalam negeri dan dua kali ke mancanegara. Kunker dalam negeri dilakukan ke pelabuhan yang pembangunnannya direncanakan menggunakan dana global bond. Antara lain, Pelabuhan Tanjung Carat Palembang, Pelabuhan Kijing Kalimantan Barat, Pelabunan Sorong, Papua Barat.  "Faktanya pembangunan pelabuhan tersebut hingga saat ini belum sampai pada target yang direncanakan, dan terindikasi dilakukan tanpa studi kelayakan yang layak," ujarnya.  Dijelaskan Rieke, Pelabuhan Tanjung Carat dan Pelabuhan Sorong saat ini masih tahap review studi kelayakan. Sementara untuk Pelabuhan Kijing realisasi investasi hingga September 2018, baru 11, 4 persen dan telah menghabiskan uang negara Rp 269 miliar hanya untuk studi kelayakan, survei investigasi design (SID), detail engineering design (DED).  “Adapun realisasi fisik pada bulan yang sama hanya mencapai 0,143 persen,” ujar Rieke.  Dia menambahkan, pansus juga melakukan studi banding dan tata kelola pembangunan pengembangan pelabuhan dengan mengunjungi Pelindo I, III dan IV. Pansus menemukan fakta bahwa Pelindo I, III dan IV lebih memprioritaskan pengoperasian secara mandiri dengan bertumpu pada sumber daya manusia (SDM) dalam negeri.  Soal dana pembangunan pelabuhan, pansus menemukan skema global bond di Pelindo III, tetapi sebelumnya sudah dilakukan perhitungan cermat dan diputuskan setelah mempertimbangkan kemampuan perusahaan, baik sisi pendanaan internal maupun proyeksi kemampuan membayar pinjaman dan bunganya.  “Kebutuhan ril pun dilakukan setelah studi kelayakan dalam negeri. Pada April 2019, pelabuhan Peti Kemas Surabaya berhasil diperjuangkan Pelindo III untuk 100 persen sahamnya milik Indonesia,” katanya.  Kemudian, lanjuty Rieke, pada 6 Juni 2017 lalu, BPK menyerahkan hasil audit investigatif perpanjangan kerja sama PT JICT, antara PT Pelindo II dengan Hutchinson Port Holding (HPH). Berdasar hasil audit investigatif BPK, terdapat berbagai fakta penyimpangan dalam propses perpanjangan perjanjian yang ditandatangani 5 Agustus 2014.  Dalam auditnya, BPK menemukan penyimpangan yang mengakibatkan indikasi kerugian negara di Pelindo II USD 306 juta atau setara Rp 4,08 triliun. Pada 10 Januari 2018, BPK menyerahkan hasil audit investigatif terhadap perpanjangan kerja sama operasional antara Terminal Peti Kemas Koja dengan HPH.  Kemudian, BPK menyimpulkan adanya berbagai penyimpangan dalam proses perpanjangan kerja sama yang ditandatangani 5 Agustus 2014 yang diduga mengakibatkan kerugian negara USD 139 juta atau setara Rp 1,8 triliun.  Hasil audit investigatif penerbitan global bond USD 1,6 miliar itu untuk pembiayaan Terminal Peti Kemas Kalibaru tahap pertama, dan non-Kalibaru meliputi Pelabuhan Tanjung Carat, Kijing, remodeling pelabuhan Cirebon, pelabuhan Sorong, dan pengembangan car terminal Tanjung Priok.  “BPK menyatakan telah terjadi berbagai penyimpangan dalam proses perencanaan dan penerbitan global bond. Indikasi kerugiaan negara USD 54,70 juta setara Rp 741,7 miliar,” jelas Rieke.  Menurutnya, jika dana hanya ditempatkan dalam deposito, maka terdapat pertambahan potensi kerugiaan negara pada PT Pelindo II per tahun USD 14,95 juta.  “Berdasar informasi terakhir yang diterima Pansus, bunga global bond yang harus dibayarkan Pelindo II saat ini Rp 850 miliar per tahun,” tuturnya.  Rieke juga menambahkan, pada 18 September 2018 BPK ‎menyerahkan hasil audit investigatif terhadap pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru. BPK menemukan adanya penyimpangan peraturan perundangan oleh pihak terkait, tidak ada sinkronisasi rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) dan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) 2011-2016.  Kemudian, indikasi penyimpangan dalam pekerjaan SID dan DED dan redesign yang dilakukan PT LAPI ITB memperlihatkan tidak adanya pertimbangan dan perhiutungan teknis yang mengakibatkan kendala saat pengejaran proyek, serta ada risiko gagal konstruksi pada TPK Kalibaru pertama yang menyebabkan indikasi kerugian negara Rp 7 triliun.  “Proses lelang dimulai padahal dokumen pengadaan belum lengkap. PT Pembangunan Perumahan (PP) diduga telah memperoleh informasi hasil perencanaan dari PT LAPI ITB selaku konsultan perencanaan. Penyimpangan mengindikasikan kerugian negara pada Pelindo II Rp 1,03 triliun dan potensi kerugian negara  Rp 440 miliar,” paparnya.  Dia menambahkan, Pansus juga menggelar rapat pada 22 Juni 2019 dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi. Rieke menjelaskan, memperhatikan remuan dan rekomendasi pansus pada tahap pertama dan kedua, serta hasil audit investigatif BPK, serta pandangan fraksi, maka Pansus Hak Angket Pelindo II membuktikan hasil kerja tahap pertama beserta rekomendasi yang telah disetujui aklamasi di paripuirna DPR 17 Desember  2015 terbukti benar adanya.  “Sesuai hasil rekomendasi tersebut, maka pansus mendesak pemerintah pusat untuk berani melakukan langkah dan upaya strategis terhadap status kepemilikan JICT seperti yang dilakukan pemerintah pusat dalam mengembalikan Pelabuhan Peti Kemas Surabaya 100 persen milik Indonesia,” jelasnya.  Politikus PDIP itu menuturkan berdasar bukti dan fakta, pansus mendesak pemerintah pusat membatalkan perpanjangan kontrak JICT 2015-2038 antara Pelondo II dan HPH karena terindikasi kuat telah merugikan negara serta terjadi strategi transfer pricing. Pansus tetap pada penilaian yang direkomendasi tahap pertama bahwa kontrak dapat diputus dengan sendirinya  tanpa perlu Indonesia membayar termination value. “Sekali lagi, kembalikan PT JICT ke pangkuan ibu pertiwi,” tegas Rieke.  Pansus tetap pada sikap politik mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penyelidikan atas dugaan conflict of interest dan manipulasi yang dilakukan Deutsche Bank (DB) dalam melakukan evaluasi selaku konsultan, dan memberikan pinjaman sindikasi bank luar negeri sebagai kreditur.  “Pansus sangat merekomendasikan pemerintah memberikan peringatan keras dan sanksi kepada Deutsche Bank yang terindikasi kuat melakukan fraud dan financial engineering yang merugikan keuangan negara,” katanya.  Lebih lanjut, Rieke menambahkan, pansus menemukan fakta bahwa menteri BUMN sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan pelanggaran undang-undang. Dengan demikian menteri BUMN terindikasi kuat sengaja tidak melakukan tugas dan kewenangannya sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.  Karena itu, Rieke menegaskan, pansus tetap seperti rekomendasi tahap pertama yakni, merekomendasikan presiden untuk mengambil sikap kepada tindakan menteri BUMN.  “Pansus mendukung presiden berani menggunakan hak prerogatifnya sebagai kepala pemerintahan dan negara kepada menteri BUMN,” ujarnya.  Pansus juga mendukung presiden berani melakukan terobosan progresif mengembalikan tata kelola BUMN sesuai mandat dan perintah Pasal 33 UUD 1945 khususnya di sektor kepelabuhan. Juga meminta aparat terutama KPK dan Polri melanjutkan penyidikan dan pelanggaran UU yang mengakibatkan negara di Pelindo II.  Ditegaskan Rieke, aparat harus menjatuhkan sanksi pidana kepada siapa pun dari di institusi mana pun yang terlibat.  "Terutama segera mengambil keputusan hukum terhadap para pihak yang terbukti bersalah dan dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK maupun Polri atas beberapa kasus hukum yang terjadi di Pelindo II,” jelasnya.  Menurutnya, Pansus tetap pada sikap politik di rekomendasi tahap pertama, yaitu merekomendasikan presiden untuk tidak serta merta membuka investasi asing yang dalam jangka panjang merugikan bangsa secara moril dan materil, yang mengancam keselamatan negara dan kedaulatan ekonomi politik bangsa.  Laporan akhir pansus itu diserahkan langsung kepada pimpinan DPR yang diwakili Utut Adianto, Bambang Soesatyo, Agus Hermanto. Pansus memohon pimpinan DPR untuk dapat menyerahkan hasil kerja pansus termasuk audit investigasi BPK kepada presiden, KPK, Polri, kementerian BUMN, dan Peindo II untuk digunakan sebagaimana mestinya.  Terpisah, kepada JawaPos.com, Corporate Secretary PT Pelindo II, Shanti Pahurita mengatakan, pihaknya akan mengikuti rekomendasi Pansus Pelindo II tersebut.  "Pastinya kami menghargai hasil rekmendasi Pansus Angket DPR tentang Pelindo II, dan itu itu kami taat aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku," tuturnya.  Sampai berita ini diunggah, pihak dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum merespons telon dan pesan singkat mengenai rekomendasi dari Pansus Pelindo II ini.

DPR Desak Pemerintah Laksanakan Rekomendasi Pansus Pelindo II

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/PT-INKA-JAWA-POS.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno meninjau progres pembangunan workshop atau pabrik kereta api milik PT Industri Kereta Api (Persero) di Banyuwangi, Jawa Timur. Pembangunan pabrik ini akan mendukung industri kereta api di Tanah Air. Workshop ini akan menjadi pabrik kereta api kedua milik PT INKA.  Saat melakukan peninjauan, Rini mengatakan pembangunan pabrik kereta api milik PT INKA ini sangat penting. Sebab, daya tampung pabrik kereta api di Madiun sudah terlalu padat dan tidak mencukupi. Sedangkan, PT INKA baru saja mendapatkan pesanan gerbong dan lokomotif kereta api dari Laos.  “Kita juga sudah menawarkan ke Filipina dan Madagaskar. Jadi kita tawarkan ke banyak negara juga. Alhamdulillah kita punya dan ini harus cepat terselesaikan karena memang pesanannya PT INKA sudah menunggu seperti gerbong dan lokomotif kereta makin banyak sehingga di Madiun itu sudah cukup padat dan tidak mencukupi,” ujar Rini dalam keterangannya, Rabu (17/7).  Dia menjelaskan, pemilihan lokasi pabrik kereta api di Banyuwangi bukan tanpa alasan. Pabrik kedua ini berdekatan dengan Pelabuhan Ketapang dan Stasiun Banyuwangi Baru. Pabrik ini akan dilengkapi testing track sepanjang 4 kilometer (km).  “Memang pabrik-pabrik kereta yang besar di dunia harus ada test track-nya dan membutuhkan lahan yang besar,” katanya.  Sebagaimana diketahui, pabrik kedua PT INKA (Persero) di Banyuwangi menempati lahan seluas 83,49 hektare. Untuk tahap pertama, pembangunan pabrik ini menelan dana mencapai Rp 483 miliar dengan kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk. PT INKA sendiri membutuhkan sekitar 3.000 tenaga kerja dan akan diutamakan dari masyarakat sekitar dalam pengoperasian pabrik kereta api, salah satunya lulusan SMK.  Workshop tersebut nantinya digunakan untuk pengembangan kapasitas produksi PT INKA (Persero) sebagai satu-satunya manufaktur sarana perkeretaapian di Asia Tenggara. Pabrik ini akan membuat lokomotif dan gerbong yang berorientasikan untuk ekspor ke luar negeri. Hingga saat ini, progres pembangunan pabrik kereta api tahap pertama ini sudah mencapai 20%.  “Kita harapkan tahap pertama pabrik kereta api kedua milik INKA ini bisa selesai pada Agustus 2020,” tegasnya.  Pada kesempatan yang sama, PT INKA (Persero) juga menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) ke penduduk setempat berupa pembangunan 15 unit fasilitas MCK senilai Rp 150 Juta, bantuan renovasi fasilitas umum di SD Ketapang 6 senilai Rp 100 juta dan renovasi sarana tempat ibadah Pondok Pesantren Ketapang senilai Rp 150 juta. Bantuan ini sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial PT INKA (Persero) kepada warga di sekitar area pembangunan workshop.

INKA Bangun Pabrik Kereta Api Terbesar se-Asia Tenggara di Banyuwangi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rini soemarno

Berita Terkini