<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/JKT_HARI-PERTAMA-KERJA-ASN-DKI_HANUNG-HAMBARA_16042024-11-3291933627.jpg" alt="Ilustrasi PNS bekerja di ruangan. Pemerintah resmi menaikkan gaji PNS per Oktober 2025 dan dirapel pada Bulan November. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS bekerja di ruangan. Pemerintah resmi menaikkan gaji PNS per Oktober 2025 dan dirapel pada Bulan November. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah resmi menetapkan kenaikan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Kenaikan ini mulai berlaku pada Oktober 2025, tetapi pencairan dilakukan pada November 2025 melalui mekanisme rapel 2 bulan.&nbsp; Penyesuaian gaji ini dilakukan untuk menjaga daya beli ASN aktif di tengah peningkatan biaya hidup.&nbsp;Termasuk untuk penguatan daya beli masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dengan adanya penyesuaian gaji ini, ASN diharapkan termotivasi dengan memberikan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat.&nbsp;Kebijakan ini menindaklanjuti UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025. <h3>Persentase kenaikan gaji PNS sesuai Perpres 79 Tahun 2025:</h3> - Golongan I dan II naik 8 persen - Golongan III naik 10 persen - Golongan IV naik 12 persen Kenaikan ini hanya berlaku untuk gaji pokok. Sementara tunjangan kinerja (tukin) dan tunjangan lainnya akan disesuaikan setelah evaluasi internal pada masing-masing instansi. Daftar Gaji Pokok PNS Terdahulu Berdasarkan Golongan (PP Nomor 5 Tahun 2024) Golongan I: Rp 1.685.700 &ndash; Rp 2.901.400 Golongan II: Rp 2.184.000 &ndash; Rp 4.125.600 Golongan III: Rp 2.785.700 &ndash; Rp 5.180.700 Golongan IV: Rp 3.287.800 &ndash; Rp 6.373.200 <h2>Cara Menghitung Kenaikan Gaji PNS</h2> Perhitungan kenaikan ini dilakukan dengan menambahkan gaji pokok saat ini beserta persentase kenaikan yang ada pada golongan. Sebagai acuan, gaji pokok PNS terdahulu diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024. Contoh sederhananya, jika PNS Golongan I mendapatkan gaji pokok Rp 2.000.000, maka dengan kenaikan 8 persen, gaji barunya akan berada di angka Rp 2.160.000. <h2>Gaji Pensiunan PNS juga Naik</h2> Sebelumnya, selain menaikkan gaji PNS, pemerintah juga memastikan besaran pensiun untuk para pensiunan pegawai pemerintah juga naik.&nbsp; Pemerintah telah memastikan bahwa gaji pensiunan tahun 2025 akan cair pada November mendatang.&nbsp;Nominalnya pun telah disesuaikan dengan golongan terakhir saat aktif bekerja. Tentunya, pencairan ini akan sangat membantu para pensiunan PNS untuk bisa menikmati hari tuanya dengan lebih baik. Pasalnya, beberapa dari mereka hanya mengandalkan gaji pensiun untuk memenuhi kebutuhan keseharian sampai ke biaya pendidikan cucu. Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 yang menaikkan gaji pensiunan sebesar 12 persen. Bahkan, penyesuaian ini masih berlaku sembari menunggu regulasi lanjutan dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2025 yang telah disahkan. Jutaan pensiunan PNS di seluruh Indonesia pun telah bersiap untuk menerima pencairan gaji beserta tunjangan pensiun Oktober 2025 dengan nilai yang mencapai Rp4,9 juta per bulan bagi golongan tertinggi. Tentunya, kenaikan ini tak hanya memberi tambahan daya beli, melainkan sebagai bentuk penghargaan bagi pensiunan PNS yang telah mengabdikan hidupnya bagi Indonesia. Mulai 1 Oktober 2025 kemarin, gaji pensiunan tampak meningkat signifikan dibanding tahun lalu dan akan dibayar dengan nominal yang baru. Berikut rincian besaran&nbsp;gaji pensiunan PNS 2025: <h3>Golongan I</h3> Ia: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 1.962.200 Ib: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 2.077.300 Ic: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 2.165.200 Id: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 2.256.700 <h3>Golongan II</h3> IIa: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 2.833.900 IIb: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 2.953.800 IIc: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 3.078.700 IId: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 3.208.800 <h3>Golongan III</h3> <center> <div class="ads mt3 clearfix">&nbsp;</div> </center> IIIa: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 3.558.600 IIIb: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 3.709.200 IIIc: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 3.866.100 <h3>Golongan IV</h3> IVa: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 4.200.000 IVb: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 4.377.800 IVc: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 4.562.900 IVd: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 4.755.900 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Pemerintah resmi menetapkan kenaikan gaji PNS untuk menjaga daya beli ASN di tengah biaya hidup yang meningkat.

Rincian Kenaikan Gaji PNS 2025: Jadwal Cair, Persentase Kenaikan Gaji, dan Cara Menghitungnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/20250702_163917_Gallery-3283915103.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Ricky Prayoga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Ricky Prayoga/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi buka-bukaan soal jumlah anggaran provinsi Jawa Barat. Pada 2025 total anggaran sebenarnya sama saja dengan 2024 yang berjumlah Rp 37 triliun. Namun, menjadi terpotong Rp 6 triliun lantaran harus dibagi ke Kabupaten/Kota akibat dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Jadi sisanya berjumlah Rp 31 triliun.&nbsp; &ldquo;Dari Rp 31 triliun ini untuk berapa penduduk? 54 juta jiwa lebih penduduk Jawa Barat,&rdquo; kata Dedi Mulyadi seperti diunggah pada akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Rabu (9/7). Dia menekankan, dari Rp 31 triliun pun tak semuanya bisa digunakan lantaran harus membayar utang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp 600 miliar, utang BPJS Rp 334 miliar, dan biaya operasional BIJB atau Bandara Kertajati Rp 60 miliar. Total jumlahnya Rp 994 miliar. Selain itu, terdapat pula biaya operasional untuk Masjid Al-Jabbar kurang lebih Rp 40 miliar dan pembayaran tunggakan ijazah warga yang belum ditebus Rp 1,2 triliun.&nbsp; &ldquo;Kemarin kita bayar melalui dana BPMU sebagai bentuk kompensasi ijazah yang dikembalikan kepada siswa, totalnya nanti semuanya itu hampir Rp 600 miliar,&rdquo; jelas dia. Dengan sisa uang yang tak sampai Rp 30 triliun, Dedi berupaya melakukan pengetatan dan efisiensi. Tujuannya untuk melayani kebutuhan-kebutuhan publik Jawa Barat. Di antaranya menyiapkan jalan yang bagus, penanganan bencana yang tepat sasaran, normalisasi sungai, reboisasi gunung, pendidikan untuk anak-anak usia sekolah, beasiswa untuk para santri, dan pemberian stimulus bagi orang-orang yang memberikan layanan di bidang keagamaan.&nbsp; &ldquo;Untuk itu mohon doanya ya mudah-mudahan dengan uang yang terbatas ini, kami masih bisa bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,&rdquo; tutup Dedi. &nbsp;

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan anggaran provinsi 2025 yang terpotong dan rencana efisiensi untuk melayani masyarakat.

Dedi Mulyadi Buka Rincian APBD Jawa Barat 2025, Punya Duit Rp 37 Triliun tapi yang Bisa Dipakai Program Tak Sampai Rp 30 Triliun!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/24/20180501_Sekdin-1-1478065135.jpg" alt="Ilustrasi mahasiswa sekolah kedinasan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mahasiswa sekolah kedinasan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pendaftaran sekolah kedinasan 2025 segera dibuka. Khusus tahun ini, pemerintah akan menyiapkan sebanyak 3.252 formasi dengan pengumuman seleksi akan dilaksanakan mulai 29 Juni hingga 12 Juli 2025.&nbsp; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memastikan seleksi sekolah kedinasan tetap menggunakan Computer Assisted Test (CAT) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).&nbsp; &ldquo;Kami yakin dan memastikan seleksi sekolah kedinasan ini akan bersih dari praktik-praktik kecurangan, serta tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabel,&rdquo; kata Rini dalam keterangannya, Jumat (20/6).&nbsp; Lebih lanjut, Rini mengungkapkan bahwa pendaftaran sekolah kedinasan akan dilakukan pada 29 Juni sampai dengan 18 Juli 2025, serta dibarengi dengan seleksi administrasi hingga 21 Juli 2025.&nbsp; Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 22 sampai dengan 24 Juli 2025. Jika lolos, tahap berikutnya adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dijadwalkan pada tanggal 11 hingga 26 Agustus 2025. Pengumuman hasil SKD dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2025.&nbsp;&nbsp; "Usai SKD, penyelenggara akan mengumumkan jadwal seleksi lanjutan yang diselenggarakan pada 15 dan 16 September 2025. Pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian dan lembaga penyelenggara sekolah kedinasan, dilakukan pada tanggal 7 hingga 18 September 2025," jelasnya.&nbsp; Rini menyampaikan, persetujuan prinsip sekolah kedinasan tahun 2025 sebanyak 3.252 formasi secara nasional. Jumlah itu tersebar di tujuh sekolah kedinasan di bawah naungan tujuh instansi. &nbsp; Rini menegaskan dan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan seleksi sekolah kedinasan. &ldquo;Kami melakukan seleksi secara ketat dan menutup rapat celah kecurangan. Seleksi sekolah kedinasan ini akan menjaring individu yang berkualitas,&rdquo; tegas Rini.&nbsp; Berikut rincian jumlah formasi Sekolah Kedinasan Tahun 2025:&nbsp; 1. Politeknik Keuangan Negara STAN (Kementerian Keuangan): 500 formasi 2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri): 1.061 formasi 3. Sekolah Tinggi &nbsp;Intelijen Negara (Badan Intelijen Negara): 100 formasi 4. Politeknik Siber dan Sandi Negara (Badan Sandi dan Siber Negara): 50 formasi 5. Politeknik Statistika STIS (Badan Pusat Statistik): 400 formasi 6. Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan: 791 formasi&nbsp; 7. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika): 350 formasi

Pendaftaran 7 sekolah kedinasan 2025 dibuka, dengan 3.252 formasi disiapkan untuk calon mahasiswa melalui proses seleksi.

Ini Deretan 7 Sekolah Kedinasan yang Mau Buka Pendaftaran di Tahun 2025 dan Rincian Formasinya, Ada yang Terima 1.000 Orang Lebih!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/JKT_PEMBERANGKATAN-KLOTER-PERTAMA-CALON-HAJI-MEBARKASI-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_12052024-9-2926707786.jpg" alt="ILUSTRASI. Sejumlah jamaah calon haji menunggu boarding ke pesawat di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Minggu (12/5/2024). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Sejumlah jamaah calon haji menunggu boarding ke pesawat di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Minggu (12/5/2024). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Haji dan Nilai Manfaat. Keppres 6/2025 itu diteken pada Rabu (12/2) lalu. Keppres ini mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi. Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU). "Menetapkan Biaya Penyelenggaraan lbadah Haji atau BPIH Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari&nbsp;Biaya Perjalanan lbadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat," bunyi Keppres 6/2025, Jumat (14/2). Berikut besaran BPIH tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi per jamaah: Embarkasi Aceh Rp 80.900.841 Embarkasi Medan Rp 81.955.039 Embarkasi Batam Rp 88.310.259 Embarkasi Padang Rp 85.760.259 Embarkasi Palembang Rp 88.390.259 Embarkasi Jakarta Rp 92.854.259 (Pondok Gede dan Bekasi) Embarkasi Solo Rp 89.457.009 Embarkasi Surabaya Rp 94.934.259 Embarkasi Balikpapan Rp 91.213.929 Embarkasi Banjarmasin Rp 93.310.259 Embarkasi Makassar Rp 91.649.429 Embarkasi Lombok Rp 90.743.309 Embarkasi Kertajati Rp 92.854.259 BPIH Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi bersumber dari Nilai Manfaat. Terdiri atas Nilai Manfaat untuk jamaah Haji Reguler yang digunakan untuk membayar selisih BPIH, dengan besaran Bipih sebesar Rp 6.831.820.756.658,34. "Nilai Manfaat untuk Jamaah Haji Khusus sebesar Rp 9.490.138.000,00," tulis Keppres tersebut. Sementara, besaran Bipih dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, sebagian biaya akomodasi di Madinah dan biaya hidup (living cost). "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama dan/atau Kepala Sadan Penyelenggara Haji," tutup Keppres tersebut. &nbsp;

Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Embarkasi Surabaya jadi yang Termahal, Ini Rincian Biaya Haji 2025 yang Dibayar Jamaah di Tiap Embarkasi, Keppres Sudah Diteken

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/PHK-Karyawan.jpg" alt="Ilustrasi. Karyawan yang mengalami PHK akan mendapat pesangon maksimal 9 kali upah. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Karyawan yang mengalami PHK akan mendapat pesangon maksimal 9 kali upah. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja telah resmi terbit dan diteken Presiden Jokowi pada akhir tahun lalu. Dalam aturan itu mengatur besaran pesangon yang diterima karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan maksimal 9 kali upah.  Ketentuan besaran pesangon yang diterima karyawan tersebut secara lengkap diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.  "Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima," bunyi Pasal 156 ayat (1), dikutip JawaPos.com, Senin (2/1).  Adapun rincian ketentuan besaran uang pesangon itu, sebagai berikut: a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan Upah; b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan Upah; c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Upah; d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah; e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan Upah; f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan Upah; g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah; h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah.  Tak hanya uang pesangon, karyawan yang mengalami PHK juga diatur untuk mendapatkan uang penghargaan dan uang penggantian hak lainnya. Uang penghargaan masa kerja diperoleh maksimal 10 kali upah.  Lebih lengkap, berikut ini uang penghargaan yang diterima karyawan PHK sesuai dengan Perppu 5/2022: a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan Upah; b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upah; c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan Upah; d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan Upah; e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun,6 (enam) bulan Upah; f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah; g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/3-JANUARI-PHK-1024x1024.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Sementara untuk uang penggantian hak yang seharusnya diterima karyawan yang mengalami PHK, meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Lalu, biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat Pekerja/ Buruh diterima bekerja serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.  "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (21), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah," tutup pasal 156. (*)

Rincian Besaran Pesangon Karyawan Terkena PHK Dalam Perppu Cipta Kerja

Rincian

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rincian

Berita Terkini

Rincian Kenaikan Gaji PNS 2025: Jadwal Cair, Persentase Kenaikan Gaji, dan Cara Menghitungnya

Dedi Mulyadi Buka Rincian APBD Jawa Barat 2025, Punya Duit Rp 37 Triliun tapi yang Bisa Dipakai Program Tak Sampai Rp 30 Triliun!

Ini Deretan 7 Sekolah Kedinasan yang Mau Buka Pendaftaran di Tahun 2025 dan Rincian Formasinya, Ada yang Terima 1.000 Orang Lebih!

Embarkasi Surabaya jadi yang Termahal, Ini Rincian Biaya Haji 2025 yang Dibayar Jamaah di Tiap Embarkasi, Keppres Sudah Diteken

Rincian Besaran Pesangon Karyawan Terkena PHK Dalam Perppu Cipta Kerja

Download Aplikasi JawaPos.com