<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/29/Keluarga-Dini-Lapor-Ke-Komisi-Yudisial-Dery-2JPG-3413098743.jpg" alt="Ujang, ayah kandung dari alhmarhumah Dini berama Kuasa Hukum keluarga Korban Dini Sera Afrianti, Dimas Yemahura Alfaraouq melapor ke kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (29/7/2024). (Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Ujang, ayah kandung dari alhmarhumah Dini berama Kuasa Hukum keluarga Korban Dini Sera Afrianti, Dimas Yemahura Alfaraouq melapor ke kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (29/7/2024). (Dery Ridwansah</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Keluarga almarhum Dini Sera Afrianti, korban dugaan pembunuhan Ronald Tannur, melaporkan Tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Komisi Yudisial (KY). Mereka didampingi Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, saat melaporkan kasus yang menimpa anggota keluarganya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal ini, Rieke meminta KY untuk segera memeriksa tiga hakim yang mengadili terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Pasalnya, PN Surabaya memvonis bebas terdakwa pelaku Gregorius Ronald Tannur dari tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Adapun, tiga hakim yang dilaporkan ke KY itu yakni,&nbsp;Erintuah Damanik sebagai hakim ketua, serta Heri Hanindyo dan Mangapul sebagai hakim anggota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terima kasih kepada Komisi Yudisial berdasarkan hasil laporan yang disampaikan tadi oleh Biro Investigasinya, Komisi Yudisial ternyata telah bergerak langsung membuat dua tim, yaitu tim investigasi dan tim bagi pengawas hakim itu sendiri, dan laporan ini memang menjadi salah satu prasyarat juga agar segera ada tindak lanjut," kata Rieke di kantor KY, Jakarta Pusat, Senin (29/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, KY berwenang untuk menindaklanjuti prilaku etik hakim, khususnya terkait pengadil terdakwa Ronald Tannur yang divonis bebas oleh PN Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang No 18 tentang Perubahan Undang-Undang No 12 tahun 2024 tentang Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial mempunyai wewenang diantaranya menjaga dan menegakan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, menjaga dan menegakan pelaksanaan kode etik dan atas pedoman perilaku hakim," ucap Rieke.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Rieke juga meminta KY mengeluarkan rekomendasi terbaik terhadap tiga hakim yang mengadili Ronald Tannur. Ia memandang, putusan bebas terhadap Ronald Tannur sangat ekstrem.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Rieke menyampaikan pengawalan publik sangat penting meski KY akan mengeluarkan rekomendasi yang kemudian diharapkan dapat ditindaklanjuti Mahkamah Agung (MA).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Rieke mengaku telah membuat petisi justice for Dini Sera di laman&nbsp;<a href="http://change.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://change.org&amp;source=gmail&amp;ust=1722316856183000&amp;usg=AOvVaw0cFH18Njiy82PyKyX-W7W9">change.org</a>. Menurutnya, petisi itu digulirkan untuk meminta dukungan publik agar keluarga korban mendapat keadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kasus ini menurut saya dan teman-teman dalam Aliansi ini, ini keputusan bukan hanya tindakan pelaku yang ekstrem, tapi putusan Majelis Hakim terindikasi kuat juga ekstrem, mengandung kekerasan ekstrem dengan diduga mengabaikan bukti CCTV, diduga mengabaikan visum," tegas Rieke.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Tim kuasa hukum korban pembunuhan Dini Sera Afrianti melaporkan Tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili terdakwa Gregorius Ronald Tannur ke Komisi Yudisial. Ketiga Tim Majelis Hakim yang dilaporkan itu yakni, Erintuah Damanik sebagai hakim ketua, serta Heri Hanindyo dan Mangapul sebagai hakim anggota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini, kami dari tim kuasa hukum keluarga almarhumah Dini dari LBH Damar Indonesia dan ini keluarga dari almarhumah Dini, ini Bapak Ujang ayah kandung dari alhmarhumah Dini, masih memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia ini," ucap pengacara keluarga korban Dini Sera Afrianti, Dimas Yemahura Alfaraouq di kantor KY, Jakarta Pusat, Senin (29/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dimas meminta KY segera memeriksa tiga Anggota Majelis Hakim yang mengadili Ronald Tannur. Ia heran, pelaku pembunuhan justru divonis bebas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014915443/telisik-dugaan-pembunuhan-dini-sera-oleh-ronald-tannur-komisi-iii-dpr-undang-keluarga-korban">Telisik Dugaan Pembunuhan Dini Sera oleh Ronald Tannur, Komisi III DPR Undang Keluarga Korban</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kali ini kami melaporkan ke KY atas tiga majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT yang kita tahu bersama sudah diputus bebas, semoga tiga majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari KY," ucap Dimas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengharapkan, putusan KY terhadap tiga Anggota Majelis Hakim yang mengadili Ronald Tannur dapat mengubah persepsi hakim dalam mengadili setiap perkara hukum. Sehingga ke depan tidak lagi putusan yang tidak memberikan rasa adil terhadap korban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap, putusan dari KY itu mengubah wajah hakim yang ada di Republik Indonesia untuk lebih berhati-hati, lebih bijaksana, dan lebih arif dalam memutus perkara, mengedepankan keadilan dan kebenaran," pungkas Dimas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Terima kasih kepada Komisi Yudisial berdasarkan hasil laporan yang disampaikan tadi oleh Biro Investigasinya

Temani Keluarga Dini Sera Laporkan 3 Hakim PN Surabaya yang Bebaskan Ronald Tannur ke KY, Rieke: Putusan Ekstrem Abaikan Bukti CCTV dan Visum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Rieke-Dyah-Data-Desa.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengajak seluruh elemen memperjuangkan hadirnya peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis data desa presisi. Hal itu disampaikan Rieke saat menjadi narasumber dialog kebangsaan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM), Selasa (20/12).  "Kita sedang berlari agar Indonesia memiliki data yang akurat," kata Rieke dalam dialog bertema 'Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dalam Perencanaan Pembangunan Nasional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila, ini.  Rieke mengatakan, data akurat sangat berguna agar karya pembangunan Pemerintah daerah dapat terencana, terukur, dan tepat sasaran. Menurutnya, saat ini hal itu belum terealisasi dengan baik, meski Pemerintah telah mengucurkan anggaran yang sangat besar.  "Presiden Jokowi berhasil mengalokasikan anggaran negara yang jumlahnya paling banyak di antara pemerintahan yang pernah ada. Tapi masalahnya anggaran negara sebesar apa pun nggak akan tepat sasaran, kalau datanya itu tidak tepat, tidak akurat, tidak aktual," kata Rieke.  Karena itu, kata Rieke, Pancasila tidak akan mencapai tujuan adil dan makmur jika tidak ada data yang akurat dan aktual. Data tentang kehidupan dan kebutuhan real rakyat yang berada di desa-desa dan kelurahan.  Dirinya juga mengajak intelektual kampus terutama UGM untuk mendukung perjuangan hadirnya peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis data desa presisi.  Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sujito mengatakan, peran perguruan tinggi untuk mendorong transformasi agar Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung relevan dan memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam proses pembangunan.  "Kampus tentu dituntut untuk berperan lebih agar mampu menghasilkan gagasan-gagasan yang bisa mengawal, sehingga proses pembentukan kebijakan, proses strategis punya manfaat langsung pada rakyat itu bisa dirasakan," ujarnya.  Founder Data Desa Presisi (DDP) Sofyan Sjaf mengapresiasi keteguhan dan perjuangan Rieke terkait angka-angka dan data pemerintah. Tentu dengan data dan angka yang akurat, pembangunan negara mulai dari tingkat desa berjalan dengan baik.  "Untuk mewujudkan pembangunan nasional hanya bisa dilakukan dengan dua pendekatan, demokratik roller development dan data akurat," kata Sofyan Sjaf yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Intitut Pertanian Bogor (IPB) ini.

Rieke Gerilya Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Data Desa Presisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Baiq-Nuril-Ivan-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim hukum terpidana kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril, Rieke Diah Pitaloka mengharapkan, perkara yang menimpa mantan guru honorer SMAN 7 Mataram itu ditargetkan selesai sebelum 17 Agustus 2019. Hal ini karena putri pertama Baiq Nuril terpilih menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Istana Negara.  "Harus selesai sebelum 17 Agustus, salah satunya kebetulan putri sulung Ibu Nuril diterima menjadi Paskibraka," kata Rieke kepada JawaPos.com, Selasa (9/7).  Politikus PDI Perjuangan ini mengharapkan, Presiden Joko Widodo segera memberikan amnesti kepada korban pelecehan seksual ini. Hal ini setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Baiq Nuril.  Menurutnya, merupakan suatu kebanggaan karena putri pertama Baiq Nuril menjadi Paskibraka Istana Negara.  "Suatu kebanggan, jangan ibunya malah di penjara," ucapnya.  Rieke menyampaikan, pihaknya bakal mengajukan penangguhan penahanan untuk Baiq Nuril. Hal ini dilakukan agar Baiq Nuril tidak langsung dieksekusi enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta.  "Kita segera mengajukan penangguhan eksekusi, sambil menunggu proses amnesty," terang Rieke.  Sementara itu, Kejaksaan Agung memutuskan untuk tidak terburu-buru dalam mengeksekusi terpidana kasus pelanggaran UU ITE, Baiq Nuril. Hingga kini, Kejagung pun masih menunggu salinan putusan dari MA terkait penolakan PK.  "Salinan belum diterima. Kita tunggu salinan putusan. Baru itu nanti kita akan pelajari," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri.  Mukri menuturkan, Kejagung juga terus memantau perkara yang melilit mantan guru honorer SMAN 7 Mataram itu. Termasuk adanya keinginan mengajukan amnesti kepada Presiden Jokowi.  "Kita lihat saja nanti. Jaksa Agung sudah bilang kita tidak usah buru-buru," tukas Mukri.

Rieke Harapkan Amnesti Baiq Nuril Selesai Sebelum 17 Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-bpip-rieke-diah-pitaloka-megawati-setahun-belum-digaji_m_218480.jpeg" alt="Wakil Ketua MPR-RI Ahmad Basarah, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Perwakilan Jas Merah Rieke Diah Pitaloka saat melihat koleksi foto dari pameran yang ditampilkan, Rabu (6/6)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR-RI Ahmad Basarah, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Perwakilan Jas Merah Rieke Diah Pitaloka saat melihat koleksi foto dari pameran yang ditampilkan, Rabu (6/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pos Indonesia cabang Surabaya menggelar pameran dalam rangka Hari Jadi Pancasila ke-73, Rabu (6/6). Acara tersebut diprakarsai komunitas Jas Merah (jangan sekali-kali melupakan sejarah).&nbsp; Dalam acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua MPR-RI Ahmad Basarah, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Perwakilan Jas Merah Rieke Diah Pitaloka serta sejumlah tokoh lintas agama.&nbsp; Dalam pidato sambutannya Rieke mengatakan, Pancasila merupakan salah satu sejarah penting lahirnya Indonesia. Karenanya, dia menyampaikan bahwa acara tersebut didukung penuh mantan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.&nbsp; "Didukung penuh, baik secara semangat, spirit, dan semuanya. Meski, (Megawati) setahun belum digaji di Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), tapi tetap mendukung," kata Rieke lalu disambut tepuk tangan hadirin, Rabu (6/6).&nbsp; Megawati sendiri tidak hadir pada acara tersebut. Rieke mengatakan dalam pidatonya, bahwa Megawati berhalangan hadir karena harus melakukan persiapan untuk agenda acara lain.&nbsp; "Beliau tetap menyampaikan salam dan semangat bagi seluruh warga Surabaya. Khususnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini," kata Rieke.&nbsp; Sebagai informasi, pameran yang bertajuk Tjamkan Pancasila tersebut digelar mulai hari ini hingga 9 Juni. Pengunjung dapat melihat sejumlah benda bersejarah. Antara lain, sejumlah foto bung Karno dan kalimat bijaknya serta keberagaman masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pameran itu juga memajang sepeda dan benda penunjang kegiatan pos di Indonesia tempo dulu.&nbsp; Selain itu, bagi pengunjung yang datang, akan memperoleh perangko khusus bergambar Bung Karno. Sebanyak 50 perangko yang hanya terbit sekali tersebut dibagikan gratis. Ada tanda tangan Megawati yang tercetak pada perangkonya.

Soal BPIP, Rieke Diah Pitaloka: Megawati Setahun Belum Digaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/414-sopir-pertamina-kena-phk-sepihak-karyawan-ancam-mogok-kerja_m_137553.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar buruk menimpa 414 sopir atau awak mobil tanki (AMT) Pertamina. Mereka dipecat secara sepihak sejak 26 Mei 2017.&nbsp;  Mereka terdiri dari 353 sopir depot Pertamina Plumpang, 14 Merak, dua Tasikmalaya, empat Ujung Berung, 24 Lampung, 15 Banyuwangi dan dua Surabaya.  Sopir itu mengadu kepada anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka.&nbsp;  Rieke menjelaskan PHK itu disampaikan lewat pesan singkat oleh manajemen. Isinya memberitahu bahwa sopir tidak lulus untuk diangkat perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).  &ldquo;Jadi awalnya hanya lewat sms saja, kemudian&nbsp; Pada 27-30 Mei 2017, para sopir diberikan surat melalui PT Pos oleh PT GUN,&rdquo; kata Rieke di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6).  Rieke menjelaskan kru AMT Pertamina ini dipekerjakan dengan status hubungan kerja kontrak oleh anak perusahaan BUMN Pertamina yakni PT Pertamina Patra Niaga pada 2004.&nbsp;  Kemudian, dialihkan menjadi tenaga outsourcing dan pemborongan melalui perusahaan penyedis jasa pekerja PT Cahaya Andika Tamara (CAT) sejak 2012.  Selanjutnya, PT Sapta Sarana Sejahtera (SSS) per 2015. Kemudian PT Garda Utama Nasional pada 1 Maret 2017.&nbsp;  Rieke menuturkan, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara telah menerbitkan nota pemeriksaan nomor: 4750/-1.838 pada 26 September 2016 dan nomor:1943/-1.838 pada 5 Mei 2017 yang menyatakan bahwa status hubungan kerja AMT beralih menjadi pegawai tetap PT Pertamina Patra Niaga<a href="https://www.jpnn.com/tag/pertamina-patra-niaga" target="_blank"> </a>dan meminta agar hak normatif dipenuhi.  "Tapi tidak dijalankan," tegas politikus PDI Perjuangan itu.  Karenanya, Rieke mendesak PT Pertamina Patra Niaga<a href="https://www.jpnn.com/tag/pertamina-patra-niaga" target="_blank"> </a>mempekerjakan kembali semua AMT yang di PHK sepihak.  "Saya mengecam PHK sepihak dan meminta mereka dipekerjakan kembali," katanya.  Rieke juga mendesak PT Pertamina Patra Niaga agar membayarkan upah serta memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada mereka.  Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh se Indonesia Ilhamsyah mengatakan, para pekerja di 10 depot akan melakukan mogok kerja pada 19 Juni hingga 26 Juni 2017.  "Surat sudah kami layangkan ke Mabes Polri, Kemenaker, Pertamina dan Pertamina Patra Niaga," kata dia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6).  Ilhamsyah menegaskan, mogok kerja ini bukan semata-mata atas kehendak mereka. Namun, ini terpaksa dilakukan setelah berbagai cara termasuk melalui jalur hukum tidak menemukan jalan keluar.   "Tapi, terpaksa kami lakukan karena tidak ada niat baik untuk membatalkan PHK sepihak," ujarnya. (boy/dms/JPG)

414 Sopir Pertamina kena PHK Sepihak, Karyawan Ancam Mogok Kerja