<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/Screenshot_20260107_154901_YouTube-2739978724.jpg" alt="Masa jabatan tiga anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diperpanjang hingga 31 Desember 2026. (YouTube Mahkamah Konstitusi RI)" width="100%">
<figcaption>Masa jabatan tiga anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diperpanjang hingga 31 Desember 2026. (YouTube Mahkamah Konstitusi RI)</figcaption>
</figure> <p><strong> JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Pengucapan Sumpah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Tahun 2026 di Aula Gedung 1 MK, Jakarta, Rabu (7/1).</p> <p>MKMK beranggotakan tiga orang yang terdiri atas satu hakim konstitusi, satu tokoh masyarakat, dan satu akademisi berlatar belakang di bidang hukum.</p> <p>Tiga anggota MKMK yang diambil sumpahnya masing-masing adalah Ridwan Mansyur dari unsur hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna dari unsur tokoh masyarakat, serta Yuliandri dari unsur akademisi hukum.</p> <p>Pengucapan sumpah dilakukan di hadapan Ketua MK Suhartoyo dengan disaksikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK Heru Setiawan dan Pelaksana Tugas (Plt) Panitera MK Wiryanto.</p> <p>Ketiga anggota MKMK tersebut akan melaksanakan tugas mulai 7 Januari hingga 31 Desember 2026 dan didukung oleh Sekretariat Permanen MKMK.</p> <p>Pengucapan sumpah ini dilaksanakan berdasarkan petikan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Masa Tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Ketua MK, Suhartoyo, menyampaikan pengucapan sumpah anggota MKMK dilakukan atas kesepakatan para Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).</p> <p>Ia menegaskan, untuk ketiga kalinya para anggota MKMK kembali diamanahkan menjalankan tugas tersebut.</p> <p>&ldquo;Bahwa tugas Bapak-Bapak akan semakin berat seiring dengan semakin banyak permohonan yang masuk ke MK dan tentunya akan beririsan dengan karakter para pemohon nantinya," kata Suhartoyo menyampaikan sambutan.</p> <p>Tanpa peran serta MKMK, lanjut Suhartoyo, kepercayaan publik tidak akan mampu diraih dalam menjaga integritas setiap hakim konstitusi.</p> <p>"Jika ada angle dari MKMK, maka kebulatan dan keutuhan public trust itu bisa diraih MK,&rdquo; tegasnya.</p> <p class="class-paragraph">Suhartoyo turut menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan dedikasi yang telah dijalankan para anggota MKMK, baik pada masa kerja 2024 maupun 2025.</p> <p>&ldquo;Semoga ke depannya, MKMK dapat semakin bisa menjawab kebutuhan lembaga guna mendapatkan kepercayaan publik. Sebagaimana tugas MKMK yang salah satunya harus menjaga etik para hakim konstitusi. Ke depannya, mudah-mudahan perjalanan MKMK dapat lebih mem-back up MK dalam menjaga amanah konstitusi,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Ridwan Mansyur, Palguna, dan Yuliandri resmi kembali dipilih menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK.

Ridwan Mansyur, I Dewa Gede Palguna, hingga Yuliandri Kembali jadi Anggota Majelis Kehormatan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/JKT-1-SIDANG-PUTUSAN-PHPU-MK-FED-22JPG-1776571780.jpg" alt="Hakim Mahkamah Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan dissenting opinion terkait putusan saat sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Hakim Mahkamah Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan dissenting opinion terkait putusan saat sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan, pemeriksaan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama sekali tidak berkaitan dengan kelembagaan MK. Pemeriksaan Ridwan Mansyur di KPK, hanya berlangsung selama satu jam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beliau memang betul tadi pagi, diminta keterangannya sebagai saksi di KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">Itu hanya sekitar satu jam, tidak lama. Di sana (KPK) hanya satu jam saja, keterangan yang diminta kepada beliau itu tidak ada kaitan dengan MK sama sekali," kata juru bicara MK, Enny Nurbaningsih di Gedung MK, Jakarta, Kamis (16/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Enny memastikan, pemeriksaan Ridwan Mansyur oleh KPK tidak mengganggu proses persidangan sengketa hasil Pilkada 2024. Mengingat, Panel II yang ditangani Ridwan Mansyur, tidak ada persidangan pada hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira enggak. Karena kami tadi baru saja selesai RPH (rapat permusyawaratan hakim) untuk Pilkada yang terkait dan setelah ini, besok kami akan langsung sidang lanjutan lagi terkait keterangan para pihak," ucap Enny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015534239/kpk-benarkan-periksa-hakim-mk-ridwan-mansyur-terkait-dugaan-tppu-hasbi-hasan">KPK Benarkan Periksa Hakim MK Ridwan Mansyur Terkait Dugaan TPPU Hasbi Hasan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Enny, yang juga merupakan Hakim Konstitusi menyebut pemeriksaan terhadap Ridwan Manayur oleh KPK merupakan penjadwalan ulang. Sebab, Ridwan Mansyur memiliki kesibukan agenda persidangan yang tidak bisa ditinggalkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena ini adalah penundaan yang terjadi, yang dipanggil beberapa waktu lalu, tapi tidak bisa dipenuhi. Karena kami sedang full sekali, dan baru bisa terpenuhi ketika sidang panel II kebetulan hari ini off," tegas Enny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Enny menyatakan agenda pemeriksaan Ridwan Mansyur oleh KPK sudah terjadwal sejak pekan lalu. Enny pun memastikan, tidak ada nuansa politik dalam pemeriksaan Ridwan Mansyur oleh KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak ada kaitan dengan sidang di MK. Pilkada juga tidak ada. Tidak ada sama sekali," urai Enny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, KPK membenarkan memeriksa Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Ridwan Mansyur, pada Kamis (16/1). Diduga Ridwan Mansyur diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul diperiksa sebagai saksi," ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Kamis (16/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ridwan Mansyur telah selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK, sekitar pukul 13.11 WIB. Hakim Konstitusi itu enggan menjelaskan secara rinci materi pemeriksaan yang didalami penyidik KPK terhadap dirinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Cuma memberi keterangan, sudah selesai," ucap Ridwan Mansyur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Ridwan Mansyur menyatakan dirinya hanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. "(Diperiksa) menjadi saksi," pungkas Ridwan Mansyur.</div> </div>

MK memastikan, pemeriksaan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur oleh penyidik KPK sama sekali tidak berkaitan dengan kelembagaan.

Pemeriksaan Hakim Ridwan Mansyur Oleh KPK Ditegaskan Tak Berkaitan dengan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/JKT_Wisuda-Purna-Bakti-Hakim-MK_MIFTAHUL-HAYAT-11-124091903.jpeg" alt="Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur saat menghadiri acara Wisuda Purnabakti Hakim MK&nbsp;di Geding Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (18/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur saat menghadiri acara Wisuda Purnabakti Hakim MK&nbsp;di Geding Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (18/1/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Gede Dewa Palguna menyampaikan, Hakim Konstitusi&nbsp;Ridwan Mansyur telah mengajukan permintaan izin kepada MKMK untuk hadir sebagai saksi di KPK, pada Kamis (16/1). Permintaan izin itu untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi, yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beliau (Pak Ridwan Mansyur) sudah melapor kepada saya selaku Ketua MKMK bahwa beliau dimintai keterangan oleh KPK sebagai saksi dalam perkara mantan Sekretaris MA," kata Palguna kepada wartawan, Kamis (16/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Palguna memastikan, pemeriksaan KPK terhadap Ridwan Mansyur tidak diagendakan secara mendadak. Ia mengamini, panggilan pemeriksaan itu&nbsp; telah terhadwal lama oleh KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015535051/10-perilaku-unik-yang-membuat-anda-selalu-disukai-banyak-orang">10 Perilaku Unik yang Membuat Anda Selalu Disukai Banyak Orang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, Ridwan Mansyur yang menangani sidang gugatan sengketa hasil Pilkada tidak melakukan acara persidangan hari ini. Karena itu, Ridwan Mansyur memenuhi panggilan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyidik memberikan keleluasaan waktu kepada beliau (Pak Ridwan) untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Hari ini karena kebetulan Panel II tidak ada sidang," ucap Palguna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KPK membenarkan memeriksa Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Ridwan Mansyur, pada Kamis (16/1). Diduga Ridwan Mansyur diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul diperiksa sebagai saksi," ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Kamis (16/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ridwan Mansyur telah selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK, sekitar pukul 13.11 WIB. Hakim Konstitusi itu enggan menjelaskan secara rinci materi pemeriksaan yang didalami penyidik KPK terhadap dirinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Cuma memberi keterangan, sudah selesai," ucap Ridwan Mansyur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Ridwan Mansyur menyatakan dirinya hanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. "(Diperiksa) menjadi saksi," ucap Ridwan Mansyur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK sebelumnya kembali menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus dugaan TPPU. Selain&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan, KPK juga menetapkan finalis Indonesian Idol 2014 Windy Yunita Bastari Usman dan kakaknya Rinaldo Septariando sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Windy dan Rinaldo dijerat atas peran pasifnya dalam kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan. Kasus itu merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap pengurusan perkara dan gratifikasi yang sampai saat ini masih diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

MKMK I Gede Dewa Palguna menyampaikan, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur telah mengajukan permintaan izin untuk hadir sebagai saksi di KPK.

MKMK Akui Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur Telah Minta Izin Sebelum Diperiksa KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/16/Screenshot_20250116_141047_WhatsApp-251317997.jpg" alt="Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Ridwan Mansyur selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/1). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Ridwan Mansyur selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/1). (Ridwan)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan memeriksa Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Ridwan Mansyur, pada Kamis (16/1). Diduga Ridwan Mansyur diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul diperiksa sebagai saksi," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Kamis (16/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ridwan Mansyur telah selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK, sekitar pukul 13.11 WIB. Hakim Konstitusi itu enggan menjelaskan secara rinci materi pemeriksaan yang didalami penyidik KPK terhadap dirinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015534208/pemerintah-kota-surabaya-alokasikan-rp-603-triliun-untuk-infrastruktur-termasuk-pembangunan-jalan-hingga-bangun-rumah-sakit">Pemerintah Kota Surabaya Alokasikan Rp 6,03 Triliun untuk Infrastruktur, Termasuk Pembangunan Jalan hingga Bangun Rumah Sakit</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Cuma memberi keterangan, sudah selesai," ucap Ridwan Mansyur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Ridwan Mansyur menyatakan dirinya hanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. "(Diperiksa) menjadi saksi," ucap Ridwan Mansyur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK sebelumnya kembali menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;sebagai tersangka kasus dugaan TPPU. Selain&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan, KPK juga menetapkan finalis Indonesian Idol 2014 Windy Yunita Bastari Usman dan kakaknya Rinaldo Septariando sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Windy dan Rinaldo dijerat atas peran pasifnya dalam kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan. Kasus itu merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap pengurusan perkara dan gratifikasi yang sampai saat ini masih diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan memeriksa Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Ridwan Mansyur, pada Kamis (16/1).

KPK Benarkan Periksa Hakim MK Ridwan Mansyur Terkait Dugaan TPPU Hasbi Hasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/empat-poin-penting-mengemuka-saat-gnpf-mui-ketemu-ma_m_128012.jpeg" alt="Kepala Biro Hukum dan Humas ‎MA Ridwan Mansyur" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Hukum dan Humas ‎MA Ridwan Mansyur</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Setidaknya ada empat poin yang disampaikan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) saat bertemu dengan &nbsp;Mahkamah Agung (MA).</p><br /> <p>Kepala Biro Hukum dan Humas &lrm;MA Ridwan Mansyur mengatakan, empat poin tersebut adalah GNPF MUI mendukung penuh apa yang telah menjadi pedoman dan prinsip peradilan terhadap independensi seorang hakim.</p><br /> <p>"Tidak ada &nbsp;yang dapat mempengaruhi putusan hakim yang memeriksa dan memutus perkara, GNPF MUI mendukung itu," ujar Ridwan &nbsp;di Gedung MA&lrm;, Jakarta, Jumat (5/5).</p><br /> <p>Kedua adalah putusan majelis hakum adalah benteng terakhir dari rangkaian perjalanan dalam sebuah perkara. Sehingga, ungkap Ridwan, GNPF MUI sangat mendukung &lrm;apa yang diputuskan hakim akan berdasarkan kepada apa yang menjadi harapan masyarakat.</p><br /> <p>Poin ketiga GNPF MUI dan ormas Islam akan memberikan doa dan dukungan kepada majelis hakim. Sehingga putusan yang diambil bisa berdasarkan fakta-fakta yang ada. "Sehingga bisa memutus perkara dengan sebaik-baiknya yang menurut keadilan masyarakat," ungkapnya.</p><br /> <p>Keempat, &nbsp;tutur Ridwan, &nbsp;MA merupakan benteng terakhir dalam jalannya proses peradilan. Sehingga masyarakat menjadikan MA adalah bagian terakhir dalam mendapatkan keadilan dalam bidang hukum. "Memberikan keadilan bagi&lrm; masyarajat, dan pemberikan keadilan ini berdasarkan kepada UU," ungkapnya.</p><br /> <p>&lrm;Sekadar informasi pertemuan GNPF MUI dengan MA karena ingin memberikan dukungan terhadap lembaga yang dikepalai oleh Hatta Ali, agar hakim dalam putusan atau vonis terhadap G&lrm;ubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa adil.</p><br /> <p>Semantara mantan Bupati Belitung Timur ini akan menjalani vonis majelis hakim pada, Selasa (9/5) bertempat di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta.<strong>(cr2/JPG)</strong></p>

Empat Poin Penting Mengemuka Saat GNPF MUI Ketemu MA

ridwan mansyur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ridwan mansyur

Berita Terkini

Ridwan Mansyur, I Dewa Gede Palguna, hingga Yuliandri Kembali jadi Anggota Majelis Kehormatan MK

Pemeriksaan Hakim Ridwan Mansyur Oleh KPK Ditegaskan Tak Berkaitan dengan MK

MKMK Akui Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur Telah Minta Izin Sebelum Diperiksa KPK

KPK Benarkan Periksa Hakim MK Ridwan Mansyur Terkait Dugaan TPPU Hasbi Hasan

Empat Poin Penting Mengemuka Saat GNPF MUI Ketemu MA

Download Aplikasi JawaPos.com