<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/20240820_105736-3281730315.jpg" alt="Plt Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita (tiga dari kanan) saat konferensi pers di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, (20/8). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita (tiga dari kanan) saat konferensi pers di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, (20/8). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi satu-satunya calon Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024&ndash;2029. Plt Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan Bahlil Lahadalia bakal menjadi Ketua Umum Partai Golkar definitif pasca Rapimnas dan Munas XI.&nbsp; Kepastian itu setelah nama Bahlil Lahadalia lolos dalam proses verifikasi calon Ketum Golkar dan menjadi pendaftar tunggal.&nbsp; "Kalau ketua umum, kita semua sudah tahu bahwa hanya satu nama yang lolos atau memenuhi syarat. Dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh internal Partai Golkar, steering committee, (pendaftar) sebagai caketum hanya satu, yaitu bapak Bahlil Lahadalia. Kita akan memutuskan Pak Bahlil sebagai Ketua Umum (Partai Golkar) ke depan," kata Agus Gumiwang di Gedung Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, (20/8).&nbsp; Agus menjelaskan, Bahlil akan hadir dalam pembukaan Munas ke-XI Partai Golkar&nbsp;pada sore nanti atau sekitar pukul 16.00 WIB. Dia memastikan pelaksanaan Munas dan Rapimnas ini bukan hanya sekadar formalitas. "Calon ketua umum sudah sesuai dengan konstitusi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sudah diverifikasi oleh DPP Partai Golkar melalui SC tadi malam," ucap Agus.&nbsp; Sebelumnya, DPP Partai Golkar telah membuka pendaftaran calon ketua umum pada Senin, 19 Agustus 2024 mulai pukul 16.00 sampai 22.00.&nbsp; Sementara itu, Ketua Stering Commite (SC) Munas Partai Golkar Adies Kadir menyatakan, selain Bahlil Lahadalia, ada nama Ridwan Hisjam yang ikut mendaftar sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Namun, panitia menyatakan berkas pendaftaran Ridwan Hisjam tidak lolos, karena tidak memenuhi dua dari tujuh persyaratan yang diperlukan komite. "Yang paling ini (membuat tidak lolos) adalah surat dukungan," ucap Adies. Adies mengungkapkan bahwa Bahlil telah mengantongi 469 dari 558 pemilik suara atau memiliki 83 persen dari 30 persen suara minimal yang diperlukan. Jumlah itu telah memenuhi syarat minimal 30 persen dukungan dari DPD I dan DPD II.

Plt Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan Bahlil Lahadalia bakal menjadi Ketua Umum Partai Golkar definitif.

Bahlil Calon Tunggal Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang: Kita Akan Putuskan Pak Bahlil jadi Ketum Golkar Ke Depan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/12/97_bah_2-2445641425.jpg" alt="Airlangga Hartarto dipeluk koleganya saat keluar dari rumah dinas di Jalan Widya Chandra, Jakarta, Minggu(11/8). Airlangga secara mendadak menyatakan mundur dari ketua umum. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Airlangga Hartarto dipeluk koleganya saat keluar dari rumah dinas di Jalan Widya Chandra, Jakarta, Minggu(11/8). Airlangga secara mendadak menyatakan mundur dari ketua umum. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Partai Golongan Karya (Golkar) tengah diguncang &rdquo;tsunami&rdquo; politik. Minggu (11/8) secara mengejutkan Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatan ketua umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri tersebut disampaikan Airlangga dalam keterangan video resmi dari DPP Partai Golkar. Dalam video itu, menteri koordinator bidang perekonomian tersebut menyatakan, pengunduran diri itu terhitung sejak Sabtu (10/8) malam. Airlangga tidak secara jelas menyebutkan alasan pengunduran dirinya. Ketum Golkar sejak 2017 itu hanya mengatakan bahwa pengunduran diri tersebut dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Yakni dari pemerintahan Joko Widodo-Ma&rsquo;ruf Amin beralih ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. &rdquo;Semua proses ini (pengunduran diri, Red) dilakukan dengan damai, tertib, dan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar,&rdquo; ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Jawa Pos. Airlangga berpesan kepada seluruh pihak agar terus mengawal demokrasi. Dia juga menegaskan bahwa Golkar telah menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. &rdquo;Selama 60 tahun kita telah membuktikan semua itu,&rdquo; terangnya. Airlangga juga menyampaikan raihan Golkar di Pemilu 2024. Golkar telah meraih 102 kursi DPR. Perolehan kursi itu naik 17 kursi dibanding Pileg 2019 lalu (85 kursi). Selain kursi Senayan, Airlangga juga menyebut Golkar telah berhasil merebut ratusan, bahkan ribuan, kursi parlemen di berbagai tingkatan. Mulai DPRD kabupaten/kota hingga DPRD provinsi. Bukan hanya itu, Airlangga juga menyinggung kontribusi Golkar dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 lalu. &rdquo;Mereka (Prabowo-Gibran) akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024&ndash;2029,&rdquo; ungkapnya. Pengunduran diri Airlangga yang terbilang mendadak itu memunculkan berbagai spekulasi. Salah satunya keretakan di internal Golkar. Sebelumnya beberapa tokoh Golkar telah mengusulkan gelaran musyawarah nasional (munas) dipercepat, yakni dari Desember menjadi akhir bulan ini. Munas merupakan forum tertinggi Golkar untuk proses pemilihan ketua umum. Tahun lalu pun sempat muncul usulan menggelar munas luar biasa (munaslub) dari politikus senior Golkar Ridwan Hisjam. Ridwan menyebutkan, Airlangga tidak melaksanakan paradigma baru Golkar. &rdquo;Kalau Airlangga mengundurkan diri sekarang itu saya anggap terlambat. Karena sudah saya minta mengundurkan diri sejak Juli tahun lalu,&rdquo; ungkap Ridwan kepada Jawa Pos. Ridwan menjelaskan, pascareformasi, Golkar telah berubah menjadi partai yang reformis dengan paradigma baru yang dibangun Akbar Tandjung. Yakni partai yang terbuka, demokratis, modern, dan mengedepankan suara dari bawah ke atas. Namun, menurut Ridwan, paradigma baru itu tidak dijalankan Airlangga. &rdquo;Partai ini (Golkar) dikelola dengan caranya Pak Airlangga sendiri,&rdquo; ungkapnya. Manajemen yang tertutup dan tidak mandiri, lanjut Ridwan, merupakan beberapa cara yang digunakan Airlangga dalam mengelola Golkar. &rdquo;Akhirnya dia tergulung dengan apa yang dia kerjakan,&rdquo; imbuhnya. Menurut Ridwan, apa yang dikerjakan Airlangga selama ini bukan hanya tidak melaksanakan paradigma baru Golkar, tapi justru menyimpang dari paradigma baru. Disinggung adanya dorongan eksternal partai yang meminta Airlangga mundur, Ridwan menyatakan bahwa sesuai paradigma baru, Golkar merupakan partai terbuka dan demokratis. Sehingga proses pemilihan ketua umum harus dilakukan secara terbuka dan demokratis. &rdquo;Meskipun orang dalam maupun orang luar, selama dia kader Golkar ya diperbolehkan (jadi ketua umum Golkar, Red),&rdquo; ujarnya. Lantas siapa sosok yang akan menggantikan posisi Airlangga sebagai ketua umum? Sesuai mekanisme internal partai beringin tersebut, pemilihan ketua umum akan dilakukan dalam forum munas. Belakangan sejumlah nama masuk dalam bursa calon ketua umum (caketum) Golkar. Di antaranya Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang, dan Bambang Soesatyo (Bamsoet). Politikus Golkar Andi Sinulingga menyebutkan bahwa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berpeluang menjadi ketua umum definitif menggantikan Airlangga. Andi optimistis Bahlil akan dipilih sebagai ketua umum lewat forum munas Golkar yang akan digelar secepatnya. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan kursi ketua umum, Andi menyebut Agus Gumiwang (menteri perindustrian) akan menjadi Plt ketua umum Golkar. Berbeda dengan Bahlil yang tidak masuk kepengurusan DPP Golkar, Agus saat ini menjabat wakil ketua umum DPP Golkar. &rdquo;Nanti Bahlil jadi ketua umum. Plt-nya Agus Gumiwang,&rdquo; ungkapnya. Di sisi lain, pengunduran diri Airlangga juga santer dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi yang sedang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung). Seperti diketahui, Airlangga pernah diperiksa penyidik Kejagung pada Juli tahun lalu. Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya periode 2021&ndash;2022. Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, penyidikan skandal CPO yang menyeret nama Airlangga tersebut masih berlangsung di Kejagung. Namun, hingga berita ini ditulis, Kejagung belum menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kasus yang ditengarai merugikan keuangan negara mencapai triliunan rupiah itu. Di sisi lain, Jawa Pos sudah mencoba mengonfirmasi nama-nama yang masuk dalam bursa caketum Golkar. Namun, mereka belum mau memberikan tanggapan. Agus Gumiwang belum menjawab pesan Jawa Pos terkait dengan bursa caketum tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia menerangkan, meski secara de facto Airlangga telah menyatakan mundur, secara de jure pengunduran diri tersebut belum terlegitimasi. Sebab, pengunduran diri itu harus diputuskan melalui rapat pleno. Rencananya, pleno paling lambat dilakukan Selasa (13/8) besok. &rdquo;Kita tunggu sampai rapat pleno dan pengunduran diri ini diterima oleh DPP,&rdquo; kata Doli saat ditemui di kantor DPP Golkar. Dia pun meminta semua pihak menghormati keputusan personal Airlangga mengundurkan diri dari ketua umum Golkar. Doli juga meminta pengunduran diri itu tidak dikaitkan dengan apa pun. Apalagi dikaitkan dengan urusan eksternal. Perihal keberlanjutan roda DPP Golkar, Doli menegaskan bahwa partainya menggunakan metode kolektif kolegial dalam menjalankan roda organisasi. Sehingga pengunduran diri Airlangga tidak akan mengganggu roda tersebut. Apalagi yang berkaitan dengan urusan pilkada. &rdquo;Kita (Golkar) bergerak secara kolektif kolegial,&rdquo; ujarnya. Megawati Prihatin Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan rasa prihatin terhadap mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar. Respons Megawati itu disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto ketika menjawab pertanyaan wartawan seusai konferensi pers Soekarno Run 2024 di kawasan Senayan, Jakarta, kemarin. Hasto mengatakan, situasi politik terkini memberikan pembelajaran berharga bahwa partai harus betul-betul kukuh dan bisa bersatu secara kolektif. Kekuatan kolektif itu akan membuat kuat dalam menghadapi tekanan apa pun. Menurut Hasto, kekuatan kolektif akan mampu menghadapi intervensi apa pun, bahkan dengan menggunakan hukum sekalipun.&nbsp;(tyo/lum/c9/oni)

Partai Golongan Karya (Golkar) tengah diguncang ”tsunami” politik. Secara mengejutkan Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari ketua umum.

Bahlil, Agus, dan Bamsoet Masuk Bursa Caketum Partai Golkar setelah Airlangga Mendadak Mengundurkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/BAMSOET-MINGGU.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan, musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar baru akan digelar pada 2024 mendatang. Namun, ia menyebut jika terdapat kondisi memaksa, Partai Golkar bisa menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). "Munas Golkar itu tahun depan, (tetapi) kalau ada satu kejadian yang luar biasa itu namanya Munaslub dan bisa dilakukan kapan saja. Kita tidak mengetahui apakah ada peristiwa luar biasa atau tidak," kata pria yang karib disapa Bamsoet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7). Bamsoet memastikan, meski partai berlambang pohon beringin tengah gencar mendapat serangan isu Munaslub, namun saat ini kondisinya masih baik-baik saja. Ia pun memastikan, Partai Golkar masih solid di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. "Golkar masih baik-baik saja. Kita masih terkonsolidasi dengan baik," ucap Bamsoet. Bamsoet mengakui, dirinya akan turun mencalonkan sebagai Ketua Umum pada Munas Partai Golkar 2024 mendatang. "Mudah-mudahan tahun depan. Yang jelas kepentingan saya akan mencalonkan diri," papar Bamsoet. Terpisah, Airlangga memastikan saat ini partai yang dipimpinnya dalam kondisi baik. Meski memang terdapat dorongan agar Partai Golkar menggelar Munaslub. "Aman terkendali," pungkas Airlangga. Namun di tempat terpisah, acara diskusi yang digagas kader-kader muda&nbsp;Partai Golkar, yakni Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), dengan tema 'Selamatkan Partai Golkar: Menuju Kemenangan Pileg 2024', di Resto Pulau Dua, Jakarta, pada Rabu, 26 Juli 2023, berakhir ricuh dan menuai korban luka-luka. Kericuhan bermula saat segerombolan orang bergaya preman mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) datang ke lokasi untuk membubarkan diskusi tersebut. Kelompok ini bahkan terus berteriak dan melemparkan kursi-kursi di lokasi diskusi. Tidak sedikit wartawan yang berada di lokasi luka-luka akibat pelemparan kursi tersebut. Bahkan, beberapa orang dari AMPG menganiaya wartawan Kompas TV yang mengabadikan momen tersebut. Usai mengintimidasi panita, gerombolan AMPG memaksa wartawan keluar dari lokasi diskusi. Bahakn salah satu pembicara pada diskusi tersebut legislator Golkar, Ridwan Hisjam hampir menjadi korban pemukulan dari para preman itu. Namun, tak lama setelah insiden, polisi mulai mendatangi lokasi untuk mengamankan para awak media. Perwakilan panitia diskusi ini menyebut kekerasan yang dilakukan AMPG kuat dugaan atas perintah dari petinggi di DPP Partai Golkar. Sebab, massa itu mengaku anak buah Airlangga Hartarto. "Dia ngakunya wasekjen Golkar, lalu berubah lagi dan ngakunya dari AMPG pimpinan Ilham Permana. Kan dua kali nih tadi siang sekitar jam setengah 12 ngakunya disuruh ketum AMPG," kata Inisiator GMPG Almanzo Bonara. "Terus datang lagi kelompok yang kedua ngakunya dari wasekjen DPP Golkar. Tapi apa pun itu tindakan mereka biadab," tegas inisiator GMPG Sirajuddin Abdul Wahab. &nbsp;

Kericuhan bermula saat segerombolan orang bergaya preman mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) datang ke lokasi diskusi GMPG.

Ridwan Hisjam Hampir Dipukul Preman Suruhan Elite Golkar, Bamsoet Bilang Begini Soal Munaslub

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/18/ridwan-hisjam-3370447941.jpg" alt="Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam usai menjalani klarifikasi oleh Dewan Etik di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (18/7)." width="100%">
<figcaption>Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam usai menjalani klarifikasi oleh Dewan Etik di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (18/7).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menegaskan, Dewan Pakar tidak memiliki kewenangan untuk menggelar Munaslub. Ia menegaskan, Dewan Pakar hanya berwenang memberikan masukan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan ini disampaikan usai Ridwan Hisjam diklarifikasi Dewan Etik Partai Golkar terkait munculnya isu Munaslub. Ia diklarifikasi di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (18/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dia tidak punya hak Dewan Pakar, dia hanya memberikan masukan kepada Ketua Umum, bukan kepada DPP. Oleh Ketua Umum mau dipakai atau tidak dipakai, itu hak Ketua Umum," kata Ridwan Hisjam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ridwan Hisjam menuturkan, dirinya tidak ingin ada Munaslub Golkar. Dalam rekomendasi yang dikeluarkan, Dewan Pakar hanya memberi masukan agar Airlangga Hartarto segera mendeklarasikan diri menjadi calon presiden (capres) sebagaimana keputusan Munas 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dewan Pakar juga merekomendasikan Airlangga membuat poros baru yang bisa memudahkannya memiliki kendaraan untuk menjadi capres. Ia menegaskan, kecintaannya terhadap Golkar tidak goyah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kecintaan terhadap Partai Golkar, saya tidak pernah goyang sama sekali. Saya tidak pernah kemana-mana,dan kecintaan saya kepada Ketua Umum (Airlangga Hartarto). Karena saya satu korps sama Pak Airlangga di persatuan Insinyur,&rdquo; ucap Ridwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengaku siap menjadi panglima pemenangan Airlangga Hartarto, jika Ketum Golkar itu sudah mendeklarasikan diri sebagai capres. "Kalau Airlangga maju, capres, kita akan fight, saya tidak ada mau menurunkan Airlangga (dari Ketum Golkar),&rdquo; tutur Ridwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Dewan Pakar dari Jawa Timur ini juga mendorong, Airlangga tidak ragu untuk membuat poros baru di Pilpres 2024. Menurutnya, seluruh kader partai berlambang pohon beringin siap berjuang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, sampai saat ini, belum ada sosok calon presiden (capres) secara resmi, baik itu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, maupun Anies Baswedan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau Airlangga maju, saya siap jadi panglimanya Airlangga, saya bilang gitu. Tadi saya ulang, saya siap jadi penglimanya Airlangga kalau dia maju jadi capres. Sudah jelas, tidak ada abu-abu," pungkasnya.</div>

Ridwan Hisjam menegaskan, Dewan Pakar hanya berwenang memberikan masukan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Ridwan Hisjam Sebut Dewan Pakar Golkar Tak Punya Kewenangan Dorong Munaslub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/ahok-miftah-5.jpg" alt="Basuki Tjahaja Purnama. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam kembali mengingatkan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) untuk tidak mengumbar masalah perseroan di ruang publik. Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu juga menyarankan Ahok untuk memahami aturan dalam Undang-undang BUMN maupun UU Perseroan Terbatas.  "Tolong kalau rapat dengan Pertamina itu di dalam, tidak diopinikan di luar. Di Pertamina itu, rapatnya harus rapat tertutup," kata Ridwan Hisjam saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertamina, Senin (5/10).  Ridwan yakin, baik direksi maupun komisaris perusahaan pelat merah sudah tahu tugas dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, dia berharap Ahok sebagai komisaris utama Pertamina bisa memerankan tugasnya sebagai komut Pertamina sesuai aturan.  "Jangan bikin rapat terbuka. Jadi, rapatnya harus rapat tertutup kalau membicarakan masalah-masalah Pertamina. Karena program Pertamina itu sendiri kan sudah disepakati oleh direksi dan komisaris," terangnya.  "Setiap tahun anggaran ke depan kan sudah disepakati bersama, program direksi itu kan pasti dapat persetujuan dari komisaris," imbuh Ridwan Hisjam.  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/23/09/2020/erick-luruskan-pernyataan-ahok-soal-direksi-pertamina-suka-melobi/">Erick Luruskan Pernyataan Ahok soal Direksi Pertamina Suka Melobi</a>  Sebelumnya, Ahok mengungkap borok Pertamina lewat akun YouTube POIN, pada Senin (14/9). Misalnya soal tidak adanya penyesuaian gaji pada pejabat yang sudah diberhentikan.  "Masa dicopot gaji masi sama. Alasannya karena orang lama," ucap Ahok.  Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, sudah semestinya gaji yang diberikan mengikuti jabatan yang diemban. "Tapi mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi, bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, nggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," kata Ahok heran.  Selain itu, Ahok juga membeberkan hobi para direksi Pertamina melobi menteri-menteri. Ahok juga mengungkap, rata-rata komisaris di BUMN merupakan titipan kementerian terkait.  https://www.youtube.com/watch?v=rZXzREWOgDA&ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;

Ridwan Hisjam Minta Ahok Tak Bahas Masalah Pertamina di Ruang Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/soal-awak-tangki-pertamina-dpr-nilai-tuntutan-amt-salah-alamat_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menilai, tuntutan mantan awak mobil tangki (AMT) atau sopir tanki menjadi buruh tetap PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dan PT Elnusa Petrofin tidak masuk akal. Menurutnya, hubungan AMT bukan dengan Pertamina melainkan dengan PT Garda Utama Nasional (GUN). Ridwan mengatakan, PT GUN bukan anak perusahaan Pertamina. Kerjasama PT GUN dengan Pertamina merupakan kerjasama business to business. Dia memaparkan, Pertamina mengelola Minyak Bumi dan Gas memang membutuhkan jasa pengangkutan dari dan ke tempat produksi hingga pemasaran. Namun itu tidak dilakukan oleh Pertamina sendiri. Melainkan oleh perusahaan lain yang bisa jadi bukan anak perusahaan Pertamina. Ridwan juga menyatakan, pelibatan perusahaan-perusahaan tersebutbertujuan untuk efesiensi agar Pertamina bisa fokus pada bidangnya. "Karena tidak mungkin, itu dilakukan semua oleh Pertamina," kata Ridwan, Sabtu (2/2). Dia mencontohkan, SPBU Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia hampir 90 persen milik perusahaan non Pertamina. Sehingga karyawannya merupakan karyawan perusahaan tersebut. Tidak mungkin suatu saat mereka minta diangkat menjadi pegawai Pertamina. "Kalau semua minta diangkat, bagaimana mungkin," ujarnya. Legislator Partai Golkar ini pun yakin, sikap pemerintah akan sama. Tidak akan mengangkat karyawan PT GUN menjadi pegawai Pertamina. Sebab, kalau sampai diangkat, semua karyawan yang menjadi mitra Pertamina bisa menuntut hal yang sama. "Presiden Jokowi memiliki pembantu yang ahli persoalan tersebut. Tentu tahu keputusan yang terbaik," kata Ridwan. Hal senada disampaikan pakar Hubungan Industrial Profesor Payaman Simanjuntak. Menurutnya, tuntutan mantan awak mobil tangki (AMT) atau sopir tanki menjadi buruh tetap PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dan PT Elnusa Petrofin dinilai tidak relevan. Selama selama ini para sopir merupakan pegawai PT Garda Utama Nasional (GUN). "Pertamina itu kan meng-outsourcing kan (mencadaya, red) ke PT GUN maka sopir-sopir itu mah karyawan dari PT gun tersebut," kata Profesor Payaman. Dia menjelaskan, tidak ada hubungan langsung antara pihak Pertamina dengan para awak mobil. Sehingga jika ada tuntutan terkait tuntutan semestinya ditujukan ke PT GUN. Begitu juga saat para awak menuntut diangkat menjadi karyawan bukan ditujukan kepada Pertamina. "Salah alamat jika ditujukan ke Pertamina," ujarnya. Dosen Universitas Krisnadwiyana ini juga menambahkan, begitu juga jika ada pemutusan hubungan kerja maka segala hak karyawan bukan menjadi tanggung jawab Pertamina. Sebab, semua merupakan tanggung jawab PT GUN. "Pemenuhan semua hak karyawan menjadi tanggung jawab PT GUN," tegas Profesor Payaman. Sebelumnya, PT GUN mengaku siap menerima mantan pekerja awak mobil tangki (AMT) untuk bekerja kembali. Langkah ini merupakan itikad baik atas tuntutan yang disampaikan mantan pekerjanya. Dengan ini, PT GUN berharap niat baik tersebut disambut baik oleh mantan pekerjanya. &ldquo;PT GUN membuka kesempatan kepada mantan karyawan AMT untuk melamar pekerjaan kembali sesuai dengan persyaratan &amp; prosedur yang berlaku. Dokumen kami tunggu 21 hari terhitung hari Kamis lalu. Semoga itikad baik kami direspon positif,&rdquo; ujar Rudi Bratanusa, Direktur PT GUN dalam keterangan resmi, Minggu (27/1).

Soal Awak Tangki Pertamina, DPR Nilai Tuntutan AMT Salah Alamat

ridwan hisjam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ridwan hisjam

Berita Terkini

Bahlil Calon Tunggal Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang: Kita Akan Putuskan Pak Bahlil jadi Ketum Golkar Ke Depan

Bahlil, Agus, dan Bamsoet Masuk Bursa Caketum Partai Golkar setelah Airlangga Mendadak Mengundurkan Diri

Ridwan Hisjam Hampir Dipukul Preman Suruhan Elite Golkar, Bamsoet Bilang Begini Soal Munaslub

Ridwan Hisjam Sebut Dewan Pakar Golkar Tak Punya Kewenangan Dorong Munaslub

Ridwan Hisjam Minta Ahok Tak Bahas Masalah Pertamina di Ruang Publik

Soal Awak Tangki Pertamina, DPR Nilai Tuntutan AMT Salah Alamat

Download Aplikasi JawaPos.com