<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Amien-Rais-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Amien Rais. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Amien Rais. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Sejumlah petinggi Partai Ummat, termasuk pendirinya Amien Rais dan Ketua Umum Ridho Rahmadi, digugat oleh 34 kader partai dengan nilai tuntutan mencapai Rp 24 miliar.&nbsp; Gugatan itu didaftarkan pada 13 November 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1247/Pdt.Sus-Parpol/2025/PN JKT.SEL. Para penggugat berasal dari berbagai wilayah, di antaranya Zul Badri, Niko Fransisco, Irsyadul Fauzi, dan Abdul Hakim. Mereka menggugat petinggi Partai Ummat, di antaranya Amien Rais selaku Ketua Majelis Syuro, menantunya yang juga Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Sekretaris Majelis Syuro Ansufri Idrus Sambo, serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taufik Hidayat. Sidang perdana gugatan perdata ini dijadwalkan pada 24 November 2025. Namun, SIPP PN Jaksel belum memuat isi petitum gugatan tersebut. Menanggapi langkah hukum tersebut, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan pihaknya telah menyiapkan strategi pembelaan, termasuk mengajukan gugatan balik atau rekonvensi terhadap para penggugat. &ldquo;Sebagai bentuk kesadaran hukum, kami menghormati, dan sangat siap untuk proses selanjutnya. Kami akan melakukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik,&rdquo; kata Ridho kepada wartawan, Selasa (18/11). Ridho menambahkan, pihaknya akan mengajukan gugatan balik sebagai bentuk perlindungan hukum atas tuduhan yang dialamatkan kepada pimpinan Partai Ummat.&nbsp; &ldquo;Kami insya Allah akan mengajukan gugatan balik. Kami harap para penggugat siap dan paham konsekuensinya,&rdquo; pungkasnya. (*)

Amien Rais dan Ridho Rahmadi menghadapi gugatan perdata senilai Rp 24 miliar dari kader Partai Ummat, sidang perdana dijadwalkan 24 November

Amien Rais dan Menantunya Digugat Rp 24 M oleh 34 Kader Partai Ummat, Siap Gugat Balik!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/ummat.jpg" alt="Logo Partai Ummat (foto: Dok Instagram Partai Ummat)" width="100%">
<figcaption>Logo Partai Ummat (foto: Dok Instagram Partai Ummat)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi merespons santai terkait adanya kader-kader yang mengundurkan diri dari partai yang ia pimpin ini. Menurut Ridho, pengunduran diri beberapa kader ini tidak berpengaruh ke internal Partai Ummat ini. Baginya ini adalah persoalan kecil.  "Insya Allah itu persoalan yang kecil, ini bukan kami takabur, tapi Insya Allah persoalan yang kecil," ujar Ridho saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta, Jumat (8/10).  Menantu dari Amien Rais ini menuturkan, justru saat ini banyak masyarakat yang ingin bergabung dengan Partai Umat. Sehingga hal ini yang saat ini menjadi konstentrasi Partai Ummat untuk mengakomodirnya.  "Justru tantangan bagi kami saat ini adalah animo yang relatif besar terutama di beberapa daerah, kan kalau animo itu kan biasanya ingin masuk sebagai pengurus dan ingin pada posisi yang representative," katanya.  Karena itu Ridho mengatakan adanya kader yang keluar dari Partai Ummat ini tidak sebanding dengan masyarakat yang ingin menjadi anggota partai.  "Adapun yang keluar, satu satu itu Insya Allah itu hal yang kecil," ungkapnya.  Ridho juga menegaskan Partai Ummat tetap solid. Sama sakali tidak adanya perpecahan di dalam partai yang didirikan oleh Amien Rais ini.  "Insya Allah tidak ada alasan yang terakomodir, perpecahan juga insya Allah tidak, kita Insya Allah solid," tuturnya.  Sebelumnya Agung Mozin selaku Wakil Ketua Umum mengundurkan diri dari Partai Ummat. Setelah itu disusul Neno Warisman selalu Wakil Ketua Majelis Syuro juga mengundurkan diri. Saat ini dikabarkan beberapa Ketua DPD Partai Ummat juga mengundurkan diri.

Sejumlah Elite Partai Ummat Mundur, Ketum: Itu Persoalan Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/ummat.jpg" alt="Logo Partai Ummat (foto: Dok Instagram Partai Ummat)" width="100%">
<figcaption>Logo Partai Ummat (foto: Dok Instagram Partai Ummat)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan partai yang ia pimpin resmi berkiprah dalam perpolitikan di Indonesia.  Hal ini menurut Ridho, lantaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengesahkan Partai Ummat sebagai badan hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Nomor: M.KH Kep13.AH.11.01 Tahun 2021 tertanggal 20 Agustus 2021 tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Ummat.  "Dengan menyebut nama Allah SWT, kami umumkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan badan hukum Partai Ummat pada tanggal 20 agustus 2021," ujar Ridho dalam jumpa pers yang dilakukan virtual di Jakarta, Sabtu (28/8).  Selain itu, Partai Ummat juga memiliki markas baru di Jakarta tepatnya di Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 63. Sehingga diharapkan kantor ini diharapkan bisa bermanfaat bagi para kader.  Lebih lanjut Ridho Rahmadi menegaskan, Partai Ummat akan terus berjuang mewujudkan persatuan di Indonesia dan memperjuangkan keadilan.  "Partai Ummat akan berjuang maksimal untuk mewujudkan persatuan Indonesia, Partai Ummat akan melawan setiap usaha terbuka atau terselubung, yang ingin membelah bangsa dan mengadu domba sesama anak bangsa," ungkap menantu Amien Rais ini.  Sementara terpisah, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengucapkam terima kasih kepada pemerintah yang telah menerbitkan SK Partai Ummat.  "Majelis Syuro Partai Ummat tentu juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah menerbitkan SK seperti yang telah dibacakan oleh Pak Ketum tadi. Sehingga kami Partai Ummat dapat ikut meramaikan percaturan politik nasional," katanya.  Mantan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) ini memastikan bahwa Partai Ummat akan mencegah demokrasi di Indonesia tidak merosot menjadi oligarki politik dan ekonomi.  "Insya Allah Partai Ummat akan berusaha keras untuk mencegah agar demokrasi kita tidak merosot berubah menjadi oligarki politik dan oligarki ekonomi," pungkasnya.  &nbsp;

Partai Ummat Berusaha Cegah Demokrasi Berubah Jadi Oligarki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Partai-Ummat.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menyindir ada hawa oligarki di tubuh Partai Ummat yang dideklarasikan Amien Rais. Pasalnya, menantu Amien didapuk menjadi Ketua Umum Partai Ummat, yakni Ridho Rahmadi sementara Amien Rais sendiri menjadi Ketua Majelis Syuro.  "Karena ini menantu Pak Amien, masyarakat akan menilai apakah praktek oligarki atau partai dibentuk dalam sistem kerajaan telah berlaku pada partai ummat. Tentu masyarakat sudah cerdas, kita persilakan masyarakat menilai," ujar Guspardi saat dihubungi, Kamis (29/4)  Anggota Komisi II DPR ini enggan berspekulasi apakah Partai Ummat sengaja didirikan Amien untuk membangun dinasti politik atau tidak. Menurut dia, masyarakat yang akan menilai tujuan Amien mendirikan partai tersebut.  "Sebelum jadi Ketum Ummat, sudah banyak berita yang mengatakan bahwa mas Ridho adalah menantu Pak Amien. Semua orang itu sudah mengetahui dan memahami, tentu bagaimana respons masyarakat terhadap partai yang didirikan oleh Pak Amien, tentu silakan masyarakat yang menilai," jelasnya.  Lebih lanjut, Guspardi menegaskan bahwa partainya tidak terganggu atau merasa tersaingi dengan kehadiran Partai Umat. Menurut dia, PAN menyatakan setiap warga negara berhak mendirikan sebuah partai.  "Ini bagian aktualisasi daripada demokrasi. Cuma untuk menjadi peserta pemilu tentu harus dipenuhi pula persyaratan-persyaratan untuk menjadi partai politik peserta pemilu," tuturnya.  "Setelah itu ada lagi langkah lain, untuk bisa berada di senayan harus bisa memenuhi parliamentary threshold, dan biasanya partai baru sulit dan susah untuk bisa capai hal demikian," tambahnya.

Mantu Amien Rais Ketum Partai Ummat, PAN Sindir Oligarki

Ridho Rahmadi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ridho Rahmadi

Berita Terkini

Amien Rais dan Menantunya Digugat Rp 24 M oleh 34 Kader Partai Ummat, Siap Gugat Balik!

Sejumlah Elite Partai Ummat Mundur, Ketum: Itu Persoalan Kecil

Partai Ummat Berusaha Cegah Demokrasi Berubah Jadi Oligarki

Mantu Amien Rais Ketum Partai Ummat, PAN Sindir Oligarki

Download Aplikasi JawaPos.com