<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/Screenshot_2025-08-30-19-16-19-730_comandroidchrome-edit-2734071210.jpg" alt="Action figure Iron Man menjadi salah satu barang yang dijarah dari rumah Ahmad Sahroni. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Action figure Iron Man menjadi salah satu barang yang dijarah dari rumah Ahmad Sahroni. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Aksi massa di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (30/8), berakhir ricuh setelah rumah anggota Komisi III DPR RI dari Partai NasDem, Ahmad Sahroni, digeruduk ratusan orang.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016505834/penjarahan-di-rumah-ahmad-sahroni-masih-berlangsung-tas-mewah-hingga-jam-tangan-digondol-massa">Penjarahan di Rumah Ahmad Sahroni masih Berlangsung, Tas Mewah Hingga Jam Tangan Digondol Massa</a>&nbsp; Amarah warga pecah sekitar pukul 15.00 WIB, saat iring-iringan sepeda motor memenuhi gang sempit menuju kediaman pria yang kerap dijuluki 'Crazy Rich Tanjung Priok' itu. Awalnya, massa hanya berorasi di depan rumah Sahroni. Namun situasi cepat berubah menjadi anarkis. Dalam video yang tersebar luas di media sosial, tampak sebuah mobil mewah Lexus di garasi rumah Sahroni dirusak.&nbsp; Sejumlah perabot hancur, bahkan koleksi action figure Marvel yang selama ini kerap dipamerkan Sahroni ikut jadi sasaran amuk. Action figure Iron Man dan Spiderman yang nilainya tak murah kini lenyap, ditenteng warga yang menjarahnya. Tak berhenti di situ, kerumunan juga menjarah barang-barang mewah lain. Di linimasa X (Twitter), warganet membagikan foto-foto tas branded, jam tangan Richard Mille, koleksi valuta asing ribuan dolar, hingga TV layar besar yang konon ikut dibawa pulang warga sebagai "oleh-oleh" setelah mampir ke rumah Ahmad Sahroni. Total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Ahmad Sahroni kemana? Jelas tak berada di rumah, kabur ke luar negeri. Kericuhan ini dipicu ucapan kontroversial Sahroni yang beberapa hari sebelumnya menyebut orang yang menyerukan pembubaran DPR sebagai &ldquo;orang tolol sedunia&rdquo;.&nbsp; Pernyataan itu sontak menyulut kemarahan publik, terutama di tengah gelombang demonstrasi besar yang menuntut transparansi dan akuntabilitas wakil rakyat. Fenomena ini semakin menyoroti jurang antara gaya hidup pejabat yang bergelimang harta dan realitas rakyat kecil yang kian terhimpit ekonomi. Koleksi mobil mewah, jam tangan miliaran, hingga action figure langka yang dipajang di rumah seorang pejabat publik kini menjadi simbol ketidakpekaan penguasa terhadap penderitaan rakyat. &ldquo;Yang digeruduk bukan cuma rumah, tapi juga simbol kesenjangan. Rakyat lapar, wakil rakyat pamer jam miliaran,&rdquo; komentar seorang netizen.&nbsp; Sementara yang lain menyindir, &ldquo;DPR marah dibilang bubar, tapi rakyat tiap hari marah lihat pajangan kemewahan mereka.&rdquo; Peristiwa ini menambah daftar panjang kemarahan publik terhadap pejabat yang dinilai lebih sibuk mempertontonkan kekayaan ketimbang memperjuangkan nasib rakyat. (*)

Aksi massa di Tanjung Priok, Jakarta Utara, berujung ricuh setelah ratusan orang menggeruduk rumah Ahmad Sahroni

Warga "Silaturahmi" ke Rumah Ahmad Sahroni, Pulang Bawa Patung Iron Man, Tas Branded, Valuta Asing hingga Jam Richard Mille

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/caleg-gerindra-apresiasi-kinerja-polresta-pekanbaru_m_.jpg" alt="Ilustrasi: topi polisi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: topi polisi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan Polri menaikkan pangkat Rizal Irawan dari Kombes Polisi menjadi Brigadir Jenderal Polisi, setelah yang bersangkutan diberi sanksi demosi karena terlibat kasus pemerasan Richard Mille menuai kritik dari pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto. Bambang mengatakan, kebijakan Polri menaikkan pangkat Rizal Irawan dari Kombes Polisi menjadi Brigadir Jenderal Polisi merupakan hal yang janggal. Pasalnya, Rizal terkena sanksi demosi. "Tak ada artinya sanksi demosi, kalau dalam setahun sudah dapat promosi," kata Bambang dikonfirmasi di Jakarta dikutip dari Antara Jumat (23/6). <div>Bambang beranggapan, kasus Brigjen Pol. Rizal Irawan mengindikasikan Polri kekurangan personel yang bagus dan berintegritas, sehingga personel yang disanksi demosi segera mendapat promosi perwira&nbsp; tinggi (pati).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menurut dia, pengusulan seorang pati secara formal harusnya melalui Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti), meskipun dalam prosesnya seringkali dipengaruhi faktor-faktor eksternal, misalnya titipan-titipan politik maupun yang lainnya di luar organisasi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Bambang menilai, pengaruh eksternal ini semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir dan yang membuat organisasi Polri menjadi menjauh dari merit system, yang menjadi persyaratan organisasi profesional.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Jenderal- jenderal bermasalah seperti Ferdy Sambo, Teddy Minahasa dan lain-lain adalah produk rusaknya sistem. Terlepas dari itu semua keputusan akhir pada Kapolri sebagai penanggung jawab kepolisian," ujarnya. &nbsp;</div> <div>Dari berita yang beredar, informasi kenaikan pangkat Rizal Irawan diunggah di Instagram Ikatama95, yang mengucapkan selamat atas kenaikan pangkat, di dalam foto tersebut Rizal mengenakan seragam polisi dengan pangkat bintang satu.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Brigjen Pol Rizal Irawan naik pangkat bersama 23 Pati Polri lainnya, salah satunya Irjen Pol. Sandi Nugroho, selaku Kepala Divisi Humas Polri, pada tanggal 31 Maret 2023.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Rizal mendapat penugasan sebagai Direktur Pertanian, Pertanahan dan Kelautan Deputi Bidang Intelijen Ekonomi Badan Intelijen Negara (BIN). &nbsp;</div> <div>"TR (telegram polri) terakhir ditanda tangani Wakapolri akhir Maret lalu. Kalau benar masuk dalam TR terbaru Juni ini dan ditanda tangani Wakapolri lagi, itu sudah keterlaluan," katanya.</div> Bambang menyebut, kenaikan pangkat Brigjen Pol. Rizal Irawan sebagai bentuk tindakan keterlaluan. Wakapolti mengeluarkan keringanan demosi dari lima tahun menjadi satu tahun. Menurut dia, kalau Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan pada Februari 2022, artinya demosi penundaan pangkat sampai Februari 2023. Namun, Rizal sudah dipromosikan mendapat bintang pada bulan Maret 2023. <div>"Prestasi apa yang dilakukan selama demosi tersebut sehingga dapat promosi yang luar biasa? Pada akhirnya itu semua mengkonfirmasi bahwa sanksi demosi hanya sekedar selebrasi saja, seolah penegakan aturan tetapi substansinya hanya untuk menghindari sorotan publik," kata Bambang.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menanggapi hal itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat DivHumas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan mengatakan Rizal sudah naik pangkat pada bulan Maret 2023.</div> "Masa hukuman demosi sudah dijalani dan sudah berakhir," pungkas Ramadhan.

"Tak ada artinya sanksi demosi, kalau dalam setahun sudah dapat promosi," kata Bambang dikonfirmasi di Jakarta dikutip dari Antara Jumat

Pernah Terlibat Kasus Pemerasan Richard Mille, Kenaikan Pangkat Rizal Irawan dari Kombes jadi Brigjen Dikritik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/images-2022-10-24T204148.139.jpeg" alt="Jam tangan ultra mewah, Richard Mille. (Diamonds by Raymond Lee)" width="100%">
<figcaption>Jam tangan ultra mewah, Richard Mille. (Diamonds by Raymond Lee)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa hukum Tony Sutrisno, yang mengaku menjadi korban penipuan, melaporkan sejumlah kasus dugaan penipuan yang menimpa kliennya ke Komisi III DPR RI, Senin (9/1). Dia menyebut, kasus penipuan yang menimpa kliennya menjadi sorotan, karena diduga melibatkan oknum kepolisian.  "Kasus ini sudah membesar dan memperburuk citra institusi kepolisian dan perusahaan terkait (Richard Mille, Red). Hari ini kami datang ke DPR atas undangan rekan-rekan di komisi III yang prihatin atas skandal ini," kata Heroe Waskita, salah seorang kuasa hukum Tony Sutrisno, kepada wartawan, Senin (9/1).  Heroe menjelaskan, terdapat tiga kasus dugaan penipuan yang dilaporkan pihaknya kepada komisi hukum DPR RI. Kasus itu antara lain penggelapan dan penipuan jam tangan Richard Mille, penipuan mobil McLaren, dan penipuan mobil Ferrari yang jika dijumlahkan kerugiannya mencapai ratusan miliar rupiah.  "Sebelumnya kami sudah melaporkan kasus penipuan dan penggelapan jam tangan Richard Mille yang dilakukan oleh perusahaan Richard Mille Jakarta. Tapi laporan ini malah dihentikan tanpa ada alasan yang jelas. Begitu pula kasus penipuan mobil McLaren dan Ferrari yang hingga kini belum ada titik terang sama sekali," ucap Heroe.  Heroe juga melaporkan dugaan pemerasan yang melibatkan sejumlah perwira polisi dalam penanganan kasus penipuan arloji Richard Mille, seperti Irjen Andi Rian Djajadi, Kombes Rizal Irawan, dan Kompol Agus Teguh.  Dugaan pemerasan tersebut, kata Haroe, telah dilaporkan kepada Divisi Propam Polri. Namun, masih ada sejumlah permasalahan, sebab sejumlah oknum kepolisian belum menjalani pemeriksaan. "Menurut kami, ini sangat aneh, seseorang yang telah melakukan pelanggaran justru mendapatkan promosi jabatan," ujar Heroe.  Heroe pun menilai putusan sidang kode etik terhadap Kombes Rizal Irawan bertentangan dengan rasa keadilan. Pasalnya, petinggi Polri seolah memberikan toleransi pada pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya.  "Ini tentu akan menjadi potensi semakin berkembangnya perilaku serupa di lingkungan Polri. Tentu ini sangat bertentangan slogan dan visi Presisi yang dimiliki oleh Polri dan juga tidak sesuai dengan aspirasi rakyat yang menghendaki perbaikan di institusi Polri," paparnya.  Dia berpendapat, sampai saat ini ketiga perkara disebut masih menggantung tanpa kejelasan. Karena itu, ia meminta Komisi III DPR bisa membawa sengkarut kasus tersebut pada rapat bersama Kapolri. "Tentu kita semua masih optimis terhadap perbaikan Polri. Memang masih banyak polisi yang baik, namun yang tidak baik jangan dibiarkan berkembang," ungkap dia. (*)  &nbsp;

Korban Dugaan Penipuan Jam Richard Mille Laporkan Kasusnya ke DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-30-at-00.48.47_1.jpg" alt="Wakapolri Komjen Polisi Gatot Eddy Pramono. Diskominfo Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakapolri Komjen Polisi Gatot Eddy Pramono. Diskominfo Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa hukum Tony Sutrisno selaku korban dugaan pemerasan kasus jam tangan Richard Mille, Heroe Waskito menyayangkan sikap Wakapolri Komjen Pol Gatot Edy Pramono jika benar memberikan potongan demosi kepada Kombes Pol Rizal Irawan. Gatot diminta buka suara memberikan penjelasan kepada publik.  "Jika Wakapolri tak merespons tudingan dirinya meringankan demosi Kombes Rizal, berarti tudingan itu benar" kata Heroe kepada wartawan, Selasa (6/12).  Heroe pun menyesalkan jika Kombes Rizal yang sudah terbukti melanggar etik malah dipotong masa hukuman demosinya menjadi 1 tahun. "Kami menyayangkan kenapa Wakapolri memberi pemotongan demosi tersebut? Ini seolah atasan mengganggap hal tersebut (pemerasan) adalah wajar dan biasa dilakukan kepada korban," kata Heroe.  Sementara itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah mengatakan belum ada informasi terbaru mengenai kasus dugaan pemerasaan kasus jam tangan mewah ini.  "Belum ada," ucapnya.  Saat disinggung mengenai pemberitaan yang menyeret nama Wakapolri, Nurul pun tak banyak berbicara.  "Mohon maaf kami tidak ada informasi," jelasnya.  Sebagaimana diketahui, dalam alur diagram yang beredar, terdapat beberapa nama petinggi Polri. Menurut diagram itu Divisi Propam Polri telah menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).  Disebutkan pula bahwa Kompol A sudah divonis Sidang Etik selama demosi 10 tahun. Diduga, Kompol A menerima dana dari Tony Sutrisno sebesar Rp 3,7 miliar. Kemudian, Kompol A setor ke Kombes Rizal Irawan sebesar Rp 2,6 miliar.  “Kok bisa Kombes Rizal Irawan disunat hukumannya jadi 1 Tahun Demosi dan atas atensi Wakapolri. Sedangkan anak buahnya didemosi 10 Tahun, apakah itu adil? Oh iya, keterlibatan Brigjen Andi Rian dan Komjen Agus Andrianto kok nggak diselidiki,” tulis diagram tersebut.  Merespons ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha bernama Tony Sutrisno milliar merupakan kasus lama. Bahkan, Bareskrim Polri menyatakan tidak menemukan unsur pidana terkait dugaan pemerasan senilai Rp 4 miliar. “Itu kejadian lama dan sudah dijelaskan,” demikian Dedi menandaskan.  Sementara itu, Andi Rian sendiri tak banyak mengomentari ihwal beredarnya diagram pemerasan pengusutan kasus penipuan Richard Mille. Dia hanya meminta diagram tersebut diklarifikasi kepada yang menyebarkan. "Tanyakan saja sama yang membuat," ujarnya.

Wakapolri Diminta Jelaskan Soal Kasus Jam Tangah Mewah Richard Mille

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/oknum-lsm-dan-wartawan-gadungan-peras-5-sekolah-sampai-rp-160-juta_m_-1.jpg" alt="ILUSTRASI: Tim Saber Pungli dan Satreskrim Polres Pemalang meringkus lima orang pelaku pemerasan di sejumlah sekolah." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Tim Saber Pungli dan Satreskrim Polres Pemalang meringkus lima orang pelaku pemerasan di sejumlah sekolah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kombes Pol Rizal Irawan (RI) dikabarkan mendapat potongan hukuman demosi dari 5 tahun menjadi 1 tahun. Hukuman tersebut dijatuhkan karena Rizal dianggap bersalah dalam kasus pemerasan kepada pengusaha Tony Sutrisno saat melaporkan kasus jam tangan mewah Richard Mille.  Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang menyesalkan jika benar hukuman kepada RI dikurangi. Apalagi jika RI dinyatakan bersalah berdasarkan sidang kode etik profesi Polri (KKEP).  Menurutnya memberi keringanan terhadap pelaku pemerasan benar-benar bertolakbelakang dengan semangat Kapolri yang ingin memberantas pungli. "Artinya Wakapolri permisif pada tindak pidana yang dilakukan anggotanya. Dan ini menjauh dan bertolak belakang dengan semangat pemberantasan pungli yang disampaikan Kapolri," kata Bambang kepada wartawan, Sabtu (26/11).  Diketahui bahwa Kombes Rizal Irawan mengajukan banding atas hukuman demosi selama 5 tahun tersebut. Upaya banding itu dikabarkan disetujui oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Edy Pramono sehingga, hukuman diubah menjadi 1 tahun.  "Bukan hanya Wakapolri. Siapapun atasan bisa menggunakan kewenangan untuk melindungi itu karena Perkap 7/2022 itu bermasalah," kata Bambang.  Bambang mengatakan, jika Perkap 7/2022 masih diberlakukan maka akan sulit untuk menghukum oknum-oknum polisi nakal. Terkait dengan kekecewaan Tony mengenai pengurangan hukuman terhadap Kombes RI, Bambang mengatakan bahwa demosi adalah hukuman internal yang tak bisa dipengaruhi oleh pihak luar.  "Demosi itu adalah sanksi internal. Tentu pihak luar tidak bisa mempengaruhi. Yang lebih penting harusnya juga proses pidana terkait pemerasan maupun pungli juga harus ditindak lanjuti," pungkas Bambang.  Sebagaimana diketahui, dalam alur diagram yang beredar, terdapat beberapa nama petinggi Polri. Menurut diagram itu Divisi Propam Polri telah menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).  Disebutkan pula bahwa Kompol A sudah divonis Sidang Etik selama demosi 10 tahun. Diduga, Kompol A menerima dana dari Tony Sutrisno sebesar Rp 3,7 miliar. Kemudian, Kompol A setor ke Kombes Rizal Irawan sebesar Rp 2,6 miliar.  “Kok bisa Kombes Rizal Irawan disunat hukumannya jadi 1 Tahun demosi dan atas atensi Wakapolri? Sedangkan anak buahnya didemosi 10 tahun, apakah itu adil? Keterlibatan Brigjen Andi Rian dan Komjen Agus Andrianto kok nggak diselidiki,” tulis diagram tersebut.  Merespons ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha bernama Tony Sutrisno milliar merupakan kasus lama. Bahkan, Bareskrim Polri menyatakan tidak menemukan unsur pidana terkait dugaan pemerasan senilai Rp 4 miliar. “Itu kejadian lama dan sudah dijelaskan,” demikian Dedi menandaskan.  Sementara itu, Andi Rian sendiri tak banyak mengomentari ihwal beredarnya diagram pemerasan pengusutan kasus penipuan Richard Mille. Dia hanya meminta diagram tersebut diklarifikasi kepada yang menyebarkan. "Tanyakan saja sama yang membuat," ujarnya.

Demosi Kombes RI Disunat, ISESS Sebut Perkap 7/2022 Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/oknum-lsm-dan-wartawan-gadungan-peras-5-sekolah-sampai-rp-160-juta_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Tim Saber Pungli dan Satreskrim Polres Pemalang meringkus lima orang pelaku pemerasan di sejumlah sekolah." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Tim Saber Pungli dan Satreskrim Polres Pemalang meringkus lima orang pelaku pemerasan di sejumlah sekolah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Heroe Waskito selaku penasihat hukum Tony Sutrisno, korban dugaan pemerasan oknum polisi dalam kasus jam tangan Richard Mille, meminta kejelasan terkait kelanjutan kasus tersebut. Dia menilai sampai sekarang kasus ini masih tak ada titik temu.  Menurut Heroe, kliennya meminta keadilan agar oknum kepolisian yang diduga terlibat memeras dirinya, segera diadili dan dihukum secara setimpal.  "Klien kami meminta agar ada penegakkan hukum yang adil dalam kasus pemerasan ini. Ini juga itikad baik kami untuk membersihkan institusi polri dari oknum-oknum yang mencemari kehormatan kepolisian," kata Heroe kepada wartawan, Jumat (18/11).  Heroe juga mempertanyakan kebenaran kepada pihak Propam, apakah benar Kombes Rizal Irawan yang terlibat memeras Tony dikurangi hukuman demosinya.  "Kami juga ingin menanyakan kembali kepada Propam bagaimana masalah di diagram itu, apakah benar Rizal Irawan cuma dihukum 5 tahun terus di kurangi jadi 1 tahun? sedangkan untuk hukuman demosi Kompol Teguh yang terlibat pemerasan saja sudah dipastikan mendapat hukuman demosi selama 10 tahun," ucap Heroe.  Heroe menilai kondisi tersebut menjadi tidak adil bila hukuman dikurangi.  "Kombes Rizal Irawan dihukum lebih rendah dari Kompol Teguh, ini mana keadilannya?" ujarnya.  Heroe mengungkapkan, uang hasil pemerasan yang dilakukan oknum polisi tersebut sudah dikembalikan kepada Tony namun belum seluruhnya. Pengembalian itu dilakukan dua tahap melalui dua surat resmi yang dikeluarkan Propam.  "Pengembalian uang masih kurang, termasuk yang diterima Andi Rian SGD 19.000 juga belum dikembalikan ke Tony. Irjen Andi Rian padahal saat itu adalah atasan Rizal Irawan dan Kompol Teguh. Tapi tak diproses hukum," ungkapnya.  Heroe mengatakan kliennya menginginkan kasusnya diselesaikan dengan baik. Sebab, Tony merasa tak hanya menanggung kerugian, tapi juga diperlakukan tak patut oleh oknum penegak hukum.  Sebagaimana diketahui, dalam alur diagram yang beredar, terdapat beberapa nama petinggi Polri. Menurut diagram itu Divisi Propam Polri telah menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).  Disebutkan pula bahwa Kompol A sudah divonis Sidang Etik selama demosi 10 tahun. Diduga, Kompol A menerima dana dari Tony Sutrisno sebesar Rp 3,7 miliar. Kemudian, Kompol A setor ke Kombes Rizal Irawan sebesar Rp 2,6 miliar.  “Kok bisa Kombes Rizal Irawan disunat hukumannya jadi 1 tahun demosi dan atas atensi Wakapolri. Sedangkan anak buahnya didemosi 10 Tahun, apakah itu adil? Keterlibatan Brigjen Andi Rian dan Komjen Agus Andrianto kok nggak diselidiki,” tulis diagram tersebut.  Merespons ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha bernama Tony Sutrisno milliar merupakan kasus lama. Bahkan, Bareskrim Polri menyatakan tidak menemukan unsur pidana terkait dugaan pemerasan senilai Rp 4 miliar. “Itu kejadian lama dan sudah dijelaskan,” demikian Dedi menandaskan.  Sementara itu, Andi Rian sendiri tak banyak mengomentari ihwal beredarnya diagram pemerasan pengusutan kasus penipuan Richard Mille. Dia hanya meminta diagram tersebut diklarifikasi kepada yang menyebarkan. "Tanyakan saja sama yang membuat," ujarnya.

Uang Belum Kembali Utuh, Korban Kasus Richard Mille Minta Kejelasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Konpres-Menkopolhukam-Mahfud-MD-Terkait-Korupsi-Lukas-Enembe-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator politik hukum dan keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD angkat suara terkait beredarnya diagram pemerasan pengungkapan kasus penipuan jam tangan mewah Richard Mille. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Polri untuk menindaklanjutinya.  "Itu biar diurus oleh polisi," ujar Mahfud di Jakarta, Sabtu (5/11).  Kendati demikian, Mahfud MD tak berkata lebih jauh terkait diagram yang menyeret sejumlah petinggi Polri itu. Dia menyerahkan kepada Polri untuk mengusutnya.  Sebagaimana diketahui, dalam alur diagram tersebut terdapat beberapa nama petinggi Polri. Menurut diagram itu Divisi Propam Polri telah menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).  Disebutkan pula bahwa Kompol A sudah divonis Sidang Etik dan dikenai demosi selama 10 tahun. Kompol A diduga menerima dana dari Tony Sutrisno sebesar Rp 3,7 miliar. Kemudian, Kompol A setor ke Kombes Rizal Irawan sebesar Rp 2,6 miliar.  “Kok bisa Kombes Rizal Irawan disunat hukumannya jadi 1 Tahun demosi dan atas atensi Wakapolri. Sedangkan anak buahnya didemosi 10 tahun, apakah itu adil? Oh, iya. Keterlibatan Brigjen Andi Rian dan Komjen Agus Andrianto kok nggak diselidiki,” tulis diagram tersebut.  Merespons ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha bernama Tony Sutrisno merupakan kasus lama. Bahkan, Bareskrim Polri menyatakan tidak menemukan unsur pidana terkait dugaan pemerasan senilai Rp 4 miliar.  “Itu kejadian lama dan sudah dijelaskan,” ucap Irjen Pol Dedi.  Ombudsman Bakal Selidiki  Sementara itu, Komisioner Ombudsman RI, Yohanes Widiantoro menyebut, pihaknya akan menelusuri kabar pemerasan dalam laporan penipuan jam tangan mewah Richard Mille yang menimpa pengusaha Tony Sutrisno. Dalam diagram yang beredar, turut menyeret nama besar Polri seperti Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto hingga mantan Dirtipidum Bareskrim Polri Irjen Pol Andi Rian Djajadi.  Menurut Yohannes, jika isu yang beredar itu benar, maka hukum harus ditegakkan meski pun jabatan pelaku adalah perwira tinggi. Namun, seluruhnya harus diungkap secara terang benderang.  “Dugaan pemerasan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana sekalipun adalah pelanggaran hukum dan juga kode etik profesi. Maka kebenarannya harus segera dibuktikan untuk dapat ditindaklanjuti, sekalipun hal itu menyangkut Pati Polri,” kata Yohannes saat dihubungi, Selasa (1/11).  Yohannes mengatakan, Polri harus memasuki era revolusi memperbaiki citranya. Terlebih setelah terjadinya kasus-kasus besar seperti pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, kerusuhan Kanjuruhan, hingga penangkapan Irjen Pol Teddy Minahasa.  “Momentum bersih-bersih di tubuh Polri harus di-support semua pihak, termasuk anggota masyarakat,” kata Yohanes.  Selain akan memantau kasus dugaan pemerasan tersebut, Yohannes juga meminta agar Tony Sutrisno memberanikan diri melapor ke Ombudsman. Ia berjanji kasus pemerasan yang menimpa Tony dapat secepatnya diproses dengan tujuan agar publik bisa mengetahui sejauh mana kasus ini diselesaikan dengan baik dan profesional.  “Berbasis laporan tersebut, ORI akan menggunakan kewenangan yg dimiliki dan menindaklanjutinya. Jika sudah ada cukup bukti, kita juga mendorong internal Polri (Irwasum) untuk menginvestigasi dan mengungkap kasus ini ke publik. Kita semua menunggu kesungguhan Polri dalam memperbaiki kinerja dan profesionalitasnya sebagai APH,” tegas Yohanes.

Respons Mahfud MD soal Dugaan Pemerasaan Terkait Kasus Richard Mille

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Konpres-Menkopolhukam-Mahfud-MD-Terkait-Korupsi-Lukas-Enembe-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator politik hukum dan keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara soal diagram yang menggambarkan dugaan keterlibatan petinggi Polri dalam memeras pelapor kasus penipuan pembelian jam mewah Richard Mille, Tony Sutrisno. Menurut Mahfud, hal tersebut menjadi kewenangan Polri untuk menindaklanjutinya.  "Itu biar diurus oleh polisi," kata Mahfud MD di Jakarta, Jumat (4/11).  Diagram yang menggambarkan polisi memeras pengusaha Tony Sutrisno telah ramai dibahas dan direspons sejumlah pihaknya belakangan ini. Tony Sutrisno telah mengakui adanya pemerasan tersebut, namun belum mendapatkan tanggapan dari pihak Mabes Polri dan juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.  Dalam diagram itu, Tony Sutrisno diperas senilai Rp 4 miliar oleh polisi setelah membuat laporan atas kasusnya, yakni dugaan penggelapan dan penipuan dua arloji merk Richard Mille seharga Rp 77 milliar.  Dalam alur diagram tersebut terdapat beberapa nama petinggi Polri. Menurut diagram itu Divisi Propam Polri telah menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).  Disebutkan pula bahwa Kompol A sudah divonis Sidang Etik selama demosi 10 tahun. Diduga, Kompol A menerima dana dari Tony Sutrisno sebesar Rp 3,7 miliar. Kemudian, Kompol A setor ke Kombes Rizal Irawan sebesar Rp 2,6 miliar.  "Kok bisa Kombes Rizal Irawan disunat hukumannya jadi 1 Tahun Demosi dan atas atensi Wakapolri. Sedangkan anak buahnya didemosi 10 Tahun, apakah itu adil? Oh, iya. Keterlibatan Brigjen Andi Rian dan Komjen Agus Andrianto kok gak diselidiki," demikian tertulis di diagram.  Terkait hal ini, Anggota Komisi III DPR Santoso mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut dugaan keterlibatan petinggi Polri dalam kasus pemerasan pelapor penipuan pembelian jam mewah Richard Mille, Tony Sutrisno. Menurut Santoso, diagram polisi peras seorang pengusaha bernama Tony Sutrisno sangat transparan, sehingga tidak terlalu sulit diusut.  "Polri memang dalam bekerja tidak boleh berdasarkan asumsi maka untuk membuktikan apakah diagram itu fakta atau hoax maka Polri harus segera mengecek info tersebut. Diagram itu sangat transparan siapa berperan apa dan itu diyakini berasal dari sumber yang mengetahui langsung atas kejadian tersebut," ucap Santoso saat dikonfirmasi, Senin (31/10) lalu.  Legislator Partai Demokrat ini menegaskan, informasi apapun dari masyarakat harus direspons dan ditindaklanjuti oleh Kapolri dan jajarannya. Apalagi, terdapat diagram yang menghubungkan nama-nama anggota Polri.  "Ini karena Polri memiliki perangkat untuk melakukan penelusuran atas informasi masyarakat tersebut. Banyak hal yang awalnya tabu dieksposes ke publik tentang informasi perilaku menyimpang oknum anggota Polri semenjak adanya kasus Ferdi Sambo dan Teddy Minahasa satu persatu mulai bermunculan," tegas Santoso.  Lebih lanjut, Santoso mengutarakan bahwa saat ini menjadi momentum Polri untuk merespons sekecil apapun informasi dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri.  "Apalagi dengan dukungan para mantan Kapolri yang berkunjung menemui Kapolri di Mabes Polri agar Polri melakukan pembenahan personil dan yang terkait dengan menurunnya kepercayaan publik kepada Polri," pungkas Santoso.

Mahfud MD Respons Dugaan Oknum Polri Peras Pelapor Kasus Richard Mille

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/dedi-prasetyo-di-polda-jatim-antara.jpeg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (20/10/2022). (ANTARA/Willy Irawan)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (20/10/2022). (ANTARA/Willy Irawan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Komisioner Ombudsman RI, Yohanes Widiantoro menyebut, pihaknya akan menelusuri kabar pemerasan dalam laporan penipuan jam tangan mewah Richard Mille yang menimpa pengusaha Tony Sutrisno. Dalam diagram yang beredar, turut menyeret nama besar Polri seperti Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto hingga mantan Dirtipidum Bareskrim Polri Irjen Pol Andi Rian Djajadi.  Menurut Yohannes, jika isu yang beredar itu benar, maka hukum harus ditegakkan meski pun jabatan pelaku adalah perwira tinggi. Namun, seluruhnya harus diungkap secara terang benderang.  "Dugaan pemerasan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana sekalipun adalah pelanggaran hukum dan juga kode etik profesi. Maka kebenarannya harus segera dibuktikan untuk dapat ditindaklanjuti, sekalipun hal itu menyangkut Pati Polri," kata Yohannes saat dihubungi, Selasa (1/11).  Ia mengatakan, Polri harus memasuki era revolusi memperbaiki citranya. Terlebih setelah terjadinya kasus-kasus besar seperti pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, kerusuhan Kanjuruhan, hingga penangkapan Irjen Pol Teddy Minahasa.  "Momentum bersih-bersih di tubuh Polri harus di-support semua pihak, termasuk anggota masyarakat," kata Yohanes.  Selain akan memantau kasus dugaan pemerasan tersebut, Yohannes juga meminta agar Tony Sutrisno memberanikan diri melapor ke Ombudsman. Ia berjanji kasus pemerasan yang menimpa Tony dapat secepatnya diproses dengan tujuan agar publik bisa mengetahui sejauh mana kasus ini diselesaikan dengan baik dan profesional.  "Berbasis laporan tersebut, ORI akan menggunakan kewenangan yg dimiliki dan menindaklanjutinya. Jika sudah ada cukup bukti, kita juga mendorong internal Polri (Irwasum) untuk menginvestigasi dan mengungkap kasus ini ke publik. Kita semua menunggu kesungguhan Polri dalam memperbaiki kinerja dan profesionalitasnya sebagai APH," tegas Yohanes.  Sebagaimana diketahui, dalam alur diagram tersebut terdapat beberapa nama petinggi Polri. Menurut diagram itu Divisi Propam Polri telah menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).  Disebutkan pula bahwa Kompol A sudah divonis Sidang Etik selama demosi 10 tahun. Diduga, Kompol A menerima dana dari Tony Sutrisno sebesar Rp 3,7 miliar. Kemudian, Kompol A setor ke Kombes Rizal Irawan sebesar Rp 2,6 miliar.  ’’Kok bisa Kombes Rizal Irawan disunat hukumannya jadi 1 Tahun Demosi dan atas atensi Wakapolri. Sedangkan anak buahnya didemosi 10 Tahun, apakah itu adil? Oh, iya. Keterlibatan Brigjen Andi Rian dan Komjen Agus Andrianto kok nggak diselidiki,” tulis diagram tersebut.  Merespons hal itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha bernama Tony Sutrisno milliar merupakan kasus lama. Bahkan, Bareskrim Polri menyatakan tidak menemukan unsur pidana terkait dugaan pemerasan senilai Rp 4 miliar. ’’Itu kejadian lama dan sudah dijelaskan,” demikian Dedi menandaskan. (*)  &nbsp;

Ombudsman RI akan Selidiki Diagram Pemerasaan Jam Mewah Richard Mille

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/images-2022-10-24T204148.139.jpeg" alt="Jam tangan ultra mewah, Richard Mille. (Diamonds by Raymond Lee)" width="100%">
<figcaption>Jam tangan ultra mewah, Richard Mille. (Diamonds by Raymond Lee)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengusaha Tony Sutrisno angkat suara terkait kasus dugaan pemerasan terhadap dirinya oleh oknum Polri dalam kasus pembelian jam tangan mewah Richard Mille. Dia membenarkan adanya pemerasaan tersebut, namun tak tahu soal sumber penyebaran diagram yang memuat sejumlah petinggi Polri.  "Proses penanganan di Bareskrim, awalnya lancar, keterangan penyidik meyakinkan bahwa perkara bisa diproses pidana, tetapi ada semacam pemerasan dengan iming-iming penyelesaian kasus jam tangan saya diproses lebih cepat," kata Tony kepada wartawan, Rabu (26/10).  Dalam diagram yang beredar Tony disebut melakukan pemberian uang SGD 19.000 kepada oknum Polri melalui Kombes R. Namun, Tony tak merinci ihwal pemberian uang ini.  "Kemudian dia (R) meminta saya bertemu Andi Rian yang saat itu menjabat Dirttipidum Bareskrim dan menganjurkan saya memberi uang sebesar 19000 Dollar Singapura," katanya.  Selanjutnya, Tony membuat laporan ke Div Propam Polri karena merasa diperas. Kasus tersebut saat ini sudah dihentikan penyidikannya.  "Saya percaya Bapak Kapolri akan menindak tegas dan memproses laporan di Bareskrim. Saya mendukung program bersih-bersih personel Polri dengan istilah pengayaan emas untuk mendapatkan emas murni," pungkas Tony.  Sebagaimana diketahui, dalam alur diagram tersebut terdapat beberapa nama petinggi Polri. Menurut diagram itu Divisi Propam Polri telah menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).  Disebutkan pula bahwa Kompol A sudah divonis Sidang Etik selama demosi 10 tahun. Diduga, Kompol A menerima dana dari Tony Sutrisno sebesar Rp 3,7 miliar. Kemudian, Kompol A setor ke Kombes Rizal Irawan sebesar Rp 2,6 miliar.  “Kok bisa Kombes Rizal Irawan disunat hukumannya jadi 1 Tahun Demosi dan atas atensi Wakapolri. Sedangkan anak buahnya didemosi 10 Tahun, apakah itu adil? Oh, iya. Keterlibatan Brigjen Andi Rian dan Komjen Agus Andrianto kok gak diselidiki,” tulis diagram tersebut.  Merespons ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha bernama Tony Sutrisno milliar merupakan kasus lama. Bahkan, Bareskrim Polri menyatakan tidak menemukan unsur pidana terkait dugaan pemerasan senilai Rp 4 miliar. “Itu kejadian lama dan sudah dijelaskan,” demikian Dedi menandaskan.

Soal Diagram Polisi Peras Pembeli Richard Mille, Ini Penjelasan Korban

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#richard mille

Berita Terkini