<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Richard-Eliezer-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah bertugas kembali di Polri setelah kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Richard bahkan sudah naik pangkat menjadi Bharatu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menilai wajar Richard sudah bertugas kembali. Sebab, dia sudah menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Div Propam Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hukuman Eliezer berupa demosi 1 tahun kan dia sudah dipindah ke Yanma, berarti sudah menjalani hukumannya," kata Poengky kepada JawaPos.com, Jumat (20/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/015110541/elon-musk-vs-faa-spacex-menolak-keras-tuduhan-pelanggaran-dan-denda-ratusan-ribu-dolar-terkait-peluncuran-roket">Elon Musk vs FAA: SpaceX Menolak Keras Tuduhan Pelanggaran dan Denda Ratusan Ribu Dolar Terkait Peluncuran Roket</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015110534/cara-vadel-badjideh-buktikan-tak-pernah-hamili-lolly-dan-melakukan-aborsi">Cara Vadel Badjideh Buktikan Tak Pernah Hamili Lolly dan Melakukan Aborsi</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015103809/7-weton-ini-semakin-tua-semakin-sugih-bakal-menikmati-puncak-kejayaan-finansial-di-usia-tua-menurut-primbon-jawa">7 Weton Ini Semakin Tua Semakin Sugih, Bakal Menikmati Puncak Kejayaan Finansial di Usia Tua, Menurut Primbon Jawa</a></strong></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Begitu pun dengan kenaikan pangkat. Poengky menilai memang sudah waktunya Richard naik pangkat. Sehingga tidak perlu diperdebatkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk pangkat, kalau tidak salah yang bersangkutan tidak ada hukuman penundaan kenaikan pangkat, berarti kalau dia lulus Tamtama tahun 2019, berarti kenaikan pangkat selanjutnya lima tahun ke depan memang 2024," jelas Poengky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pengacara Bharada&nbsp;Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ronny Talapessy menyebut kliennya sudah kembali ke keluarga setelah menjalani hukuman dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Kini status Richard adalah klien pemasyarakatan sampai dengan bebas murni pada 31 Januari 2024 mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang sedang bersama keluarga. Kondisi Icad sehat walafiat," kata Ronny saat dikonfirmasi, Rabu (9/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ronny mengatakan, kliennya akan bertindak sebaik mungkin menjalankan hukuman. Bahkan setelah ditetapkan masuk program cuti bersyarat, juga tetap tunduk pada aturan Ditjenpas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mohon doa dan dukungan semua untuk Icad selama menjalani proses cuti beryarat masih di bawah pengawasan Ditjen Pas Kemenkumham," jelasnya.</div>

Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah bertugas kembali di Polri setelah kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Bharada Richard Eliezer Naik Pangkat, Kompolnas: Sudah Waktunya

<div id="m#msg-f:1796850405937688903" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/20/Screenshot_2024-04-20-17-55-45-529_comgoogleandroidgm-edit-3376719646.jpg" alt="Bharada E dikabarkan baru menikah dengan kekasihnya, Duce Maria Angelin Christanto Ling Ling di Gereja Katolik Paroki Raja Damai Tikala, Manado" width="100%">
<figcaption>Bharada E dikabarkan baru menikah dengan kekasihnya, Duce Maria Angelin Christanto Ling Ling di Gereja Katolik Paroki Raja Damai Tikala, Manado</figcaption>
</figure> h-7 ya 6 ya 66 to</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Bharada Richard Eliezer atau yang akrab disapa Bharada E kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini beritanya adalah, Bharada E dikabarkan baru menikah dengan kekasihnya, Duce Maria Angelin Christanto Ling Ling di Gereja Katolik Paroki Raja Damai Tikala, Manado.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014559321/luhut-ajak-menlu-tiongkok-ke-labuan-bajo-bahas-kereta-cepat-jakarta-surabaya-sambil-makan-durian">Luhut Ajak Menlu Tiongkok ke Labuan Bajo Bahas Kereta Cepat Jakarta-Surabaya sambil Makan Durian </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Momentum bahagia itu dibagikan oleh pengacara Ronny Talapessy dalam akun Instagram. Ronny terlihat mengunggah momen bahagia Bharada E dengan sang istri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Puji Tuhan telah dilangsungkan pemberkatan pernikahan Richard dan Ling Ling. Tuhan yang mempersatukan dan diberkati selalu sampai anak cucu," tulis Ronny dalam akun Instagram pribadinya, Sabtu (20/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ronny Talapessy turut menjadi saksi pernikahan Elizer dengan Ling Ling. Ronny mengunggah dirinya tengah menandatangani dokumen pernikahan Richard dan Ling Ling.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Richard Eliezer terlihat mengenakan jas berwarna hitam dipadu dengan sepatu casual berkelir putih. Richard tampak tersenyum lebar setelah menikahi sang kekasih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara kekasih Richard, Ling Ling terlihat mengenakan gaun pernikahan berwarna putih. Serta mantila yang juga berwarna senada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemberkatan pernikahan Richard Eliezer dan Ling Ling juga dilayani oleh Pastor John Bomba Pr. Sosok pastor yang sama saat menerima Bharada E sebagai anggota Gereja Katolik beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, nama Richard Eliezer dikenal publik setelah terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang melibatkan mantan petinggi Polri, Ferdy Sambo beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014559385/siap-siap-kementerian-pupr-bakal-buka-26319-formasi-cpns-dan-pppk-di-seleksi-casn-2024">Siap-siap, Kementerian PUPR Bakal Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK di Seleksi CASN 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Richard Eliezer yang sebelumnya dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara atas kasus pembunuhan Brigadir J, dinyatakan telah bebas dari lembaga pemasyarakatan (lapas) sejak 4 Agustus 2023 silam. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Bharada Richard Eliezer atau yang akrab disapa Bharada E kembali menjadi perbincangan publik. Kini bertia terbarunya adalah dia mau menikah

Kabar Bahagia, Bharada Richard Eliezer Resmi Menikah dengan Kekasihnya di Manado

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/RICKY-RIZAL-DERY-2786720367.jpg" alt="Ricky Rizal Wibowo menjalani persidangan pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatab, Selasa (14/2/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ricky Rizal Wibowo menjalani persidangan pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatab, Selasa (14/2/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Ricky Rizal masih berusaha menempuh proses hukum agar mendapat keringanan hukuman. Dia kini tengah menunggu putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengacara Ricky, Erman Umar meminta kliennya bisa dilepaskan dari sangkaan pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP. Sekalipun tetap dinyatakan bersalah, hukuman yang dijatuhkan diharapkan bisa lebih rendah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setidaknya hukuman Ricky Rizal sama dengan Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan," kata Erman kepada wartawan, Senin (10/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011744239/pemotretan-model-di-bawah-air-terdalam-ini-pecahkan-rekor-guinness-world">Pemotretan Model di Bawah Air Terdalam Ini Pecahkan Rekor Guinness World</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Erman berharap Majelis Hakim Agung membaca berkas Kasasi dengan seksama, dimulai dari berkas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai Memori Kasasi agar putusan yang dijatuhkan benar,benar akurat, tepat, adil sesuai fakta-fakta persidangan. Dia tak ingin vonis ini hanya memuaskan sebagian publik berdasarkan persepsi sepihak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Majelis Hakim Agung dalam memutuskan Perkara Ricky Rizal ini diharapkan bersikap mandiri dan tidak terpengaruh dari pihak manapun," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011744234/kpk-lelang-aset-rampasan-eks-bupati-ppu-abdul-gafur-seluas-1334-m2">KPK Lelang Aset Rampasan Eks Bupati PPU Abdul Gafur Seluas 1.334 M2&nbsp;</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa&nbsp;Ricky&nbsp;Rizal&nbsp;Wibowo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dengan begitu,&nbsp;Ricky&nbsp;tetap dijatuhi vonis 13 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili, kesatu menerima permohonan banding terdakwa&nbsp;Ricky&nbsp;Rizal&nbsp;dan Penuntut Umum. Kedua menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 799/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tertanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan," kata Hakim Ketua Mulyanto dalam persidangan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (12/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011744226/semut-lawan-gajah-ini-lima-perbedaan-threads-vs-twitter">Semut Lawan Gajah, Ini Lima Perbedaan Threads Vs Twitter</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim Pengadilan Tinggi menilai jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah benar. Sehingga penjatuhan pidana 13 tahun penjara terhadap&nbsp;Ricky&nbsp;dikuatkan pada tingkat banding.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memori banding dari penasihat hukum&nbsp;Ricky&nbsp;Rizal&nbsp;Wibowo harus dikesampingan. Putusan terdakwa&nbsp;Ricky&nbsp;Rizal&nbsp;Wibowo telah dipertimbangkan benar secara hukum untuk itu dapat dikuatkan. Telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan sudah tepat dan benar secara hukum," ucap Hakim Mulyanto.</div>

Ricky Rizal masih berusaha menempuh proses hukum agar mendapat keringanan hukuman terkait kasus pembunuhan Brigadir J.

Tak Mau Dihukum 13 Tahun Penjara di Kasus Yosua, Ricky Rizal Ingin Divonis Seperti Richard Eliezer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Richard-Eliezer-Di-Tuntut-12-Tahun-Penjara-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Richard Eliezer alias Bharada E tiba untuk menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (18/1/2023). Jaksa penuntut umum menuntut Richard Eliezer dengan hukuman" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Richard Eliezer alias Bharada E tiba untuk menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (18/1/2023). Jaksa penuntut umum menuntut Richard Eliezer dengan hukuman</figcaption>
</figure> <div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1762953396998610567" data-legacy-message-id="187744c627ab9e87"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":196" class="ii gt"> <div id=":197" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta enggan menanggapi memori banding yang disampaikan terdakwa Ferdy Sambo terkait rendahnya vonis Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E yakni 1 tahun dan 6 bulan. Padahal tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 12 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berkaitan dengan disparitas pemidanaan di mana saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu divonis jauh lebih rendah 1 tahun 6 bulan padahal diancam pasal penyertaan sebagai eksekutor penembakan bahwa tentang hal ini Pengadilan Tinggi DKI tidak berwenang memberikan ulasan," kata Hakim Ketua Singgih Budi Prakoso dalam persidangan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (12/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hakim tidak memberikan ulasan atas poin tersebut karena vonis Richard tidak dilanjutkan ke tahap banding. Sehingga, Pengadilan Tinggi tidak mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis tersebut kepada Richard.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01482259/banding-ditolak-pengadilan-tinggi-ferdy-sambo-tetap-divonis-mati">Banding Ditolak Pengadilan Tinggi, Ferdy Sambo Tetap Divonis Mati</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Juga tidak diajukan upaya hukum banding, sehingga diketahui apa yang menjadi pertimbangan hakim tingkat pertama," kata Hakim Singgih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan oleh terdakwa Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dengan begitu, putusan Pengadilan Tinggi menguatkan vonis pidana mati dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memori banding dari penasihat hukum Ferdy Sambo harus dikesampingan. Putusan terdakwa Ferdy Sambo telah dipertimbangkan benar secara hukum untuk itu dapat dikuatkan," kata Hakim Ketua Singgih Budi Prakoso dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Jakarta, Rabu (12/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01482277/memori-banding-ferdy-sambo-sebut-jaksa-diskriminatif-atas-vonis-rendah-bharada-e">Memori Banding Ferdy Sambo Sebut Jaksa Diskriminatif Atas Vonis Rendah Bharada E</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim Pengadilan Tinggi menilai jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah benar. Sehingga penjatuhan pidana mati terhadap Sambo dikuatkan pada tingkat banding.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan sudah tepat dan benar secara hukum," ucap Hakim Singgih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili, kesatu menerima permohonan banding terdakwa Ferdy Sambo dan Penuntut Umum. Kedua menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tertanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan," tutupnya.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gA gt acV"> <div class="gB xu"> <div class="ip iq"> <div id=":195"> <table class="cf wS"> <tbody> <tr> <td class="amr">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div>

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta enggan menanggapi memori banding terdakwa Ferdy Sambo terkait rendahnya vonis Bharada E.

Hakim Pengadilan Tinggi Ogah Komentari Vonis Rendah Richard Eliezer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Richard-Eliezer-Di-Tuntut-12-Tahun-Penjara-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Richard Eliezer alias Bharada E tiba untuk menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (18/1/2023). Jaksa penuntut umum menuntut Richard Eliezer dengan hukuman" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Richard Eliezer alias Bharada E tiba untuk menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (18/1/2023). Jaksa penuntut umum menuntut Richard Eliezer dengan hukuman</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Terdakwa Ferdy Sambo menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah bersikap diskriminatif dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Sebab, JPU tidak mengajukan banding atas vonis rendah yang diberikan kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu menjadi poin memori banding Sambo yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya bersikap diskriminatif dengan menggunakan kewenangannya di mana terhadap seluruh terdakwa banding telah mengajukan banding, sedangkan untuk terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang putusannya di bawah tuntutan pidana yaitu 12 tahun dijatuhi hukuman 1 tahun dan 6 bulan tidak melakukan upaya hukum terhadap terdakwa tersebut," kata Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta saat membacakan memori banding Ferdy Sambo dalam persidangan, Rabu (12/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01482275/32-titik-putar-balik-atau-u-turn-di-jakarta-bakal-ditutup">32 Titik Putar Balik atau U-Turn di Jakarta Bakal Ditutup</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, poin lainnya yang diajukan oleh Sambo yakni dari awal dia tidak berniat menembak Yosua. Melainkan hanya ingin mengkonfirmasi keberanan peristiwa pelecehan seksual yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemohon banding tidak memiliki niat menembak Nofriansyah Yosua Hutabarat hanya mengklarifikasi," ucah Hakim Pengadilan Tinggi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan oleh terdakwa Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dengan begitu, putusan Pengadilan Tinggi menguatkan vonis pidana mati dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01482271/kasus-jenderal-bandar-sabu-jaksa-tolak-pleidoi-akbp-dody-prawiranegara">Kasus Jenderal Bandar Sabu, Jaksa Tolak Pleidoi AKBP Dody Prawiranegara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memori banding dari penasihat hukum Ferdy Sambo harus dikesampingan. Putusan terdakwa Ferdy Sambo telah dipertimbangkan benar secara hukum untuk itu dapat dikuatkan," kata Hakim Ketua Singgih Budi Prakoso dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Jakarta, Rabu (12/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim Pengadilan Tinggi menilai jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah benar. Sehingga penjatuhan pidana mati terhadap Sambo dikuatkan pada tingkat banding.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan sudah tepat dan benar secara hukum," ucap Hakim Singgih.</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Terdakwa Ferdy Sambo menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah bersikap diskriminatif dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir J.

Memori Banding Ferdy Sambo Sebut Jaksa Diskriminatif Atas Vonis Rendah Bharada E

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Richard-Eliezer-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com-</strong>Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menegaskan keamanan terpidana Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu menjadi tanggung jawab Kemenkumham dan Polri.<br /> <br /> "Eliezer saat ini adalah warga binaan lembaga pemasyarakatan maka keamanannya sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab petugas Kemenkumham dan kalau tahanannya di Bareskrim Polri tentu akan dibantu petugas kepolisian," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (13/3).<br /> <br /> Edi mengatakan hal itu menanggapi langkah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mencabut perlindungan Bharada Eliezer karena terpidana ini melakukan wawancara dengan media.<br /> <br /> Akademisi dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini mengatakan pencabutan perlindungan oleh LPSK tidak perlu diperdebatkan dan yang paling penting adalah petugas meningkatkan pengamanan terhadap Eliezer khususnya dalam tahanan. "Harus dipahami bahwa keamanan seluruh warga negara sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara untuk setiap warganya," katanya.<br /> <br /> Di sisi lain, Edi Hasibuan prihatin dengan keputusan LPSK yang mencabut perlindungan keamanan fisik terhadap Eliezer hanya karena melakukan wawancara dengan media. Padahal, kata dia, wawancara itu sudah mendapat ijin dari Kemenkumham, Kapolri dan pengacara Eliezer.<br /> <br /> Menurut pemerhati kepolisian ini, pencabutan perlindungan dari LPSK tidak perlu diperdebatkan karena yang bertanggung jawab terhadap keamanan Eliezer saat ini adalah petugas Kemenkumham yang didukung (back up) Polri.<br /> <br /> Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan Polri tetap memberikan perlindungan kepada Eliezer yang saat ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri Cabang Salemba. "Dari penyidikan awal, penuntutan sampai dengan persidangan, sudah diamankan oleh Polri. Sampai saat ini kondisi kesehatan Eliezer sangat baik," katanya dihubungi di Jakarta, Sabtu (11/3).<br /> <br /> Eliezer dihukum 18 bulan penjara karena membunuh Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat dan jaksa menempatkan dia di Rutan Bareskrim untuk menjalani hukuman. Terpidana ini menjadi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap kasus (justice collaborator) sehingga mendapatkan hukuman ringan untuk kasus pembunuhan berencana.<br /> <br /> Terdakwa lain yang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dihukum mati, sedangkan isteri Sambo, Putri Candrawathi dihukum 20 tahun penjara, sopir pribadi Sambo, Kuat Makruf dihukum 15 tahun penjara dan Bripka Ricky Rizal dihukum 13 tahun penjara. <strong>(*)</strong>

Lemkapi: Keselataman Eliezer Tanggung Jawab Kemenkumham dan Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/dedi-prasetyo-di-polda-jatim-antara.jpeg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (20/10/2022). (ANTARA/Willy Irawan)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (20/10/2022). (ANTARA/Willy Irawan)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan Polri tetap memberikan perlindungan kepada Bharada Richard Eliezer yang saat ini ditahan di rumah tahanan (Rutan) Bareskrim Polri cabang Salemba.<br /> <br /> "Dari penyidikan awal, penuntutan sampai dengan persidangan, sudah diamankan oleh Polri. Sampai saat ini kondisi kesehatan Eliezer sangat baik," kata Dedi dihubungi di Jakarta, Sabtu (11/3).<br /> <br /> Hal itu disampaikan Dedi saat dimintai keterangan usai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencabut perlindungan kepada Richard Eliezer. LPSK telah melakukan serah terima Richard Eliezer kepada pihak Rutan Bareskrim Polri cabang Salemba.<br /> <br /> Juru Bicara LPSK Rully Novian mengatakan serah terima itu merupakan prosedur administrasi yang menjadi tindak lanjut dari pelaksanaan keputusan penghentian perlindungan bagi Richard.<br /> <br /> Saat serah terima dilakukan, Richard dalam keadaan sehat, setelah sebelumnya mendapatkan pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter dari LPSK dan Dokkes Polri. Serah terima itu kemudian tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Terlindung (RE) yang ditandatangani dari pihak LPSK dan Rutan Bareskrim Polri.<br /> <br /> "Penghentian perlindungan diikuti dengan penarikan pengamanan terhadap RE. Selanjutnya keamanan RE menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak Lapas Salemba," jelas Rully.<br /> <br /> Sebelumnya, LPSK secara resmi telah memutuskan untuk menghentikan perlindungan terhadap RE. Hal itu terjadi setelah ada komunikasi pihak lain tanpa seizin dan tidak berdasar persetujuan LPSK, sehingga mengakibatkan pelanggaran Pasal 30 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berbeda dengan LPSK, Polri Tetap Beri Perlindungan ke Richard Eliezer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Richard-Eliezer-Miftahul-Hayat-3-1.jpg" alt="Terdakwa pembubuhan terhadap Brigadir J, Richard Eliezer atau Bharada E bersiap mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negri Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022). Sidang tersebut menghadirkan saksi ahli Ahli hukum pidana Albert Aries dari kuasa hukum Richa" width="100%">
<figcaption>Terdakwa pembubuhan terhadap Brigadir J, Richard Eliezer atau Bharada E bersiap mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negri Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022). Sidang tersebut menghadirkan saksi ahli Ahli hukum pidana Albert Aries dari kuasa hukum Richa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Tim kuasa hukum Bharada Richard Eliezer alias Bharada E, Ronny Talapesy membantah kliennya melanggar perjanjian perlindungan, sebagaimana diungkapkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini menyusul dicabutnya perlindungan terhadap Richard Eliezer setelah diwawancarai oleg stasiun televisi swasta.<br /> <br /> "Tidak benar apa yang dikatakan LPSK bahwa Eliezer melanggar perjanjian, poin tidak berhubungan dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka pada pihak manapun tanpa sepengetahuan atau persetujuan LPSK," kata Ronny di Jakarta, Jumat (10/3).<br /> <br /> Ronny mengungkapkan, sebelum Eliezer diwawancarai oleh satsiun televisi swasta, sudah mengirimkan surat ke LPSK. Sebab, Eliezer berstatus justice collaboratore (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum.<br /> <br /> "Sebelum diadakan wawnacara H-1 sudah dikirimkan surat untuk medaapatkan perizinan kepada pihak yang berwenang, termasuk LPSK yang mendapatkan tembusan," ungkap Ronny.<br /> <br /> Ronny menyebut, pihaknya sudah mengklarikasi terhadap stasiun televisi swasta itu sebelum mewawancarai kliennya. Bahkan, Ronny mengaku menelepon secara langsung salah satu Wakil Ketua LPSK sebelum diwawancara televisi.<br /> <br /> "Dalam hal ini saya sebagai penasihat hukum, saya melakukan konfirmasi langsung kepada para pihak tersebut dan juga kepada para pihak yang berwenang dan juga kepada LPSK," tegas Ronny.<br /> <br /> Sebelumnya, LPSK resmi mencabut perlindungan terhadap Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, selaku eksekutor pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Pencabutan perlindungan ini dilakukan, setelah Richard Eliezer melakukan wawancara khusus dengan salah satu stasiun televisi swasta.<br /> <br /> "Secara resmi, LPSK sudah menyerahkan penghentian perlindungan kepada yang bersangkutan," ungkap Tenaga Ahli Perlindungan LPSK, Syahrial M Wiryawan dalam konferensi pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Jumat (10/9).<br /> <br /> Syahrial menjelaskan, LPSK sebelumnya telah memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer dalam statusnya sebagai saksi pelaku atau justice collaborator dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J, sejak 15 Aguatus 2022. Hal ini didasari dengan penandatanganan perjanjian perlindungan nomor 649/1.51HSPP/LPSK/08/2022.<br /> <br /> "Perjanjian tersebut berlaku hingga 15 Februari 2023. Selanjutnya telah dilakukan perpanjangan perlindungan pada 16 Februari 2023, dengan perjanjian perlindungan nomor perjanjian 129/1.5HSPP/LPSK/02/2023 yang sejatinya akan berlaku hingga 16 Agustus 2023," ungkap Syahrial.<br /> <br /> Menurut Syharial, Bharada E sejak awal mendapatkan lima bentuk program perlindungan berupa perlindungan fisik yang melekat termasuk dalam rumah tahanan, pemenuhan hak prosedural, pemenuhan hak saksi pelaku atau justice collaborator, perlindungan hukum dan bantuan psikososial.<br /> <br /> "Jadi program perlindungan itu telah dilaksanakan sesuai ketentuan UU tentang perlindungan saksi dan korban, serta SOP yang berlaku di LPSK," papar Syahrial.<br /> <br /> Namun, LPSK menyayangkan terjadinya komunikasi antara Bharada E dengan pihak lain dalam bebentuk wawancara pada salah satu program televisi. Sangat disayangkan, wawancara itu tanpa koordinasi dari LPSK.<br /> <br /> "Tanpa persetujuan LPSK, maka hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 30 ayat 2 huruf C UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta perjanjian perlindungan dan pernyataan kesediaan yang telah di tandatangani oleh saudara Richard Eliezer," ujar Syahrial.<br /> <br /> Oleh karena itu, LPSK sudah menyampaikan surat keberatan atas wawancara eksklusif yang dilakukan salah satu stasiun televisi swasta kepada Richard Eliezer. Bahkan, LPSK meminta stasiun televisi swasta itu tidak menayangkan hasil wawancara tersebut. Namun, justru surat keberatan itu tidak diindahkan dan hasil wawancara tetap dipublikasi.<br /> <br /> "Namun dalam kenyataannya, wawancara terhadap saudara Richard Eliezer tetap ditayangkan pada Kamis malam pukul 20.30 WIB. Atas hal tersebut, maka LPSK telah melaksanakan sidang Mahkamah Pimpinan LPSK dengan keputusan menghentikan perlindungan kepada saudara Richard Eliezer," pungkas Syahrial.

Pengacara Richard Eliezer Bantah Langgar Perjanjian Perlindungan LPSK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Richard-Sebelum-Dieksekusi-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Terpidana kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, tidak menjalani masa hukuman pidana di Lapas Salemba, Jakarta. Hal ini berdasarkan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan, Saksi dan Korban (LPSK).<br /> <br /> Richard sempat dibawa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke Lapas Salemba sekitar pukul 14.30 WIB, untuk dilakukan ekseskusi atas putusan pidana satu tahun enam bulan. Namun, berdasarkan rekomendasi LPSK, Richard menjalani masa pidana di Rutan Bareskrim Polri.<br /> <br /> "Berdasarkan koordinasi, kerja sama dan rekomendasi LPSK dengan pertimbangan keamanan, maka Richard Eliezer sebagai warga binaan Lapas Salemba selanjutnya menjalani pidana atau dititipkan di Rutan Bareskrim Polri," kata Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti kepada wartawan, Senin (27/2) malam.<br /> <br /> "Pelaksanaan perjalanan Eliezer dari Lapas Salemba ke Rutan Bareskrim, dilakukan pengawalan Polres Jakarta Pusat dan pendampingan dari LPSK, Ditjen PAS dan petugas Lapas Salemba," sambungnya.<br /> <br /> Rika menjelaskan, pada prinsipnya Pemasyarakatan dalam hal ini Lapas Salemba, telah siap sepenuhnya untuk menempatkan Richard Eliezer dalam menjalani proses pidana. Namun, Ditjen PAS menghormati keputusan LPSK untuk menempatkan Eliezer di Rutan Bareskrim Polri.<br /> <br /> "Lapas Salemba sepenuhnya siap baik dari sisi pengamanan, pembinaan dan pemenuhan hak lainnya. Namun di sisi lain, karena kita menghormati rekomendasi dan pertimbangan LPSK yang selama ini telah bekerja sama dengan baik, maka selanjutnya Richard Eliezer sebagai warga binaan Lapas Salemba menjalankan pidananya di Rutan Bareskrim dengan pendampingan dari LPSK," papar Rika.<br /> <br /> Ditjen PAS, kata Rika, memastikan memberikan hak-hak dasar Richard Eliezer selama menjalani proses pidana.<br /> <br /> "Hak-hak dasar dan hak bersyarat Richard Elizer selama menjalani pidana di Rutan Bareskrim Polri akan tetap dipenuhi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.<br /> <br /> Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengamini, pihaknya khawatir Bharada E mendapat ancaman, sehingga harus menjalani masa pidana satu tahun enam bulan di Rutan Bareskrim Polri. LPSK mempunyai kewenangan terhadap keselamatannya, mengingat terikat dengan status justice collaborator (JC) yang dikabulkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.<br /> <br /> "Pertimbangannya soal keamanan. Kami mempertimbangkan keselamatan Richard Eliezer, karena di Lapas lebih banyak orang (warga binaan), sehingga potensi keselamatan dia harus kita jaga. Sedangkan di Rutan Bareskrim lebih sedikit orang, jadi bisa kita pantau keselamatannya," ucap Susilaningtias di Lapas Salemba, Jakarta, Senin (27/2) malam.<br /> <br /> Meski demikian, Susi tidak menjelaskan secara rinci potensi ancaman terhadap Richard Eliezer. Namun, penempatan masa pidana Richard Eliezer sudah didiskusikan bersama Ditjen PAS dan Kejaksaan.<br /> <br /> "Dengan penempatan di Rutan Bareskrim juga mendekatkan Richard dengan Korps Polri, untuk persiapan bertugas kembali," pungkasnya.

Khawatir Ancaman, Richard Tak Jalani Masa Hukuman Pidana di LP Salemba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/richard-eliezer-sidang-kode-etik.jpg" alt="SANKSI RINGAN PEMBUNUH YOSUA: Bharada Richard Eliezer (tengah) berjalan meninggalkan ruangan setelah menjalani sidang kode etik di gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, kemarin (22/2). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SANKSI RINGAN PEMBUNUH YOSUA: Bharada Richard Eliezer (tengah) berjalan meninggalkan ruangan setelah menjalani sidang kode etik di gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, kemarin (22/2). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada Eliezer untuk menjalani masa penahanan selama satu tahun enam bulan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba Cabang Jakarta Pusat, Senin siang. Eksekusi tersebut, sebagai tindak lanjut terhadap putusan majelis hakim atas vonis yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).<br /> <br /> Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarief Sulaiman Nahdi, mengatakan Bharada Eliezer akan dipindahkan dari Rutan Bareskrim Polri ke Lapas Salemba Cabang Jakarta Pusat siang ini pukul 13.00 WIB.<br /> <br /> “Untuk pelaksanaan eksekusi Eliezer akan dipindahkan ke Lapas Jakarta Pusat (Salemba), pelaksanaan hari ini Senin 27 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB,” kata Syarief dikutip dari Antara.<br /> <br /> Syarief menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), terkait proses eksekusi Bharada Eliezer, hal ini karena status Eliezer sebagai justice collaborator.<br /> <br /> Pelaksanaan eksekusi hukuman pidana di Lapas dilakukan guna menjamin hak-hak Bharada Eliezer yang sekarang berstatus terpidana.<br /> <br /> “Pelaksanaan eksekusi ini guna menjamin hak-hak terpidana dapat digunakan seluruhnya,” ujarnya.<br /> <br /> Dalam proses pemindahan tempat penahanan Bharada Richard Eliezer, nantinya dari Rutan Bareskrim ke Lapas Jakarta Pusat, kata Syarief, juga akan mendapat pengawalan ketat dari pihaknya dan juga dari LPSK.<br /> <br /> “Ada (pengawalan), termasuk dari LPSK,” katanya.<br /> <br /> Terpisah, Humas Ditjen PAS Rika Apriliani mengatakan pihaknya menunggu koordinasi lanjutan dari Kejaksaan dan LPSK, terkait penempatan Bharada Eliezer di Lapas Jakarta Pusat.<br /> <br /> Rika mengatakan pihaknya memastikan bakal memenuhi segala persyaratan sesuai permintaan yang disampaikan oleh Kejaksaan dan LPSK terkait penempatan Richard Eliezer di lapas.<br /> <br /> “Penempatan Eliezer juga dipastikan akan mempertimbangkan faktor keamanan, pembinaan dan juga pemenuhan hak dasar maupun hak syarat bagi Eliezer dan pihaknya Eliezer juga,” kata Rika.<br /> <br /> Dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Rabu (15/2), majelis hakim yang diketuai Wahyu Imam Santoso, menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Richard Eliezer dengan pidana satu tahun enam bulan.<br /> <br /> Hakim menyatakan bahwa Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bharada Eliezer Dieksekusi ke Lapas Salemba Siang Ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Richard Eliezer

Berita Terkini