<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/ARTUGO1-560x373-1.jpg" alt="Bantuan rice cooker gratis pemerintah tahun 2023" width="100%">
<figcaption>Bantuan rice cooker gratis pemerintah tahun 2023</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan akan kembali merealisasikan pembagian Alat Masak Listrik (AML) atau rice cooker gratis kepada 137 ribu rumah tangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jisman P Hutajulu menyebut Kementeriannya menyiapkan anggaran sebesar Rp 82 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semoga tidak lama lagi untuk 137.000 [rumah tangga], kalau enggak salah Rp82 miliar, itu akan diteruskan tahun ini dan datanya sudah mulai disiapkan," kata Jisman kepada wartawan, Kamis (1/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/014930480/dukung-kelancaran-mobilisasi-penumpang-dan-logistik-asdp-hadirkan-jalur-alternatif-penyeberangan-menuju-ikn">Dukung Kelancaran Mobilisasi Penumpang dan Logistik, ASDP Hadirkan Jalur Alternatif Penyeberangan Menuju IKN</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Jisman mengatakan saat ini proses pendataan penerima rice cooker gratis itu masih berlangsung dan ditargetkan bisa selesai pada Oktober 2024. Ia juga menegaskan, program AML ditujukan guna melanjutkan program serupa yang telah dilakukan pada 2023 lalu kepada 500.000 rumah tangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, kata dia, pada tahun lalu pada proses penyalurannya belum mencapai target, melainkan hanya tersalurkan kepada 362.000 rumah tangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan realisasi penggunaan dana program pembagian Alat Masak Listrik (AML) atau rice cooker gratis mencapai Rp176 miliar. Realisasi ini jauh dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp322 miliar untuk 500 ribu rumah tangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014930459/ramalan-keberuntungan-shio-babi-hari-ini-kerja-keras-bulan-lalu-bakal-dirasakan-di-agustus-2024">Ramalan Keberuntungan Shio Babi Hari Ini, Kerja Keras Bulan Lalu Bakal Dirasakan di Agustus 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, penyaluran rice cooker gratis yang terealisasi hanya 342.621 rumah tangga atau 68,5 persen dari target awal. Distribusi ini mencakup 36 provinsi, 325 kabupaten atau kota, 2.460 kecamatan, dan 13 ribu desa kelurahan. Terdapat 5 merek yang memenuhi persyaratan dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yakni Cosmos, Miyako, Maspion, Sanken, dan Sekai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, komponen anggaran program ini juga mencakup biaya distribusi melalui PT Pos Indonesia (Persero) rata-rata sekitar Rp133 ribu per unit. Harga ini, didasarkan dengan harga penawaran yang sudah di bawah harga standar PT Pos atau harga ad cost.</div>

Pemerintah akan kembali merealisasikan pembagian Alat Masak Listrik (AML) atau rice cooker gratis kepada 137 ribu rumah tangga.

Siap-siap! Pemerintah Bakal Kembali Bagi-Bagi Rice Cooker Gratis untuk 137 Ribu Rumah Tangga

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/ARTUGO1-560x373-1.jpg" alt="Bantuan rice cooker gratis pemerintah tahun 2023" width="100%">
<figcaption>Bantuan rice cooker gratis pemerintah tahun 2023</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai membagikan bantuan rice cooker gratis kepada masyarakat. Tahap awal, distribusi dilakukan kepada 53.161 rumah tangga yang tersebar di 26 provinsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Implementasi pemberian bantuan ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu mengatakan, terdapat lima merek AML yang memenuhi spesifikasi pada e-katalog dari beberapa badan usaha yang mengikuti proses pengadaan AML, yakni Cosmos, Maspion, Miyako, Sanken, dan Sekai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;AML yang akan didistribusikan memiliki kapasitas 1,8-2,0 liter, mencantumkan label Standar Nasional Indonesia (SNI) dan hemat energi, serta memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),&rdquo; kata Jisman dalam keterangan tertulis, Kamis (14/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum dibagikan, Jisman memastikan bahwa penerima bantuan rice cooker gratis telah diusulkan berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat daerah setempat. Ia menyebut setelah validasi dari kepala desa/lurah atau pejabat daerah, dilakukan verifikasi dan validasi yang melibatkan PT PLN (Persero) dan PT PLN Batam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Selanjutnya, dilakukan penetapan wilayah pendistribusian AML oleh Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, pengadaan melalui e-katalog, dan pendistribusian yang melibatkan PT Pos Indonesia dan/atau badan usaha lain,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Jisman mengungkapkan, untuk mencapai target program penyediaan AML bagi 500.000 Rumah Tangga pada tahun 2023 yang direncanakan tersebar di 36 provinsi, Pemerintah masih mematangkan data calon penerima AML yang ditargetkan selesai pada pertengahan Desember 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013524099/belum-tahan-eks-wamenkumham-eddy-hiariej-kpk-tunggu-hasil-praperadilan">Belum Tahan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej, KPK Tunggu Hasil Praperadilan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya akan dilakukan pendistribusian AML dengan target penyelesaian pada Minggu ketiga Januari 2024 sebagaimana hal ini dimungkinkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan program yang baru dimulai pada pertengahan Oktober 2023, pemenuhan kelengkapan persyaratan usulan calon penerima AML, serta kondisi geografis dan cuaca dalam pelaksanaan verifikasi lapangan, merupakan tantangan tersendiri dalam penyelesaian program di Tahun Anggaran 2023 ini," ungkap Jisman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyediaan AML oleh Kementerian ESDM meliputi biaya pembelian paket dan distribusi AML hingga ke rumah tangga calon penerima, sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut Jisman menjelaskan, Program penyediaan AML merupakan hibah dari Pemerintah dan tidak untuk diperjualbelikan yang dilengkapi dengan pembubuhan stiker pada AML tersebut. Dalam paket AML juga disertakan brosur pola pemakaian AML untuk menjadi pedoman bagi masyarakat dengan daya 450 VA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diharapkan dengan adanya program ini, secara bertahap dapat mengurangi impor LPG yang digunakan untuk memasak, meningkatkan konsumsi listrik per kapita, serta mendukung kegiatan memasak yang lebih hemat dengan teknologi yang lebih bersih," tutup Jisman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Implementasi pemberian bantuan ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak

Bantuan Rice Cooker Gratis Mulai Dibagikan, Ini Lima Merek yang Dibagikan Pemerintah

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/ARTUGO1-560x373-1.jpg" alt="Bantuan rice cooker gratis pemerintah tahun 2023" width="100%">
<figcaption>Bantuan rice cooker gratis pemerintah tahun 2023</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik) Jisman Parada Hutajulu, mengungkapkan pengiriman atau pembagian rice cooker gratis untuk masyarakat akan direalisasikan pada bulan November mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengiriman (rice cooker) ke masyarakat dilakukan November," kata Jisman saat dihubungi JawaPos.com, Senin (9/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan persiapan data penerima dan pengadaan rice cooker yang akan dibagikan masyarakat. Meski begitu, Dirjen Gatrik enggan mengungkapkan perusahaan mana yang akan digandeng Kementerian ESDM dalam program penyediaan alat memasak berbasis listrik (AML) bagi masyarakat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita lihat nanti, baru persiapan data, dan persiapan pengadaan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013050055/hadir-jelang-tahun-politik-bantuan-rice-cooker-ke-masyarakat-dinilai-rentan-diselewengkan">Hadir Jelang Tahun Politik, Bantuan Rice Cooker ke Masyarakat Dinilai Rentan Diselewengkan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo memastikan bahwa anggaran rice cooker gratis untuk masyarakat sudah disetujui. Menurutnya, program tersebut tinggal dieksekusi saja oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (KESDM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya itu (anggaran bantuan rice cooker) sudah disetujui. Tinggal KESDM mengeksekusi," kata Prastowo saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (8/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prastowo menjelaskan, anggaran bantuan rice cooker gratis yang sudah disiapkan pemerintah untuk program peningkatan konsumsi listrik melalui Alat Memasak berbasis Listrik (AML) ini sebesar Rp 347,5 miliar untuk 500.000 rumah tangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun sumbernya berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian ESDM tahun anggaran 2023. "Anggaran yang disiapkan untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui AML sebesar Rp 347,5 miliar untuk 500.000 rumah tangga, bersumber dari DIPA Kementerian ESDM TA 2023," jelas Prastowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, ada sejumlah syarat khusus bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan rice cooker gratis dari pemerintah ini. Meliputi, pelanggan PT PLN (Persero) atau PT PLN Batam dengan ketentuan golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 450 volt-ampere (R-l/TR).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, pelanggan PT PLN (Persero) atau PT PLN Batam golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 900 (sembilan ratus) volt-ampere dan 900 (sembilan ratus) volt-ampere RTM (R-l/TR).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, pelanggan PT PLN (Persero) atau PT PLN Batam golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 1.300 (seribu tiga ratus) volt-ampere (R-l/TR), yang berdomisili di daerah yang tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah yang memperoleh pasokan listrik selama 24 (dua puluh empat) jam per hari. Dan terakhir, merupakan rumah tangga yang tidak memiliki AML atau rice cooker.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Pengiriman (rice cooker) ke masyarakat dilakukan November," kata Jisman saat dihubungi JawaPos.com, Senin (9/10).

ESDM Sebut Bantuan Rice Cooker Gratis untuk Masyarakat Dibagi Bulan November

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/ARTUGO1-560x373-1.jpg" alt="Bantuan rice cooker gratis pemerintah tahun 2023" width="100%">
<figcaption>Bantuan rice cooker gratis pemerintah tahun 2023</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi meminta bagi-bagi "cuan" berkedok pembagian rice cooker gratis kepada masyarakat untuk dibatalkan. Pasalnya, tujuan pembagian rice cooker untuk mendorong penggunaan energi bersih dan menggantikan LPG 3 Kg tidak akan tercapai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertama, Fahmy menilai, penggunaan rice cooker memang menggunakan listrik yang merupakan energi bersih, tetapi rice cooker hampir tidak memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon karena kapasitasnya sangat kecil. Apalagi, listrik yang digunakan dihasilkan dari pembangkit listrik yang masih menggunakan energi kotor batu bara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, pembagian rice cooker juga tidak bisa menggantikan gas LPG 3 Kg. Alasannya, rice cooker hanya untuk menanak nasi, mengukus, dan memanaskan. Sedangkan memasak lauk dan lainnya masih menggunakan kompor gas dengan LPG 3 Kg.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian, program pembagian rice cooker tidak efektif sama sekali dalam menggantikan LPG 3 Kg. Berhubung kedua tujuan itu mustahil dicapai, jangan-jangan tujuan pembagian rice cooker gratis hanya untuk membagikan cuan kepada perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan dan pembagian rice cooker gratis," ujar Fahmy dalam keterangan resmi, Minggu (8/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013054589/pemerintah-siapkan-anggaran-rp-3475-miliar-untuk-500000-rice-cooker-gratis-buat-masyarakat">Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 347,5 Miliar untuk 500.000 Rice Cooker Gratis Buat Masyarakat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menilai, berlakunya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga bersamaan dengan tahun politik, patut diduga "cuan" itu akan mengalir untuk pemenangan pilpres dan pileg.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau dugaan tersebut benar, maka Menteri ESDM harus didesak untuk membatalkan Permen pembagian rice cooker gratis. Jangan sampai dana APBN digunakan untuk bagi-bagi cuan kepada perusahaan yang berkedok pembagian rice cooker gratis,"&nbsp; tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran Rp 347,5 miliar untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui bantuan Alat Memasak berbasis Listrik (AML) atau rice cooker yang dicanangkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk membagikan rice cooker kepada 500.000 masyarakat atau rumah tangga yang berhak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/01421792/ekonom-ugm-bantuan-rice-cooker-gratis-tidak-efektif-dan-bukan-solusi">Ekonom UGM: Bantuan Rice Cooker Gratis Tidak Efektif dan Bukan Solusi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Anggaran yang disiapkan untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui AML sebesar Rp. 347,5 miliar untuk 500.000 rumah tangga," kata Prastowo saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (8/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga memastikan, bahwa anggaran tersebut sudah disetujui Kemenkeu dan bersumber dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Anggaran Rp 347,5 miliar) bersumber dari DIPA Kementerian ESDM TA 2023," jelas Prastowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Rice cooker memang menggunakan listrik yang merupakan energi bersih, tapi hampir tidak memberikan kontribusi pada pengurangan karbon.

Pengamat Minta Bagi-bagi "Cuan" Berkedok Pembagian Rice Cooker Gratis Dibatalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/08/Yustinus-Prastowo-3-4292265942.jpeg" alt="Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo memastikan bahwa anggaran rice cooker gratis untuk masyarakat sudah disetujui. Menurutnya, program tersebut tinggal dieksekusi saja oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (KESDM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya itu (anggaran bantuan rice cooker) sudah disetujui. Tinggal KESDM mengeksekusi," kata Prastowo saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (8/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prastowo menjelaskan, anggaran bantuan rice cooker gratis yang sudah disiapkan pemerintah untuk program peningkatan konsumsi listrik melalui Alat Memasak berbasis Listrik (AML) ini sebesar Rp 347,5 miliar untuk 500.000 rumah tangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013054686/aturan-produk-tembakau-seharusnya-tidak-masuk-rpp-uu-kesehatan-ini-penjelasan-pakar-hukum">Aturan Produk Tembakau Seharusnya Tidak Masuk RPP UU Kesehatan, ini Penjelasan Pakar Hukum</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun sumbernya berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian ESDM tahun anggaran 2023. "Anggaran yang disiapkan untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui AML sebesar Rp 347,5 miliar untuk 500.000 rumah tangga, bersumber dari DIPA Kementerian ESDM TA 2023," jelas Prastowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik) Jisman Parada Hutajulu mengatakan, anggaran bantuan rice cooker atau penanak nasi masih menunggu persetujuan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, masih menunggu (persetujuan Bappenas dan Kemenkeu)," kata Dirjen Gatrik Jisman Parada Hutajulu saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (6/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, ada sejumlah syarat khusus bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan rice cooker gratis bagi pemerintah ini. Meliputi, pelanggan PT PLN (Persero) atau PT PLN Batam dengan ketentuan golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt-ampere (R-l/TR).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, Ppelanggan PT PLN (Persero) atau PT PLN Batam golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 900 (sembilan ratus) volt-ampere dan 900 (sembilan ratus) volt-ampere RTM (R-l/TR).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, pelanggan PT PLN (Persero) atau PT PLN Batam golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 1.300 (seribu tiga ratus) volt-ampere (R-l/TR), yang berdomisili di daerah yang tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah yang memperoleh pasokan listrik selama 24 (dua puluh empat) jam per hari. Dan terakhir, merupakan rumah tangga yang tidak memiliki AML atau rice cooker.</div>

Jubir Kemenkeu Yustinus Prastowo memastikan bahwa anggaran rice cooker gratis untuk masyarakat sudah disetujui.

Anggaran Rice Cooker Gratis Masyarakat Sudah Disetujui, Jubir Kemenkeu: Tinggal KESDM Mengeksekusi

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/20/YUSTINUS-3155187889.jpg" alt="Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran Rp 347,5 miliar untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui bantuan Alat Memasak berbasis Listrik (AML) atau rice cooker gratis yang dicanangkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan 500.000 unit rice cooker yang akan dibagikan&nbsp;kepada masyarakat atau rumah tangga sasaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Anggaran yang disiapkan untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui AML sebesar Rp 347,5 miliar untuk 500.000 rumah tangga," kata Prastowo saat dihubungi <em>JawaPos.com,</em> Minggu (8/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013049850/esdm-sebut-anggaran-bantuan-rice-cooker-gratis-masih-tunggu-persetujuan-bappenas-dan-kemenkeu">ESDM Sebut Anggaran Bantuan Rice Cooker Gratis Masih Tunggu Persetujuan Bappenas dan Kemenkeu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga memastikan, bahwa anggaran tersebut sudah disetujui Kemenkeu dan bersumber dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023. "(Anggaran Rp 347,5 miliar) bersumber dari DIPA Kementerian ESDM TA 2023," jelas Prastowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik) Jisman Parada Hutajulu mengatakan, anggaran bantuan rice cooker atau penanak nasi masih menunggu persetujuan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, masih menunggu (persetujuan Bappenas dan Kemenkeu)," kata Dirjen Gatrik Jisman Parada Hutajulu saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (6/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Jisman enggan membeberkan lebih lanjut soal progress persetujuan anggaran. Termasuk, tidak menyebut angka pasti anggaran dan jumlah unit rice cooker yang akan dibagikan kepada masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, untuk diketahui, wacana pemberian bantuan Rice Cooker gratis untuk masyarakat sudah muncul pada tahun 2022 dengan nama program Bantuan Penanak Nasi Listrik (BPNL). Kemudian, bantuan tersebut berubah nama menjadi bantuan Alat Memasak berbasis Listrik (AML).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sebagaimana tertuang dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga yang secara resmi diteken Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 26 September 2023 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bantuan ini dikucurkan karena diklaim, menanak nasi menggunakan rice cooker akan menghemat biaya sebesar Rp 6.404 per bulan jika dibandingkan dengan menggunakan kompor LPG 3 Kg. Menurut kajian ESDM, menanak nasi menggunakan LPG 3 Kg memerlukan sekitar 2,4 kg dengan biaya Rp 16.800 per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara menggunakan rice cooker, hanya membutuhkan energi untuk menanak sebesar 5,25 kWh/bulan dan energi memanaskan sebesar 19,80 kWh/bulan yang secara nilai hanya membutuhkan Rp 10.396 per bulan.</div>

Yustinus Prastowo mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan 500.000 unit rice cooker yang akan dibagikan kepada sasaran.

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 347,5 Miliar untuk 500.000 Rice Cooker Gratis Buat Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/ARTUGO1-560x373-1.jpg" alt="Bantuan rice cooker gratis pemerintah tahun 2023" width="100%">
<figcaption>Bantuan rice cooker gratis pemerintah tahun 2023</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bakal menyalurkan bantuan Alat Memasak berbasis Listrik (AML) atau Rice Cooker gratis kepada masyarakat tahun ini.</p> <p>Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pembagian Rice Cooker tersebut menjadi salah satu upaya pemanfaatan energi bersih di seluruh sektor. Termasuk rumah tangga.</p> <p>"Kita kan ingin mendorong terjadi pemanfaatan energi bersih itu di seluruh sektor ya. Di industri, di transportasi dengan mobil listrik, di rumah tangga juga kita dorong salah satunya dengan menggeser pemanfaatan yang misalnya sekarang dengan bahan bakar yang lain di geser kepada listrik, itu akan kita lakukan tahun ini," kata Dadan Kusdiana saat ditemui di Kantor ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (6/10).</p> <p>Pemberian rice cooker gratis ini sebagaimana tertuang dalam Permen ESDM Nomor 11 tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga yang secara resmi diteken Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 26 September 2023 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2023.</p> <p>Untuk diketahui, rice cooker yang akan dibagikan memiliki kapasitas pengenal 1,8 liter sampai dengan 2,2 liter. Kemudian, dilengkapi stiker bertuliskan "Hibah Kementerian ESDM dan Tidak untuk Dipeijualbelikan" yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dilepas.</p> <p><strong>Mengutip Pasal 3 dalam Peraturan Menteri ESDM tersebut, berikut ini kriteria calon penerima bantuan rice cooker gratis dari pemerintah:</strong></p> <p>1. Pelanggan PT PLN (Persero) atau PT PLN Batam dengan ketentuan golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt-ampere (R-l/TR).</p> <p>2. Pelanggan PT PLN (Persero) atau PT PLN Batam golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 900 (sembilan ratus) volt-ampere dan 900 (sembilan ratus) volt-ampere RTM (R-l/TR).</p> <p>3. Pelanggan PT PLN (Persero) atau PT PLN Batam golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 1.300 (seribu tiga ratus) volt-ampere (R-l/TR), yang berdomisili di daerah yang tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah yang memperoleh pasokan listrik selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.</p> <p>4. Merupakan rumah tangga yang tidak memiliki AML atau rice cooker.</p>

Kementerian ESDM memastikan bakal menyalurkan bantuan Alat Memasak berbasis Listrik (AML) atau Rice Cooker gratis kepada masyarakat.

Ketahui Syarat Masyarakat yang Berhak Terima Bantuan Rice Cooker Gratis dari Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/ilustrasi-rice-cooker.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) merancang program bantuan penanak nasi listrik (BPNL) atau bantuan <em>rice cooker</em> gratis bagi keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 680 ribu unit pada tahun 2023 mendatang. Subkoordinator Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Edy Pratiknyo mengatakan program ini dirancang untuk mendukung pemanfaatan energi bersih.<br /> <br /> "Selain itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi listrik per kapita atau e-cooking dan penghematan biaya memasak," kata Edy Pratiknyo dalam acara Forum Dikusi Publik yang dipantau secara daring, Jumat (25/11).<br /> <br /> Lantaran masih dirancang, ia menjelaskan program bantuan <em>rice cooker</em> gratis ini masih membutuhkan regulasi untuk dijadikan sebagai dasar pelaksanaannya. Dalam program ini, ESDM nantinya akan memberikan bantuan senilai Rp 500.000 per KPM yang tentunya akan ada komparansi dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.<br /> <br /> Pertama, dari sisi penghematan biaya menanak nasi. ESDM mengklaim, menanak nasi menggunakan rice cooker akan menghemat biaya sebesar Rp 6.404 per bulan jika dibandingkan dengan menggunakan kompor LPG 3 Kg.<br /> <br /> Menurut kajian ESDM, menanak nasi menggunakan LPG 3 Kg memerlukan sekitar 2,4 kg dengan biaya Rp 16.800 per bulan. Sementara menggunakan rice cooker, hanya membutuhkan energi untuk menanak sebesar 5,25 kWh/bulan dan energi memanaskan sebesar 19,80 kWh/bulan yang secara nilai hanya membutuhkan Rp 10.396 per bulan.<br /> <br /> "Biaya menanak nasi dengan rice cooker hanya membutuhkan Rp 10.396 per bulan atau lebih hemat sebesar Rp 6.404 per bulan dibandingkan menggunakan LPG 3 Kg," jelas Edy.<br /> <br /> Lebih lanjut, ia mengungkapkan bantuan<em> rice cooker</em> ini lebih bisa dimungkinkan untuk mengganti bantuan kompor induksi guna mendukung pemanfaatan energi bersih. Karena berdasar survei PLN, kata Edy, penerima KPM merupakan rumah tangga yang menggunakan listrik sebesar 450 VA dan 900 VA. Selain itu, mereka juga secara mayoritas menggunakan LPG 3 Kg.<br /> <br /> Edy juga membeberkan, dengan pemerintah yang menyalurkan bantuan <em>rice cooker</em> sebanyak 680 ribu, maka akan mengurangi volume penggunaan LPG mencapai Rp 19,6 ribu ton. Itu artinya, bisa menghemat devisa sebesar USD 26,88 juta dan akan memicu peningkatan konsumsi listrik 42,84 GWh atau setara dengan pembangkit Rp 54,74 Miliar.<br /> <br /> Meski demikian, Edy mengatakan program ini masih akan dilakukan kajian lebih mendalam bersama dengan perguruan tinggi guna mengetahui lebih lanjut terkait kekurangan dan kelebihan program.<br /> <br /> "Tentunya dari kebijakan program penanak nasi ini ada plus-minusnya. Seperti, kapasitas (PNL 200 watt) lebih kecil bisa memasak lebih dari sekali untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian (PNL 300 watt) bisa memasak cukup sekali dalam sehari," tandasnya.

Pemerintah Rancang Program Bantuan Rice Cooker Gratis