<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/lantik-wamendagri-3650521862.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto Akhmad Wiyagus sebagai Wamendagri dan Benjamin Paulus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto Akhmad Wiyagus sebagai Wamendagri dan Benjamin Paulus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih untuk keempat kalinya. Dalam perombakan kali ini, sejumlah posisi penting mengalami perubahan, termasuk jabatan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) yang kini diisi oleh Akhmad Wiyagus, menggantikan Ribka Haluk. Ribka Haluk kini dipercaya Presiden untuk menjabat sebagai Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, sebuah lembaga strategis yang bertanggung jawab mempercepat pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat.&nbsp;Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik Benjamin Paulus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes). Dengan demikian, baik Akhmad Wiyagus maupun Benjamin Paulus resmi mengemban tugas baru setelah dilantik langsung oleh Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10).&nbsp;Dalam upacara pelantikan, Presiden Prabowo memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan di hadapan para pejabat negara dan tamu undangan. "Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Akhmad Wiyagus dan Benjamin Paulus mengikuti dikte Presiden. "Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," sambungnya. Usai pengambilan sumpah, keduanya menandatangani berita acara pelantikan bersama Presiden Prabowo sebagai tanda resmi dimulainya masa tugas baru mereka di pemerintahan.

Presiden Prabowo Subianto melantik Akhmad Wiyagus sebagai Wamendagri, menggantikan Ribka Haluk yang kini memimpin Komite Pembangunan Papua.

Dilantik Prabowo, Akhmad Wiyagus Gantikan Ribka Haluk sebagai Wamendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/26/Ribka-Haluk-3998784032.jpg" alt="Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengingatkan para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Pulau Papua untuk memberikan perhatian khusus pada pelayanan pemerintahan, pelayanan publik, dan sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. &ldquo;Perhatian khusus para kepala daerah di Papua ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain di Indonesia,&rdquo; tegas Ribka Haluk dalam Refleksi Tiga Tahun Pasca Revisi UU Otonomi Khusus Papua, Selasa (26/3/2025) di Jakarta. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab kepala daerah di Papua sangat besar, karena menyangkut peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh sebab itu, tugas tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan cara yang benar. &ldquo;Saya juga mau ingatkan bahwa Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Dengan demikian, harus mampu mengorkestrasi semua kepala daerah di wilayahnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua,&rdquo; ujarnya. Ribka juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, agar percepatan pembangunan di tanah Papua bisa berjalan optimal dan tepat sasaran. Dalam refleksi tersebut, ia menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menjalankan sejumlah kebijakan yang merupakan amanat dari revisi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Setidaknya, menurut Ribka, ada tiga kebijakan utama yang telah diimplementasikan: <ol> <li> Pemekaran empat daerah otonom baru (DOB) di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dengan pemekaran ini, saat ini telah terbentuk enam provinsi di tanah Papua. </li> <li> Afirmasi politik bagi orang asli Papua (OAP) melalui skema kursi pengangkatan di DPR Provinsi (DPRP) dan DPR Kabupaten/Kota (DPRK). Kebijakan ini memberi ruang partisipasi OAP dalam penyelenggaraan pemerintahan. </li> <li> Penambahan persentase penerimaan dana Otsus Papua, yang kini sebesar 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional (DAU). Sebelumnya, persentase ini hanya 2 persen. </li> </ol> &ldquo;Dalam regulasi yang lama, penerimaan dalam rangka Otsus Papua hanya sebesar 2% dari DAU nasional,&rdquo; ujar Ribka Haluk. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di Papua dapat diwujudkan lebih cepat dan menyeluruh.

Ribka Haluk minta kepala daerah Papua prioritaskan pelayanan publik. Tiga kebijakan UU Otsus Papua sudah diimplementasikan Kemendagri.

Refleksi 3 Tahun Revisi UU Otsus, Wamendagri Ribka Haluk Minta Kepala Daerah Papua Fokus Pelayanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/JKT_-Raker-dan-RDP-mengenai-persiapan-penyelenggaraan-pemilihan-ulang_SALMAN-TOYIBI-7-2304948328.jpg" alt="Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengikuti rapat kerja dan RDP dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengikuti rapat kerja dan RDP dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota untuk mempercepat penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurut dia, penyelesaian tersebut penting untuk memperkuat program satu data. Hal ini disampaikan Ribka usai menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang dilanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (17/3). Ribka menyebutkan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang digelar pada Rabu (5/3) lalu di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pada pertemuan itu, dibahas mengenai penguatan integrasi data pertanahan melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP). Program tersebut mencakup Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy, pembuatan RTRW, RDTR, survei dan pemetaan tanah, dukungan IT, serta berbagai aspek teknis lainnya. "Jadi tugas Kementerian Dalam Negeri adalah mendorong para gubernur, kabupaten/kota, dan juga bupati dan wali kota untuk melakukan percepatan-percepatan terkait dengan penyiapan RTRW. Sebagaimana tadi ada beberapa provinsi yang baru menyelesaikan, yang lainnya sebagian besar belum menyelesaikan,&rdquo; ujarnya. Dirinya menekankan, saat ini pemerintah terus berupaya mendorong percepatan penyelesaian tersebut. Dirinya berharap sinergisitas pemerintah pusat dan daerah akan mampu mengoptimalkan program tersebut.&nbsp;&ldquo;Mudah-mudahan program ini bisa terselesaikan dengan segera,&rdquo; terangnya. Sebagai informasi, penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Transmigrasi M. Iftitah S. Suryanagara, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh. Aris Marfai, dan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz.&nbsp;(far/bas)

Wamendagri Ribka Haluk mendorong kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota untuk mempercepat penyelesaian RTRW dan RDTR.

Wamendagri  Ribka Haluk Dorong Kepala Daerah Percepat RTRW/RDTR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/02/JKT_Raker-Komisi-II-DPR-dengan-Mendagri_Salman-Toyibi-5JPG-289491797.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Bersama Wakil Menteri Ribka Haluk dalam pada rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). . (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Bersama Wakil Menteri Ribka Haluk dalam pada rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). . (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur empat Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua. Kempat provinsi baru tersebut adalah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, saat ini pihaknya berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai pembangunan di wilayah tersebut. Terutama infrastruktur yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). &ldquo;Saat ini kami masih terus lakukan koordinasi dengan Kementerian PU (Pekerjaan Umum),&rdquo; ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu malam (26/1). Ribka menerangkan, dirinya bersama Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud akan mengawal percepatan pembangunan. Adapun koordinasi dengan Kementerian PU telah dilakukan pada Jumat (24/1) yang diterima langsung oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti di Kantor Kementerian PU. Selain itu, pihaknya juga telah menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pertemuan tersebut juga bakal membahas percepatan pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan di empat DOB Papua. Lebih lanjut dia menjelaskan, infrastruktur yang perlu dibangun antara lain, Kantor Gubernur, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP). Pembangunan ini penting lantaran menjadi amanat dari Undang-Undang (UU) terkait pembentukan empat DOB di wilayah Papua. Ribka berharap, para penjabat (Pj) gubernur di masing-masing DOB Papua proaktif mendukung percepatan pembangunan. &ldquo;Sehingga progres pembangunan di empat daerah DOB ini bisa segera dituntaskan atau dikerjakan,&rdquo; pungkasnya. (far/bas)

Kemendagri terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur empat Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua.

Dikawal Wamen Ribka Haluk, Kemendagri Kebut Pembangunan Infrastruktur Empat DOB Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/25/IMG-20241224-WA0013-1122670528.jpg" alt="Wamendagri Ribka Haluk bersama Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka meresmikan fasilitas air bersih di Kampung Yanbra, Distrik Kemtuk Gresi, Jayapura, Papua, Senin (23/12)" width="100%">
<figcaption>Wamendagri Ribka Haluk bersama Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka meresmikan fasilitas air bersih di Kampung Yanbra, Distrik Kemtuk Gresi, Jayapura, Papua, Senin (23/12)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Provinsi Papua menjadi daerah yang mendapat atensi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pemberantasan stunting. Langkah konkret dalam pembebratasan stunting yakni penyediaan air bersih untuk setiap keluarga. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk bersama Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) Isyana Bagoes Oka meresmikan fasilitas air bersih di Kampung Yanbra, Distrik Kemtuk Gresi, Jayapura, Papua, Senin petang (23/12). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan akses terhadap air bersih. Dia berharap kehadiran fasilitas air bersih mampu membantu masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan, khususnya stunting. Seperti diketahui, keberadaan air yang tidak bersih berkontribusi terhadap merebaknya penyakit dan infeksi pada anak. Hal tersebut kemudian berdampak pada terganggunya tumbuh kembang anak. Dalam kesempatan itu, Wamendukbangga Isyana Bagoes Oka mengatakan, upaya yang diinisiasi Kodam XVII/Cenderawasih itu memiliki nilai yang sangat penting dalam mendukung Asta Cita Presiden. Hal tersebut, terutama pada poin keempat Asta Cita yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). "Supaya masyarakat bisa lebih dapat akses untuk air bersih, dan nantinya stunting di tempat ini bisa dikurangi. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa terus ditingkatkan antara semua kementerian/ lembaga," ujarnya yang diamini Wamendagri Ribka Haluk. Adapun fasilitas yang diresmikan meliputi pembangunan sumur bor, pipanisasi sepanjang 600 meter, dan fasilitas MCK empat pintu yang dilengkapi dengan filter penyaring air berkualitas tinggi dengan pH sebesar 7,2. Peresmian ini juga dirangkaikan dengan pembagian paket sembako kepada masyarakat sekitar sebagai wujud kepedulian sosial. (far/ali)

Provinsi Papua menjadi daerah yang mendapat atensi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pemberantasan stunting.

Ketersediaan Air Bersih Berkontribusi untuk Berantas Stunting

Ribka Haluk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ribka Haluk

Berita Terkini

Dilantik Prabowo, Akhmad Wiyagus Gantikan Ribka Haluk sebagai Wamendagri

Refleksi 3 Tahun Revisi UU Otsus, Wamendagri Ribka Haluk Minta Kepala Daerah Papua Fokus Pelayanan

Wamendagri Ribka Haluk Dorong Kepala Daerah Percepat RTRW/RDTR

Dikawal Wamen Ribka Haluk, Kemendagri Kebut Pembangunan Infrastruktur Empat DOB Papua

Ketersediaan Air Bersih Berkontribusi untuk Berantas Stunting

Download Aplikasi JawaPos.com