<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/30/SPKLU-untuk-Mobil-Listrik-di-5-Rest-Area-Tol-Trans-Jawa-Dery-Ridwansah-9-3329736413.jpg" alt="SPKLU pada Rest Area KM 207 A Ruas jalur utama mudik. total ada empat SPKLU yang terdapat di rest area yang dikelola oleh PT JMRB, yakni di Rest Area KM 207 A Ruas Palikanci, Rest Area KM 379 A Ruas Batang-Semarang, serta Rest Area KM 519 A dan KM 519 B R" width="100%">
<figcaption>SPKLU pada Rest Area KM 207 A Ruas jalur utama mudik. total ada empat SPKLU yang terdapat di rest area yang dikelola oleh PT JMRB, yakni di Rest Area KM 207 A Ruas Palikanci, Rest Area KM 379 A Ruas Batang-Semarang, serta Rest Area KM 519 A dan KM 519 B R</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Bila melihat data SRUT Kementerian Perhubungan, kendaraan listrik roda empat bertumbuh 43%, sedangkan kendaraan listrik roda dua bertumbuh 262% dalam kurun waktu yang sama. Perang harga antara mobil listrik Tiongkok dan Korea menghadirkan semakin banyak pilihan bagi konsumen, sesuai kebutuhan dan budget. Bahkan industri motor listrik lokal juga semakin berkembang. Sebagai bentuk dukungan nyata, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan Permen ESDM No. 7 Tahun 2024 yang memberikan pelebaran batas daya. Hal ini menjadikan pelaku usaha Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) dikenakan tarif curah tegangan rendah. Kementerian Energi dan dan Sumber Daya Mineral, melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, menyadari pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia. Dengan demikian, penerapan tarif curah tegangan rendah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi di sektor ini. Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML), sebagai representasi para pelaku usaha di sektor kendaraan listrik yang juga terlibat secara aktif memberikan masukan ke dalam penyusunan kebijakan ini mengapresiasi Permen ESDM. Rian Ernest, selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) mengungkapkan bahwa sejak November 2023, AEML terlibat aktif dalam berbagai rangkaian diskusi dengan pembuat kebijakan dan sesi konsultasi publik di Maret 2024 terkait kebijakan untuk tarif beli listrik yang lebih kompetitif bagi pelaku usaha SPKLU dan SPBKLU. Langkah ini merupakan tonggak penting dalam upaya mendorong pertumbuhan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia. "Kami berharap insentif tarif curah tegangan rendah ini dapat membuat para pelaku usaha semakin agresif dalam memperbanyak SPKLU dan SPBKLU," ujarnya. "Berdasarkan diskusi dengan anggota AEML, kami optimis pelaku usaha penukaran baterai (swap battery) akan menambah sampai 50% dari jumlah kabinet baterai tukarnya, dengan adanya aturan baru ini," tambahnya. Sebelumnya, akses terhadap tarif listrik curah hanya terbatas pada instalasi infrastruktur kendaraan listrik berskala besar dengan daya di atas 200 kVA. Namun, dengan diterbitkannya Permen ESDM No. 7 Tahun 2024, cakupan penerima manfaat tarif curah telah diperluas. Kini pelaku usaha Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), yang sebagian beroperasi pada tegangan rendah, dapat menikmati tarif listrik yang lebih kompetitif. Selain mengapresiasi KESDM, AEML juga mengapresiasi program insentif PLN berupa diskon 50% (maksimal Rp175 juta) untuk biaya pasang baru atau tambah daya bagi penyedia infrastruktur pengisian kendaraan listrik. Program ini berlaku hingga 31 Desember 2025 dan ditujukan khusus bagi badan usaha, pemilik instalasi angkutan umum, serta mitra SPKLU dan SPBKLU.

Kami berharap insentif tarif curah tegangan rendah ini dapat membuat para pelaku usaha semakin agresif dalam memperbanyak SPKLU dan SPBKLU

Rian Ernest: Insentif Tarif Curah Tegangan Rendah Bisa Memperbanyak SPKLU dan SPBKLU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Ridwan-Kamil-Resmi-Jadi-Kader-Golkar-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil menyambut positif, bergabungnya mantan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest. Pria yang karib disapa Kang Emil ini mengajak kaum muda dan para milenial dalam menjemput perubahan.  Keputusan Rian Ernest bergabung menjadi kader Partai Golkar tidak lama setelah Ridwan Kamil memutuskan terjun menjadi kader partai politik. "Rian Ernest ini terinspirasi katanya oleh saya," kata Ridwan Kamil kepada wartawan, Rabu (1/2).  Pria yang karib disapa RK itu mengungkapkan, partai politik diibaratkan sebuah kendaraan, yang menentukan sukses atau tidaknya kendaraan itu sampai tujuan.  "Karena kendaraan partai politik ini bagaimana anggota-anggotanya. Makin berkualitas, partai politiknya makin berkualitas, keputusannya semakin berkualitas,” ucap Ridwan Kamil.  Gubernur Jawa Barat ini pun menyampaikan, keputusan yang berkualitas dalam suatu kebijakan bakal menguntungkan masyarakat. Sebab, banyak kader berkualitas.  ”Siapa yang diuntungkan (dari pengambilan keputusan yang berkualitas), rakyat,” ujar Ridwan Kamil.  Sejak awal bergabung dengan Partai Golkar, kata RK, dirinya ingin memberikan dampak positif bagi kaum muda dan milenial, untuk ikut bergabung, menyatukan visi bersama partai tersebut.  Menurutnya, Rian Ernest menjadi salah satu sampel dari keberanian kaum muda berpolitik di Partai Golkar. ”Mudah-mudahan banyak tokoh-tokoh muda lain terinspirasi untuk gabung bersama saya, bersama Rian Ernest,” pungkasnya.

Rian Ernest Gabung Golkar, Ridwan Kamil Sambut Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/bintang-emon.jpg" alt="Instagram Bintang Emon" width="100%">
<figcaption>Instagram Bintang Emon</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perundungan yang dialami Bintang Emon memicu simpati dari banyak pihak. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest juga angkat bicara.  Menurut Rian Ernest, pernyataan Bintang Emon mengenai tuntutan jaksa untuk kasus Novel Baswedan merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Berpendapat adalah hak semua warga negara dan harus dihormati.  "Tolong hormati hak berpendapat Bintang Emon. Apalagi dengan profesinya Bintang Emo membuat pendapat bisa disampaikan secara lebih kreatif dan bermakna," kata Rian Ernest, Selasa (16/6).  Rian memyatakan, secara historis di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, seni-budaya (termasuk komedi) adalah medium efektif menyampaikan kritik mengenai masalah yang dihadapi rakyat.  "Secara substansi kritik yang disampaikan Bintang Emon sah-sah saja. Posisi saya pribadi dan dia sama. Sebagai warga negara kami merasa tuntutan 1 tahun terhadap Novel Baswedan mencabik-cabik rasa ketidakadilan," kata Rian.  Rian menyesalkan perundungan yang dialami Bintang Emon. Sebab, apa yang disampaikan Emon adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. "Media sosial adalah area komunikasi baru yang kompleks," tandasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rwULmw_pzUg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9EjLrldtB5A  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=3z1cFRo1a5A

PSI: Hormati Hak Berpendapat Bintang Emon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/golkar-anggap-psi-rugikan-jokowi-anak-buah-sis-grace-bilang-begini_m_.jpg" alt="Pengurus Elite PSI saat diundang Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara." width="100%">
<figcaption>Pengurus Elite PSI saat diundang Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Partai Golkar meradang dengan usulan PSI yang ingin memasukan korupsi Orba sebagai materi debat kampanye. Menurutnya, korupsi usai orde baru juga dilakukan secara masif. "Berpikir ke depan jauh lebih baik. Itu pesan saya pada anak-anak PSI. Korupsi setelah orde baru juga enggak kalah hebatnya," ucap Ketua DPP Golkar, Andi Harianto Sinulingga, (8/12). Dia juga meminta partai 'Bro and Sis' itu untuk berhenti melakukan blunder yang justru bakal merugikan Jokowi di Pilpres 2019. Menurutnya, PSI telah memberikan efek negatif untuk Jokowi. "Jangan PSI bikin blunder terus dan justru malah merugikan Jokowi. PSI justru sering sekali berakting yang kontra produktif, jika itu hanya merugikan PSI sih enggak masalah, tapi pernyataan politik PSI itu juga akan merugikan jokowi," ungkap Andi. Menanggapi itu, kader PSI Juru Bicara PSI Rian Erenest menyebutkan, pembahasan korupsi di orde baru merupakan hal yang penting. Sebab menurutnya, korupsi orde baru menjadi bagian dari sejarah yang tidak boleh terulang. "Potensi berulangnya korupsi Orde Baru tidak bisa begitu saja diabaikan, karena salah seorang pasangan capres dulu adalah bagian dari keluarga Orba, dan anggota timsesnya sebagian datang dari keluarga Orba," kata Ernest dalam keterangannya, Minggu (9/12). Menurut dia, korupsi politik di Indonesia ada kaitannya dengan budaya korupsi yang telah dibangun sejak orde baru. Erenest bilang, usulan debat korupsi orba juga bagian dari kegelisahan masyarakat soal kondisi korupsi di Indonesia. "Teman-teman tidak mau lagi kembali ke masa kelam. Adalah hak masyarakat untuk tahu visi dan misi capres kita untuk tidak jatuh lagi ke kelamnya korupsi masa Orba," tuturnya. Terkait kritik partai Golkar soal partainya yang dianggap merugikan Jokowi, Erenest bilang usulan debat tersebut dinilai telah sejalan dengan semangat Jokowi. Khususnya dalam melawan korupsi di Indonesia. "Pak Joko Widodo membangun sistem melawan korupsi dengan memangkas birokrasi izin. Ini berbanding terbalik dengan masa Orba, dimana ada monopoli izin yang diberikan hanya kepada keluarga dan teman dari penguasa pada masa itu," pungkasnya

Golkar Anggap PSI Rugikan Jokowi, Anak Buah Sis Grace Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/elektabilitas-psi-betah-di-nol-koma-anak-buah-grace-bilang-begini_m_.jpg" alt="Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Sekjennya Raja Juli Antoni saat di gedung KPU." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Sekjennya Raja Juli Antoni saat di gedung KPU.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam beberapa hasil lembaga survei, elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI)&lrm; di urutan buncit. Bahkan partai yang dimotori oleh Grace Natalie ini dipastikan akan sulit menembus ke&nbsp;parlementary treshold.&nbsp; Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara PSI Rian Ernest mengatakan, adanya hasil dari survei ini menjadi penyemangat dirinya dan juga kader-kader untuk bisa mere&lrm;but hati masyarakat. "Jadi kita harus lebih banyak keluar dan blusukan, terus terang kikta di PSI selalu berusaha," ujar Rian kepada JawaPos.com, Kamis (15/11). Menurut Rian untuk menambah elektabilitas, PSI juga dalam waktu dekat ini akan memasang baliho-baliho besar di sejumlah daerah. Strategi itu dipilih supaya masyarakat mengenal partai debutan ini. "Balihonya bukan hanya di Jakarta, tapi ada di daerah-daerah lain," katanya. Rian mengaku memang sebagai partai baru tidak mudah merebut hati masyarakat di Pemilu 2019. Perlu adanya perjuangan keras. Apalagi dengan adanya batasan-batasan yang diberikan oleh penyelenggara pemilu. "Sebagai partai baru memang tidak mudah untuk menampilkan diri, karena kita enggak bisa juga menampilkan diri di media," pungkasnya. Diketahui,&nbsp;dalam survei Litbang Kompas ada lima partai yang lolos d&lrm;ari parlementary treshold.&nbsp;Adapun partai yang lolos ke Senayan adalah, PDIP (29,9 persen), Gerindra (16,0 persen), PKB (6,3 persen), Golkar (6,2 persen) dan Demokrat (4,8 persen). Sementara yang tidak lolos parlementary treshold adalah, Partai Nasdem (3,6 persen), PKS (3,3 persen), PPP (3,2 persen), PAN (1,5 persen), Perindo (1,0 persen), Hanura (1,0), Berkarya (0,4), PSI (0,4 persen), PBB (0,4 persen)&lrm;, Garuda (0,3 persen), dan PKPI (0,1 persen). Survei ini dilakukan pada 24 September hingga 5 Oktober 2018 dengan 1.200 responden. Metode yang digunakan adalah stratified random sampling di 34 provinsi. Tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan margin of error lebih kurang 2,8 persen. Diketahui, 4 partai politik baru yang akan bertarung adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Berkarya, Perindo, dan Partai Garuda. Di antara keempat partai baru tersebut, bisa dibilang PSI menjadi partai yang sering menjadi pemberitaan dan sorotan. Sejumlah kader partai berbasis anak muda itu tak jarang menghiasi media sosial dan televisi. Namun sayangnya, PSI yang cukup eksis di media sosial itu memiliki elektabilitas yang memprihatinkan. Adjie menyebutkan, dari beberapa hasil temuan survei terakhir, elektabilitas PSI masih stagnan di bawah 0 persen. Alias nanokom (nasib nol koma). Pada survei yang dilakukan LSI pada 4-14 Oktober lalu di sepuluh provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, dan Sulawesi Selatan, PSI masih meraih suara sebesar 0,2 persen. "PSI relatif stagnan, tak lebih dari 0 koma, dan tidak akan pernah di atas 3 persen dan 4 persen,"&nbsp;paparnya. Kondisi tersebut semakin dipersulit dengan situasi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilaksanakan serentak. Menurutnya, situasi ini semakin membuat citra partai politik semakin tergerus dengan paslon di pilpres. Itulah sebabnya, partai-partai politik semakin sulit untuk mendulang elektoral. "Pemilih sulit membedakan mana program-program partai, termasuk PSI. Secara konten dan program kan relatif bagus ya, tapi karena ketutup pilpres akhirnya kurang mengetahui apa program-program PSI," ungkap dia.

Elektabilitas PSI Betah di Nol Koma, Anak Buah Grace Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dilaporkan-anak-buah-grace-ke-bareskrim-fadli-saya-polisikan-balik_m_.jpg" alt="Unggahan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam akun Twitternya terkait lagu" width="100%">
<figcaption>Unggahan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam akun Twitternya terkait lagu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Unggahan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam akun Twitter-nya terkait lagu Potong Bebek Angsa PKI berbuntut panjang. Atas unggahan tersebut, calon anggota legislatif (caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest bakal melaporkan Fadli ke Bareskrim Polri pada Selasa (25/9). Kepada awak media, Fadli Zon menanggapi santai atas rencana pelaporan dirinya ke kepolisian atas unggahannya di Twitter. Bahkan dia bilang akan melakukan pelaporan balik terhadap Ernest. "Saya polisikan balik (Ernest). Sederhana saja, (alasannya) kreativitas itu tidak bisa dihakimi seperti itu," kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/9). Menurut Fadli, pelaporan ini sama halnya dengan kasus yang menimpa Sony Al-Ihsan Marta, pemuda yang mencoba meniru suara Jokowi. Fadli bilang, tindakan yang dia dan Sony lakukan hanyalah wujud dari kreativitas. "Saya kira sama dengan rencana mau memolisikan impersonator yang meniru suara Pak Jokowi. Yang dia lakukan itu kreatif. Meniru-meniru seperti itu biasa saja," ucapnya. Tak hanya itu, Fadli menyebut, dalam era demokrasi, parodi-parodi dalam berkreativitas adalah hal yang wajar. Bahkan, sejak dahulu parodi-parodi seperti ini telah banyak terjadi. "Di masa pemerintahan Pak SBY saja, itu Butet dan banyak lagi yang melakukan hal yang sama bahkan lebih sadis lebih tajam. Sadis dalam tanda petik lah, lebih tajam, tapi juga tidak apa-apa," ucapnya. "Tapi itulah demokrasi itu bagian dari cara mengkritik. Tapi juga tidak langsung melalui sebuah seni kan tidak sembarangan orang juga mempunyai kemampuan dan keahlian seperti itu. Kan impersonator ada yang meniru langsung gayanya Pak SBY, Pak JK, Bu Mega, gayanya Pak Prabowo, dan lain-lain," pungkasnya.

Dilaporkan Anak Buah Grace ke Bareskrim, Fadli: Saya Polisikan Balik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/psi-gugat-pasal-pasal-karet-dalam-uu-pemilu-ke-mahkamah-konstitusi_m_218877.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dinilai memasung hak partai politik. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pun mengajukan permohonan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu pasal yang digugat yakni Pasal 1 angka 35. Juru Bicara PSI bidang Hukum, Rian Ernest menyampaikan, pasal yang mendefinisikan citra diri tersebut layak diuji materikan. "Citra diri adalah sebuah frasa subjektif dan bersifat 'karet' yang membelenggu partai politik dalam melakukan fungsi sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat," katanya melalui keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Jumat (8/6). Pasal mengenai frasa 'citra diri' itu dinilainya sebagai pasal karet karena beberapa waktu lalu partai besutan Grace Natalie itu pernah bermasalah soal ini. Sementara, pihak lain tidak dipermalukan. Maka dari itu, PSI menganggap masih ada ketidakpastian penggunaan pasal ini. Diharapkan, uji materi terhadap pasal ini dapat menghindarkan partai politik dari kasus serupa yang dialami PSI. "PSI juga menguji Pasal 275 ayat 2 serta Pasal 276 ayat 2, yang intinya melarang partai politik untuk beriklan. Iklan yang hanya bisa difasilitasi KPU ini pun hanya dilakukan pada masa 21 hari sebelum masa tenang," ucap Ernest. Lebih lanjut, Rian menambahkan, dua aturan itu dinilai telah memasung hak PSI dan parpol lain dalam menyampaikan gagasan perlawanan terhadap korupsi. Begitupun berbagai pesan intoleransi yang ingin disampaikan oleh PSI secara masif kepada masyarakat. "Waktu bagi rakyat untuk terpapar informasi tentang PSI menjadi sangat sempit. Padahal sebagai partai politik baru, PSI tidak berangkat dari titik mulai yang sama dengan partai yang sudah berdiri puluhan tahun. Peraturan seperti ini berpotensi menguntungkan partai lama dan merugikan partai baru," ungkapnya. "Pasal ini tentu juga merugikan media massa cetak, online, stasiun TV, advertising agency, dan para pekerja kreatif yang terlibat dalam proses produksi iklan," pungkas Ernest.

PSI Gugat Pasal-pasal Karet dalam UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/psi-penilaian-gerakan-2019-ganti-presiden-soal-ekonomi-tak-masuk-akal_m_210300.jpeg" alt="Deklarasi 2019 ganti presiden digelar di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (6/5)" width="100%">
<figcaption>Deklarasi 2019 ganti presiden digelar di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (6/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deklarasi relawan nasional 2019 ganti presiden menilai, dalam empat tahun terakhir, Joko Widodo (Jokowi) telah gagal menjadi presiden. Salah satu yang mereka sesalkan yakni mengenai perekonomian. Menanggapi hal itu, juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest mengatakan, pernyataan yang disampaikan sejumlah tokoh dalam gerakan tersebut, tak masuk akal. Ernest melihat, banyak pencapaian pemerintahan Jokowi-JK, temasuk di bidang ekonomi. "Faktanya, berbagai ranking Indonesia di level internasional naik. Kemudahan menjalankan usaha versi World Bank, kita naik 19 peringkat. Menteri Keuangan kita berturut-turut mendapat penghargaan," kata Ernest saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (6/5). Tak hanya itu, Ernest pun melihat masifnya pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Infrastruktur yang baik ini tentunya dapat menekan biaya logistik. Selain itu, keberadaan infrastruktur yang baik itu juga membantu perbaikan ekonomi daerah. "Jadi pemerintah kita sudah berjalan di jalur yang semestinya. Berbagai kekurangan dan kelemahan tentu ada, dan menjadi pekerjaan rumah di periode berikutnya," ungkapnya. Atas dasar itu, Ernest mengatakan, PSI optimistis Jokowi bisa terpilih di Pilpres 2019 dan melanjutkan pemerintahan di periode 2019-2024. "Gerakan ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tapi dari pemberitaan dan hasil survei, kami optimistis Pak Jokowi bisa melanjutkan kerja nyata," pungkasnya. Sebagai informasi, relawan nasional 2019 ganti presiden telah menutup acaranya itu dengan membacakan sepucuk kertas aspirasi mengenai pemerintahan Jokowi. Adapun pembacaan itu dipimpin langsung oleh inisiator gerakan #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera yang juga merupakan kader PKS.

PSI: Penilaian Gerakan 2019 Ganti Presiden soal Ekonomi Tak Masuk Akal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/psi-nilai-manuver-politik-pks-lewat-2019-ganti-presiden-tidak-mendidik_m_210292.jpeg" alt="Deklarasi 2019 ganti presiden digelar di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (6/5)" width="100%">
<figcaption>Deklarasi 2019 ganti presiden digelar di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (6/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Relawan #2019GantiPresiden pagi ini menggelar deklarasi di depan patung kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (6/5). Acara ini juga turut dihadiri oleh politikus Partai Keadilan Sejahterah (PKS) Mardani Ali Sera, sebagai inisiator. Namun deklarasi ini menuai polemik sebab diduga dilakukan di arena car free day (CFD). Menanggapi deklarasi ini Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui juru bicaranya, Rian Ernest mengkritik pedas perilaku PKS. Calon anggota legislatif DPR RI daerah pemilihan Jakarta Timur itu menilai bahwa PKS telah melanggar Pergub DKI soal larangan digelarnya kegiatan politik di arena CFD. "Tapi perlu dicatat, PKS telah melanggar Pasal 7 Pergub DKI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Tidak boleh kegiatan politik di car free day," ungkap Ernest melalui keterangan tertulisnya, Minggu (6/5). Ernest menuturkan, manuver PKS ini memberikan pembelajaran politik yang tidak baik kepada masyarakat. Bahkan dengan label partai yang telah lama berdiri, tindakan ini dinilai meresahkan terhadap perkembangan demokrasi. "Tindakan PKS yang bukan partai kemarin sore ini meresahkan kita," tegas Ernest. Lebih lanjut dia menerangkan, jika PKS tetap bersikeras melakukan agenda politik di CFD, seharusnya PKS meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencabut Pergub itu. Cara lainnya yaitu mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung (MA). "Bila PKS ngotot, ada cara lebih pantas. Minta Gubernur yang mereka gadang, Anies Baswedan untuk revisi Pergub, atau judicial review ke MA," kata Ernest. Dalam keterangannya beberapa waktu lalu, Mardani menegaskan, acara deklarasi ini tidak ada kepentingan partai politik (parpol). Kedatangannya ini juga bukan sebagai anggota PKS, tapi sebagai deklarator aksi ini. Selain itu, Mardani mengatakan, sejatinya deklarasi ini bertempat di Taman Aspirasi. Akan tetapi, karena ada dua acara kebaktian di lokasi tersebut, pihak kepolisian kemudian memindahkan acara deklarasi ke sekitar Patung Kuda. Senada, Djuju Purwantoro selaku relawan #2019GantiPresiden mengatakan, gerakan tersebut bukan bentuk pelanggaran hukum lantaran bukan di wilayah CFD, yang memang dilarang untuk kegiatan politik berdasarkan Pergub DKI. "Sepanjang ini bukan area di car free day boleh saja dan area ini bukan area CFD," pungkas Djuju.

PSI Nilai Manuver Politik PKS Lewat 2019 Ganti Presiden Tidak Mendidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kadernya-dibilang-berwawasan-dangkal-oleh-media-rusia-ini-reaksi-psi_m_202243.jpeg" alt="Politikus Indonesia mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin." width="100%">
<figcaption>Politikus Indonesia mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sebuah media Rusia, yakni&nbsp;Russia Beyond the Headlines (RBTH) geram dengan&nbsp;video&nbsp;Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas yang mengomentari tentang keburukan Presiden Rusia&lrm;&nbsp;Vladimir Putin. &nbsp;Lewat akun Twitter @RBTHIndonesia, media itu menilai Tsamara memiliki <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/06/202100/ketua-dpp-psi-kritik-putin-media-rusia-ngamuk" target="_blank">wawasan yang dangkal</a> tentang Rusia dan Putin. Melalui juru bicaranya, Rian Ernest, PSI pun memberikan pembelaan. PSI menyadari RBTH boleh saja kecewa dengan pernyataan Tsamara tentang Putin. Namun, PSI heran mengapa media Rusia justru menyerang Tsamara secara personal dengan mengatakan politikus cantik kelahiran 1996 itu berwawasan dangkal. &ldquo;Media itu menyerang personal Ketua DPP PSI menggunakan ungkapan kedangkalan dan ketidakdewasaan,&rdquo; ujar Rian dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (6/4). Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama itu meluruskan, pernyataan koleganya itu sebetulnya merupakan kritik atas pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Sebagaimana diketahui, Fadli Zon menginginkan agar presiden Indonesia ke depan seperti <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/01/200547/fadli-zon-putin-itu-prabowo-subianto-untuk-indonesia" target="_blank">Vladimir Putin</a>. &ldquo;Jadi, tentu kritikan ke Gerindra itu didasarkan data dan fakta. Tentu bukan artinya seluruh hal di Rusia buruk. Tapi, memang Rusia memiliki masalah besar dalam bidang korupsi," katanya. Berdasarkan indeks persepsi korupsi internasional 2017, Indonesia berada di peringkat 96, sedangkan Rusia berada di urutan 135 dari 180 negara. Rian menambahkan, dalam hal kebebasan sipil dan politik, Rusia masuk dalam kategori tidak bebas. Peringkat kebebasan&nbsp; sipil dan politik Rusia di angka 6,5 dari skala 7. Semakin besar angka, semakin tidak bebas. Sedangkan, Indonesia sudah naik peringkat ke level 3 sejak 2013. Dari sejumlah fakta itu, lanjutnya, sangat beralasan jika PSI mengkritik pendapat Fadli Zon yang ingin agar Indonesia dipimpin oleh presiden seperti Putin. Rian menyarankan, sebagai media akan lebih baik jika RBTH bisa memahami konteks perbedaan pandangan antara Gerindra yang diwakili Fadli Zon dan PSI dalam melihat sosok Putin.

Kadernya Dibilang Berwawasan Dangkal oleh Media Rusia, Ini Reaksi PSI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rian ernest

Berita Terkini