<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/3H6A4843JPG-4225894714.jpg" alt="Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tahun 2015. Kedua saksi tersebut yakni Rukijo, PNS sekaligus mantan Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, dan Desi Meriana, juga berstatus sebagai PNS. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (6/11). Budi belum memerinci materi pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut. Ia menyebut keterangan lebih lanjut akan disampaikan setelah proses pemeriksaan selesai. Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mempawah ini menyeret nama Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, yang saat proyek berjalan masih menjabat sebagai Bupati Mempawah periode 2009&ndash;2014 dan 2014&ndash;2018. Ria Norsan telah dua kali diperiksa KPK sebagai saksi, yakni pada 21 Agustus 2025 dan 4 Oktober 2025. Dalam pemeriksaan pertama, ia dicecar selama sekitar 12 jam terkait perannya dalam proyek tersebut. Pada pemeriksaan kedua, penyidik mendalami proses pengajuan anggaran hingga keterlibatannya dalam proyek yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 40 miliar. Proyek yang diselidiki KPK meliputi peningkatan Jalan Sekabuk&ndash;Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama&ndash;Sei Sederam, yang dibiayai menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Penyidik KPK sebelumnya telah menggeledah rumah pribadi dan rumah dinas Ria Norsan, serta rumah dinas Bupati Mempawah Erlina, yang juga merupakan istri Ria Norsan. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan proyek tersebut. Namun, KPK belum merinci jenis dokumen yang diamankan. KPK memastikan akan terus mendalami dugaan keterlibatan Ria Norsan dalam perkara ini. Jika alat bukti mencukupi, lembaga antirasuah tidak menutup kemungkinan menaikkan status hukum Ria Norsan menjadi tersangka. Hingga kini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah. Dua di antaranya merupakan penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak swasta tersebut adalah Direktur Utama PT Aditama Borneo Prima, Lutfi Kaharuddin, sedangkan dua tersangka lainnya yaitu Abdurrahman (A) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Idi Syafriadi (IS) selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan di Kabupaten Mempawah.

KPK periksa dua saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mempawah, Kalbar, melibatkan Gubernur Ria Norsan.

Dugaan Korupsi Jalan Mempawah Rugikan Negara Rp 40 Miliar, KPK Periksa Eks Pejabat Kemenkeu

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/Juru-Bicara-KPK-Budi-PrasetyoJPG-1271312557.jpg" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih mendalami keterangan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah. Ria Norsan diketahui menjabat sebagai Bupati Mempawah saat proyek tersebut bergulir. "Saat ini penyidik masih mendalami dan mempelajari hasil pemeriksaan dari para saksi yang sudah dipanggil dan diperiksa. Dalam perkara ini secara maraton, penyidik memeriksa sejumlah saksi, termasuk saudara RN (Ria Norsan), yang merupakan Bupati Mempawah pada tempus perkara tersebut," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10) malam. Budi menuturkan, penyidik juga masih menelusuri sejumlah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Ria Norsan serta rumah istrinya, Erlina, yang kini menjabat sebagai Bupati Mempawah. Namun, ia enggan merinci barang bukti yang disita dari lokasi tersebut.&nbsp; "Masih didalami, termasuk barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan. Ada beberapa lokasi yang turut digeledah, baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Mempawah maupun pihak swasta," ujarnya. Menurut Budi, KPK turut berkoordinasi dengan para ahli, karena kasus dugaan korupsi proyek jalan tersebut menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait dugaan kerugian keuangan negara. Proyek infrastruktur itu disebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan pemerintah pusat.&nbsp; "Penyidik juga memeriksa sejumlah pejabat terkait, mulai dari Kementerian Keuangan hingga Badan Anggaran (Banggar) DPR. Karena sumber anggaran proyek pembangunan jalan ini berasal dari DAK tambahan," ucap Budi. Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa dalam perkara dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah tersebut, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka.&nbsp;Ketiga tersangka itu yakni, Abdurrahman (PPK), Idi Syafriadi (Ketua Pokja Pengadaan), dan Lutfi Kaharuddin (Direktur Utama PT Aditama Borneo Prima). "Dalam perkara ini sudah ada tiga pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Saat ini penyidik masih fokus pada pengembangan perkara tersebut," pungkasnya.

KPK mendalami keterlibatan Ria Norsan dalam dugaan korupsi proyek jalan di Mempawah, tiga orang tersangka telah ditetapkan.

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Kalbar Ria Norsan Terkait Proyek Jalan di Mempawah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/pemberian-remisi-untuk-wbp-di-kalbar-2601785-1-3981132095.jpg" alt="Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan (kanan). (ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/rwa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan (kanan). (ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/rwa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan mengetahui adanya praktik korupsi dalam proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Mempawah. Dugaan itu menguat lantaran proyek tersebut berjalan ketika Ria Norsan masih menjabat sebagai Bupati Mempawah. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, mengatakan kepala daerah pasti mengetahui proyek yang bersumber dari anggaran pendapatan daerah, baik dalam proses penganggaran maupun pelaksanaan. Hal itu yang kini sedang didalami oleh penyidik KPK. "Memang ada dugaan bahwa setiap pekerjaan itu karena di pekerjaan yang ada di kabupaten, tentunya juga karena pendanaannya melalui anggaran daerah, kepala daerah itu pasti mengetahui. Ini yang sedang kita dalami," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8). Asep mengungkapkan, penyidik telah memeriksa Ria Norsan sebagai saksi pada Kamis (21/8). Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama kurang lebih 12 jam, penyidik mencecar peran Ria Norsan dalam dugaan korupsi proyek jalan yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 40 miliar.&nbsp; "Benar bahwa kemarin yang bersambungkan, saudara RN, kami panggil untuk minta keterangan sebagai saksi. Kemudian apakah sudah diketahui, ini sedang kita melakukan pendalaman," ucap Asep. Selain Ria Norsan, KPK juga telah memeriksa mantan Wakil Bupati Mempawah Gusti Ramlana, pada Jumat (22/8). Pemeriksaan keduanya dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Penyidik sejauh ini baru menetapkan tiga tersangka, terdiri atas dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Meski demikian, ia tak memungkiri telah mengantongi keterangan saksi maupun bukti lain, yang mengarah pada dugaan keterlibatan Ria Norsan terkait penyimpangan proyek Dinas PUPR Kabupaten Mempawah. "Sejauh ini memang dari keterangan-keterangan dan bukti yang ada baru sampai pada tahap pelaksanaan. Tapi kami terus menggali. Ketika bukti cukup, status bisa segera dialihkan," tegas Asep. Lebih lanjut, Asep memastikan pihaknya tidak segan menaikkan status hukum terhadap Ria Norsan, jika ada bukti keterlibatannya dalam kasus tersebut.&nbsp; "Pada saatnya nanti ketika sudah cukup bukti, ya kita akan segera mengalihkan statusnya," pungkasnya.

KPK menduga Gubernur Kalbar Ria Norsan terlibat dalam korupsi proyek PUPR Mempawah, status hukum bisa segera naik.

KPK Duga Gubernur Kalbar Ria Norsan Tahu Proyek PUPR di Mempawah jadi Bancakan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/pemberian-remisi-untuk-wbp-di-kalbar-2601785-1-3981132095.jpg" alt="Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan (kanan). (ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/rwa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan (kanan). (ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/rwa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Kamis (21/8), sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah. Terkait hal itu, Pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Hery Firmansyah menilai KPK tidak boleh mengulur waktu dalam menuntaskan perkara tersebut. Menurut dia, jika telah ditemukan alat bukti kuat, KPK sebaiknya segera mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek jalan yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 40 miliar itu. &ldquo;Jika ditemukan bukti kuat, harus ditentukan juga posisi Pak Norsan tadi seperti apa. Agar yang bersangkutan juga dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebelumnya menunjuk kuasa hukum yang capable,&rdquo; kata Hery kepada wartawan, Senin (25/8). Ia juga menekankan, penting bagi KPK untuk memberikan penjelasan ke publik terkait pemanggilan Ria Norsan. Hal itu sebagai bentuk transparansi agar tidak timbul kesan bahwa pengusutan kasus ini dijadikan sebagai alat politik. &ldquo;Tentu demi kepastian hukum, status yang bersangkutan, Pak Ria Norsan harus dijelaskan. Jangan sampai pemanggilan yang tidak disertai bukti yang kuat penetapan tersangka kemudian menyandera kepentingan hukum seseorang,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Hery menegaskan dukungannya terhadap langkah KPK yang telah memanggil Ria Norsan. Menurut dia, pemeriksaan tersebut akan memperjelas konstruksi perkara, mengingat saat dugaan korupsi itu terjadi, Ria Norsan masih menjabat sebagai Bupati Mempawah.&nbsp; &ldquo;KPK tentu sudah tahu caranya. Namun berkaca dari perkara sebelumnya, maka KPK harus siap menghadapi proses hukum ini yang mungkin akan berliku. Yang pasti publik menunggu ending dari perkara ini di tangan KPK,&rdquo; tegasnya. Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Terdiri atas dua penyelenggara negara dan seorang pihak swasta. Selain itu, penyidik telah menggeledah 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak pada 25&ndash;29 April 2025, dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik. Namun hingga kini, lembaga antirasuah belum merinci modus maupun peran para tersangka. Terbaru, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan diperiksa sebagai saksi pada Kamis (21/8). Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, menyebut kasus ini berkaitan dengan proyek jalan saat Ria Norsan masih menjabat Bupati Mempawah.&nbsp; &ldquo;Saya kasih gambaran, jadi itu perkara waktu yang bersangkutan jadi Bupati Mempawah sebelum jadi gubernur, perkara proyek jalan,&rdquo; ucap Asep di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Jenderal polisi bintang satu itu menekankan, setiap proyek pembangunan atau perbaikan jalan umumnya melalui persetujuan kepala daerah. Karena itu, KPK memanggil Ria Norsan untuk menggali lebih jauh apakah ada kebijakan menyimpang ketika masih menjabat sebagai Bupati. "Kan pasti lewat kepala daerah dulu nih, enggak ujuk-ujuk proyek itu langsung tanpa sepengetahuan kepala daerah. Kemudian juga kita pasti nyari, apakah ada kebijakan apa atau ada penyimpangan apa," pungkasnya.

KPK periksa Gubernur Kalbar, dugaan korupsi proyek jalan Mempawah rugikan negara Rp 40 miliar, didorong utuk kembangkan kasus.

Usai Periksa Gubernur Kalbar Ria Norsan, KPK Diminta Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Kabupaten Mempawah 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG_20201106_213426-1.jpg" alt="Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. (Istimewa/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. (Istimewa/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan keterlibatan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan (RN), dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah yang ditaksir merugikan negara senilai Rp 40 miliar. KPK telah memeriksa Ria Norsan sebagai saksi, pada Kamis (21/8). Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan perkara ini berkaitan dengan Ria Norsan masih menjabat sebagai Bupati Mempawah dua periode, pada 2009&ndash;2014 dan 2014&ndash;2018. "Saya kasih gambaran, jadi itu tuh perkara waktu yang bersangkutan jadi Bupati Mempawah sebelum jadi gubernur, perkara proyek jalan," kata Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Asep mengamini sudah ada tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan tersebut. Namun, KPK masih mendalami apakah ada keterlibatan Ria Norsan dalam proses kebijakan maupun pelaksanaan proyek. "Ini yang tersangkanya baru kepala dinasnya kalau enggak salah. Jadi, kita sedang mendalami juga. Kita sedang mendalami itu terkait dengan proyek itu," ujarnya. Jenderal polisi bintang satu itu menekankan, setiap proyek pembangunan atau perbaikan jalan umumnya melalui persetujuan kepala daerah. Karena itu, KPK memanggil Ria Norsan untuk menggali lebih jauh apakah ada kebijakan menyimpang ketika masih menjabat sebagai bupati. "Kan pasti lewat kepala daerah dulu nih, enggak ujuk-ujuk proyek itu langsung tanpa sepengetahuan kepala daerah. Kemudian juga kita pasti nyari, apakah ada kebijakan apa atau ada penyimpangan apa," jelasnya. Ria Norsan sendiri baru terpilih sebagai Gubernur Kalbar pada Pilkada 2024 bersama wakilnya, Krisantus Kurnian. Ria Norsan diusung PDIP, PPP, dan Hanura, namun setelah menang, memilih bergabung ke Partai Gerindra. Dalam proses penyidikan, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi penting, antara lain Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Ekonomi dan Investasi Abram Elsajaya Barus (19/8) dan mantan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo (20/8). Selain itu, penyidik juga telah menggeledah 16 lokasi di Mempawah, Sanggau, dan Pontianak pada 25&ndash;29 April 2025.

KPK mendalami peran Gubernur Kalbar Ria Norsan dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan Mempawah, kerugian negara mencapai Rp 40 miliar.

Dugaan Korupsi Proyek Jalan Mempawah Rugikan Negara Rp 40 Miliar, KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan

ria norsan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ria norsan

Berita Terkini

Dugaan Korupsi Jalan Mempawah Rugikan Negara Rp 40 Miliar, KPK Periksa Eks Pejabat Kemenkeu

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Kalbar Ria Norsan Terkait Proyek Jalan di Mempawah

KPK Duga Gubernur Kalbar Ria Norsan Tahu Proyek PUPR di Mempawah jadi Bancakan Korupsi

Usai Periksa Gubernur Kalbar Ria Norsan, KPK Diminta Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Kabupaten Mempawah

Dugaan Korupsi Proyek Jalan Mempawah Rugikan Negara Rp 40 Miliar, KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan

Download Aplikasi JawaPos.com