<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1822376519173450207" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/17364634218764512312618162122546-752902981.jpg" alt="Tangkapan layar patwal yang meminta minggir sesama pengguna jalan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar patwal yang meminta minggir sesama pengguna jalan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1822376519173450207-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sudah bukan rahasia lagi kalau konvoi atau iring-iringan pejabat di Indonesia, di banyak daerah terutama di perkotaan, selalu mengganggu ketertiban umum. Pengguna jalan lain yang notabene juga merupakan pembayar pajak, dipaksa untuk minggir dan memberikan prioritas pada kendaraan patroli dan pengawalan pejabat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal yang dikawal bukan Presiden atau Wakil Presiden. Masyarakat pengguna jalan umum yang terganggu akibat konvoi iring-iringan mobil pejabat diminta untuk tidak minggir dan memberi prioritas. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat transportasi Djoko Setijowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jalan umum milik bersama. Kecuali dalam Pasal 134. Di era Presiden SBY, hanya Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat pengawalan (prioritas di jalan umum)," ucap Djoko kepada JawaPos.com.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Patroli dan pengawalan atau patwal belakangan menimbulkan persepsi kurang baik dari masyarakat. Terlebih yang terjadi belakangan terakhir kabar iring-iringan kendaraan berplat RI 36 yang dikawal patwal memicu perdebatan di media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015533196/jika-raffi-ahmad-bohong-soal-mobil-ri-36-roy-suryo-tidak-patut-memegang-jabatan-utusan-presiden">Jika Raffi Ahmad Bohong soal Mobil RI 36, Roy Suryo: Tidak Patut Memegang Jabatan Utusan Presiden</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masyarakat juga perlu tahu kalau pengguna jalan yang memperoleh hak utama telah diatur dalam Pasal 134 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas</div> <div dir="auto">- Ambulans yang mengangkut orang sakit</div> <div dir="auto">- Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas</div> <div dir="auto">- Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia.</div> <div dir="auto">- Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara.</div> <div dir="auto">- Iring-iringan pengantar jenazah</div> <div dir="auto">- Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Pasal 135 dalam Undang-undang yang sama, menyebutkan kendaraan yang mendapat hak utama harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada juga sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dapat *dipidana kurungan maksimal satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 287 ayat 4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sanksi yang diberikan terlalu rendah dan sudah seharusnya masuk dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi pidana dan denda harus ditinggkan, sehingga ada efek jera bagi yang melanggar aturan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada dasarnya menggunakan sarana dan prasana jalan untuk keperluan berlalu lintas adalah hak asasi setiap orang. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Tidak ada seorang pun mempunyai hak untuk diutamakan, kecuali didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Djoko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Djoko menegaskan, peraturan perundang-undangan yang ada memberikan peluang bagi orang tertentu atau kendaraan yang digunakan bagi keperluan tertentu mendapatkan prioritas menggunakan jalan untuk berlalu lintas.</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

peraturan perundang-undangan yang ada memberikan peluang bagi orang tertentu atau kendaraan tertentu mendapatkan prioritas.

Konvoi Pejabat Ganggu Ketertiban Umum, Haruskah Pengguna Jalan Beri Prioritas?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/17364634218764512312618162122546-752902981.jpg" alt="Tangkapan layar patwal yang meminta minggir sesama pengguna jalan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar patwal yang meminta minggir sesama pengguna jalan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, terkait mobil dinas berpelat RI 36 yang membuat heboh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun mobil tersebut mencoba membelah kemacetan di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, dengan polisi Patwal (Patroli Pengawalan) yang dinilai arogan. Saat itu, polisi Patwal sempat menunjuk ke arah pengendara mobil taksi Alphard yang mencoba menghalangi jalannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pak Prabowo sudah ngasih arahan melalui Sekretaris Kabinet (Seskab). Ya, Pak Mayor Teddy sudah menyampaikan ke yang bersangkutan (Raffi Ahmad),&rdquo; kata Hasan di Kawasan Jakarta Pusat, Senin (13/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015522034/komdigi-tekankan-pdn-jadi-prioritas-kerja-berharap-akhir-maret-bisa-punyasistem-yang-lebih-baik">Komdigi Tekankan PDN Jadi Prioritas Kerja, Berharap Akhir Maret Bisa PunyaSistem yang Lebih Baik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus arogan seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Hanya saja, saat ditanya mengenai solusi agar kejadian serupa tak terulang lagi, Hasan menjawab normatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mereka masing-masing sudah punya protap,&rdquo; tukas dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya menyatakan telah memberikan teguran kepada pihak yang terkait dengan peristiwa mobil berpelat RI 36 itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015522042/fenomena-viral-koin-jagat-picu-kerusakan-fasilitas-umum-pemprov-dki-perketat-pengawasan">Fenomena Viral Koin Jagat Picu Kerusakan Fasilitas Umum, Pemprov DKI Perketat Pengawasan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah. sudah kita tegur," kata Mayor Teddy kepada wartawan, Minggu (12/1/2025).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Mayor Teddy tidak mengungkapkan nama pejabat yang memiliki hak guna atas kendaraan dinas jenis Lexus berplat nomor polisi RI 36 tersebut. Dia hanya menyampaikan pesan kepada semua pihak, termasuk pejabat, untuk berhati-hati dalam berkendara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah diingatkan kembali semuanya agar semakin berhati-hati dan bijak saat berkendara," tegasnya.</div>

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Raffi Ahmad, terkait mobil dinas berpelat RI 36 yang membuat heboh.

Istana Akui Sudah Beri Arahan terkait Mobil Dinas Berpelat RI 36 Milik Raffi Ahmad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/JKT-1-RAFFI-AHMAD-NAGITA-FED-2JPG-1703958723.jpg" alt="Raffi Ahmad didampingi Nagita Slavina memberikan keterangan usai Upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Raffi Ahmad didampingi Nagita Slavina memberikan keterangan usai Upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Presenter Raffi Ahmad akhirnya buka suara setelah viral video di media sosial memperlihatkan patwal arogan menunjuk-nunjuk mobil pengguna jalan lain saat membuka jalan mobil dinas dengan pelat RI 36. Suami Nagita Slavina itu mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya.</p> <p>Kendati demikian, Raffi Ahmad yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden menyatakan tidak sedang berada di dalam mobil RI 36 ketika kejadian patwal menunjuk-nunjuk pengguna jalan lain.</p> <p>"Benar bahwa mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan. Namun pada saat kejadian, saya sedang tidak berada di dalam mobil. Karena mobil berpelat RI 36 itu sedang mau menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya," ujar Raffi Ahmad dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (11/1).</p> <p>Ayah dua anak itu menjelaskan konteks patwal menunjuk-nunjuk mobil pengguna jalan lain yang disorot oleh banyak orang di media sosial. Raffi Ahmad menyatakan, patwal itu sedang berusaha melerai perdebatan antara mobil taksi Alphard dengan mobil lain.</p> <p>"Petugas patwal yang melihat hal ini, khawatir akan menimbulkan kemacetan karena lalu lintas sedang lumayan padat. Patwal langsung menegur pengemudi taksi bicara dan menunjuk dengan maksud, 'hei jangan bertengkar, bapak ayo maju' dengan gestur tangan yang terlihat di video," ujar Raffi Ahamd.</p> <p>Sahabat dekat mendiang Olga Syahputra itu tidak setuju dengan narasi yang beredar di media sosial bahwa patwal itu melakukan aksi arogan. Sebab, patwal itu hendak mendorong diakhirinya perdebatan dua mobil supaya tidak membuat kemacetan lebih parah lagi.</p> <p>"Personel yang bersangkutan sudah dievaluasi oleh instansi kepolisian dan akan terus dibina agar lebih baik lagi,"aku Raffi Ahmad.</p> <p>&nbsp;</p>

Raffi Amad membenarnya mobil  B 36 RI kendaraan yang digunakannya. Namun pada saat kejadian, sedang tidak berada di dalam mobil.

Raffi Ahmad Benarkan Mobil RI 36 Miliknya, Tapi Ngaku Tidak Sedang di Mobil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/17364634218764512312618162122546-752902981.jpg" alt="Tangkapan layar patwal yang meminta minggir sesama pengguna jalan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar patwal yang meminta minggir sesama pengguna jalan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com </strong>- Viral di media sosial sebuah video memperlihatkan aksi patwal arogan sedang mengawal mobil pejabat berplat RI 36. Patwal ini disorot karena menunjuk pengguna jalan lain dengan beringasnya seolah merasa paling berkuasa atas jalan raya yang sejatinya untuk publik luas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netizen pun mengulik siapa sosok pejabat yang ada di dalam mobil mobil berpelat RI 36. Pada pemerintahan Presiden Jokowi, mobil dengan pelat tersebut digunakan Budie Arie selaku Menkominfo. Namun di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, terdapat perubahan penomoran pelat mobil untuk para menteri seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netizen menduga, sosok di balik mobil berpelat RI 36 digunakan Raffi Ahmad yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015514952/6-zodiak-yang-berpotensi-membeli-rumah-impian-di-tahun-2025-berdasarkan-ramalan-astrologi-yang-akurat-dan-menarik">6 Zodiak yang Berpotensi Membeli Rumah Impian di Tahun 2025 Berdasarkan Ramalan Astrologi yang Akurat dan Menarik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mobil dinas Lexus berpelat RI 36 diduga digunakan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda &amp; Pekerja Seni, Raffi Ahmad," tulis&nbsp; akun @txttransportasi di media sosial X.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netizen pun heboh melayangkan cibiran pada Raffi Ahmad buntut atas tindakan patwal arogan yang diduga mengawal dirinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oh diduga Raffi Ahmad ya, buat kode baru dia RI 36. Boleh dong kita WNI se- Indonesia Raya meniru gaya gawat mereka di jalan," komentar salah satu netizen&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengecewakan lihat pengawalan yang nggak profesional dan arogan ini. Kalau memang benar mobil berpelat RI 36 milik Raffi Ahmad, ini menunjukkan pentingnya evaluasi ulang SOP pengawalan pejabat. Pejabat publik harusnya menjadi teladan dalam etika berkendara, bukan malah menambah kemacetan atau mengganggu ketertiban lalu lintas," timpal yang lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oh punya Raffi Ahmad. Mungkin Raffi Ahmad buru-buru mau laundry baju biar nggak ketahuan. Aksi polisi patwal yang bersikap arogan saat mengawal mobil berpelat RI 36 viral di media sosial. Pecat Patwal tersebut."</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015514937/7-cara-agar-semua-orang-tunduk-dan-mau-mendengarkan-anda-menurut-psikologi-apa-saja">7 Cara Agar Semua Orang Tunduk dan Mau Mendengarkan Anda Menurut Psikologi, Apa Saja?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada juga netizen melayangkan pembelaan. Mereka heran dengan pengguna media sosial yang malah menyalahkan Raffi Ahmad. Padahal yang bertindak arogan adalah seorang patwal, bukan suami Nagita Slavina itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenapa Raffi Ahmad-nya yang disalahkan dengan sikap patwalnya," ujar salah satu warganet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah nama yang dikaitkan dengan sosok di balik mobil berpelat RI 36 sudah buka suara melayangkan bantahan. Misalnya Meutya Hafid dan Budi Arie. Keduanya membantah sebagai sosok di balik mobil tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Raffi Ahmad sampai saat ini belum buka suara meski dari kemarin namanya menjadi sorotan publik luas buntut atas aksi arogan dilakukan patwal yang mengawal mobil tersebut.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Netizen menduga, sosok di balik mobil berpelat RI 36 digunakan Raffi Ahmad yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

Viral Patwal Arogan Mengawal Mobil Berpelat RI 36, Diduga Ditumpangi Raffi Ahmad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/17364634218764512312618162122546-752902981.jpg" alt="Tangkapan layar patwal yang meminta minggir sesama pengguna jalan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar patwal yang meminta minggir sesama pengguna jalan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -</strong> Petugas patwal kendaraan dinas RI 36 viral di media sosial. Merespons hal itu, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memanggil dan mengklarifikasi petugas patwal yang bertugas dalam pengawalan tersebut.</p> <p dir="ltr">Menurut Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono, petugas patwal itu berinisial Brigadir DK. Peristiwa viral yang menuai banyak kritik terjadi pada Rabu sore (8/1).</p> <p dir="ltr">Melalui keterangan resmi yang diterima oleh<em> JawaPos.com</em> pada Sabtu (11/1) AKBP Argo menyampaikan bahwa peristiwa yang terekam dalam video tersebut terjadi saat Brigadir DK tengah melaksanakan tugas pengawalan di Jalan M. H. Thamrin sekitar pukul 16.30 WIB.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015514493/5-tanda-seorang-wanita-muda-memiliki-jiwa-yang-luar-biasa-cantik-menurut-psikologi-salah-satunya-suka-berempati">5 Tanda Seorang Wanita Muda Memiliki Jiwa yang Luar Biasa Cantik, Menurut Psikologi, Salah Satunya Suka Berempati</a></strong></p> <p dir="ltr">Petugas patwal yang berdinas di bawah naungan Polda Metro Jaya itu mengakui bahwa arus lalu lintas sempat tersendat karena ada truk penambal jalan berhenti di tengah jalan.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Saat itu kendaraan Toyota Alphard (Taksi Silver Bird) hendak menghindar ke kanan, namun di saat bersamaan ada kendaraan dari sebelah kanan yang juga sama-sama hendak maju. Sehingga hampir menyebabkan terjadi senggolan. Akibatnya taksi berhenti dengan jeda agak lama dan saat itu terlihat terjadi perdebatan antara kedua (pengemudi) kendaraan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan,&rdquo;&nbsp; terang Argo.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Karena itu, personel patwal yang tengah bertugas mengawal kendaraan dinas RI 36 mengambil inisiatif untuk melerai dengan meminta pengendara taksi segera melanjutkan perjalanan. Namun demikian, dia tidak menampik bahwa dalam video yang viral di media sosial gestur petugas patwal tampak menunjukkan arogansi.</p> <p dir="ltr">Untuk itu pula, Ditlantas Polda Metro Jaya memanggil dan mengklarifikasi petugas patwal tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Anggota sudah dilakukan pemanggilan dan klarifikasi terkait kejadian tersebut serta diberikan sanksi teguran untuk lebih humanis pada saat melaksanakan pengawalan. Selanjutnya Ditlantas Polda Metro Jaya juga akan mencari pengemudi taksi untuk meminta klarifikasi apakah ada tindakan atau ucapan dari personil Ditlantas Polda Metro Jaya yang dianggap tidak sopan atau arogan,&rdquo; ungkap Argo.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dalam keterangan yang sama, perwira menengah dengan dua kembang di pundak itu menghaturkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas peristiwa viral di media sosial tersebut.</p> <p dir="ltr">&rdquo;Ditlantas Polda Metro Jaya meminta maaf apabila sikap gestur yang dilakukan oleh anggota dianggap tidak layak atau arogan, akan menjadi bahan evaluasi untuk pengawalan selanjutnya,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;</p>

Merespons hal itu, Ditlantas Polda Metro Jaya memanggil dan mengklarifikasi petugas patwal yang bertugas dalam pengawalan tersebut.

Sampaikan Permohonan Maaf Kepada Masyarakat, Respons Ditlantas Polda Metro Jaya Usai Viral Petugas Patwal Kendaraan Dinas RI 36

<p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/17364634218764512312618162122546-752902981.jpg" alt="Tangkapan layar patwal yang meminta minggir sesama pengguna jalan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar patwal yang meminta minggir sesama pengguna jalan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Masyarakat di jagat maya memperbincangkan video kendaraan dinas dengan pelat nomor RI 36 dan petugas patwal kendaraan dinas tersebut. Warganet ramai-ramai menyampaikan kritik pedas dan menyayangkan tindakan kendaraan dinas dan petugas patwal kendaraan dinas itu. Atas peristiwa tersebut, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyampaikan permohonan maaf.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Hal itu dia utarakan saat dikonfirmasi oleh awak media pada Jumat (10/1). &rdquo;Atas tindakan personel tersebut, kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang merasa terganggu,&rdquo; ungkap jenderal bintang satu Polri tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Brigjen Raden Slamet Santoso menyampaikan bahwa petugas patwal yang viral dalam video tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Persisnya oleh Kasi Pamwal Polda Metro Jaya. &rdquo;Karena personel (tersebut) adalah anggota Polda Metro Jaya,&rdquo; imbuhnya. Pihaknya juga masih menunggu laporan lebih lanjut pasca peristiwa yang terjadi pada Rabu (8/1) itu viral di media sosial.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Video yang menunjukkan pergerakan lalu lintas kendaraan dinas RI 36 viral di media sosial. Dalam video tersebut, tampak kendaraan dinas yang dikawal oleh petugas patwal sempat terhalang taksi eksekutif. Meski tidak terdengar secara jelas, namun gestur petugas patwal terhadap pengemudi taksi eksekutif tersebut dinilai berlebihan. Sehingga menuai kritik pedas dari warganet.</p>

Brigjen Raden Slamet Santoso menyampaikan bahwa petugas patwal yang viral dalam video tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya.

Petugas Patwal Kendaraan Dinas RI 36 Viral, Korlantas Sampaikan Permohonan Maaf

RI 36

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RI 36