<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/05/1001851279-4287688082.jpg" alt="Salah satu kegiatan pembinaan oleh Satpol PP Surabaya. (Pemkot Surabaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Salah satu kegiatan pembinaan oleh Satpol PP Surabaya. (Pemkot Surabaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya terus meningkatkan pengawasan terhadap tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) selama Ramadhan 1446 Hijriah. Giat itu untuk memastikan ketertiban serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Salah satu pengawasan dilakukan terhadap tempat usaha biliar dan panti pijat (spa) di kawasan Surabaya Selatan. Sebab, kegiatan usaha tersebut diduga tetap beroperasi meski telah ada ketentuan yang melarang operasional selama Ramadhan. Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Surabaya Agnis Juistityas mengatakan, pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran terhadap Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya Nomor: 100.3.4/3322/436.8.6/2025 tentang Pelaksanaan Ibadah selama Bulan Suci Ramadhan. &rdquo;Sebelumnya kami mendapat aduan dari masyarakat tentang adanya tempat biliar dan panti pijat yang masih buka, kami konfirmasikan kepada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) terkait hal tersebut. Namun untuk panti pijat dari pantauan petugas kami tidak ada aktivitas di sana,&rdquo; kata Agnis seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, Satpol PP juga berkoordinasi dengan Disbudporapar untuk memastikan daftar tempat biliar yang mendapatkan izin operasional selama Ramadhan. Selain itu, pengawasan RHU dilakukan bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). &rdquo;Ini dilakukan untuk memantau perizinan tempat usaha, terlebih tempat yang menjual minuman beralkohol,&rdquo; ujar Agnis Juistityas. Dalam operasi kali ini, Agnis mengungkap, petugas Satpol PP tidak menemukan aktivitas biliar di lokasi yang dikeluhkan masyarakat. Namun, pihaknya tetap memberikan teguran kepada pemilik usaha. &rdquo;Di lokasi kami tidak menemukan adanya aktivitas biliar, namun di sana kami menemukan meja biliar dalam keadaan tidak tertutup. Sehingga kami minta kepada pemilik tempat usaha untuk menutup meja biliar tersebut,&rdquo; tandas Agnis Juistityas. Selain itu, Agnis menegaskan, pemilik usaha juga diminta menandatangani Berita Acara (BA) sebagai bentuk komitmen untuk mematuhi SE Wali Kota Surabaya. &rdquo;Pemilik usaha membuat komitmen dalam berita acara yang ditandatangani pemilik usaha yang pada intinya dalam menjalankan usaha mematuhi SE Wali Kota. Apabila mereka kedapatan melanggar komitmen tersebut, maka akan kami kenakan sanksi tindak pidana ringan (Tipiring) bahkan penutupan total kegiatan usahanya,&rdquo; papar Agnis Juistityas.

Satpol PP Kota Surabaya meningkatkan pengawasan terhadap tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) selama Ramadhan untuk memberikan rasa aman

Satpol PP Surabaya Intensifkan Pengawasan RHU Selama Ramadhan

<div id="m#msg-f:1825676582060838774" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/05/Screenshot_2025-03-04-23-54-07-541_comgoogleandroidgm-edit-1143974920.jpg" alt="Dekorasi bertema Ramadhan di Taman Surya, Balai Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Dekorasi bertema Ramadhan di Taman Surya, Balai Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1825676582060838774-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> JawaPos.com -&nbsp;Belum genap sepekan Ramadan berjalan, sudah ada Rumah Hiburan Umum (RHU) di Surabaya yang melanggar aturan. Meski larangan sudah jelas, beberapa tempat hiburan tetap nekat beroperasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015721553/fraksi-partai-demokrat-dprd-jatim-nyatakan-stabilitas-harga-dan-pembangunan-desa-harus-jadi-prioritas-di-100-hari-khofifah-emil">Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Nyatakan Stabilitas Harga dan Pembangunan Desa Harus Jadi Prioritas di 100 Hari Khofifah-Emil</a> Hal ini mendapat atensi dari Satpol PP Kota Surabaya. Mereka akan memperketat pengawasan terhadap RHU-RHU selama Ramadhan agar merasa aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah puasanya. Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Surabaya, Agnis Juistityas juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dan segera melapor apabila menemukan pihak-pihak yang melanggar aturan Ramadhan. &ldquo;Masyarakat dapat menginfokan kepada kami jika menemui adanya tempat RHU yang masih buka. Dari informasi masyarakat tersebut akan kami tindak lanjut bersama dinas terkait,&rdquo; tutur Agnis di Surabaya, Selasa (4/3). Meski begitu, untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di kemudian hari, ada baiknya menyimak kembali isi Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya nomor 100.3.4/3322/436.8.6/2025. Dalam surat edaran tersebut, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memberikan 11 poin instruksi. Baik itu berupa imbauan, larangan, maupun pembatasan hal-hal yang berisiko mengganggu ibadah di bulan Ramadhan. &ldquo;Surat edaran ini dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam pelaksanaan Ibadah Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M di Surabaya,&rdquo; tutur Eri dalam SE, dikutip Selasa (4/3). Berikut 11 poin yang tercantum dalam SE Pelaksanaan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri: 1. Pedoman Ibadah: Ibadah di masjid/musala harus tertib. Takjil dan zakat diatur untuk menghindari kerumunan. Penggunaan pengeras suara sesuai aturan, salat Idul Fitri mengikuti kebijakan pemerintah, dan antisipasi provokasi di media sosial/cetak; 2. Kegiatan Buka Puasa atau Sahur: Restoran dapat buka puasa bersama tanpa mencolok. Patroli sahur harus tertib, sahur bersama wajib lapor aparat, dan warga diminta tidak berkumpul di tempat berbahaya. Orang tua diminta mengawasi anak agar tidak melakukan aktivitas berbahaya; 3. Penutupan Tempat Hiburan: Diskotik, karaoke, pub, rumah biliard, dan bioskop dilarang buka atau beroperasi pada waktu tertentu selama Ramadan; 4. Larangan Alkohol: Dilarang menjual dan mengedarkan alkohol selama Ramadan dan Idul Fitri; 5. Larangan Petasan: Membuat, menjual, atau menyalakan petasan dilarang untuk menghindari bahaya kebakaran; 6. Kondusifitas: Masyarakat diharapkan menjaga ketertiban dan toleransi selama Ramadan dan Idul Fitri; 7. Pengawasan: Pengawasan dilakukan oleh perangkat daerah, TNI, POLRI, serta tokoh agama dan masyarakat; 8. Antisipasi Cuaca: Warga diminta waspada terhadap perubahan cuaca ekstrem; 9. Operasi Ketertiban: Aparat akan menindak pelanggaran seperti warung pangku, judi, peredaran miras ilegal, balap liar, perang sarung, parkir liar, dan pungutan liar; 10. Tanggap Darurat: Warga dapat menghubungi Pos Polisi, Call Center 110, atau Command Center 112 untuk kondisi darurat; 11. Sanksi: Pelanggaran SE akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. &ldquo;Seluruh warga masyarakat diharapkan mematuhi dan menjaga kondusifitas, ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta menjunjung tinggi nilai toleransi selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri,&rdquo; tandas Eri.&nbsp;(*) <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Belum genap sepekan Ramadan berjalan, sudah ada Rumah Hiburan Umum (RHU) di Surabaya yang melanggar aturan. Meski larangan sudah jelas

Simak Lagi Aturan Operasional RHU di Surabaya selama Ramadhan agar Tak Kena Sanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/1001834162-4050747851.jpg" alt="Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mohammad Faridz Afif. (Indra Setiawan)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mohammad Faridz Afif. (Indra Setiawan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengingatkan kegiatan usaha rumah hiburan umum (RHU) wajib tutup selama Bulan Suci Ramadhan. &rdquo;RHU wajib tutup selama Ramadhan,&rdquo; tutur Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Mohammad Faridz Afif seperti dilansir dari Antara di Kota Surabaya, Jumat (28/2). Afif sapaan akrabnya mengatakan, berdasar Surat Edaran Pemerintah Kota Nomor 100.3.4/3322/436.8.6/2025 yang sudah disepakati bersama bahwa seluruh RHU wajib tutup. Pihaknya mengingatkan pada seluruh pengusaha RHU yang ada di Surabaya harus mentaati surat edaran tersebut. &rdquo;Jangan sampai melanggar, kalau melanggar pasti akan ditutup secara permanen,&rdquo; tandas Mohammad Faridz Afif. Terkait pengawasan, pihaknya bersama OPD dan Satpol PP setiap hari selama puasa Ramadhan akan mengawasi seluruh tempat RHU. &rdquo;Jika ada yang buka (RHU) akan kita tindak,&rdquo; kata Mohammad Faridz Afif. Pemkot Surabaya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4/3322/436.8.6/2025 tentang Pelaksanaan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M di Kota Surabaya. &rdquo;Surat edaran tersebut dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam pelaksanaan ibadah Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M di Kota Surabaya,&rdquo; terang Wali Kota Eri Cahyadi dalam Surat Edaran yang diterbitkan pada Sabtu (15/2). Salah satu klausul dalam surat edaran tersebut adalah mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan usaha di Kota Surabaya selama Bulan Suci Ramadhan dan Malam Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H/2025 M. Diskotek, klub malam, karaoke dewasa, karaoke keluarga, spa, dan pub atau rumah music, diwajibkan menutup dan menghentikan kegiatan usaha, termasuk yang berada atau menjadi fasilitas hotel dan restoran. &rdquo;Panti pijat diwajibkan menutup dan menghentikan kegiatan kecuali tempat tusuk jari (akupressuris),&rdquo; tulis surat edaran tersebut. Selain itu, kegiatan rumah biliard (bola sodok) dilarang membuka kegiatan usaha, kecuali yang digunakan sebagai tempat latihan olahraga harus terlebih dahulu memperoleh izin dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Surabaya berdasar usul dari Persatuan Olahraga Bola Sodok Indonesia (POBSI) Cabang Surabaya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengingatkan kegiatan usaha rumah hiburan umum (RHU) wajib tutup selama Bulan Suci Ramadhan

DPRD Surabaya Ingatkan RHU Wajib Tutup saat Ramadhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/1000565481-2157351820.jpg" alt="Ilustrasi petugas Satpol PP saat melakukan penindakan RHU. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas Satpol PP saat melakukan penindakan RHU. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya serius membatasi peredaran minuman alkohol (mihol). Terlebih selama setahun terakhir, mihol disebut-sebut menjadi biang kerok dari maraknya kecelakaan lalu lintas. Untuk mencegah insiden serupa, Kepala Satpol PP Kota Surabaya M. Fikser mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengawasan ketat pengelola Rekreasi Hiburan Umum (RHU). Terutama bar dan diskotek. Tak segan-segan, pihaknya akan memberikan sanksi berupa penyegelan bagi pengelola RHU yang melanggar. Peraturan daerah untuk mengendalikan peredaran mihol juga sedang digodok pemkot. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengaku sepakat dengan upaya pemkot untuk memperketat minuman beralkohol, melalui penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwali). &rdquo;Kita bisa percepat pembahasan itu, asal Pemkot sebagai inisiator segera menyampaikan draf-nya ke kami. Kemudian bisa segera kami membentuk panitia khusus (pansus) yang akan bekerja dengan cepat,&rdquo; ujar Fathoni, Rabu (8/1). Maraknya kasus kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi yang mabuk, lanjut Fathoni, sudah cukup menjadi urgensi Pemkot Surabaya untuk membuat dan mengesahkan dasar hukum yang lebih kuat, yakni Perwali Pengendalian Mihol. &rdquo;Selama ini Satpol PP terbentur banyak hambatan dalam menindak pelanggaran terkait minuman beralkohol, karena aturan di Perda Kepariwisataan tidak memberikan kewenangan yang cukup,&rdquo; tandas Arif Fathoni. Perwali Pengendalian Minuman Beralkohol ini nantinya dijadikan landasan petugas Satpol PP dalam melakukan penindakan. Regulasi yang memiliki dasar hukum lebih kuat dan tidak multitafsir. Tak hanya itu, menurut Arif Fathoni, regulasi ini diharapkan dapat menjadi alat untuk memutus peredaran mihol ilegal di Surabaya. Sebab selama ini, masih ditemukan oknum yang nekat mencampurkan botol minuman impor dengan alkohol murni. &rdquo;Ini membahayakan konsumen. Tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga meningkatkan risiko kesehatan dan batas kesadaran peminum karena campuran alkohol murni yang mudah diakses di apotek-apotek,&rdquo; ucap Arif Fathoni. Fathoni berharap dengan adanya Perda Pengendalian Minuman Beralkohol, pengawasan dan penindakan bisa dilakukan secara komprehensif. Sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya konsumsi mihol berlebihan.

Satpol PP Kota Surabaya melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran minuman beralkohol di Rekreasi Hiburan Umum terutama bar dan diskotek

DPRD Desak Regulasi Pembatasan Minuman Alkohol di Surabaya, Ini Alasannya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/30/RHU-2395110010.jpg" alt="ILUSTRASI. Petugas Satpol PP melakukan patroli ke RHU pada malam tahun baru. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Petugas Satpol PP melakukan patroli ke RHU pada malam tahun baru. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp;Tahun baru 2025 akan segera tiba. Pada momen tersebut, tak sedikit masyarakat yang memilih berkumpul bersama keluarga, untuk merayakan momen pergantian tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan Tahun Baru 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 300/26738/436.8.6/2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam surat edaran tersebut, Pemkot Surabaya mengizinkan Rekreasi Hiburan Umum (RHU) tetap buka pada malam pergantian tahun 2024. Namun, RHU bisa beroperasi dengan beberapa catatan yang perlu diperhatikan pelaku usaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk RHU di Surabaya (boleh) tetap buka ya. Kita akan lakukan monitoring dan petugas kita disebar untuk berbaur melakukan pengamatan tertutup," ujar Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser, Senin (30/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Fikser menuturkan larangan yang harus dipatuhi pelaku usaha RHU. Yakni dilarang menerima kunjungan dari anak di bawah usia 18 tahun dan tidak menjadi tempat perjudian maupun peredaran narkoba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika ada RHU di Surabaya yang kedapatan memperbolehkan anak di bawah umur, maka ada akan diberikan sanksi. Berupa peringatan pertama kedua hingga penyegelan tempat usaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, tetap, kita memberikan kelonggaran pada pemilik usaha RHU. Tetapi patuhi juga aturan yang ada di Surabaya," lanjut pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Tim Asuhan Rembulan Satpol PP Surabaya akan mengerahkan banyak petugas untuk berpatroli ke RHU-RHU pada malam tahun baru. Mereka juga melakukan patroli di ruang-ruang publik</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, seperti tahun lalu, kita lakukan patroli juga ke ruang publik. Jika ada yang ketahuan pesta miras atau tawuran, maka akan kami beri sanksi untuk merawat ODGJ Liponsos Keputih, Surabaya," tukas Fikser.</div>

"Kita akan lakukan monitoring dan petugas kita disebar untuk berbaur melakukan pengamatan tertutup," ujar Kepala Satpol PP Surabaya.

Pemkot Surabaya Izinkan RHU Buka pada Malam Tahun Baru, tapi Ada Syarat Ketat yang Harus Dipenuhi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/22/f6c864d1-bad4-4ea1-be2e-e7dc1a8a6921-2112952907.jpg" alt="Pemkot Surabaya dan BNN sidak dua tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) di wilayah Surabaya Barat. (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya dan BNN sidak dua tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) di wilayah Surabaya Barat. (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan petugas gabungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) di wilayah Surabaya Barat. Pengawasan ini berlangsung pada Jumat (20/12) malam hingga Sabtu (21/12) dini hari. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP Kota Surabaya Yudhistira menyampaikan, kegiatan ini merupakan agenda rutin Pemkot bersama BNN untuk menekan penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya. Selain itu, pihaknya juga memeriksa perizinan usaha di lokasi-lokasi tersebut. &rdquo;Dalam upaya pengawasan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum), Pemkot Surabaya melibatkan personel dari berbagai instansi terkait,&rdquo; ujar Yudhistira di Surabaya, Sabtu (21/12). Yudhistira menjelaskan, selain menyasar penyalahgunaan narkotika, inspeksi ini juga menargetkan pengawasan terhadap anak-anak di bawah umur dan pengunjung tanpa kartu identitas. Petugas melakukan pengecekan kartu tanda penduduk (KTP) dan tes urine kepada seluruh pengunjung. &rdquo;Setelah kami cek KTP, pengunjung diarahkan untuk melakukan tes urine dengan bantuan tim dari BNN Kota Surabaya,&rdquo; terang Yudhistira. Jika ditemukan pengunjung yang positif mengonsumsi narkotika, mereka akan langsung diserahkan kepada BNN untuk diproses lebih lanjut. Dalam pengawasan di dua lokasi RHU, sebanyak 93 pengunjung menjalani tes urine. Di lokasi pertama, ada 74 pengunjung yang diperiksa, sementara di lokasi kedua sebanyak 19 pengunjung. &rdquo;Dari dua tempat ini, semua pengunjung dinyatakan negatif narkotika,&rdquo; ungkap Yudhistira. Yudhistira mengimbau para pemilik usaha RHU di Surabaya agar mematuhi peraturan yang berlaku. IPenertiban ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. &rdquo;Kami berharap semua tempat hiburan malam di Kota Surabaya beroperasi sesuai aturan. Kegiatan seperti ini akan terus dilakukan untuk memastikan ketertiban dan keamanan di wilayah Kota Surabaya,&rdquo; ucap Yudhistira. Dengan pengawasan rutin ini, Pemkot Surabaya dan BNN menunjukkan komitmen serius dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Pemkot Surabaya bersama BNN dan petugas gabungan sidak di dua tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) di wilayah Surabaya Barat

Pemkot Surabaya dan BNN Sidak Dua RHU, Tes Urine Pengunjung Negatif Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/16/WhatsApp-Image-2024-06-16-at-115944-1147814995.jpg" alt="Ilustrasi razia di tempat hiburan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi razia di tempat hiburan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satpol PP Kota Surabaya bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) gelar razia Rekreasi Hiburan Umum (RHU), pada Jumat (14/6) hingga Sabtu (15/6) dini hari. Razia gabungan tersebut menyasar dua lokasi RHU di wilayah Surabaya Timur. Dari dua lokasi tersebut, ratusan orang dilakukan tes urine (screening) oleh BNN. Dua di antaranya dinyatakan positif narkoba. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Yudhistira mengatakan, pihaknya menggelar giat razia RHU tak hanya menyasar pada penyalahgunaan narkotika. Namun juga melakukan pengawasan anak-anak di bawah umur. Itu sebagai upaya pengawasan tempat-tempat hiburan malam yang rawan akan penyalahgunaan narkotika, serta guna menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Yudhis menjelaskan, pihaknya bersama petugas gabungan awalnya melakukan pengecekan kartu identitas para pengunjung, yakni KTP. &rdquo;Untuk para pengunjung yang tidak membawa kartu identitas dan anak di bawah umur, kita berikan edukasi kepada mereka dan juga kepada manajemen RHU perihal kartu identitas dan usia di bawah umur,&rdquo; jelas Yudhistira. Bagi para pengunjung yang tidak bisa menunjukkan kartu identitas dalam bentuk fisik maupun bukti KTP elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Disdukcapil), dibawa ke kantor Satpol PP Surabaya. Yakni untuk menjalani pendataan lebih lanjut. &rdquo;Di sana mereka didata dan kami juga turut memanggil orang tua mereka dengan membawa bukti berupa KTP atau kartu keluarga,&rdquo; kata Yudhistira. Yudhis mengatakan, hasil razia pada lokasi RHU pertama, yakni wilayah kecamatan Tenggilis Mejoyo, terdapat enam anak di bawah umur. &rdquo;Kami temukan enam anak di bawah umur, serta satu orang tidak membawa kartu identitas,&rdquo; ujar Yudhistira. Dia menambahkan, di lokasi kedua, yakni wilayah Kecamatan Mulyorejo, petugas mendapati satu orang tidak membawa KTP. &rdquo;Ada satu orang pengunjung tidak membawa KTP, untuk yang di bawah umur nihil,&rdquo; imbuh Yudhistira. Sementara itu, pada razia RHU tersebut juga dilakukan tes urine oleh BNN Kota Surabaya, guna mengidentifikasi adanya penggunaan narkoba. Humas BNN Kota Surabaya Singgih Widi Pratomo menuturkan, tes urine (screening) di dua tempat RHU telah dilaksanakan pada 137 orang. Di lokasi pertama, sebanyak 75 orang serta pada lokasi kedua ada 62 orang. &rdquo;Kami temukan di lokasi pertama, satu orang positif metampetamin dan amphetamin, satu orang positif metampetamin, serta dua orang positif benzodiazepine. Benzodiazepine itu obat dari resep dokter, sehingga yang kami amankan di BNN Kota Surabaya yang positif narkotika, yaitu dua orang pengunjung,&rdquo; kata Singgih. Lebih lanjut, Singgih menuturkan, di lokasi kedua, petugas menemukan hasil tes urine satu pengunjung dengan hasil positif benzodiazepine. &rdquo;Untuk lokasi kedua, satu orang kami temukan mengonsumsi benzodiazepine, yang mana pengunjung mengonsumsi obat penenang tersebut dari dokter spesialis jiwa,&rdquo; imbuh Singgih Widi Pratomo. Selanjutnya, Singgih mengatakan, kedua pengunjung yang kedapatan positif mengonsumsi narkoba akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. &rdquo;Akan kami lakukan pemetaan untuk pengembangan untuk pemutusan jaringan narkotika,&rdquo; kata Singgih. Singgih mengatakan, razia ke tempat RHU tersebut akan dilakukan berkala di beberapa RHU di kota Surabaya. Itu sebagai upaya pencegahan terutama terkait dengan pelaksanaan P4GN yakni Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di lingkungan Kota Surabaya. Adapun dalam razia tersebut, Satpol PP Surabaya berkolaborasi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), Garnisun Tetap (Gartap), Polrestabes, dan dinas-dinas terkait.

Satpol PP bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya bersama pihak terkait gelar razia Rekreasi Hiburan Umum (RHU)

Satpol PP Gandeng BNN Razia RHU di Surabaya, Temukan Dua Orang Positif Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/WhatsApp-Image-2024-03-29-at-71143-PM-210702418.jpg" alt="Petugas Satpol PP pasang stiker pelanggaran ketentuan SE Wali Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Petugas Satpol PP pasang stiker pelanggaran ketentuan SE Wali Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satpol PP Surabaya masih mendapati tempat rekreasi hiburan umum (RHU) yang menjual minuman beralkohol (mihol). &rdquo;Semalam (Rabu, 27/3), kami lakukan pengawasan keempat lokasi RHU. Dua di antaranya melakukan pelanggaran. Mereka kedapatan masih menjual minuman beralkohol pada Bulan Suci Ramadhan ini,&rdquo; Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Surabaya Yudhistira. Dari hasil pengawasan tersebut, satpol PP mengamankan sebanyak 24 botol minuman beralkohol dengan berbagai jenis. &rdquo;Kami amankan ada 24 botol, dari dua kelab malam masing-masing 12 botol. Dua kelab malam itu lokasinya sama-sama berada di wilayah Surabaya Barat,&rdquo; ungkap Yudhistira. Tak hanya itu, lanjut dia, selain mengamankan barang bukti berupa botol minuman alkohol, petugas juga memasang stiker pelanggaran sebagai bentuk penindakan terhadap pelanggaran ketentuan dari SE yang berlaku. &rdquo;Untuk barang bukti kami bawa, akan kami berikan sanksi berupa sidang tindak pidana ringan (tipiring),&rdquo; jelas Yudhistira. Dia menyebutkan, pengawasan RHU yang dilakukan sebagai langkah penegakan aturan terkait operasional tempat RHU selama Bulan Suci Ramadhan. &rdquo;Karena sudah jelas di SE Wali Kota tertulis pemilik usaha dilarang memajang, mengedarkan, menjual dan/atau menyajikan minuman beralkohol selama Bulan Suci Ramadhan, sehingga jika ada tempat yang kedapatan melanggar, akan kami tindak tegas,&rdquo; ujar Yudhistira. Oleh karena itu, Yudhis menegaskan kepada para pelaku usaha untuk menaati SE Wali Kota yang berlaku. &rdquo;Jika mereka kedapatan tidak tertib, akan kami kenakan sanksi. Upaya yang kami lakukan ini untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, dan kami terus berupaya menjaga, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, warga Kota Surabaya,&rdquo; ucap Yudhistira. Memasuki minggu ketiga Bulan Ramadhan, Satpol PP Surabaya telah mendapati 5 RHU yang buka, di antaranya 3 kelab malam, 1 restoran, dan 1 tempat billiard. Kelima RHU itu melanggar Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor: 100.3.4/4839/436.8.6/2024 tentang pelaksanaan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024 M di Kota Surabaya.

Satpol PP mengamankan barang bukti minuman beralkohol. Petugas juga memasang stiker pelanggaran ketentuan SE Wali Kota Surabaya

Bulan Puasa, Pemkot Surabaya Bredel Hiburan Malam Nekat Buka dan Sita Puluhan Miras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220327-WA0015.jpg" alt="Suasana KBS di Surabaya." width="100%">
<figcaption>Suasana KBS di Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjelang Pemilu 2024 memberikan sebuah imbauan kepada seluruh pelaku usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU). Imbauan yang diberikan kepada pelaku RHU yakni agar menghentikan kegiatan usahanya paling lambat pada pukul 23.00 WIB. Tujuan imbauan tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan keamanan dan ketentraman pada saat kegiatan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berlangsung. Dalam Surat Edaran (SE) Nomor 300/2929/436.8.6/2024 tentang Peningkatan Keamanan dan Ketenteraman Pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Surabaya, tertulis imbauan yang dimaksud. Dan jika nantinya terjadi pelanggaran terkait Surat Edaran tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu membenarkan hal tersebut. Pihaknya juga menyatakan bahwa Pemkot Surabaya juga mendapatkan masukan dari jajaran Forum Komunikasi Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya dalam rangka persiapan Pemilu 2024. &ldquo;Imbauan tersebut adalah untuk persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dengan pertimbangan sisi keamanan dan ketenteraman masyarakat,&rdquo; jelas Maria. Selain itu, Kepala Bangkesbangpol Kota Surabaya juga memberikan arahan supaya warga Surabaya ikut berperan aktif dalam pesta demokrasi 2024. &ldquo;Jadi hanya untuk malam ini saja (13 Februari 2024) karena pada 14 Februari 2024 diharapkan semua masyarakat Surabaya ikut berperan aktif dalam pesta demokrasi 2024,&rdquo; tambahnya. Dalam pelaksanaan monitoring dan pengawasan, nantinya Pemkot Surabaya akan menerjunkan para personil Satpol PP untuk berkeliling dan menyisir seluruh wilayah kota Surabaya. Selain itu, perempuan yang akrab dipanggil dengan Yayuk ini menjelaskan ada juga para Camat beserta tiga pilar di masing-masing Kecamatan untuk monitoring. &ldquo;Termasuk dengan para camat dan 3 pilar di masing-masing kecamatan untuk melakukan monitoring,&rdquo; ujar Yayuk. Kemudian untuk sanksi yang diberikan kepada para pelaku usaha jika melakukan pelanggaran, Yayuk kembali menjelaskan bahwa SE tersebut bersifat imbauan. Oleh karena itu, sanksi yang akan diberikan berupa sanksi administratif berupa teguran peringatan yang ditujukan pada pemilik pelaku usaha yang melanggar. Jadi, seluruh kegiatan yang berpotensi untuk menimbulkan konflik menjelang pemilu 2024 diimbau untuk segera ditutup pada pukul 23.00 WIB nanti. Yayuk juga mengharapkan para Pelau Usaha Rekreasi dan Hiburan untuk memahami dan bekerja sama dengan melakukan imbauan seperti pada SE yang disampaikan. &ldquo;Kami berharap para pelaku usaha RHU bisa memahami dan menghentikan kegiatan usahanya sesuai dengan SE yang sudah disampaikan,&rdquo; tuturnya. &ldquo;Sebab, saat persiapan Pemilu, kami berharap tidak terjadi kondisi yang gawat di Surabaya,&rdquo; tambah pemilik nama asli Maria. Di samping itu, Wali aKota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran Forkopimda juga melakukan pengecekan guna memastikan Pemilu 2024 berjalan lancar. &ldquo;Tujuannya adalah Forkompinda Kota Surabaya ingin memastikan bahwa pada 14 Februari 2024 saat pemungutan suara di Kota Surabaya siap dilaksanakan dalam kondisi aman dan kondusif,&rdquo; pungkas Maria.

Jelang Pemilu 2024, Pemkot Surabaya imbau tempat hiburan tutup pukul 23.00 WIB demi keamanan dan ketentraman.

Jelang Pencoblosan, Pemkot Surabaya Imbau Para Pelaku RHU Tutup Tempat Rekreasi dan Hiburan Pukul 23.00 WIB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/ilustrasi-pemilu-2024-4292953433.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau kepada seluruh pelaku usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU) di Kota Pahlawan agar menghentikan kegiatan usahanya pada 13 Februari pukul 23.00 WIB. Hal itu dilakukan dalam rangka peningkatan keamanan dan ketenteraman saat kegiatan persiapan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 300/2929/436.8.6/2024 tentang Peningkatan Keamanan dan Ketenteraman pada Pemilu 2024 di Kota Surabaya. &rdquo;Apabila ditemukan pelanggaran terhadap SE tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu. Dia mengatakan, Pemkot Surabaya mendapatkan masukan dari jajaran Forum Komunikasi Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya dalam rangka persiapan Pemilu 2024. Yakni, untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Pahlawan, dengan demikian kegiatan usaha terutama RHU diimbau untuk menghentikan kegiatan usaha pada pukul 23.00 WIB. &rdquo;Imbauan tersebut adalah untuk persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari dengan pertimbangan sisi keamanan dan ketenteraman masyarakat. Jadi hanya untuk malam ini saja (13 Februari) karena pada 14 Februari diharapkan semua masyarakat Surabaya ikut berperan aktif dalam pesta demokrasi 2024,&rdquo; kata Yayuk sapaan akrab Maria Theresia Ekawati Rahayu, Selasa (13/2). Dia menjelaskan, dalam pelaksanaan monitoring dan pengawasan, Pemkot Surabaya akan menerjunkan para personel Satpol PP Surabaya. Petugas berkeliling dan menyisir seluruh wilayah di Kota Pahlawan. &rdquo;Termasuk dengan para camat dan 3 pilar di masing-masing kecamatan untuk melakukan monitoring,&rdquo; ujar dia. Sedangkan terkait sanksi yang diberikan jika kedapatan ada pelaku usaha RHU yang melanggar, dia menjelaskan, SE tersebut bersifat imbauan. Karena itu, akan diberikan sanksi administratif berupa teguran peringatan. Oleh sebab itu, dia menambahkan, seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik menjelang Pemilu 2024 diimbau untuk tutup pada pukul 23.00 WIB. &rdquo;Kami berharap para pelaku usaha RHU bisa memahami dan menghentikan kegiatan usahanya sesuai dengan SE yang sudah disampaikan. Sebab, saat persiapan Pemilu, kami berharap tidak terjadi kondisi yang gawat di Surabaya,&rdquo; jelas Maria Theresia Ekawati Rahayu. Di samping itu, dia menambahkan, guna memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran Forkopimda Kota Surabaya akan melakukan pengecekan tempat pemungutan suara (TPS) di sejumlah wilayah di Kota Pahlawan pada 13 Februari. &rdquo;Forkompinda Kota Surabaya ingin memastikan bahwa pada 14 Februari 2024 saat pemungutan suara di Kota Surabaya siap dilaksanakan dalam kondisi aman dan kondusif,&rdquo; ucap Maria Theresia Ekawati Rahayu.

Pemkot Surabaya imbau seluruh pelaku usaha agar menghentikan kegiatan usaha pada 13 Februari pukul 23.00 WIB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rhu

Berita Terkini