<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp46 miliar, Nurhadi dan Riesky Herbiyono berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantu" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp46 miliar, Nurhadi dan Riesky Herbiyono berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan pertimbangan hukuman kepada mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono yang dinilai telah berjasa kepada MA. Padahal, Nurhadi sudah terang-terangan menerima suap dan gratifikasi untuk mengurus perkara di lembaga kekuasaan kehakiman.  "ICW tidak habis pikir ketika mendengar pertimbangan meringankan yang dibacakan oleh Hakim. Bagaimana mungkin seorang pelaku korupsi dikatakan berjasa untuk kemajuan Mahkamah Agung? Bukankah kejahatan yang ia lakukan justru mencoreng wajah Mahkamah Agung?" kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Jumat (12/3).  Terlebih, dalam proses penyidikan, Nurhadi dan Rezky sempat buron. Hal ini justru tidak menjadi pertimbangan hakim. "Tidak kooperatif saat menjalani proses hukum. Hal itu terbukti tatkala ia melarikan diri dan terlibat dalam insiden pemukulan pegawai rumah tahanan KPK," cetus Kurnia.  Oleh karena itu, ICW mendesar agar KPK segera mengajukan banding agar putusan tingkat pertama segera dianulir. Selain itu, KPK juga mesti segera menerbitkan dua surat perintah penyelidikan.  "Pertama, penyelidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Nurhadi. Kedua, penyelidikan terkait dengan obstruction of justice, terutama bagi pihak-pihak yang selama ini melindungi atau menyembunyikan Nurhadi saat ia melarikan diri," tegas Kurnia.  Sebelumnya, Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono telah divonis enam tahun pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Vonis itu jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).  Padahal Nurhadi divonis hukuman 12 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Sementara itu, Rezky Herbiyono yang merupakan menantu Nurhadi, dituntut 11 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.  Alasan majelis hakim menjatuhkan hukuman sangat rendah kepada Nurhadi dan menantunya, karena dinilai berjasa kepada Mahkamah Agung (MA). Karena pada saat bertugas di MA, Nurhadi banyak mengatur keperluan lembaga kekuasaan kehakiman itu.  "Alasan meringankan belum pernah dihukum, punya tanggungan keluarga dan Nurhadi telah berjasa dalam kemajuan MA," kata Ketua Majelis Hakim, Saifudin Zuhri membacakan amar putusan, Rabu (10/3) malam.  Sementara itu berdasarkan pertimbangan yang memberatkan, Nurhadi dinilai merusak nama baik MA hingga lembaga peradilan di bawahnya. Karena dia terbukti menerima suap hingga gratifikasi untuk mengurus perkara di MA.  "Hal memberatkan, merusak nama baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya," ujar Hakim Saifudin.  Jaksa KPK mengajukan upaya hukum banding atas vonis hakim tersebut. Karena vonis kepada Nurhadi tidak 2/3 dari tuntutan Jaksa yang meminta Nurhadi agar divonis 12 tahun pidana penjara, sementara Rezky divonis 11 tahun pidana penjara.  Dalam dakwaan dan surat tuntutan, Nurhadi dan Rezky diyakini menerima suap sebesar Rp 45.726.955.000. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Selain itu, Nurhadi dan Rezky dinilai majelis hakim hanya terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 13.787.000.000. Penerimaan gratifikasi itu lebih rendah dari dakwaan dan juga tuntutan Jaksa. Karena Jaksa meyakini, Nurhadi dan Rezky terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).  Nurhadi dan Rezky Herbiyono terbukti menerima suap dan melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Keduanya juga terbukti menerima gratifikasi melanggar Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Nurhadi Dinilai Berjasa, ICW: Bagaimana Pelaku Korupsi Bisa Berjasa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp 46 miliar, Nurhadi dan Rezky Herbiyono berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantu" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp 46 miliar, Nurhadi dan Rezky Herbiyono berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono cuma divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta. ICW menilai, vonis tersebut tidak akan menimbulkan efek jera.  "Putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepada mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi sangat ringan, berpihak pada terdakwa, dan amat melukai rasa keadilan masyarakat. Selain itu, vonis tersebut juga akan membuat para mafia peradilan tidak akan pernah jera dan tetap akan melakukan praktik korupsi," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (12/3).  Kurnia menyampaikan, semestinya praktik penerimaan suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan perkara, dinilai sangat layak untuk divonis penjara seumur hidup, serta denda Rp 1 miliar. Bahkan seluruh aset hasil kejahatan yang dikuasai dirampas untuk negara.  Menurutnya, ada beberapa hal yang mendasari keputusan tersebut. Kurnia menyampaikan, Nurhadi melakukan kejahatannya saat menjabat sebagai pejabat tinggi lembaga kekuasaan kehakiman.  "Tentu suap-menyuap yang ia lakukan dengan sendirinya meruntuhkan wibawa Mahkamah Agung," ujar Kurnia.  Dia juga menandang, Nurhadi tidak kooperatif saat menjalani proses hukum. Hal itu terbukti saat Nurhadi dan Rezky melarikan diri dan terlibat dalam insiden pemukulan pegawai rumah tahanan KPK.  "Selama proses persidangan Nurhadi tidak mengakui praktik korupsi yang dilakukan. Padahal fakta persidangan menunjukkan sebaliknya, ia diduga menerima miliaran rupiah dari Hiendra Soenjoto," tegas Kurnia.  Sebelumnya, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono divonis enam tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta Nurhadi dituntut 12 tahun penjara dan Rezky 11 tahun penjara.  "Mengadili, menyatakan terdakwa satu Nurhasi dan terdakwa dua Rezky Heebiyono, melakukan tindak pidana korupsi secara bersma-sama dan beberapa kali," kata Ketua Majelis Hakim, Saifudin Zuhri membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (10/3).  "Menjatuhkan pidana penjara maaing-masing selama enam tahun dan dengan denda Rp 500 juta dengan ketentuatan apabila tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama tiga bulan," sambungnya.  Majelis hakim meyakini, Nurhadi dan Rezky Herbiyono hanya menerima gratifikasi sebesar Rp 13.787.000.000. Penerimaan gratifikasi itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menduga Nurhadi dan Rezky menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).  Alasan penerimaan gratifikasi itu lebih rendah karena gratifikasi dari Freddy Setiawan senilai Rp 23,5 miliar dipandang tidak terbukti. Uang itu dinilai mengalir ke Rahmat Santoso yang merupakan tim kuasa hukum Freddy, yang juga adik ipar Nurhadi.  Sementara itu, uang suap yang diterima Nurhadi juga lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Nurhadi diyakini hanya menerima suap sebesar Rp 35.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.  Sedangkan berdasarkan tuntutan Jaksa, Nurhadi dinilai menerima suap sebesar Rp 45.726.955.000. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Dalam menjatuhkan hukuman terhadap Nurhadi dan Rezky, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, Nurhadi dinilai merusak nama baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya.  "Hal yang meringankan, belum pernah dihukum, punya tanggungan keluarga dan Nurhadi telah berjasa dalam kemajuan MA," ujar Hakim Saifudin.  Keduanya juga tidak dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 83.013.955.000 sebagaimana tuntutan Jaksa. Alasan itu, karena perbuatan Nurhadi dan Rezky tidak merugikan keuangan negara.  Nurhadi dan Rezky Herbiyono terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Keduanya juga terbukti menerima gratifikasi dan melanggar Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Nurhadi Divonis 6 Tahun Penjara, ICW: Keputusan Berpihak Pada Terdakwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kpk-periksa-nurhadi.jpg" alt="Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono telah divonis enam tahun pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Nurhadi dengan hukuman 12 tahun penjara dan menantunya, Rezky Herbiyono dituntut 11 tahun penjara.  Selain memvonis rendah, nilai suap gratifikasi Nurhadi juga turun atau tidak sama seperti dakwaan Jaksa KPK. Majelis Hakim hanya meyakini, Nurhadi dan menantunya hanya menerima suap senilai Rp 35.726.955.000.  ’’Uang sejumlah Rp 35.726.955.000 tadi yang diterima oleh para terdakwa dari saksi Hiendra Soenjoto tersebut dengan tujuan untuk pengurusan perkara PT Multicon Indrajaya Terminal yang mempunyai masalah hukum dengan PT KBN di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sehingga perkaranya sampai di tingkat peninjauan kembali (PK) di MA RI adalah terkait gugatan sewa menyewa depo kontainer milik PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) seluas 57.330 meter persegi dan 26.800 meter persegi yang terletak di Marunda,’’ kata Ketua Majelis Hakim, Saifuddin Zuhri sebagaimana amar putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, yang dibacakan Rabu (10/3) malam.  Padahal nilai suap sebagaimana dakwaan Jaksa KPK, Nurhadi dan Rezky dinilai menerima uang suap sebesar Rp Rp 45.726.955.000. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT MIT dengan PT KBN terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Alasan pengurangan uang suap itu karena dinilai Rezky telah mengganti sebesar Rp 10 miliar. Uang itu diganti dengan sertifikat kebun kelapa sawit di Padang Lawas Sumatera Utara sebanyak 11 sertifikat. ’’Oleh Hiendra Soenjoto diagunkan senilai Rp 10 miliar dan kedua 20 sertifikat dan atas penyerahan sertifikat kebun sawit kedua tersebut bahwa uang sejumlah Rp 35,7 miliar yang telah diterima oleh terdakwa dua, Hiendra Soenjoto dianggap lunas dan telah dikembalikan,’’ ujar Hakim Saifudin.  Selain itu, nilai uang gratifikasi yang diterima Nurhadi dan Rezky juga dinilai berkurang. Nurhadi dan Rezky hanya terbukti menerima gratifikasi senilai gratifikasi yang terbukti Rp 13.787.000.000.  Alasan penerimaan gratifikasi itu lebih rendah karena gratufikasi dari Freddy Setiawan senilai Rp23,5 miliar dipandang tidak terbukti. Uang itu dinilai mengalir ke Rahmat Santoso yang merupakan tim kuasa hukum Freddy, yang juga adik ipar Nurhadi. ’’Gratifikasi yang terbukti Rp13.787.000.000,’’ ucap Hakim Saifuddin.  Hukuman uang pengganti juga tidak dijatuhkan kepada Nurhadi dan Rezky. Padahal Jaksa KPK menuntut agar kedua terdakwa membayarkan uang pengganti sebesar Rp 83.013.955.000. Sementara itu, hakim tidak menjatuhkan uang pengganti untuk Nurhadi dan Rezky Herbiyono, karena dinilai tidak merugikan keuangan negara.  Nurhadi dan Rezky Herbiyoni terbukti menerima suap melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat  (1) KUHP.  Keduanya juga terbukti menerima gratifikasi melanggar Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gL_WSlD8VC8  &nbsp;

Nilai Suap hingga Gratifikasi Kepada Nurhadi Menurun dari Dakwaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp 46 miliar, Nurhadi dan Rezky Herbiyono berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantu" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp 46 miliar, Nurhadi dan Rezky Herbiyono berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono telah divonis enam tahun pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Vonis itu jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).  Padahal, Nurhadi divonis hukuman 12 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Sementara itu, Rezky Herbiyono dituntut 11 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.  Alasan majelis hakim menjatuhkan hukuman sangat rendah kepada Nurhadi dan menantunya, karena dinilai berjasa kepada Mahkamah Agung (MA). Karena pada saat bertugas di MA, Nurhadi banyak mengatur keperluan lembaga kekuasaan kehakiman itu.  "Alasan meringankan belum pernah dihukum, punya tanggungan keluarga, dan Nurhadi telah berjasa dalam kemajuan MA," kata Ketua Majelis Hakim, Saifudin Zuhri membacakan amar putusan, Rabu (10/3) malam.  Sementara itu berdasarkan pertimbangan yang memberatkan, Nurhadi dinilai merusak nama baik MA hingga lembaga peradilan di bawahnya. Karena dia terbukti menerima suap hingga gratifikasi untuk mengurus perkara di MA.  "Hal memberatkan, merusak nama baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya," ujar Hakim Saifudin.  Menanggapi ini, Jaksa Wawan Yunarwanto tak mempermasalahkannnya. Karena itu merupkan pertimbangan dan kewenangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. "Itu kan penilaian hakim, jadi sah-sah saja nggak ada masalah," tegas Wawan.  Meski demikian, Jaksa KPK mengajukan upaya hukum banding atas vonis hakim tersebut. Karena vonis kepada Nurhadi tidak 2/3 dari tuntutan Jaksa yang meminta Nurhadi agar divonis 12 tahun pidana penjara, sementara Rezky divonis 11 tahun pidana penjara.  "Jadi pertimbangan kami, karena penjatuhan pidana kurang dari 2/3 dari tuntutan yang kami ajukan," ucap Jaksa Wawan.  Alasan lainnya mengajukan upaya hukum banding karena tidak seluruhnya dakwaan hingga tuntutan jaksa terbukti sebagaimana amar putusan hakim. Jaksa menyesalkan, hakim hanya menilai Nurhadi terbukti menerima suap sebesar Rp 35.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.  Padahal sebagaimana dakwaan dan surat tuntutan, Nurhadi dan Rezky diyakinu menerima suap sebesar Rp 45.726.955.000. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Selain itu, Nurhadi dan Rezky dinilai majelis hakim hanya terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 13.787.000.000. Penerimaan gratifikasi itu lebih rendah dari dakwaan dan juga tuntutan Jaksa. Karena Jaksa meyakini, Nurhadi dan Rezky terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).  "Jadi itu yang jadi salah satu pertimbangan kita banding," cetus Jaksa Wawan.  Jaksa Wawan juga menyesalkan majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman uang pengganti kepada Nurhadi dan Rezky. Padahal dalam tuntutan, kedua terdakwa dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 83.013.955.000.  Meski lebih rendah dari tuntutan Jaksa, Nurhadi dan Rezky Herbiyoni terbukti menerima suap dan melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Keduanya juga terbukti menerima gratifikasi melanggar Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Nurhadi Cuma Divonis 6 Tahun Penjara, Hakim: Berjasa Dalam Kemajuan MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kpk-periksa-nurhadi.jpg" alt="Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono divonis enam tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis itu dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  "Mengadili, menyatakan terdakwa satu Nurhadi dan terdakwa dua Rezky Herbiyono, melakukan tindak pidana korupsi secara bersma-sama dan beberapa kali," kata Ketua Majelis Hakim, Saifudin Zuhri membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (10/3).  "Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama enam tahun dan dengan denda Rp 500 juta dengan ketentuatan apabila tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama tiga bulan," sambungnya.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/03/2021/nurhadi-hadapi-vonis-hakim-pengacara-nilai-tuntutan-jaksa-dipaksakan/">Nurhadi Hadapi Vonis Hakim, Pengacara Nilai Tuntutan Jaksa Dipaksakan</a>  Majelis hakim meyakini, Nurhadi dan Rezky Herbiyono hanya menerima gratifikasi sebesar Rp 13.787.000.000. Penerimaan gratifikasi itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menduga Nurhadi dan Rezky menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).  Alasan penerimaan gratifikasi itu lebih rendah karena gratufikasi dari Freddy Setiawan senilai Rp 23,5 miliar dipandang tidak terbukti. Uang itu dinilai mengalir ke Rahmat Santoso yang merupakan tim kuasa hukum Freddy, yang juga adik ipar Nurhadi.  Sementara itu, uang suap yang diterima Nurhadi juga lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Nurhadi diyakini hanya menerima suap sebesar Rp 35.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.  Sedangkan berdasarkan tuntutan Jaksa, Nurhadi dinilai menerima suap sebesar Rp 45.726.955.000. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Dalam menjatuhkan hukuman terhadap Nurhadi dan Rezky, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, Nurhadi dinilai merusak nama baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya.  "Hal yang meringankan, belum pernah dihukum, punya tanggungan keluarga dan Nurhadi telah berjasa dalam kemajuan MA," ujar Hakim Saifudin.  Vonis ini juga lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Padahal Nurhadi divonis hukuman 12 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Sementara itu, Rezky Herbiyono yang merupakan menantu Nurhadi, dituntut 11 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.  Keduanya juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 83.013.955.000. Sementara itu, hakim tidak menjatuhkan uang pengganti untuk Nurhadi dan Rezky Herbiyono, karena dinilai tidak merugikan keuangan negara.  Nurhadi dan Rezky Herbiyoni terbukti menerima suap melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Keduanya juga terbukti menerima gratifikasi melanggar Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/7qZbHbjbnu8

Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Divonis 6 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Sidang-Nurhadi-Penyidik-KPK-Rezka-Anung-Nata.jpg" alt="Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rezka Anung Nata dan Hengky Soenjoto dihadirkan sebagai saksi ke dalam persidangan mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono di PN Tipikor Jakarta, Kamis (18/2). Foto: Muhammad Ridwan" width="100%">
<figcaption>Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rezka Anung Nata dan Hengky Soenjoto dihadirkan sebagai saksi ke dalam persidangan mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono di PN Tipikor Jakarta, Kamis (18/2). Foto: Muhammad Ridwan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Muhammad Rudjito, tim kuasa hukum mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi mengklaim, kliennya tidak pernah menerima aliran uang sebesar Rp 35,8 miliar yang diterima menantunya Rezky Herbiyono dari Direktur Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto. Penerimaan uang itu diduga terkait investasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).  "Itu terkait permintaan kembali, terkait PLTMH yang belum bisa dilaksanakan, saya kira itu yang uang Rp 35,8 miliar. Sampai saat ini keterangan beliau seperti itu (tidak menikmati)," kata Rudjito di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (26/2).  Rudjito menyebut, dalam pemeriksaan saksi maupun terdakwa, Nurhadi membantah penerimaan suap maupun gratifikasi yang berkaitan pengurusan perkara di MA. Dia menyangkal dakwaan jaksa KPK.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/26/02/2021/selama-4-bulan-pelarian-dan-dpo-kpk-nurhadi-bersembunyi-di-kediri/">Selama 4 Bulan Pelarian dan DPO KPK, Nurhadi Bersembunyi di Kediri</a>  "Sampai saat ini ditegaskan oleh Pak Nurhadi tidak ada itu yang namanya aliran uang dari orang-orang yang disebut di dalam dakwaan. Tegas tadi, ditegaskan oleh pak Nurhadi, tidak ada aliran dari siapapun yg disebut dalam dakwaan," tegas Rudjito.  Dalam persidangan, Nurhadi mengakui menantunya Rezky Herbiyono menerima aliran uang senilai Rp 35,8 miliar dari Hiendra Soenjoto. Uang miliaran rupiah itu dipakai untuk kepentingan pribadi Rezky.  "Total Rp 35,8 miliar. Saya tanyakan uang untuk apa. Konteksnya emang untuk kerjasama Hiendra tapi dia akui 'untuk keperluan saya pah sebagian ada biaya konsultan dan sebagainya. Selebihnya untuk kebutuhan saya semua'," kata Nurhadi saat menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa.  Nurhadi mengklaim tidak mengetahui secara rinci terkait penggunaan uang tersebut. Tetapi dia tidak menampik, tas dan jam tangan mewah itu dibeli Rezky untuk diperjualbelikan.  "Saya detail enggak tahu. Tapi global yang disampaikan Rezky dibelikan jam untuk dijual belikan dan tas, yang saya tahu itu. Tambah lagi mobil dia sampaikan itu," tandas Nurhadi.  Dalam perkara ini, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp 45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zKhLjlrRBIE

Nurhadi Klaim Tak Nikmati Uang Rp 35,8 Miliar dari Rezky Herbiyono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kpk-periksa-nurhadi.jpg" alt="Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi membeberkan pelariannya selama menjadi daftar pencarian orang (DPO). Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono ditetapkankan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6 Desember 2019.  "13 Februari 2020 (ditetapkan DPO). Persisnya tidak tahu. Tapi, diminta untuk klarifikasi kedatangan untuk BAP, diperiksa tidak hadir," kata Nurhadi saat menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan sebagai terdakwa, Jumat (26/2).  Mantan pejabat lembaga kekuasaan kehakiman itu lantas membeberkan alasannya menjadi DPO KPK. Dia menegaskan, sangkaan KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi terhadap dirinya tidak benar.  "Pertama saya lagi melakukan upaya hukum praperadilan, itu satu. Kedua, saya tidak pernah melakukan hal yang disangkakan, tapi saya diposisikan sebagai tersangka," ujar Nurhadi.  Dia menyebut, upaya hukum praperadilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kandas. Nurhadi menambahkan, penetapan tersangka oleh KPK membuat dirinya dan keluarga terpukul, sehingga harus menjelaskan kepada pihak keluarga terkait tuduhan KPK tersebut.  "Saya harus memberi pengertian bahkan enggak cukup sekali, dua kali. Saya enggak pernah melakukan tapi disangkakan. Karena ada sarana upayanya, saya lakukan praperadilan," ujar Nurhadi.  Dia mengakui, menjadi DPO KPK selama kurang lebih empat bulan. Sebelum hendak ditangkap KPK, Nurhadi mengklaim ingin menyerahkan diri dan kooperatif kepada lembaga antirasuah.  "Beda dua hari, kami akan serahkan diri, tapi selang beberapa hari itu kami ditangkap," cetus Nurhadi.  Nurhadi lantas membeberkan, selama menjadi buronan KPK, dirinya bersama menantunya Rezky Herbiyono bersembunyi di sebuah rumah yang berada di Kediri, Jawa Timur. Dia mengklaim, tidak ada tempat lain lagi selama menjadi DPO KPK.  "Hanya di satu tempat, di rumah saya di Kediri. Saya hanya berdua sama Rezky," tandas Nurhadi.  Dalam perkara ini, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp 45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zKhLjlrRBIE

Selama 4 Bulan Pelarian dan DPO KPK, Nurhadi Bersembunyi di Kediri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi mengakui menantunya Rezky Herbiyono menerima aliran uang dari Direktur Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto. Rezky menerima aliran uang dari Hiendra sebesar Rp 35,8 miliar.  "Total Rp 35,8 miliar. Saya tanyakan uang untuk apa. Konteksnya emang untuk kerjasama Hiendra tapi dia akui 'untuk keperluan saya pah sebagian ada biaya konsultan dan sebagainya. Selebihnya untuk kebutuhan saya semua'," kata Nurhadi saat menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (26/2).  Nurhadi mengakui, uang miliaran rupiah yang diberikan Hiendra diduga digunakan untuk kepentingan pribadi menantunya. Dia tak memungkiri, uang itu sempat dibelikan jam tangan hingga tas mewah.  "Salah satunya itu betul juga, ada tas jam dan sebagainya, itu disampaikan oleh Rezky," ungkap Nurhadi.  Meski demikian, Nurhadi mengklaim tidak mengetahui secara rinci terkait penggunaan uang tersebut. Tetapi dia tidak menampik, tas dan jam tangan mewah itu dibeli Rezky untuk diperjual belikan.  "Saya detail enggak tahu. Tapi global yamg disampaikan Rezky dibelikan jam untuk dijual belikan dan tas, yang saya tahu itu. Tambah lagi mobil dia sampaikan itu," tandas Nurhadi.  Dalam perkara ini, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/02/2021/kuasa-hukum-kekuatan-finansial-nurhadi-dari-usaha-sarang-burung-walet/">Kuasa Hukum: Kekuatan Finansial Nurhadi dari Usaha Sarang Burung Walet</a>  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp 45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RC_uhr-g7Uk

Nurhadi Akui Menantunya Terima Aliran Uang Rp 35,8 M dari Bos MIT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Sidang-Nurhadi-Penyidik-KPK-Rezka-Anung-Nata.jpg" alt="Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rezka Anung Nata dan Hengky Soenjoto dihadirkan sebagai saksi ke dalam persidangan mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono di PN Tipikor Jakarta, Kamis (18/2). Foto: Muhammad Ridwan" width="100%">
<figcaption>Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rezka Anung Nata dan Hengky Soenjoto dihadirkan sebagai saksi ke dalam persidangan mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono di PN Tipikor Jakarta, Kamis (18/2). Foto: Muhammad Ridwan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rezka Anung Nata dihadirkan ke dalam persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. Rezka mengakui, saksi Hengky Soenjoto mengubah keterangannya pada pemeriksaan yang ketiga.  Hengky merupakan kakak dari Direktur Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto yang juga terseret dalam perkara ini. Hiendra merupakan terdakwa penyuap Nurhadi dan Rezky.  ’’Pemeriksaan ketiga, yang bersangkutan ada koreksi, saya persilakan untuk mengoreksi. Kemudian yang terbaru saya tuangkan dalam BAP, yang sekarang ada di berkas perkara,’’ kata Rezka saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (18/2).  Mendengar pernyataan Rezka, lantas jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto menelisik keterangan apa yang diubah oleh Hengky saat masih dalam proses penyidikan. ’’Pemeriksaan ketiga yang dikoreksi, hal apa yang dikoreksi saksi dalam pemeriksaan ketiga?,’’ tanya Jaksa Wawan. ’’Yang dikoreksi, pertama, ada typo mungkin dari tulisan Hengky Soenjoto, saya kurang “O” nya,’’ jawab Rezka.  Selain itu, sambung Rezka, Hengky juga mengubah keterangannya terkait perkara kasasi yang semula disebutkan MIT melawan PT. Kawasan Berikat Nusantara, menjadi MIT melawan UOB. ’’Itu masalah kasasi, dia bilang itu kasasi terkait MIT lawan UOB,’’ ujar Rezka.  Dalam perkara ini, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp 45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat  (1) KUHP. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9qDO5fUWOGM

Kakak Penyuap Nurhadi Ubah Keterangan saat Pemeriksaan di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp 46 miliar, Nurhadi dan Rezky Herbiyono berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantu" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp 46 miliar, Nurhadi dan Rezky Herbiyono berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa hukum mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Muhammad Rudjito menegaskan bahwa uang Rp 9,5 miliar dari Direktur Utama PT. Multi Bangun Sarana, Donny Gunawan merupakan pinjaman. Uang tersebut bukan pemberian gratifikasi dari pengurusan perkara.  Dalam persidangan, Donny mengakui meminjamkan uang kepada menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono.  "Saksi Donny Gunawan ini memberi utang kepada saudara Rezky itu kurang lebih Rp 9,5 miliar, itu tidak terkait dengan perkara. Itu semata-mata utang dari saudara Donny kepada saudara Rezky," kata Rudjito di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (17/2) malam kemarin.  Rudjito menyebut, pembayaran utang senilai Rp 9,5 miliar tersebut saat ini telah dilunaskan. Salah satunya dengan pemberian vila di Vimala Hills Megamendung, Jawa Barat.  "Dalam dakwaan disebutkan bahwa Nurhadi melalui Rezky menerima gratifikasi sebesar Rp 9,5 miliar. Itu sudah terbantah hari ini bahwa tidak ada aliran uang yang terkait dengan perkara ke Rezky, itu semata-mata urusan utang-piutang kepada Rezky dengan saudara Donny Gunawan," klaim Rudjito.  Oleh karena itu, Rudjito menegaskan Nurhadi maupun Rezky tidak pernah menerima aliran suap maupun gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan perkara di MA.  "Jadi sekali lagi tidak pernah ada aliran uang yang terkait dengan perkara yang kaitannya berhubungan dengan Donny Gunawan. Itu yang paling utama," tegas Rudjito.  Menanggapi ini, jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan meyakini, penerimaan uang Rp 9,5 miliar kepada merupakan gratifikasi. Dia menyebut, kesaksian Donny Gunawan di persidangan menguatkan berita acara pemeriksaan (BAP).  "Kami tetap berkeyakinan apa yang disampaikan oleh saksi benar adanya (gratifikasi). Saksi pun tetap menyatakan pada keterangannya," tandas Takdir.  Dalam persidangan, Donny Gunawan mengaku diberikan unit vila di Vimala Hills Megamendung, Jawa Barat dari Nurhadi untuk melunaskan piutang senilai Rp 3 miliar. Donny mengaku sempat melaporkan Rezky ke polisi terkait piutang tersebut.  "Betul (lapor polisi). Sudah saya jelaskan kan, saya dibayarkan vila (laporan polisi dicabut)," ucap Donny saat bersaksi untuk terdakwa Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono.  Donny menyatakan, unit vila itu berlokasi di Megamendung, Jawa Barat. Dia tak membantah, vila tersebut merupakan milik Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung.  Mendengar pernyataan Donny, lantas Jaksa KPK membacakan berita acara pemeriksaan (BAP). Dalam BAP, pinjaman utang sebesar Rp 3 miliar itu dibayarkan sebuah unit vila.  "Sekitar September 2019 Rezky Herbiyono menghubungi saya telepon ke nomor telepon saya, yang menawarkan satu unit vila di Vimala Hills Klaster Argopura, yang terletak di Jalan Argopuro Blok I Nomor 10, Megamendung, Jawa Barat. Dibayarkan sisa utang Rezky Herbiyono sebesar Rp 3 miliar belum termasuk bunga atas tawaran tersebut, kemudian saya bersedia," beber Jaksa KPK.  Dalam BAP tersebut juga dijelaskan, pemberian unit vila kepada Donny dilakukan melalui jual beli. Donny berujar, hal itu dilakukan untuk memudahkan proses pengembalian uang sebesar Rp 3 miliar yang dipinjam Rezky.  "Kemudian Rezky Herbiyono mengirim saya sebuah surat kesepakatan bersama penjualan vila di Vimala Hills Klaster Argopura, yang terletak di Jalan Argopura Blok I Nomor 10, Megamendung, Jawa Barat yang dijual oleh Tin Zuraida, Nurhadi dan Rezky Herbiyono kepada saya Dony Gunawan, bahwa pembayaran vila tersebut dibayarakan utang kepada saya Rp 3 miliar yang dihitung dengan pajaknya menjadi Rp 4 miliar, selanjutnya surat tersebut saya tandatangan," ujar Jaksa membacakan BAP.  "Intinya utang piutang atau jual beli?" tanya Jaksa.  "Untuk bayar utang," tegas Donny.

Kuasa Hukum Nurhadi: Uang Rp 9,5 Miliar Tidak Terkait dengan Perkara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rezky herbiyono

Berita Terkini