<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/01/Demo-buruh-rusuh-3810276611.jpg" alt="Peserta aksi unjuk rasa peringatan May Day alias hari buruh sedunia di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah berlangsung ricuh." width="100%">
<figcaption>Peserta aksi unjuk rasa peringatan May Day alias hari buruh sedunia di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah berlangsung ricuh.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Selama 10 tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkuasa dinilai telah membungkam hak konstitusional dan demokrasi rakyat, terlebih hak dan kesejahteraan buruh yang terus dikurangi dengan dalih kemudahan investasi dan pemulihan ekonomi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana menjelaskan, Jokowi telah menerbitkan tujuh paket kebijakan ekonomi yang memperparah praktek kebijakan anti buruh.&nbsp; Sejak awal menjabat, pada 2015 Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 terkait penetapan upah minimum yang didasarkan pada besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aturan inilah yang menandai dimulainya pembungkaman serikat buruh. Melucuti fungsi dan peran serikat pekerja/serikat buruh untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi pekerja/serikat dan keluarganya sebagaimana diatur dalam UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh," kata Arif dalam keterangannya, Rabu (1/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara pada 2020, lanjut Arif, Pemerintah dan DPR berupaya keras&nbsp; Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Padahal, MK telah menyatakan bahwa aturan itu inkonstitusional, yang mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembentukannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Peraturan yang ditolak oleh semua serikat buruh dan banyak organisasi masyarakat sipil," tegas Arif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alih-alih merevisi dengan mengikuti putusan MK, Pemerintah justru melakukan pengaspalan jalan pintas. Berlandaskan pada alasan kegentingan yang memaksa, Jokowi justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Isinya tak ada beda dengan Undang-Undang Omnibus Law yang inkonstitusional sebelumnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berjalan selama kurang lebih 3 tahun, Undang-Undang Cipta Kerja begitu nyata berdampak buruk bagi kaum buruh di Indonesia. Dengan memanfaatkan kebijakan inkonstitusional ini, yang gayung bersambut dengan masa Covid-19 kaum pemodal semakin leluasa melakukan praktik fleksibilitas hubungan kerja, PHK terhadap buruh, politik upah murah," ucap Arif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arif mengungkapkan, tidak cukup dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 untuk melegalkan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Rezim Jokowi di masa pemerintahan 10 tahunnya juga mengesahkan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan di Dalam Negeri dan merevisi PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dua paket kebijakan ini telah mendorong rakyat Indonesia untuk mengikuti mau Jokowi semata, menciptakan rezim kerja. Kaum buruh dituntut untuk terus bekerja dengan upah yang minim di tengah membumbungnya harga-harga kebutuhan pokok. Di tengah mahalnya biaya pendidikan. Di tengah mahalnya biaya kesehatan di satu sisi, di sisi lain busuknya sistem jaminan sosial nasional," ujar Arif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014604670/may-day-2024-menaker-ajak-pekerjaburuh-tatap-masa-depan-dunia-ketenagakerjaan">May Day 2024, Menaker Ajak Pekerja/Buruh Tatap Masa Depan Dunia Ketenagakerjaan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu berdampak pada kaum buruh dihalangi dan dihilangkan kesadaran kritisnya untuk bergabung dengan serikat buruh, serta jam kerja yang panjang dan upah yang minim. Sehingga mereka tidak ada waktu berpikir tentang berserikat.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melemahnya kekuatan serikat buruh berhadap-hadapan dengan pemodal. Serta, hak-hak buruh terus dilanggar dan kesejahteraan buruh semakin jauh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belajar dari realitas tersebut, kami melihat tidak pernah ada kebijakan baik sedikitpun yang dikeluarkan oleh negara selama Jokowi berkuasa bagi kaum buruh di Indonesia," pungkas Arif.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Aturan inilah yang menandai dimulainya pembungkaman serikat buruh. Melucuti fungsi dan peran serikat pekerja/serikat buruh

10 Tahun Berkuasa, Jokowi Dinilai Banyak Kurangi Hak dan Kesejahteraan Buruh dengan Dalih Kemudahan Investasi

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mantan-wakil-menag-sulit-sekali-mencari-kiai-yang-bisa-memimpin_m_.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Forum Milenial Nasaruddin Umar (From NU) menyesalkan unggahan video podcast wawancara mantan Ketua KPK Abraham Samad dalam kanal Youtube 'Abraham Samad SPEAK UP', yang menuai kontroversi bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A.</p> <p>JawaPos.com mengklarifikasi naskah berita yang tayang pada 17 Maret 2024, berjudul &ldquo;Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar Sebut Setiap Rezim Akan Tiba Ajalnya, Perlu Pertobatan Nasional&rdquo; dalam menuliskan kutipan Imam Besar Masjid Istiqlal.</p> <p>Dalam kutipan itu menyebutkan, rezim Jokowi (Joko Widodo) juga punya ajal. Padahal, dalam video tayangan Youtube 'Abraham Samad SPEAK UP', Nasaruddin Umar tak menyebutkan kata-kata itu.</p> <p>&ldquo;Sekali lagi ini yang membuat kami mengecam judul podcast Abraham Samad SPEAK UP bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal," kata Ketua Forum NU Rafly Setiawan, Selasa (19/3).</p> <p>&ldquo;Untuk itu, Abraham Samad harus minta maaf kepada publik atas tindakan yang tidak etis tersebut, yang juga menyesatkan publik," lanjutnya.</p> <p>Karena itu, JawaPos.com menyampaikan permintaan maaf kepada Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A.</p> <p><strong class="read__others"><a href="https://www.jawapos.com/nasional/01423773/icw-sebut-rezim-jokowi-terdepan-meruntuhkan-pemberantasan-korupsi">ICW Sebut Rezim Jokowi Terdepan Meruntuhkan Pemberantasan Korupsi</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong class="read__others">Berikut Hak Jawab yang dikirim dari pihak From NU</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>FroM NU: Tidak Betul Nasaruddin Umar Menyebut Rezim Jokowi (Joko Widodo) Juga Punya Ajal dalam Jawa Pos</p> <p class="class-paragraph">Jakarta-Dampak dari postingan Abraham Samad SPEAK UP yang menuai kontroversi bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A sampai pada pemberitaan yang diterbitkan oleh JawaPos.Com 17 Maret 2024. Berita JawaPos.Com yang berjudul &ldquo;Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar Sebut Setiap Rezim Akan Tiba Ajalnya, Perlu Pertobatan Nasional&rdquo; menuliskan kutipan Imam Besar Masjid Istiqlal yang tidak benar dan menyesatkan.</p> <p>Dalam berita tersebut, penulis mengutip &ldquo;bahkan rezim Jokowi (Joko Widodo) juga punya ajal&rdquo;, padahal dalam video Imam Besar Masjid Istiqlal tidak menyebutkan demikian, terang Rafly Setiawan Ketua Umum Forum Milenial Nasaruddin Umar (ForM NU). 19/03/2024.</p> <p>&ldquo;Kami menyayangkan tindakan jurnalistik yang telodor oleh dari wartawan JawaPos.Com yang tidak mendengarkan secara utuh isi video Imam Besar Masjid Istiqlal pada YouTube Abraham Samad SPEAK UP&rdquo;, tegas Rafly.</p> <p>&ldquo;Sekali lagi ini yang membuat kami mengecam judul podcast Abraham Samad SPEAK UP bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Bukan hanya masyarakat umum yang salam mempersepsikan judul podcast Abraham Samad SPEAK UP, tapi juga wartawan sekelas JawaPos.Com&rdquo;, ungkapnya.</p> <p>&ldquo;Untuk itu, Abraham Samad harus minta maaf kepada publik atas tindakan yang tidak etis tersebut, yang juga menyesatkan publik&rdquo;, lanjutnya.</p> <p>Kami meminta ada klarifikasi dari JawaPos.Com terkait rilis berita tersebut agar tidak menyesatkan publik,&nbsp;tutup&nbsp;Rafly.</p> <p>&nbsp;</p>

“Sekali lagi ini yang membuat kami mengecam judul podcast Abraham Samad SPEAK UP bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal,"

FroM NU: Tidak Betul Nasaruddin Umar Menyebut Rezim Jokowi Juga Punya Ajal

<div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Abraham-Samad_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Eks Ketua KPK Abraham Samad. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Eks Ketua KPK Abraham Samad. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memastikan, penayangan ulang video wawancara dirinya dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar sudah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Pernyataan ini disampaikan Samad merespons sejumlah pihak yang memprotes isi video dan judul tersebut.</p> <div dir="auto">"Itukan video wawancara sama Prof di Studio Podcast saya yang sudah pernah ditayangkan, makanya kami masih mendiskusikan sama Prof (KH. Nasaruddin Umar)," kata Samad dihubungi JawaPos.com, Minggu (17/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Samad menegaskan, dirinya sudah memperbaiki judul video tersebut dalam kanal Youtube. Video itu berjudul&nbsp;'Nasaruddin Umar: Setiap Rezim Akan Tiba Ajalnya, Perlu Pertobatan Nasional. Negara Punya Ajal'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sudah memperbaiki dan meralat semua judulnya sesuai dengan wawancara," ucap Samad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Samad pun mengaku sudah menghubungi langsung KH. Nasaruddin Umar. Ia menyatakan bahwa dalam perbincangannya melalui saluran telepon menyebut Nasaruddin Umar sebagai orang tua yang harus dihormati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi saya sudah telepon Prof dan memberitahukan perihal video tersebut, kan kita semua sudah menganggap Prof orang tua kita semua yang harus dihormati," tegas Samad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014450996/gusi-berdarah-saat-puasa-simak-ketentuan-fikih-dan-cara-mengatasinya-dari-segi-medis">Gusi Berdarah saat Puasa, Simak Ketentuan Fikih dan Cara Mengatasinya dari Segi Medis</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Forum Milenial Nasaruddin Umar (ForM NU) mempersoalkan perbincangan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar. Video itu diberjudul 'Nasaruddin Umar: Setiap Rezim Akan Tiba Ajalnya, Perlu Pertobatan Nasional. Negara Punya Ajal'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kertua Form NU Rafly Setiawan menyatakan, video itu diambil pada 13 Maret 2023. Namun, Samad menayangkan ulang video itu, sehingga seharusnya penayangan ulang itu meminta izin dari KH Nasaruddin Umar terlebih dahulu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penayangan kembali video yang diambil tahun lalu, seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu dari Imam besar Masjid Istiqlal," karta Rafly dalam keterangannya, Minggu (17/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, jika melihat secara seksama pernyataan Nasaruddin Umar, secara singkat membahas mengenai 24 fenomena kiamat dunia. Kemudian, ia menyampaikan bahwa setiap orang punya ajal, hingga setiap rezim dan negara punya ajal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan, pernyataan Nasaruddin Umar tidak ada tendensi politik di dalamnya. Menurutnya, yang ada hanya berisi nasihat, pandangan-pandangan dan pembelajaran dari tokoh agama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Oleh karena itu, Form NU mendesak Abraham Samad menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat dan Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A melalui media arus utama. Serta, menurunkan video tersebut dari akun youtube Abraham Samad SPEAK UP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika poin 1 dan 2 tidak dilakukan dalam 2 x 24 jam, maka akan dilakukan tindakan hukum atas pencemaran nama baik terhadap Imam Besar Masjid Istiqlal," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

Itukan video wawancara sama Prof di Studio Podcast saya yang sudah pernah ditayangkan, makanya kami masih mendiskusikan sama Prof

Abraham Samad Tegaskan Penayangan Ulang Video Wawancara Nasaruddin Umar Telah Didiskusikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Saut-Situmorang-Dan-Pegawai-KPK-Tolak-Revisi-UU-KPK-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tidak sepakat jika 57 eks pegawai KPK dipindah atau direkrut oleh lembaga lain. Dia berpandangan jika mereka lebih tepat bekerja di lembaga antirasuah seperti semula.<br /> <br /> Kendati demikian, Saut menyadari jika keinginannya tersebut sulit terealisasi sekarang. Menurutnya, hal itu bisa terwujud ketika rezim yang berkuasa telah berganti.<br /> <br /> "Sebenarnya solusi yang baik mereka kembali ke KPK untuk kerja kembali, tunggu sampai rezim ini berlalu saya pikir itu usulan teknis itu bisa di Kepres-in," kata Saut dalam diskusi publik berjudul 'Fenomena Pelemahan Anak Kandung Reformasi', Minggu (17/10).<br /> <br /> Atas dasar itu, Saut meminta kepada masyarat agar memilih pemimpin yang sejalan memiliki visi yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Jika tidak, menurut dia kondisi seperti sekarang akan terulang lagi.<br /> <br /> "Persoalannya kita harus cari presiden yang benar-benar inline dengan pembangunan bangsa ini. Parpol yang udah ancur-ancuran itu jangan dipilih lagi," jelas Saut.<br /> <br /> Sebagaimana diketahui, Pimpinan KPK memecat 57 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 30 September 2021. Pemecatan ini dilakukan berdasarkan hasil koordinasi antara KPK dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).<br /> <br /> Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, pemberhentian ini dilakukan dengan alasan tuntutan organisasi. Menurutnya, sesuai jeda waktu proses peralihan yang wajib dilaksanakan oleh KPK yaitu paling lama dua tahun, kepada pegawai KPK yang dinyatakan TMS dan tidak mengikuti pembinaan melalui Diklat Bela Negara.<br /> <br /> “Diberhentikan dengan hormat dari pegawai KPK berdasarkan PP 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK pasal 18 dan 19 ayat (3) huruf d yakni tuntutan organisasi,” tutup Alex beberapa waktu lalu.

Saut Sebut 57 Eks Pegawai KPK Bisa Kembali Lagi Jika Rezim Berganti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/tolak-omnibus-law-ruu-cipta-karya.jpg" alt="PROTES: Tukang becak melintasi mural karya Serikat Mural Surabaya yang bertema penolakan terhadap omnibus law dan UU Cipta Kerja di Jalan Dinoyo, Rabu (7/10). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PROTES: Tukang becak melintasi mural karya Serikat Mural Surabaya yang bertema penolakan terhadap omnibus law dan UU Cipta Kerja di Jalan Dinoyo, Rabu (7/10). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) Abdul Manan mengecam pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pengesahan Undang-Undang sapu jagat tersebut dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat dan dilakukan secara diam-diam.<br /> <br /> Abdul Manan tak memungkiri, Undang-Undang Cipta Kerja serangkain dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK atau revisi UU KPK. Menurutnya, Pemerintah dan DPR konsisten mengabaikan kepentingan rakyat.<br /> <br /> "Kita sebenarnya seperti dejavu ketika DPR mengesahkan RUU KPK. Apa yang kita baca dari dua peristiwa berbeda tapi memiliki bottom lane ini. Pemerintah dan DPR konsisten mengabaikan kepentingan rakyat dan membela kepentingan kroni-kroninya sendiri," kata Abdul Manan dalam aksi virtual menolak pengesahan UU Cipta Kerja, Kamis (8/10).<br /> <br /> Abdul Manan khawatir, akan terjadi peristiwa besar yang masih merugikan rakyat di kemudian hari, jika Pemerintah dan DPR dibiarkan mengesahkan UU secara diam-diam. Peristiwa pembahasan RUU KPK dan RUU Cipta Kerja dinilai tidak jauh berbeda.<br /> <br /> "RUU KPK dibahas secara diam-diam, bahkan dibahas di hotel. Sedangkan RUU Cipta Kerja dibahas dalam masa pandemi yang seharusnya pemerintah bisa lebih fokus menangani pandemi ini dari pada menggolkan UU yang kita tidak tahu apakah bisa seperti yang pemerintah sebut bisa mendatangkan investasi. Menurut saya bulshit dalam situasi (pandemi) seperti ini berharap ada investasi," cetus Abdul Manan.<br /> <br /> Abdul Manan memandang, dua peristiwa besar pengesahan RUU KPK dan Cipta Kerja merupakan sumber ketidakpercayaan publik terhadap rezim Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, jangan sampai rezim Jokowi ketika lengser meninggalkan warisan yang merugikan rakyat.<br /> <br /> "Pemerintah Jokowi akan mewariskan legacy yang sangat buruk. Rezim ini bukan hanya akan dikenang sebagai pemerintahan yang meninggalkan jalan tol baru, proyek baru, pelabuhan baru, tetapi merusak warisan yang sudah diberikan reformasi," tandasnya.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=JWeIOXugyXk&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Sahkan Omnibus Law, AJI: Rezim Jokowi Rusak Warisan Reformasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/sertifikasi-khatib-dai-rezim-sekarang-lebih-buruk_m_106501.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua Forum Kota Wali Cirebon Ustad H Dede Muharam mengatakan, wacana sertifikasi khatib yang disampaikan Menag Lukman Hakim Saifuddin, terlalu berlebihan. Seharusnya, kata Dede, Kemenag bekerja sama dengan MUI mulai tingkat pusat sampai kota/kabupaten, untuk menggelar kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas khatib.<br /><br />Tujuannya agar khatib memiliki kafaah ilmiyah atau kecukupan ilmu dan mampu memahami nilai-nilai agama Islam secara utuh, luas, dan komprehensif. &ldquo;Kalau ada program peningkatan dari Kementerian Agama dan MUI, saya yakin khatib lebih profesional,&rdquo; ucapnya kepada Radar Cirebon (Jawa Pos Group), Selasa (31/1).<br /><br />Di samping menguasai syarat dan rukun khutbah jumat, khatib harus mampu mempelajari jamaah dan problematika di daerah masing-masing. Karena itu, Dede Muharam menilai Kementerian Agama perlu melakukan upaya peningkatan kemampuan pada khatib. Bukan pada pengawasan tanpa pembinaan.<br /><br />Kalau mengawasi setelah terjadi &ldquo;kriminalisasi&rdquo; ulama dan tokoh-tokoh Islam yang duduk sebagai pejabat negara maupun pemerintahan, hal ini semakin menunjukan pemerintah saat ini memusuhi Islam dan ulama. Jika pengawasan khutbah benar-benar dilakukan, sambung Dede, rezim sekarang lebih buruk dibandingkan orde baru.<br /><br />Pasca reformasi, lanjut owner Andalus City ini, era demokrasi di Indonesia semakin maju dan berkembang. Keterbukaan informasi dan hak menyampaikan pendapat di muka umum tidak dibatasi secara berlebihan. Tapi selama ini masyarakat seolah diberikan ketakutan menyampaikan sesuatu secara terbuka. <br /><br />&ldquo;Tidak perlu ada sertifikasi khatib. Itu berlebihan,&rdquo; tegas Dede.<strong> (ysf/abd/via/sam/oet/yuz/JPG)</strong></p>

Sertifikasi Khatib, Dai: Rezim Sekarang Lebih Buruk

rezim jokowi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rezim jokowi