<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/15/27_gimik-2385664040.jpg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p>Pada awal penyusunan kabinet yang sangat bongsor itu, ada satu sosok yang lekas menjadi perbincangan warganet. Dalam perkenalannya untuk kali pertama di depan moncong kamera media, ia percaya diri mengaku profesor dengan reputasi riset internasional di bidang sains kognitif.</p> <p>IA diminta secara khusus untuk mengawal program makan siang gratis karena hasil riset di negara-negara yang menerapkan kebijakan ini menunjukkan peningkatan prestasi akademik. Klaim guru besar Tsinghua University itu tidak keliru, hanya saja tidak lengkap.</p> <p>Kita bisa tilik hasil penelitian terbaru Andrew J. Martin dkk (2024) di Journal of School Psychology terhadap 648 siswa SMA di Australia yang mengonsumsi sarapan bergizi. Hasilnya signifikan: prestasi akademik siswa meningkat. Namun, peningkatan prestasi siswa tidak berdiri sendiri. Ia ditentukan secara bersamaan oleh variabel-variabel lain yang jauh lebih penting, tetapi tidak disebutkan oleh wakil menteri pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.</p> <p>Variabel itu adalah motivasi, yang dalam temuan Andrew J. Martin dkk berperan sebagai variabel moderator. Dalam ilmu psikometrika dasar, variabel moderator berfungsi sebagai &rdquo;variabel antara&rdquo; yang memberi bobot pada hubungan antara variabel bebas (makan bergizi) dan terikat (prestasi akademik).</p> <p>Sederhananya begini. Makan bergizi berpengaruh pada prestasi akademik. Pengaruh itu dimoderatori oleh motivasi siswa (variabel moderator). Semakin konsisten konsumsi sarapan bergizi siswa, semakin meningkat motivasi belajar mereka. Semakin kuat motivasi belajar siswa, semakin baik prestasi mereka. Begitu juga sebaliknya.</p> <p>Namun, Andrew J. Martin dkk juga menyebutkan variabel lain yang berperan akbar terhadap bersemainya motivasi siswa, yaitu faktor personal, lingkungan keluarga, dan sistem pembelajaran di ruang kelas. Hasil riset yang lebih komprehensif menunjukkan secara jelas bahwa semata bertumpu pada makan bergizi tidak otomatis menaikkan grafik prestasi akademik.</p> <p>Alih-alih menyodorkan data saintifik lengkap ihwal pelbagai faktor yang dapat meningkatkan kecerdasaan anak bangsa, Prof Stella Christie cukup percaya diri pasang kuda-kuda neurosaintifik untuk melegitimasi program ambisius Prabowo-Gibran yang menciutkan variabel-variabel lain yang jauh lebih penting diperhatikan.</p> <p>Prof Stella Christie telah melupakan satu prinsip penting dalam metode penelitian psikologi, yaitu masalah variabel ketiga (third variable problem). Prinsip ini menyatakan bahwa dua variabel (semisal sarapan bergizi dan prestasi siswa) dapat berhubungan atau satu berpengaruh pada lainnya secara signifikan, tetapi hubungan itu sangat mungkin menyusut nilainya jika disandingkan dengan variabel lain yang berperan lebih bena.</p> <p>Pelupaan akan masalah variabel ketiga, keempat, dan seterusnya sebagai pengerek prestasi akademik siswa semakin hari semakin terang &rdquo;wujud hilal&rdquo;-nya. Demi ambisi mengegolkan program makan bergizi gratis (MBG), pemangkasan anggaran galak dilakukan, termasuk di kementerian yang mengurusi amanat konstitusi &rdquo;mencerdaskan kehidupan bangsa&rdquo;.</p> <p>Efeknya berantai panjang. Nyaris menjadi lingkaran setan. Tunjangan kinerja dosen tidak terbayarkan. Kenaikan gaji guru tidak jelas rimbanya. Pembangunan gedung sekolah di daerah terhambat. Alat kelengkapan sekolah tidak bisa bertambah. Fasilitas pembelajaran siswa akan begitu-begitu saja.</p> <p class="class-paragraph">Kondisi yang demikian itu pasti akan mengubur dalam-dalam &rdquo;masalah variabel ketiga&rdquo; seperti yang diisyaratkan Andrew J. Martin dkk di atas, yaitu kualitas pembelajaran di ruang kelas, lingkungan keluarga yang mendukung, dan faktor ketertarikan kuat secara personal.</p> <p>Bagaimana mungkin pembelajaran di kelas akan menarik jika gaji guru di sejumlah daerah tidak lebih besar dari harga selapis roti menantu presiden? Bagaimana bisa lingkungan keluarga akan mendukung penuh pendidikan anak jika pekerjaan susah? Bagaimana cara menyalakan semangat siswa jika fasilitas sekolah tidak lengkap?</p> <p>Kita sering mendengar Prabowo tidak suka omon-omon. Ia titahkan menterinya untuk berhenti diskusi &ndash;suatu langkah mundur jauh seorang presiden yang suka mengoleksi buku, tetapi enggan bergelut dengan gagasan-gagasan di dalamnya karena persis ketika adu gagasan dihentikan, omon-omon akan bertindak sebagai bumerang. Ia segera kembali menemui pelemparnya.</p> <p>Janji-janji kampanye untuk menaikkan gaji guru dan dosen; memberi beasiswa bagi anak petani, nelayan, dan guru; hingga mendirikan 300 fakultas kedokteran sampai sekarang tidak muncul tanda-tanda akan bersepakat dengan kenyataan. Semua itu hanyalah omon-omon besar dari sosok yang berkali-kali bilang tidak suka omon-omon. Bumerang anti-omon-omon kembali kepada tuannya sebagai omon-omon.</p> <p>Bukannya merampingkan postur gendut kementerian dan lembaga negara lainnya, sebagian lembaga malah menambah staf yang tidak jelas apa manfaatnya. Pemangkasan anggaran dengan dalih pemangkusan, sementara di saat yang sama menambah gemuk komposisi pejabat kementerian, hakikatnya adalah omon-omon berkedok kesejahteraan.</p> <p>Seratus hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran sudah cukup menjadi alarm menjengkelkan untuk omon-omon panjang pada tahun-tahun berikutnya. Kita tak perlu terbuai dengan klaim-klaim neurosaintifik yang menjadi jualan Prof Stella Christie karena sejak awal ia terperosok pada bias konfirmasi yang ia ciptakan sendiri. Gimik neurosains tidak akan mendorong apa-apa untuk kemajuan bangsa.</p> <p>Bila menteri dan wakilnya yang ditugasi khusus mengawal program &rdquo;mencerdaskan kehidupan bangsa&rdquo; saja &ndash;apalagi berasal dari kalangan profesional-akademisi&ndash; gagap memandu biduk pendidikan kita dengan segala muatannya, kepada siapa lagi kita menggantungkan asa? Masak kepada fufufafa?! <strong>(*)</strong></p> <p>---</p> <p><strong>NAUFIL ISTIKHARI</strong>, Pengkaji neuropsikologi dan kuli kata Cantrik Pustaka</p>

Pada awal penyusunan kabinet yang sangat bongsor itu, ada satu sosok yang lekas menjadi perbincangan warganet.

Gimik Neurosains Rezim Omon-Omon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/masdar-hilmy-411581197.jpg" alt="Masdar Hilmy" width="100%">
<figcaption>Masdar Hilmy</figcaption>
</figure> <p>Prabowo-Gibran baru saja dilantik sebagai presiden-wakil presiden RI periode 2024&mdash;2029 menggantikan Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin. Pasangan itu harus fokus menatap masa depan dan tidak boleh terpenjara masa lalu. Transisi politik yang damai, elegan, serta bermartabat akan menjamin stabilitas pemerintahan mereka ke depan. Sebaliknya, transisi politik yang konfliktual cenderung melahirkan lingkaran setan kekerasan yang tak berkesudahan.</p> <p>Huntington (1993) mencatat, transisi politik di sejumlah negara demokrasi gelombang ketiga terbukti gagal menghasilkan pemerintahan demokratis yang jauh lebih baik dan berkualitas. Banyak rezim politik di dunia ini yang berjalan di tempat sebagai quasi-demokrasi berbalut otoritarianisme kompetitif (Levitsky &amp; Way, 2010); rezim hibrida (Diamond, 2002); atau bahkan kembali ke rezim diktator (Svolik, 2008). Karena itu, rezim baru bertugas memastikan transisi politik di negeri ini berjalan di jalur yang benar menuju demokrasi yang lebih berkualitas.</p> <p>Dalam konteks ini, seyogianya kita mengambil pelajaran dari transisi politik tak normal dari rezim Orde Lama (Orla) ke Orde Baru (Orba) dan dari Orde Baru ke era reformasi. Transisi ketiga rezim itu diwarnai konflik kekerasan berdarah dan kesumat politik tak berkesudahan. Transisi politik dari Orla ke Orba terbilang yang paling tragis dan mengerikan karena harus mengorbankan setengah juta nyawa anak bangsa (Robert Cribb, 2001). Bentuk kekerasan yang dimunculkan bukan hanya kekerasan fisik, melainkan juga kekerasan simbolis.</p> <p><strong>Kekerasan Simbolis</strong></p> <p>Tak jarang transisi politik hanya menjadi ajang balas dendam dari rezim baru terhadap rezim lama. Pihak yang menjadi korban memendam kesumat untuk dibalaskan pada pergantian rezim berikutnya. Begitu seterusnya.</p> <p>Transisi politik dari Orla ke Orba menyisakan banyak prasangka, friksi, serta fragmentasi sosial di akar rumput. Pemulihannya membutuhkan waktu lama. Tidak mudah bagi masyarakat untuk melupakan memori kelam tersebut. Dibutuhkan kebesaran jiwa untuk saling memaafkan.</p> <p>Meminjam Bourdieu (2000: 170), nasib tragis yang menimpa para korban transisi politik tak normal tersebut merupakan bentuk kekerasan simbolis yang efeknya jauh lebih dahsyat ketimbang kekerasan fisik. Bourdieu mendefinisikan kekerasan simbolis sebagai: &rdquo;The coercion which is set up only through the consent that the dominated cannot fail to give to the dominator...&rdquo; (paksaan yang terjadi hanya melalui persetujuan yang mau tidak mau harus diberikan pihak yang didominasi kepada pihak yang mendominasi).</p> <p>Definisi itu menggambarkan adanya pola-relasi asimetris antara pihak yang lebih kuat (dominan) dan pihak yang lebih lemah (yang didominasi). Ada semacam keterpaksaan yang halus di mana pihak yang lebih lemah merasa terpaksa memberikan persetujuan kepada pihak yang lebih kuat.</p> <p>Dalam konteks pemberhentian tiga presiden kita oleh MPR(S), kekerasan simbolis mewujud dalam bentuk stigma negatif yang dibuat rezim pengganti bahwa seolah-olah terdapat pelanggaran hukum oleh rezim sebelumnya. Opini publik semacam itu sengaja diembuskan untuk mengesankan bahwa ketiganya diberhentikan karena alasan-alasan kompetensi atau merit, bukan karena alasan politik. Karena itu, sudah saatnya bangsa ini melepaskan diri dari kutukan siklus kesumat politik di setiap transisi antar-rezim.</p> <p><strong>Kesinambungan dan Perubahan</strong></p> <p>Upaya meredam dan mengakhiri kesumat politik di antara dua rezim pemerintahan menjadi prasyarat bagi transisi politik yang bermartabat. Sejalan dengan itu, pencabutan tiga ketetapan (Tap) MPR yang berisi pencabutan kekuasaan dari tiga presiden kita (Sukarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid) oleh MPR periode 2019&mdash;2024 patut kita apresiasi sebagai jalan rekonsiliasi nasional sekaligus pemulihan nama baik ketiganya. Selama ini, tiga mantan presiden tersebut harus menanggung penderitaan akibat perlakuan buruk rezim pengganti tanpa putusan pengadilan (trial by law).</p> <p>Harus diakui, munculnya tiga Tap MPR(S) tersebut dilatarbelakangi amarah, kesumat, dan kebencian politik sesama anak bangsa. Dalam kondisi demikian, rezim pengganti cenderung memutus hubungan dengan rezim sebelumnya. Segala sesuatu yang terkait dengan rezim sebelumnya dipangkas hingga ke akar-akarnya dengan cara memberikan sanksi sosial-politik serta membangun stigma negatif terhadapnya. Ada upaya sistematis untuk memagari para pendukung rezim lama supaya tidak masuk dalam gelanggang kekuasaan.</p> <p>Idealnya, transisi politik di antara dua rezim politik harus tetap memperhatikan aspek kesinambungan (continuity) dan perubahan (change) yang seimbang. Dalam konteks ini, pengakomodasian sejumlah menteri era Jokowi ke dalam kabinet Prabowo-Gibran, di satu sisi, menyiratkan iktikad baik rezim baru untuk memelihara kesinambungan politik dengan rezim sebelumnya. Di sisi lain, penambahan pos-pos kementerian baru yang belum pernah ada sebelumnya menyiratkan perubahan orientasi politik oleh rezim baru.</p> <p class="class-paragraph">Mungkin saja ancaman kekerasan simbolis terhadap Jokowi tidak muncul dari rezim Prabowo-Gibran, melainkan dari kelompok kritis yang hendak mengadili Jokowi pascalengser dari presiden. Terhadap kelompok kritis semacam ini, rezim Prabowo-Gibran harus tetap menegakkan kaidah demokrasi yang berkeadaban sebagai the only game in town. Setiap warga negara harus taat asas terhadap koridor demokrasi dan penegakan hukum. Kita tidak boleh tenggelam dalam siklus kekerasan simbolis. Jangan biarkan amarah dan kesumat mengendalikan transisi politik di negeri ini.&nbsp;<strong>(*)</strong></p> <hr /> <p><em>*)&nbsp;<strong>MASDAR HILMY</strong>&nbsp;, Guru besar dan direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya</em></p> <p>&nbsp;</p>

Dalam konteks pemberhentian tiga presiden kita oleh MPR(S), kekerasan simbolis mewujud dalam stigma negatif yang dibuat rezim pengganti.

Meredam Siklus Kesumat Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/17/JKT-1-PENURUNAN-IMPOR-FED-8JPG-4074462054.jpg" alt="Pekerja menggunakan alat berat beraktivitas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (16/7/2024)." width="100%">
<figcaption>Pekerja menggunakan alat berat beraktivitas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (16/7/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Selama 10 tahun memimpin, berbagai kebijakan telah ditelurkan Presiden Jokowi. Nawacita yang didengungkan di awal pemerintahan dalam perjalanan berlangsung penuh dinamika.</p> <p>Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebut, secara umum Nawacita Jokowi sudah <em>on the track</em> hingga akhir pemerintahan. Ada beberapa sisi yang mendapat catatan agar dilanjutkan untuk pemerintahan baru dan sebagian perlu perubahan.</p> <p>Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan dasar dalam kemajuan negara. Dalam Nawacita, Jokowi menginginkan Indonesia punya SDM yang unggul lewat berbagai pendekatan yang dilakukan. "Pembangunan SDM yang berkaitan dengan kualitas sudah mengalami peningkatan," kata Trubus kepada <em>Jawa Pos</em>, Kamis (17/10).</p> <p>Program Indonesia pintar dan prakerja merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Meski demikian, kata Trubus, SDM Indonesia harus kompetitif, terutama dalam bidang teknologi.</p> <p>Trubus menyebut Indonesia masih mengekor teknologi dari luar. Belum ada inovasi atau buatan sendiri yang digunakan secara masif. Contohnya WhatsApp, produk luar negeri tetapi masif digunakan masyarakat Indonesia.</p> <p>Pada sektor ini, Trubus meminta agar pemerintahan selanjutnya betul-betul mengejar ketertinggalan. Selain memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sebagai dasar pembangunan SDM.</p> <p>Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikerjakan pada masa Jokowi mendapatkan apresiasi. Memang ada beberapa masalah yang harus diselesaikan secara kasuistik. Begitu juga jaminan ketenagakerjaan dengan berbagai program untuk melindungi pekerja.</p> <p>Belakangan banyak terjadi PHK. Terutama setelah Covid-19 menyerang. Trubus menilai ini karena sektor industri tanah air tidak kompetitif. Dukungan terhadap industri dari negara juga jarang terdengar. Trubus mencontohkan Tiongkok yang dapat menghasilkan barang murah karena mendapatkan banyak dukungan dari negara. &rsquo;&rsquo;Barang-barang ini lalu dijual ke Indonesia,&rsquo;&rsquo; ucapnya.</p> <p>Barang impor yang dijual ke Indonesia ini akhirnya memengaruhi industri dalam negeri. Sebab, masyarakat memilih harga murah namun tetap berkualitas. Untuk ekspor pun barang dari Indonesia juga belum banyak diminati. &rsquo;&rsquo;Perlu ada perbaikan (sektor industri),&rsquo;&rsquo; ujarnya.</p> <p>Jokowi juga dikenal dengan pembangunannya yang tidak berpusat di Jawa saja. Tol, bendungan, hingga transportasi dikembangkan. Misalnya saja tol trans-Sumatera atau kereta api di Sulawesi Selatan yang selama ini belum dikerjakan. Tidak dimungkiri jika Jokowi patut diberi apresiasi atas pembangunan infrastruktur yang masif. &rsquo;&rsquo;Selama ini masalahnya Indonesia adalah konektivitas,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.</p> <p>Trubus menyatakan, tugas pemerintahan selanjutnya harus melanjutkan konektivitas itu. Indonesia terdiri atas banyak pulau. Sehingga tol laut hingga pelosok harus digiatkan. Sebab, pembangunan transportasi ini akan mengurangi disparitas.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015208406/sepulang-dari-sumut-jokowi-menengok-cucu-bebingah-sang-tansahayu-minggu-sore-pulang-ke-solo">Sepulang dari Sumut, Jokowi Menengok Cucu Bebingah Sang Tansahayu, Minggu Sore Pulang ke Solo</a></strong></p> <p>Lalu, terkait swasembada pangan, impor masih menjadi momok. Lumbung pangan memang sudah dibangun, tapi hasilnya tidak dinikmati dalam waktu singkat. Dia mengusulkan agar mengaktifkan pangan lokal agar masyarakat mudah untuk mengembangkan.</p> <p>Trubus melihat masih terjadi tumpang tindih program antarlembaga. Ini karena ada berbagai kementerian atau lembaga yang menangani satu persoalan. Dia mencontohkan, urusan pangan saja ada Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional, dan kini dibentuk Badan Gizi. &rsquo;&rsquo;Kalau menurut saya, baiknya harus dirampingkan. Kalau memang harus ada, tugasnya harus lebih konkret,&rsquo;&rsquo; bebernya. <strong>(lyn/c17/bay)</strong></p>

Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebut, secara umum Nawacita Jokowi sudah on the track.

Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah: Rezim Baru Harus Kejar Inovasi Teknologi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Abraham-Samad_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Eks Ketua KPK Abraham Samad. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Eks Ketua KPK Abraham Samad. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memastikan, penayangan ulang video wawancara dirinya dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar sudah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Pernyataan ini disampaikan Samad merespons sejumlah pihak yang memprotes isi video dan judul tersebut.</p> <div dir="auto">"Itukan video wawancara sama Prof di Studio Podcast saya yang sudah pernah ditayangkan, makanya kami masih mendiskusikan sama Prof (KH. Nasaruddin Umar)," kata Samad dihubungi JawaPos.com, Minggu (17/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Samad menegaskan, dirinya sudah memperbaiki judul video tersebut dalam kanal Youtube. Video itu berjudul&nbsp;'Nasaruddin Umar: Setiap Rezim Akan Tiba Ajalnya, Perlu Pertobatan Nasional. Negara Punya Ajal'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sudah memperbaiki dan meralat semua judulnya sesuai dengan wawancara," ucap Samad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Samad pun mengaku sudah menghubungi langsung KH. Nasaruddin Umar. Ia menyatakan bahwa dalam perbincangannya melalui saluran telepon menyebut Nasaruddin Umar sebagai orang tua yang harus dihormati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi saya sudah telepon Prof dan memberitahukan perihal video tersebut, kan kita semua sudah menganggap Prof orang tua kita semua yang harus dihormati," tegas Samad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014450996/gusi-berdarah-saat-puasa-simak-ketentuan-fikih-dan-cara-mengatasinya-dari-segi-medis">Gusi Berdarah saat Puasa, Simak Ketentuan Fikih dan Cara Mengatasinya dari Segi Medis</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Forum Milenial Nasaruddin Umar (ForM NU) mempersoalkan perbincangan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar. Video itu diberjudul 'Nasaruddin Umar: Setiap Rezim Akan Tiba Ajalnya, Perlu Pertobatan Nasional. Negara Punya Ajal'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kertua Form NU Rafly Setiawan menyatakan, video itu diambil pada 13 Maret 2023. Namun, Samad menayangkan ulang video itu, sehingga seharusnya penayangan ulang itu meminta izin dari KH Nasaruddin Umar terlebih dahulu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penayangan kembali video yang diambil tahun lalu, seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu dari Imam besar Masjid Istiqlal," karta Rafly dalam keterangannya, Minggu (17/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, jika melihat secara seksama pernyataan Nasaruddin Umar, secara singkat membahas mengenai 24 fenomena kiamat dunia. Kemudian, ia menyampaikan bahwa setiap orang punya ajal, hingga setiap rezim dan negara punya ajal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan, pernyataan Nasaruddin Umar tidak ada tendensi politik di dalamnya. Menurutnya, yang ada hanya berisi nasihat, pandangan-pandangan dan pembelajaran dari tokoh agama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Oleh karena itu, Form NU mendesak Abraham Samad menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat dan Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A melalui media arus utama. Serta, menurunkan video tersebut dari akun youtube Abraham Samad SPEAK UP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika poin 1 dan 2 tidak dilakukan dalam 2 x 24 jam, maka akan dilakukan tindakan hukum atas pencemaran nama baik terhadap Imam Besar Masjid Istiqlal," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

Itukan video wawancara sama Prof di Studio Podcast saya yang sudah pernah ditayangkan, makanya kami masih mendiskusikan sama Prof

Abraham Samad Tegaskan Penayangan Ulang Video Wawancara Nasaruddin Umar Telah Didiskusikan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/17/Nasarudin-Umar-dan-Abraham-Samad-1991742157.jpg" alt="Iman Besar Mesjid Istiqlal Jakarta, Prof Dr Nasaruddin Umar menegaskan, Indonesia harus melakukan pertobatan nasional menyusul  kemerosotan moral yang dilakukan para pemimpin." width="100%">
<figcaption>Iman Besar Mesjid Istiqlal Jakarta, Prof Dr Nasaruddin Umar menegaskan, Indonesia harus melakukan pertobatan nasional menyusul  kemerosotan moral yang dilakukan para pemimpin.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Iman Besar Mesjid Istiqlal Jakarta, Prof Dr Nasaruddin Umar menegaskan, Indonesia harus melakukan pertobatan nasional menyusul&nbsp; kemerosotan moral yang dilakukan para pemimpin. Pernyataaan itu, disampaikan Nasaruddin saat diwawancara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad pada Podcast "Speak Up" yang dipantau di kanal YouTube, Minggu (17/3).&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Nasaruddin, berbagai fenomena sosial, ekonomi, dan politik bahkan perubahan iklim yang dialami Indonesia saat ini menunjukkan negeri ini sedang mengalami tanda-tanda kiamat kecil.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengungkapkan, ada 24 tanda kiamat yang dihadiskan Nabi Muhammad SAW, antara lain ada orang yang tidak pantas sama sekali untuk ditokohkan tapi ditokohkan. Sebaliknya ada yang pantas untuk ditokohkan tapi dikucilkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, masyarakat cuek terhadap kebatilan yang ada di sekitar, sehingga tidak ada lagi sensitivitasnya, tidak ada lagi apatis, tidak ada lagi rasa malu, dan tidak punya marwah atau harga diri.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Makin tinggi rasa malunya seseorang itu, semakin pertanda simbol akhlak yang terjaga. Tapi kalau rasa malu sudah tidak ada lagi, sudah saling membiarkan, terjadi pembiaran di mana-mana. Nah, itu juga salah satu faktor degradasi moral yang merupakan fenomena akhir zaman," ungkap Nasaruddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di samping itu, lanjutnya, tanda-tanda akhir zaman juga terlihat dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela, perzinahan yang merajalela, perjudian yang marjalela, anak memerintah atau mengatur orang tua, serta ketidakteraturan cuaca, dan bencana alam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah apa yang disebutkan nabi ini kok kayaknya sudah terwujud semuanya. Bagi kita apa yang harus dilakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali ada pertobatan nasional," ujar Nasaruddin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, pertobatan bukan hanya berlaku utuk pribadi atau individu, tapi juga oleh sebuah bangsa atau negara. Di saat kemerosotan moral terjadi secara masif dan justru dilakukan oleh para penguasa, maka pertobatan juga harus dilakukan secara masif atau pertobatan nasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nasaruddin mengungkapkan, jika pertobatan nasional tidak dilakukan, maka akibatnya adalah mendatangkan maut atau ajal bagi negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam Al-Quran, ajal itu bukan hanya melindas setiap orang, tapi juga masyarakat. Bukan hanya orang yang menemui ajal kalau melakukan dosa, tapi masyarakat atau komunitas juga punya ajal," ungkap Nasaruddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, ajal bukan hanya berlaku untuk orang, rezim pun juga punya ajal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di Indonesia, rezim orde lama sudah tiba ajalnya, rezim orde baru juga, setiap rezim punya ajal. Jadi yang kita harus cermati itu bukan hanya ajal individu, tapi ajal society, ajal negara, karena negara juga punya ajal," tutur dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengungkapkan, setiap negara memiliki generasi, yakni generasi perintis, pembangun, penikmat, dan penghancur. Jika tidak menyadari berbagai kemerosotan moral yang terjadi di bangsa Indonesia saat ini, maka Indonesia akan menghadapi kehancuran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nasaruddin mencontohkan, negara-negara maju di Amerika dan Eropa, generasi penikmatnya maju karena mereka merawat transparansi, dan moralitas. Walaupun bukan negara agama, tapi Amerika dan Eropa justru perilaku sosial dan keluhuran budayanya mencerminkan nilai-nilai religius.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nasaruddin pun berharap, generasi penikmat di Indonesia dapat merawat dan membuat kemajuan negara dapat berlangsung dalam waktu yang lama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan sampai nanti di Indonesia generasi penikmatnya hanya sesaat, jadi generasi pembangunnya panjang, tapi generasi penikmatnya sesaat, generasi penghancurnya yang tidak terkontrol. Kita tidak ingin negara kita ini generasi penghancurnya terlalu dominan akhirnya nanti akan muncul lagi generasi perintis baru jadi siklus sejarah ini," papar Nasaruddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, Indonesia adalah negara dengan udeologi yang supel meskipun penduduk muslimnya mayoritas. Terkait dengan itu, Indonesia tak perlu menjadi negara Muslim atau menonjolkan negara Muslim karena justru negara-negara yang simbol Muslimnya kuat yang paling kacau bahkan hancur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/014450760/bakal-kantongi-thr-pertama-ini-4-tips-mengelola-keuangan-untuk-gen-z">Bakal Kantongi THR Pertama, Ini 4 Tips Mengelola Keuangan untuk Gen Z</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Coba kita lihat Baghdad hancur, Negara Islam Afghanistan hancur, negara Syria juga hancur, Libya juga hancur," papar Nasaruddin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, untuk membawa Indonesia lepas dari tanda-tanda kiamat kecil, kata kuncinya adalah moralitas harus dipertahankan dan hal itu harus dimulai dari para pemimpin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika moral dalam suatu masyarakat tidak terurus, itu akan mendatangkan ajal bagi masyarakat, bisa terpecah. Memprihatinkan bangsa kita ini, karena mungkin kita tidak diobrakabrik dari segi ideologi, tetapi kita diobrak-abrik dari segi penurunan martabat, dari kemerosotan moral," pungkas Nasaruddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Nah apa yang disebutkan nabi ini kok kayaknya sudah terwujud semuanya. Bagi kita apa yang harus dilakukan?

 Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar Sebut Setiap Rezim Akan Tiba Ajalnya, Perlu Pertobatan Nasional

<div id="m#msg-f:1791062025723556411" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/JKT_Jalang-Konser-Salam-M3tal_MIFTAHUL-HAYAT-01-4141883249.jpeg" alt="Ketua Umum TPN Arsjad Rasjid (kiri-kanan), Gitaris Band SLANK Abdee Negara dan Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Aria Bima saat memberikan keterangan di Jakarta, Rabu (31/01/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum TPN Arsjad Rasjid (kiri-kanan), Gitaris Band SLANK Abdee Negara dan Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Aria Bima saat memberikan keterangan di Jakarta, Rabu (31/01/2024).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Politikus senior PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan, ke depan tidak perlu lagi ada pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) jika rezim bebas menggunakan kekuasaan, sehingga prosesnya sarat manipulasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014169042/jumlah-petugas-kpps-di-tulungagung-yang-jatuh-sakit-usai-bertugas-makin-bertambah-banyak">Jumlah Petugas KPPS di Tulungagung yang Jatuh Sakit Usai Bertugas Makin Bertambah Banyak</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, berbagai kecurangan dan pelanggaran Pemilu 2024 yang tidak ditangani dengan serius oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga mencapai puncaknya pada kerancuan sistem rekapitulasi suara yang terindikasi menguntungkan paslon tertentu, akan menjadi preseden bagi penyelenggaraan pemilu bahkan pilkada selanjutnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aria Bima menilai, penguasa baik di pusat maupun di daerah akan memanfaatkan kekuasaan untuk menggiring atau memanipulasi proses pemilu, sebagaimana yang terjadi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada yang bisa melawan rezim kalau melihat betapa proses pemilu sekarang yang manipulatif sejak awal ini seolah dibiarkan terjadi. Kalau masih kejadian seperti ini, percuma tahapan pemilu dilakukan, mending oligarki ditunjuk saja biar selesai. Ini mau pakai cara apapun tidak akan bisa dilawan, manuvernya memang untuk memenangkan paslon tertentu," kata Aria Bima, dalam jumpa pers Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, di Jakarta, Jumat (16/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menilai, tidak perlu ada pemilu maupun Pilkada, jika sistemnya seperti saat ini. Sebab, penguasa tidak netral dan menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi sistem pemilu melalui program pemerintah dan pengerahan aparat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau pemilu dilakukan dengan sistem seperti sekarang ini, ada politisasi bansos, subsidi pupuk, intimidasi kepada aparat desa melalui dana desa, belum lagi money politic, terus untuk apa kampanye, debat, tim narasi, tim subtansi, tim intelektual dikumpulkan. Tidak ada artinya semua, apalagi dengan closing yang amburadul seperti ini," ungkap dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia pun mengatakan, KPU dan Bawaslu seharusnya meminta maaf atas penyelenggaraan Pemilu yang buruk, dan hanya menjadi ajang yang membuang uang negara, namun demokrasi tercoreng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014169048/mengenal-penyebab-kanker-sarkoma-penyakit-yang-dialami-alice-norin">Mengenal Penyebab Kanker Sarkoma, Penyakit yang dialami Alice Norin</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya merasa tidak perlu&nbsp; lagi ada pemilu, bahkan pilkada juga tidak perlu. Buat apa buang-buang uang untuk penyelenggaraan pemilu, sampai rekap suara aja keliru. Kalau kondisi seperti ini, manipulatif dan tidak ada netralitas dari pemerintah, saya tanya kita masih perlu ada pemilu enggak? Karena sederhana, pakai saja dana desa, ancam kepala desa, tidak perlu paslon berdebat visi-misi, buat kampanye terbuka, dan lain-lain. Toh, hasilnya sudah ketahuan," serunya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Menurut dia, berbagai kecurangan dan pelanggaran Pemilu 2024 yang tidak ditangani dengan serius oleh KPU dan Bawaslu

Politikus PDIP Geram, Bilang Tak Perlu Lagi Ada Pemilu dan Pilkada Jika Rezim Gunakan Kekuasaan

Rezim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rezim