<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/5G.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Negara maju dan negara berkembang telah memasukkan Revolusi Industri 4.0 ke dalam agenda nasional sebagai salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Revolusi Industri 4.0 mencakup beragam pemanfaatan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), wearables, robotika canggih dan 3D printing.  Bagi Indonesia, gerakan Revolusi Industri 4.0 memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur, sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian visi Indonesia menuju 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030.  Optimalisasi Revolusi Industri 4.0 dilakukan melalui peningkatan otomatisasi, komunikasi machine-to-machine, komunikasi human-to-machine, AI, serta pengembangan teknologi berkelanjutan. Dalam implementasinya ada empat dasar faktor penggerak yakni peningkatan volume data, daya komputasi, konektivitas, dan peningkatan kemampuan analitis dan bisnis intelijen.  Kehadiran teknologi 5G diperkirakan akan memberikan perubahan besar bagi industri Indonesia di tengah Revolusi Industri 4.0. Terlebih lagi, teknologi dan jaringan telekomunikasi 5G mampu mentransfer data lebih besar, lebih cepat, stabil dan aman, membuka kemungkinan makin banyak perangkat yang terhubung melalui internet dan meningkatkan otomasi industri.  Direktur Telekomunikasi, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Aju Widya Sari mengatakan, implementasi 5G tidak hanya sekadar peningkatan kecepatan transfer data dibandingkan dengan teknologi sebelumnya.  Namun, jaringan 5G juga membuka kemungkinan banyak layanan, hingga peluang atau use cases baru, baik di segmen konsumen (B2C) maupun segmen enterprise (B2B), sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan perekonomian nasional.  “Kita perlu tahu bahwa karakteristik dari 5G ini secara teknologi di awal memang banyak mempromosikan mobile broadband. Tapi sebetulnya, tujuan utama tidak ke sana. Tujuan akhir dari 5G adalah network slicing yang mendukung layanan machine-to-machine dan low latency yang bisa dimanfaatkan untuk aplikasi atau layanan lainnya dalam mendukung kegiatan industri,” kata Aju dalam webinar 5G Private Network sebagai Game Changer bagi Kota Industri oleh Qualcomm secara daring belum lama ini.  Dalam kesempatan yang sama, Vice President Network Architecture and Design Telkomsel, Marfani Hasan mengakui, ekosistem Indonesia memang belum sepenuhnya siap untuk mengadopsi teknologi 5G. Namun, pihaknya selalu berusaha mengadakan workshop maupun sosialisasi, khususnya kepada kalangan BUMN dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terkait manfaat yang bisa mereka dapatkan dari teknologi 5G tersebut.  “Kita berusaha untuk tetap mendorong lewat projek-projek katalis 5G, misalnya seperti yang telah kami lakukan bersama Freeport. Dan kita juga sudah mulai ada pembicaraan dengan teman-teman di IKN (Ibu kota Negara Nusantara) salah satunya mengenai auto-guided vehicles. Kedepannya, kita akan mengembangkan beberapa hal yang memungkinkan di sana yang sudah tentu membutuhkan jaringan kuat 5G untuk industri,” ujar dia.  Agar lebih optimal, industri bisa memanfaatkan penggunaan teknologi 5G Private Network yang dapat mengatasi permasalahan bandwidth untuk kasus penggunaan latensi rendah yang sangat andal seperti IoT industri dan robotika, dengan kontrol penuh atas data, keamanan, dan jaringan.  Tidak seperti jaringan publik, 5G Private Network dirancang dengan tujuan tertentu yang memungkinkan perusahaan memiliki kendali penuh untuk mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, otomasi, dan efisiensi di dalam operasional industri karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan pabrik.  Country Director Qualcomm Indonesia, Shannedy Ong menjelaskan, 5G Private Network merupakan jaringan spesial dengan waktu pemasaran yang jauh lebih hemat biaya, terukur dan lebih cepat, di mana jaringan tersebut akan membantu perusahaan dan semua lini industri untuk menuju transformasi digital.  Qualcomm menjalin kolaborasi dengan mitra global, termasuk dengan Microsoft, yang membawa E2E 5G Private Network komersial yang telah terintegrasi dari perangkat yang terhubung di edge ke jaringan Radio Access Network (RAN) dan Core, solusi chip-to-cloud pertama di industri.  “Saat ini penerapan teknologi 5G untuk penggunaan komersial sudah menjadi mainstream mengingat 5G membawa perubahan yang sangat signifikan. Kalau kita lihat secara global, datanya ada 850 juta orang yang baru pertama kali punya akses ke internet dan ini potensial. Kalau kita bisa menangkap potensi ini, maka akan bisa membawa perubahan yang signifikan sebesar USD 3,3 Triliun menambah GDP global pada 2032,” terang Shannedy.  Dia menambahkan, saat ini telah bermunculan kawasan industri yang terintegrasi dengan pusat komersial dan area pemukiman. Menjelma sebagai sebuah kota industri “pintar” karena didukung dengan kecanggihan teknologi seperti IoT untuk mengantisipasi salah satu tren industri global yakni peningkatan otomatisasi dan data exchange dalam proses manufaktur, serta jaringan yang andal.  Kota industri ini menyediakan seluruh kebutuhan pelaku industri di suatu kawasan dalam sebuah ekosistem yang terpadu. Selain pengelolaan kawasan industri, penerapan otomasi dan komputasi cerdas juga dapat dilakukan pada pengelolaan kawasan hunian dan sektor usaha yang melibatkan banyak sumber daya dalam suatu aktivitas.

Teknologi 5G Private Network bagi Industri, Seberapa Bermanfaat?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Muhadjir.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai perubahan di dalam era ini tidak dapat dihindari di seluruh sektor kehidupan. Karena itu, diperlukan persiapan yang matang agar sumber daya manusia (SDM) mampu beradaptasi di tengah hegemoni teknologi dan digitalisasi.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, instansi pendidikan harus mampu mempersiapkan SDM yang siap menghadapi Industri 4.0.  "Paling tidak ada dua pendekatan yang diperlukan dalam manajemen pendidikan untuk menyiapkan SDM kita, yakni pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan (manpower approach) dan pendekatan kebutuhan sosial (social demand approach)," ujarnya dikutip, Senin (6/12).  Muhadjir menerangkan, pendekatan manpower mengutamakan keterkaitan pendidikan dengan tuntutan terhadap kebutuhan tenaga kerja pada berbagai sektor pembangunan, seperti sektor ekonomi, pertanian, perdagangan dan industri.  "Pendekatan ini merupakan pendekatan utama untuk menyiapkan SDM yang mampu masuk ke dunia kerja di era Revolusi Industri 4.0," ucapnya.  Pendekatan social demand juga tidak boleh terlupakan dalam menyiapkan SDM Indonesia. Menurutnya, pendekatan ini lebih menekankan pendidikan yang partikularistik tergantung kebutuhan daerah atau kebutuhan individu itu sendiri.  Misalnya, pendidikan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memiliki ciri khas agamis. Sehingga banyak siswa-siswi yang memiliki kemampuan mengaji Al-Quran dengan sangat baik.  Ia pun menyatakan, kedua pendekatan dalam manajemen pendidikan harus seimbang. Dua pendekatan itu bila seimbang akan menciptakan manusia Indonesia yang betul-betul siap menghadapi Industri 4.0 dan tetap menjadikan manusia yang benar-benar manusia.  "Kita tidak bisa hanya mengejar untuk menyiapkan orang masuk ke dunia kerja tanpa memberi bekal-bekal yang penting ketika mereka menjadi manusia biasa. Bukan jadi human capital dan alat industri. Tetapi kita harus menjadikan dia manusia," pungkasnya.

Ini Dua Pendekatan Peningkatan Pendidikan Hadapi Revolusi Industri 4.0

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-04-at-12.08.38.jpeg" alt="Ketua MPR Bambang Soesatyo" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR Bambang Soesatyo</figcaption>
</figure>AKSELERASI perubahan begitu nyata sepanjang setahun lebih durasi pandemi global Covid-19. Semua perubahan itu menghadirkan konsekuensi logis yang harus disikapi dan segera direspons dengan kebijakan serta arah pembangunan yang tepat, agar generasi anak-cucu punya akses untuk beradaptasi dengan perubahan itu.  Tentang perubahan zaman, semua komunitas telah diingatkan melalui rangkaian pembahasan mengenai ragam konsekuensi dari Revolusi Industri 4.0 yang fokus dan mengandalkan digitalisasi dan otomasi. Hari-hari ini, Indonesia sudah dan sedang menapaki era itu. Dampaknya, atau sejumlah perubahan, pun sudah dilihat dan dirasakan langsung oleh semua orang. Peran manusia dalam proses produksi dan layanan jasa-jasa banyak berkurang. Pola belanja dan transaksi pun berubah. Memang, perubahan besar menjadi tak terhindarkan ketika dunia harus bertransformasi mengikuti perubahan zaman.  Pandemi global Covid-19 tidak menghentikan atau memperlambat perubahan itu. Sebaliknya, sudah menjadi fakta bahwa krisis kesehatan sekarang ini justru telah mengakselerasi perubahan. Kepatuhan menerapkan jaga jarak (social distancing) memaksa semua orang menanggapi percepatan roda perubahan itu. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, belanja hingga transaksi pun dari rumah. Presiden Joko Widodo bahkan menegaskan bahwa pandemi Covid-19 telah mengajarkan kepada semua komunitas untuk mendobrak cara-cara lama. Apa yang dulu dianggap tabu sekarang justru menjadi cara hidup baru. Digitalisasi yang dulu sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menurut presiden, kini bahkan sudah menjadi bagian tak terpisah dari kehidupan bersama.  Boleh jadi, atas nama efisiensi dan efektivitas, sejumlah perubahan yang dipraktikkan selama periode pandemi bukan tidak mungkin akan menjadi pola atau kebiasaan yang akan dipertahankan di kemudian hari. Misalnya, bekerja dari rumah demi efisiensi biaya kantor. Tentu saja dampaknya juga harus dikalkulasi sejak sekarang, utamanya terhadap masa depan sektor ketenagakerjaan, dan keahlian apa saja yang dibutuhkan pada semua sub-sektor ekonomi.  Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan tentang sejumlah konsekuensi akibat perubahan zaman itu. Memberi sambutan secara virtual dalam sidang terbuka senat dalam rangka Dies Natalis ke-45 tahun Universitas Sebelas Maret (UNS), Jumat (12/3), presiden mengingatkan, perubahan zaman menyebabkan permintaan dan kebutuhan tenaga kerja mengalami perubahan. Teori manajemen, organisasi, dan model bisnis juga banyak berubah.  Akibatnya, banyak jenis pekerjaan lama tidak lagi dibutuhkan.  Untuk merespons perubahan itu, presiden mendorong dunia pendidikan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Revolusi Industri 4.0 telah mengubah banyak aspek dari ilmu pengetahuan dan teknologi.  ’’Tentu saja hal ini membutuhkan perubahan program studi, dibutuhkan perubahan kurikulum dan dibutuhkan perubahan karakter dosen,’’ ujar presiden.  Rangkaian penegasan presiden itu secara tidak langsung ikut menyegarkan ingatan bersama tentang urgensi membangun dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, agar generasi anak-cucu mampu tak hanya beradaptasi, tetapi juga menjadi pelaku penting dalam di setiap tahap perubahan zaman. Karena itulah negara harus mengalokasi daya, ruang dan waktu yang memadai bagi orang muda dan remaja untuk bertumbuh kembang menjadi generasi yang kompeten dan kompetitif. Agenda ini hendaknya selalu menjadi prioritas dan fokus negara.  Pesan ini penting dan juga relevan untuk selalu dikedepankan di ruang publik.  Penting, karena generasi orang tua sekarang ini harus menghantarkan dan menyiapkan orang muda dan remaja menjadi generasi penerus yang berdaya saing sepanjang era Industri 4.0 dan era sesudahnya. Juga relevan karena Presiden Jokowi telah menetapkan pengembangan kualitas SDM sebagai prioritas  pembangunan. Jangan sampai karena alasan pandemi pengembangan kualitas SDM terlupakan.  Tentang perubahan permintaan dunia kerja sebagaimana diingatkan Presiden Jokowi tadi, telah dikonfirmasi beberapa tahun oleh sejumlah institusi yang kredibel. Misalnya, Mckinsey Global Institute telah melakukan penelitian tentang hilangnya peran manusia pada sejumlah pos pekerjaan, sebagai konsekuensi dari digitalisasi dan otomasi. World Economic Forum, dalam laporan bertajuk Future of Jobs Report 2018, mengungkapkan peran manusia dalam sejumlah pekerjaan tidak lagi dibutuhkan, karena akan muncul profesi dan karier baru selepas tahun 2022 mendatang.  Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) juga memperkirakan 75 juta hingga 375 juta pekerjaan akan hilang. Kajian lainnya menyebutkan, sekitar 50 juta peluang kerja di Indonesia akan hilang akibat otomasi dan digitalisasi di sektor ekonomi.  Dalam konteks menyiapkan anak didik dan remaja melakoni perubahan zaman itu, sudah barang tentu peran semua institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga yang tertinggi menjadi sangat penting dan strategis. Karena itu, dorongan Presiden Jokowi agar semua institusi segera beradaptasi dengan semua perubahan itu sangat jelas relevansinya. Kini, mengacu pada inisiatif pemerintah memrioritaskan pengembangan kualitas SDM, semua institusi pendidikan punya alasan untuk menyiapkan proposal perubahan program studi dan perubahan kurikulum, sejalan dengan perubahan yang mengemuka dewasa ini. Transformasi digital akan berkelanjutan. Indonesia tidak seharusnya lamban melangkah. Peran dan kontribusi institusi pendidikan sangat diharapkan.  Sejatinya, masyarakat Indonesia siap dan ingin cepat bertransformasi. Salah satu indikatornya adalah jumlah pengguna internet. Hingga kuartal II-2020, total pengguna internet di Indonesia naik menjadi 196,7 juta jiwa. Lonjakannya signifikan, karena per 2017 masih berjumlah 143,26 juta orang. Karena itu, pemerintah pun diharapkan terus berupaya merampungkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata.  Hingga 2020, sekitar 12.548 desa atau kelurahan belum terjangkau jaringan internet 4G, meski sudah bisa menangkap sinyal 3G. Selain itu, 7.904 desa atau kelurahan bahkan belum terjangkau jaringan internet. Masalah ini selayaknya perlu dipercepat penyelesaiannya agar proses transformasi digital di dalam negeri bisa merata.  __________________________________________  *) Bambang Soesatyo, ketua MPR RI  &nbsp;

Tanggapi Akselerasi Perubahan dengan Pembangunan SDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG_20201011_170845-1.jpg" alt="Ilustrasi pekerja pabrik. Aloysius Jarot Nugroho/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja pabrik. Aloysius Jarot Nugroho/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pakar Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjuddin Noer Effendi mengatakan, gagasan awal penyusunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ditujukan untuk menangkal gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebab, hal tersebut berpotensi muncul menghadapi revolusi industri 4.0.  ”Saat itu dikhawatirkan terjadi gelombang PHK karena banyak tenaga kerja kita belum punya literasi teknologi informasi (IT) dan digital,” kata Tadjuddin seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Tadjuddin yang mengaku telah terlibat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja sejak 2018 mengatakan, respons terhadap gelombang PHK diperlukan karena memasuki revolusi industri 4.0 berbagai pekerjaan di perusahaan bisa tergantikan dengan teknologi. Namun demikian, di tengah proses penyusunan RUU tersebut, pandemi Covid-19 melanda. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi merosot drastis hingga minus dan gelombang PHK justru muncul lebih awal mendahului prediksi sebelumnya.  Demi membantu para buruh atau pekerja yang kena PHK maupun dirumahkan menghadapi situasi itu, menurut dia, pemerintah kemudian membuat program bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji hingga kartu prakerja. ”Tapi tentu ini tidak bisa lama, kalau diteruskan seperti itu keuangan negara kita akan habis,” kata Tadjuddin Noer Effendi yang juga Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.  Dalam situasi krisis saat ini, kata Tadjuddin, tidak ada cara lain, kecuali mendatangkan investasi untuk kembali memulihkan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air yang nanti juga berimplikasi pada aspek ketenagakerjaan. Untuk mendatangkan investasi, UU Cipta Kerja yang sebelumnya masih dalam proses harus segera dirampungkan karena UU Ketenagakerjaan Tahun 2013 tidak ramah investor.  Apabila UU Ketenagakerjaan yang lama tetap dipakai, Tadjuddin meyakini tidak akan ada investor yang mau datang ke Indonesia. Jika demikian, pertumbuhan ekonomi di tengah situasi pandemi akan terus minus.  ”Padahal untuk menciptakan peluang kerja, pertumbuhan ekonomi harus di atas 5 persen. Kalau pertumbuhan satu persen hanya bisa menciptakan 200 ribu peluang kerja per tahun. Jika lima persen membuka peluang satu juta per tahun,” terang Tadjuddin Noer Effendi.  Dia mengatakan, UU Cipta Kerja merupakan payung hukum. Dalam penerapannya, masih membutuhkan aturan turunan mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri (Permen).  Tadjuddin menyayangkan banyak pihak yang tidak memahami secara menyeluruh mengenai substansi UU Cipta Kerja beserta tujuannya. Apalagi, penjelasan yang terlanjur beredar di masyarakat justru diwarnai disinformasi atau hoaks. Dia berharap pemerintah dapat lebih baik dalam mengomunikasikan ihwal UU Cipta Kerja kepada publik.  ”Seperti penghapusan cuti hamil dan lainnya itu hoaks karena belum ada. Kalau tidak ada tanda tangan presiden itu hoaks. Enggak akan mungkinlah buat UU hanya untuk mencelakakan warganya,” ucap Tadjuddin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gtEdfme_4zE&ab_channel=jawapostvofficial

Pakar UGM Sebut UU Cipta Kerja Awalnya untuk Tangkal Gelombang PHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/PUTU-A.F.-ARIAWANTARA-copy.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DUNIA pendidikan tinggi yang berkembang dinamis di era Revolusi Industri 4.0 membutuhkan terobosan yang transformasional dan fundamental. Gagasan ini diberikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dengan kebijakan merdeka belajar di lingkup perguruan tinggi dengan tajuk Kampus Merdeka. Hal ini diorientasikan agar sistem belajar menjadi lebih merdeka, fleksibel, dan mendukung keberagaman dalam belajar.  Kampus Merdeka memiliki beberapa kebijakan. Pertama, otonomi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Kedua adalah program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi serta prodi yang sudah siap naik peringkat. Mendatang, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama lima tahun, namun akan diperbarui secara otomatis. Evaluasi akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ditemukan penurunan kualitas yang meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi.  Ketiga, kebebasan bagi PTN badan layanan umum (BLU) dan satuan kerja (satker) untuk menjadi PTN badan hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.  Kebijakan keempat yang menjadi kritik dari kami adalah pemberian hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester (SKS). Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa secara sukarela. Jadi, mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Ditambah, mahasiswa dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Sehingga jika mahasiswa menyelesaikan kuliah dalam delapan semester, mahasiswa dapat hanya mengambil lima semester dalam prodinya dan mengambil tiga semester di luar prodi. Pengecualiannya, itu tidak berlaku pada prodi kesehatan.  Kritik tentu akan muncul. Antara lain, pertama, dibutuhkan suatu sinkronisasi data untuk menunjang administrasi mahasiswa. Soal presensi dan mata kuliah yang diambil dari prodi lain, bahkan universitas lain, akan mempersulit administrasi akademik mahasiswa. Ditambah lagi, penentuan nilai yang standarnya bisa berbeda antaruniversitas. Misalnya, ada universitas dengan nilai di atas 75 bisa mendapatkan nilai A, pada universitas lain nilai 75 saja sudah bisa mengantongi nilai A. Kemudian, ada universitas yang menggunakan standar nilai BC, sedangkan di universitas lain tidak ada atau hanya ada nilai B dan C.  Kedua, dibutuhkan pemahaman terhadap pengantar mata kuliah dalam suatu prodi. Misalnya, mahasiswa dari ilmu sosial dan politik kemudian pada semester VI ingin mengikuti kuliah pada fakultas hukum akan kesulitan karena belum memiliki pemahaman dasar mengenai pengantar ilmu hukum. Atau yang lebih mendekati, mahasiswa prodi ilmu hubungan internasional jika ingin mengikuti kuliah prodi antropologi juga harus memahami dulu dasar-dasar antropologi. Apakah memungkinkan mahasiswa pada semester VI jika mengambil mata kuliah lain lintas jurusan harus mengambil mata kuliah dasar pada jurusan tersebut? Poin inilah yang menjadi tantangan untuk merumuskan mata kuliah apa yang bisa diambil mahasiswa lintas ilmu.  Ketiga adalah kesulitan dalam menentukan kompetensi mahasiswa yang mengambil mata kuliah lintas prodi atau bahkan lintas fakultas. Sedangkan di dalam visi, misi, dan capaian pembelajaran pada masing-masing prodi sudah ditentukan bahwa mahasiswa mampu menguasai bidang ilmu tertentu dan menjadi profesional pada bidang keilmuan masing-masing. Jika kebijakan keempat dari Kampus Merdeka diterapkan, dikhawatirkan kompetensi lulusan menjadi tidak spesifik sesuai dengan keilmuannya. Lain lagi jika misalnya mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah pada prodi lain yang memiliki rumpun ilmu yang sama. Hal ini masih bisa terjadi sebagai mata kuliah pilihan mahasiswa untuk saling sapa antarbidang ilmu serumpun.  Menurut Ignas Kleden, ilmu dibagi menjadi tiga berdasar sifat dan jenis ilmu, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora. Tiga jenis tersebut memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam mencari apa yang disebut kebenaran ilmiah. Secara garis besar, di Indonesia ilmu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ilmu alam (eksakta) dan ilmu sosial (humaniora termasuk di dalamnya). Ilmu eksakta terbiasa menggunakan paradigma positivistik dengan pendekatan kuantitatif.  Sedangkan ilmu sosial dapat menggunakan antara positivistik maupun post-positivistik dengan pendekatan kualitatif dan keduanya adalah hal yang berbeda. Kemudian, menurut Jujun S. Sumantri, objek ilmu alam yang dipelajari adalah segala jenis objek empiris yang ada di alam semesta, sedangkan ilmu sosial mempelajari perilaku manusia dan hubungannya dengan individu atau kelompok lainnya.  Tidak menutup mata, secara filosofis kebijakan Kampus Merdeka sangat bagus dengan membuka kotak sekat keilmuan dalam suatu prodi. Harapannya, mahasiswa memahami ilmu lintas disiplin yang dapat meningkatkan kemanfaatan dari ilmu yang mereka pelajari sebelumnya.  Seperti dicatatkan oleh Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko sebagai universitas tertua di dunia yang melandaskan pembelajaran lintas ilmu terpadu dengan masjid sebagai pusatnya. Akan tetapi, dari segi administratif akademik, diperlukan kajian lebih mendalam pada prodi serumpun yang memungkinkan untuk adanya kemerdekaan belajar lintas ilmu, termasuk menyiapkan perangkat penunjangnya. Sehingga mahasiswa tidak hanya dijadikan objek, tetapi fokus utama pendidikan itu sendiri, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. (*)  <hr />  *) Putu A.F. Ariawantara, Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Airlangga

Kritik terhadap Kampus Merdeka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Besi-baja-Frizal.jpg" alt="TERKENDALA REGULASI: Petugas mempersiapkan gulungan kawat baja untuk diangkut ke kapal yang sandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, beberapa waktu lalu. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERKENDALA REGULASI: Petugas mempersiapkan gulungan kawat baja untuk diangkut ke kapal yang sandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, beberapa waktu lalu. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Era 4.0 menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha dan dunia industri. Perkembangan teknologi harus diikuti. Jika tidak, sebuah industri bisa ditinggalkan pasar.  "Di era globalisasi sekarang ini persaingan semakin ketat. Permintaan konsumen semakin beragam. Semuanya harus bisa dipenuhi dengan cepat agar konsumen tidak beralih ke produk lain," ujar I Gusti Putu Suryawirawan, staf khusus Bidang Investasi dan Hubungan Antar Lembaga dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).  Pernyataan Gusti itu dikemukakan ketika dia tengah berkunjung ke pabrik PT. Tata Metal Lestari, di Kawasan Industri Delta Silicon, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jumat (4/10.  Lebih jauh Gusti mengatakan, industri baja dalam negeri harus melakukan pengembangan lebih jauh. Terutama di era 4.0. Semuanya segala cepat. Bila terlambat, industri itu dapat ditinggalkan.  "Ciri-ciri industri di era 4.0 adalah adanya peralatan yang terhubung dengan sensor-sensor. Di mana input data tidak lagi manual, tapi sudah menggunakan peralatan elektronik," imbuhnya.  Dengan adanya teknologi informasi yang terintegrasi antar peralatan, diharapkan bisa membuat produktifitas meningkat. Produk yang dihasilkan juga semakin berkualitas.  Gusti menyebut, hasil produksi baja di Indonesia dalam setahun hanya 7 juta ton lokal. Sedangkan kebutuhan per tahun mencapai 13 hingga 14 juta ton. Semuanya diaplikasikan untuk konstruksi, otomotif, peralatan elektronika, rumah tangga, dan lain sebagainya. "Untuk memenuhi kebutuhan baja, mau tidak mau harus ada impor," imbuhnya.  Agar impor itu tidak berdampak pada industri dalam negeri, I Gusti menegaskan bahwa Kementerian Perindustrian dan Kementerian perdagangan sudah mengeluarkan berbagai aturan dalam rangka pengendalian impor.  "Treading dan spekulasi akan dibatasi. Ada pengetatan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang sifatnya wajib. Dan, adanya tindakan hukuman berupa pajak tinggi dengan pola safeguard atau antidumping," kata Gusti.  Dia berharap kehadiran PT. Tata Metal Lestari dapat memenuhi kebutuhan baja di dalam negeri. Apalagi kapasitas produksinya mencapai 225 ribu ton per tahun.  Stephanus Koeswandi selaku Vice President PT Tata Metal Lestari mengatakan, setidaknya pabrik yang dia pimpin mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dan konstruksi nasional. "Khususnya dalam hal ketersediaan bahan baku baja lapis zinc-alumunium di Indonesia."

Tantangan Besar Industri di Era 4.0: Segalanya Harus Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/misbakhun-mungkin-sri-mulyani-terlalu-lama-di-luar-negeri_m_.jpg" alt="Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun gencar menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani kurang bisa memahami kebijakan pajak Presiden Jokowi." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun gencar menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani kurang bisa memahami kebijakan pajak Presiden Jokowi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revolusi Industri 4.0 menjadi salah satu titik perubahan cara produsen berproduksi. Itu ditandai dengan makin kuatnya peran internet dalam berkomunikasi antarmanusia, begitu juga manusia dengan mesin, dan bahkan mesin dengan mesin.  Pernyataan itu diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat orasi ilmiah di depan wisudawan dan wisudawati Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIEI) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, (21/9).  Politikus Golkar itu juga mengingatkan kepada para lulusan perguruan tinggi agar benar-benar melek Revolusi Industri 4.0. Sebab, ada banyak tantangan sekaligus peluang di era perubahan besar yang berbasis pada kemajuan teknologi informasi itu.  "Revolusi Industri 4.0 mempengaruhi cara industri beroperasi dan cara melayani konsumen. Situasi ini memaksa pelaku usaha untuk menyesuaikan diri,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com.  Mantan pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu menjelaskan, besarnya perusahaan bukan lagi ukuran keberhasilan. Sebab, yang dituntut saat ini adalah kelincahan dan kemampuan membaca kebutuhan pasar.  Contohnya aplikasi Grab dan Go-Jek yang menjadi ancaman bagi pemain-pemain besar industri transportasi, serta aplikasi Airbnb yang menggerus kampiun perhotelan.  “Grab dan Go-Jek justru tidak memiliki satu pun armada transportasi. Airbnb yang mengancam pemain-pemain utama industri perhotelan dan tidak memiliki satu pun hotel, tapi mereka punya aplikasi,” tuturnya.  Misbakhun menuturkan, inti Revolusi Industri 4.0 adalah makin kuatnya peran internet. Peran manusia lebih pada fungsi controling, untuk memastikan mesin berinteraksi sesuai yang diharapkan. Selain itu, hal menonjol di era Revolusi Industri 4.0 adalah disrupsi.  "Nama-nama besar di berbagai sektor industri menjadi kalah bersaing karena melakukan kesalahan, sehingga menghadapi disrupsi. Bisa disebut sebagai era 'matinya raksasa'," paparnya.  Dia mencontohkan, pabrikan telepon seluler Nokia yang produk-produknya pernah merajai pasar, tapi kini tergusur dan kalah bersaing. Bahlan, Nokia kalah bersaing bukan karena kurang kreatif ataupun tak berinovasi, tapi karena adanya revolusi industri 4.0.  "Kini inovasi berkelanjutan yang dulu dianjurkan para ahli, tak cukup lagi. Ini menjadi persoalan besar pada abad ini," katanya.  Pada kesempatan itu juga, Misbakhun mendorong wisudawan dan wisudawati berani berpikir kreatif dan orisinal yakni membuat perusahaan rintisan atau start-up.  "Kuncinya adalah penguasaan pada teknologi informasi dan berani mengambil risiko. Karena sukses itu harus berani dicoba," katanya.

Legislator Golkar Ingatkan Revolusi 4.0 dan 'Matinya Raksasa'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/BSSN-di-Bali.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan keamanan siber di tanah air tidak bisa lagi dianggap remeh dan harus menjadi isu utama. Pasalnya, pengguna internet di Indonesia terus membesar. Isu soal keamanan siber itu menjadi pembahasan utama dalam "Symposium on Critical Information Infrastructure Protection (CIIP-ID Summit) 2019" di Bali, Rabu (28/8).  Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah melalui lembaganya untuk meningkatkan kesadaran regulator, pelaku industri dan operator sektor Infrastruktur Kritis Nasional (IKN), lembaga teknis, dan akademisi akan pentingnya penerapan keamanan siber.  "Saat ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan 'business enabler' bagi sektor IKN sehingga keamanan siber sudah dikategorikan sebagai kebutuhan," kata Hinsa dalam keterangan tertulisnya yang diterima JawaPos.com.  Kegiatan tersebut mengusung tema "Perlindungan Infrastruktur Kritikal di Era Digital (Protecting Critical Infrastructure in the Digital Era): Membangun Ketahanan dan Kesiapan (Building Resilience and Preparedness)".  Hinsa juga menjelaskan, infrastruktur kritis merupakan aset, sistem, maupun jaringan, berbentuk flsik maupun virtual yang sangat vital, yang jika terjadi gangguan berpotensi mengancam keamanan, kestabilan perekonomian nasional, keselamatan dan kesehatan masyarakat atau gabungan di antaranya.  Menurutnya, gangguan terhadap infrastruktur kritis akan membawa dampak dan risiko yang besar bagi negara. Karena itu setiap negara memiliki kriteria dan karakteristik yang berbeda untuk mengidentifikasi infrastruktur kritis nasional, tergantung pada situasi dan kondisi lingkungannya, khususnya situasi yang terkait dengan ekonomi dan rantai suplai yang melayani hajat hidup orang banyak.  "Era revolusi industri 4.0 membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan industri yang mengadaptasi pemanfaatan teknologi, seperti big data," ujarnya.  Penerapan sistem otomatis pada sistem produksi, komputasi awan (cloud computing) dan pemanfaatan teknologi lainnya. Karena pemanfaatan teknologi infomasi dan OT tentunya membawa keuntungan di antaranya tebih efektif dan efisien. Proses produksi dan pengontrolan hingga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan pangsa pasar dan keuntungan bagi industri.  Namun di sisi lain, kata dia, terdapat tantangan yang harus dihadapi salah satunya adalah isu tentang keamanan informasi dan keamanan siber yang berpotensi menimbulkan risiko jika pengimplementasian teknologi tidak dikelola dengan baik, yang memungkinkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan eksploitasi ke dalam sistem IT dan OT.  Seiring dengan bertambahnya industri 4.0 tren ancaman siber pun semakin meningkat, hal ini tentunya harus menjadi perhatian dan tantangan khususnya bagi IKN.  Sektor infrastruktur kritis tidak dapat berjalan secara mandiri tanpa dukungan sub sektor atau sektor lainnya hingga dapat membentuk sebuah rantai suplai yang saling mendukung atau dikenal dengan istilah interdepedensi.  Untuk melakukan perlindungan infrastruktur kritis pada umumnya dan khususnya Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN) diperlukan strategi yang dapat diimplementasikan untuk menjamin keamanan pemanfaatan teknologi pada infrastruktur kritis.  "Ingat dalam merancang sebuah strategi perlindungan terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan yaitu, people, process and technology," katanya.

BSSN Gelar Simposium Penerapan Keamanan Siber di Semua Sektor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/mahasiswa-petra.jpg" alt="Ilustrasi mahasiswa UK Petra. Dok UK Petra" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mahasiswa UK Petra. Dok UK Petra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belakangan ini banyak industri besar dan mapan yang tumbang. Sebaliknya, industri-industri baru bermunculan dengan mengandalkan teknologi dan berbasis sharing economy. Bisa dikatakan, konsep dan strategi berbisnis saat ini telah berubah total. Semua terjadi karena perkembangan teknologi di era Revolusi Industri 4.0.  Banyak perubahan-perubahan drastis dan amat cepat di berbagai bidang kehidupan, termasuk di dunia kerja. Profesi-profesi dan bidang-bidang pekerjaan yang saat ini amat diperlukan, bisa jadi menghilang dan tidak relevan lagi di masa 5-10 tahun mendatang. Sebaliknya, berbagai bidang pekerjaan dan profesi baru akan muncul disertai kebutuhan akan penguasaan skill yang relevan.  Memilih universitas yang tepat untuk menempa para generasi muda menjadi krusial dan memerlukan pertimbangan matang. Sebab, Generasi muda yang menjadi mahasiswa saat ini akan memasuki dunia kerja dalam 4-5 tahun mendatang. Membekali anak muda dengan pengetahuan, skill, dan karakter yang tepat, unggul serta relevan pada zamannya akan membentuk generasi pemenang.  Universitas Kristen Petra (UK Petra) Surabaya sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia mencoba menjawab tantangan tersebut. Caranya, dengan berkomitmen menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan kualitas terbaik dan relevan. Survei terakhir menunjukkan 60 persen orang tua atau mahasiswa memilih UK Petra karena pertimbangan kualitas pendidikan terbaik dan relevan.  Sedangkan 40 persen lainnya memilih UK Petra karena fasilitas penunjang pembelajaran yang mumpuni. Apalagi, banyak lulusannya yang terbukti berhasil dalam karier. UK Petra didirikan sejak 1961 dan sampai saat ini telah menerima berbagai penghargaan nasional dan internasional dalam hal kualitas. Mulai dari predikat Akreditasi Perguruan Tinggi A dari BAN-PT, 86 persen Program Studi Sarjana berstatus Akreditasi A, Anugerah Kampus Unggulan, Perguruan Tinggi Asuh, hingga Predikat 5-Stars dari Global Accreditation Association (GAA).  Semua penghargaan itu mencerminkan komitmen tinggi UK Petra untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas. Agar tetap relevan, UK Petra terus merevisi kurikulum dan proses belajar mengajarnya, mengajarkan literasi-literasi terkini yang relevan, membuka beberapa program studi baru yang kekinian serta menjalin kerja sama erat dengan berbagai universitas dan industri terkemuka di mancanegara.  Beberapa program studi baru atau yang dimutakhirkan antara lain Digital Media (Animation and Game Developer), Fashion &amp; Textile Design, Strategic Communication, Broadcast and Journalism, English for Creative Industry, dan Interior Product Design. Untuk menjadi generasi pemenang di era Revolusi Industri 4.0 ini, generasi muda dituntut memiliki karakter-karakter unggul antara lain mampu berpikir kritis dan menyelesaikan masalah yang kompleks, kreatif, memiliki kemampuan memimpin dan mengambil keputusan, kecerdasan emosional yang tinggi, berorientasi pada pelayanan, memiliki kecakapan bernegosiasi, serta memiliki fleksibilitas untuk mempelajari hal-hal baru.  UK Petra berkomitmen penuh mengembangkan potensi-potensi mahasiswa dalam bidang-bidang tersebut melalui proses pembelajaran service learning, leadership training, berbagai kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler, dan berbagai kegiatan internasional seperti student exchange, joint/double degree, summer program, international workshop, dan study excursion di berbagai negara.  Jumlah total alumni UK Petra saat ini lebih dari 40.000 orang dan rata-rata berhasil mendapatkan pekerjaan pertamanya kurang dari tiga bulan setelah lulus. Lebih dari 75 persen alumni UK Petra bekerja sebagai entrepreneur di berbagai sektor industri dan jasa. Selebihnya bekerja sebagai profesional di berbagai bidang di Indonesia maupun di mancanegara.  Tahun ini, UK Petra kembali membuka penerimaan mahasiswa baru angkatan 2019/2020 untuk 28 Program Studi S1, 6 program S2/S3, dan 2 program Pendidikan Profesi. UK Petra juga menyediakan berbagai skema beasiswa untuk calon mahasiswa berprestasi/ekonomi lemah maupun untuk mengikuti berbagai kegiatan internasional.  Untuk informasi penerimaan mahasiswa baru, bisa langsung datang ke kampus UK Petra yang berada di Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya. Rute ini mudah diakses dengan berbagai sarana transportasi. Cara lain yaitu dengan menghubungi nomor telepon 031-2983150, 031-2983152, WhatsApp di 081234067323, email admisi@petra.ac.id atau klik <a href="https://pmb-online.petra.ac.id">di sini</a>.

UK Petra Siapkan Generasi Pemenang di Era Revolusi Industri 4.0

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/badri-sukoco.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>BEBERAPA hari terakhir pemberitaan didominasi anjloknya harga ayam potong menjadi Rp 8.000 hingga Rp 10.000 per kg. Harga tersebut jauh di bawah biaya produksi yang mencapai Rp 18.500 per kg. Protes peternak pun merebak. Menariknya, harga jual ayam potong kepada konsumen relatif stabil di kisaran Rp 29.000 hingga Rp 30.000 per kg. Isu yang sama sebenarnya terjadi pada subsektor pertanian yang lain. Misalnya, pada awal 2019, viral petani buah naga membuang hasil panennya ke sungai karena harga murah.  Bagaimana cara meningkatkan pendapatan petani/peternak dan memberikan harga bahan pangan yang wajar bagi konsumen?  Kondisi Petani  Data BPS tentang nilai tukar petani (NTP) tertinggi dicapai pada 2012 (105,24) dan terendah pada 2017 (101,28). NTP merupakan angka perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) dari hasil produksi pertanian dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dan penjumlahan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik untuk konsumsi maupun untuk proses produksi pertanian.  Data per subsektor tanaman pangan menunjukkan petani padi dan palawija memiliki NTP kurang dari 100 pada 2010, 2014, 2015, dan 2017. Meskipun surplus pada 4 tahun yang lain, nilainya relatif kecil (berkisar 100,37 pada 2015 dan tertinggi pada 2014 sebesar 104,62). Subsektor yang lain juga relatif sama meskipun memiliki surplus sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan tanaman pangan. Adapun subsektor peternakan mengalami rata-rata NTP sedikit lebih baik (107,40) dalam 3 tahun terakhir. Itu menunjukkan bahwa meskipun kerap menjadi berita, kenaikan harga bahan pangan dan hasil ternak secara umum tidak dinikmati petani maupun peternak.  Mengacu kepada hasil Survei Pertanian Antarsensus (Sutas) 2018, jumlah petani di Indonesia sangat besar (33.487.806 orang), setara dengan 25,56 persen angkatan kerja di Indonesia. Peternakan memiliki jumlah terbesar (13,56 juta orang), diikuti petani padi (13,16 juta), perkebunan (12,07 juta), dan hortikultura (10,10 juta). Bertani menjadi pilihan bagi laki-laki (75,96 persen) dan NTP menjadi penting jika seluruh keluarga menggantungkan diri kepada profesi yang dipilih breadwinner.  Tentu volatilitas harga hasil pertanian yang tinggi dan NTP yang relatif rendah jika dibandingkan dengan lapangan pekerjaan lain menjadikan petani bukanlah pekerjaan yang menjanjikan bagi generasi muda. Selain meningkatkan urbanisasi, pertanian didominasi angkatan kerja yang menua dengan produktivitas yang menurun. Saat ini petani kepala rumah tangga dengan usia kurang dari 25 tahun hanya 191.000 orang (0,69 persen), diikuti usia 25–34 tahun (9,83 persen), dan umur 35–44 tahun (23,65 persen). Sedangkan kelompok usia 45–54 tahun memiliki proporsi terbesar (28,33 persen) dan sisanya adalah petani yang berusia di atas 55 tahun.  Sektor pertanian membutuhkan skala keekonomian yang tinggi. Namun, lahan yang dikelola per keluarga menyempit. Di Jatim, lahan pertanian berkurang 23.487 ha pada 2003 hingga 2015. NTP rendah mengakibatkan sebagian besar petani beralih pekerjaan dan menjual lahannya. Dalam jangka panjang, daya saing sektor pertanian Indonesia secara keseluruhan menurun.  Pertanian - Revolusi Industri 4.0  Data Sutas 2018 juga menunjukkan, terdapat 4,50 juta petani menggunakan internet. Internet dapat dijadikan media produktif (selama ini cenderung konsumtif sebagai media hiburan) dalam mengurangi volatilitas harga karena disparitas informasi supplydan demand.  Terkait data demand produk pertanian, Kementerian Perdagangan memiliki data konsumsi tahunan, bulanan, hingga harian maupun musiman (misalnya, mengikuti kalender Hijriyah). Data tersebut dapat ditriangulasikan dengan data yang dimiliki pasar-pasar besar tradisional dan modern (hypermarket dan supermarket) tiap kabupaten dan kota terkait kebutuhan bahan pangan hingga item terkecilnya (misalnya, cabai merah, cabai hijau, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau).  Data tersebut akan dikelola secara nasional di bawah koordinasi Menko Perekonomian dan digabungkan dengan beragam database dari berbagai sektor. Misalnya, database yang harus disediakan oleh produsen benih maupun fakultas pertanian seluruh Indonesia terkait data varietas cabai atau padi dengan segala karakteristik keunggulan dan kelemahannya. Misalnya, cabai rawit varietas X yang diproduksi PT ABC cocok ditanam pada daerah 500–700 dpl dengan curah hujan 1.000 mm/tahun pada suhu 22–28 derajat Celsius akan mulai panen berumur 75 hari dan puncak produksinya pada umur 105–130 hari. Informasi detail yang sama dapat juga didapat dari database untuk hewan ternak.  Hasil pertanian bergantung kepada interaksi antara faktor genetis dan faktor lingkungan. Misalnya, jenis tanah, topografi, dan iklim. Data yang telah dimiliki BMKG terkait prakiraan cuaca, iklim, dan kualitas udara pada daerah tertentu akan sangat berguna bagi petani bila ingin menanam, misalnya cabai atau semangka yang sangat rentan akan curah hujan yang tinggi. Data yang ada juga dapat dimanfaatkan peternak untuk mengantisipasi tetelo atau CRD)dan pada suhu serta kelembapan berapa ayam akan mengalami pertumbuhan tertinggi dengan konsumsi makanan paling optimal.  Informasi juga dapat dimanfaatkan oleh perbankan. Selama ini pertanian atau peternakan dikategorikan sebagai industri dengan risiko tinggi. Akibatnya, cost of fund relatif tinggi jika dibandingkan dengan industri yang lain. Dengan sistem informasi tersebut, banker dapat memitigasi risiko, baik yang terkait alam (diantisipasi dengan data BMKG), jenis varietas, maupun demand yang ada (dengan informasi dari dinas perdagangan).  Agar tidak terjadi over-supply, pemerintah mewajibkan semua petani menginformasikan tanaman apa yang akan ditanam, luasan lahannya, varietas, serta kapan dan di daerah mana yang akan ditanami. Bagi peternak, mereka juga diwajibkan melaporkan secara online terkait jenis ayam apa yang akan diternak, berapa jumlahnya, serta kapan dan di mana lokasi peternakannya. Tersedianya informasi supply dan demand beserta faktor-faktor penentunya mengurangi ketidakpastian sehingga harga akan relatif stabil dengan cost of fund yang logis.  Rekomendasi  Ilustrasi di atas menggambarkan ide yang disampaikan Porter dan Heppelmann (2014, 2015) di Harvard Business Review tentang pemanfaatan database dan smart-connected products pada era Revolusi Industri 4.0. Sistem di atas dipastikan meningkatkan NTP bagi petani. Dengan sendirinya, target pertumbuhan ekonomi dan GDP per kapita Indonesia akan naik, mengingat lebih dari 25 persen angkatan kerja Indonesia di sektor pertanian. Dan tentunya, ketahanan pangan Indonesia bakal lebih terjamin pada masa datang.  Bagi konsumen, kepastian akan pasokan dan harga juga didapat sehingga inflasi riil tahunan yang hampir mencapai dua digit bisa dikurangi. Bagi pedagang, pengambilan untung yang sewajarnya adalah konsekuensi karena risiko yang ditimbulkan oleh ketidakpastian supply dan demand terminimalkan. (*)  *) Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

Revolusi Industri 4.0 dan Kesejahteraan Petani

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#revolusi industri 4.0

Berita Terkini