<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/usai-revitalisasi-pengelolaan-tim-masih-tunggu-instruksi-anies_m_.jpg" alt="Revitalisasi TIM akan dimulai Juni mendatang" width="100%">
<figcaption>Revitalisasi TIM akan dimulai Juni mendatang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pembinaan (BP) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta tak mau berkomentar banyak soal dugaan kolusi yang dilakukan PT Jakarta Propertindo (JakPro), dalam revitalisasi TIM tahap III. Pasalnya, saat ini kasus tersebut tengah disidangkan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) RI.  "Jadi kita lihat aja. Karena dari kami tidak mungkin sampai masuk ke dalam proses pengadaannya (tender)," ujar Plt. Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani kepada JawaPos.com, Selasa (7/2).  Dengan persidangan yang tengah berjalan saat ini, Fitria merasa bahwa tuduhan-tuduhan yang disematkan pada JakPro dan asumsi dari pelapor hingga KPPU RI, juga telah diklarifikasi satu sama lain.  "Jadi nanti pengawasan persaingan usaha yang dilakukan KPPU, sudah dilakukan KPPU, dan hak jawab oleh JakPro juga sudah dilakukan," tegasnya.  Ia tak mau berkomentar lebih lanjut terkait dugaan kasus kolusi yang memenangkan tender tertentu dalam revitalisasi TIM, lantaran menurutnya itu sudah bukan ranah BP BUMD.  "Proses pengadaan itu kewenangannya adalah BUMD, maka BUMD yang punya ketentuan terkait dengan proses pengadaan di masing-masing BUMD," pungkas Fitria.  Klarifikasi JakPro  PT Jakarta Propertindo (JakPro) buka suara soal alasan pembatalan tender dalam revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III yang diungkap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI. VP Corporate Secretary JakPro Syachrial Syarif mengatakan, bahwa ada beberapa syarat yang tak dipenuhi pemenang tender pertama revitalisasi TIM Tahap III.  "Jadi pada saat proses tender, kok kayaknya ada sesuatu yang tidak sesuai, makanya diulang (lelang tender)," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Senin (6/2).  Namun begitu, Syachrial belum mau membeberkan masalah sesuatu yang tidak sesuai pada pemenang tender pertama revitalisasi TIM tahap III itu. Ia meminta agar hal itu dapat dibuktikan dalam proses persidangan dengan KPPU RI.  "Karena di KPPU kan masih berproses, sidang baru satu kali, ada serial sidang," jelasnya.  Ia menyatakan bahwa sidang kedua terkait dugaan kolusi itu akan dilangsungkan, Senin (6/2). Saat ini, pihaknya telah membuat pembelaan atas tuduhan-tuduhan yang disampaikan.  "Kronologi sebelumnya seperti apa, ini disiapkan teman-teman legal," pungkasnya.  Sebelumnya, dugaan kolusi ini disebut KPPU RI dalam akun Instagram resminya. Menurut keterangan di akun tersebut, dugaan kolusi revitalisasi TIM Tahap III oleh JakPro itu masuk dalam laporan KPPU dan kini berada di tahapan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Majelis Komisi.  "Ketika revitalisasi masih berlangsung, KPPU menerima laporan adanya dugaan persekongkolan atau kolusi dalam pengadaan revitalisasi tahap 3," tulis akun Instagram kppu_ri.  Ada 3 pihak yang menjadi terlapor dalam perkara tersebut, yakni pelaksana tender, PT Jakarta Propertindo (terlapor I), PT Pembangunan Perumahan Tbk (terlapor II), dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (terlapor III).  KPPU menjelaskan kronologi dugaan persekongkolan yang terjadi saat pengadaan revitalisasi tahap 3, dilaksanakan oleh tim pengadaan pada tanggal 21 April 2021. Evaluasi tender dilaksanakan melalui scoring dengan penilaian atas dua jenis dokumen, yakni administrasi dan teknis, serta harga.  Terdapat 5 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yakni PT Waskita Karya, KSO PP-JAKON, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, PT Adhi Karya, dan PT Hutama Karya.  "Dari hasil evaluasi, secara berurutan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, PT Adhi Karya Tbk, dan KSO PP-JAKON menduduki peringkat 1 hingga 3 dalam tender tersebut," urai KPPU.  Hasil tender tersebut disampaikan kepada Direktur SDM dan Umum Jakpro. Namun, pada tanggal 21 Juni 2021, yang bersangkutan tidak menyetujui hasil tender dan meminta untuk dilakukan tender ulang.  Lalu pada tender kedua, terdapat 4 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu KSO PT Waskita Karya-PT MSP, PT Adhi Karya, KSO PP-JAKON, dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Dari hasil evaluasi, KSO PP-JAKON dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung menduduki peringkat pertama dan kedua dalam tender.  "Hasil tender kemudian disampaikan Direktur SDM dan Umum Terlapor I (Jakpro), dan pada tanggal 16 Agustus 2021 ditetapkan KSO PP-JAKON sebagai pemenang tender tersebut," jelasnya.  Dari kondisi ini, investigator Penuntutan KPPU menilai bahwa diduga telah terjadi upaya bersekongkol atau kolusi yang dilakukan oleh JakPro dengan cara membatalkan tender pertama pada tanggal 21 Juni 2021.

Dugaan Kolusi Revitalisasi TIM Masuk Sidang, BP BUMD: Kita Lihat Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Bermai-Sepak-Bola-Di-Jalanan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Sejumlah anak-anak bermain sepak bola di depan pelataran Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Rabu (13/7/2022). Kurangnya lahan bermain di ibu kota menyebabkan banyak anak-anak yang menggunakan ruang terbuka untuk bermain bola kendati tidak sesuai dengan p" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anak-anak bermain sepak bola di depan pelataran Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Rabu (13/7/2022). Kurangnya lahan bermain di ibu kota menyebabkan banyak anak-anak yang menggunakan ruang terbuka untuk bermain bola kendati tidak sesuai dengan p</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Jakarta Propertindo (JakPro) buka suara soal alasan pembatalan tender dalam revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III yang diungkap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI. VP Corporate Secretary JakPro Syachrial Syarif mengatakan bahwa ada beberapa syarat yang tak dipenuhi pemenang tender pertama revitalisasi TIM Tahap III.  "Jadi pada saat proses tender, kok kayaknya ada sesuatu yang tidak sesuai, makanya diulang (lelang tender)," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Senin (6/2).  Namun begitu, Syachrial belum mau membeberkan masalah sesuatu yang tidak sesuai pada pemenang tender pertama revitalisasi TIM tahap III itu. Ia meminta agar hal itu dapat dibuktikan dalam proses persidangan dengan KPPU RI.  "karena di KPPU kan masih berproses, sidang baru satu kali, ada serial sidang," jelasnya.  Ia menyatakan bahwa sidang kedua terkait dugaan kolusi itu akan dilangsungkan pada hari ini, Senin (6/2). Saat ini, pihaknya telah membuat pembelaan atas tuduhan-tuduhan yang disampaikan.  "Kronologi sebelumnya seperti apa, ini disiapkan teman-teman legal," pungkasnya.  Sebelumnya, dugaan kolusi ini disebut KPPU RI dalam akun Instagram resminya. Menurut keterangan di akun tersebut, dugaan kolusi revitalisasi TIM Tahap III oleh JakPro itu masuk dalam laporan KPPU dan kini berada di tahapan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Majelis Komisi.  "Ketika revitalisasi masih berlangsung, KPPU menerima laporan adanya dugaan persekongkolan atau kolusi dalam pengadaan revitalisasi tahap 3," tulis akun Instagram kppu_ri.  Ada 3 pihak yang menjadi terlapor dalam perkara tersebut, yakni pelaksana tender, PT Jakarta Propertindo (terlapor I), PT Pembangunan Perumahan Tbk (terlapor II), dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (terlapor III).  KPPU menjelaskan kronologi dugaan persekongkolan yang terjadi saat pengadaan revitalisasi tahap 3, dilaksanakan oleh tim pengadaan pada tanggal 21 April 2021. Evaluasi tender dilaksanakan melalui scoring dengan penilaian atas dua jenis dokumen, yakni administrasi dan teknis, serta harga.  Terdapat 5 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yakni PT Waskita Karya, KSO PP-JAKON, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, PT Adhi Karya, dan PT Hutama Karya.  "Dari hasil evaluasi, secara berurutan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, PT Adhi Karya Tbk, dan KSO PP-JAKON menduduki peringkat 1 hingga 3 dalam tender tersebut," urai KPPU.  Hasil tender tersebut disampaikan kepada Direktur SDM dan Umum Jakpro. Namun, pada tanggal 21 Juni 2021, yang bersangkutan tidak menyetujui hasil tender dan meminta untuk dilakukan tender ulang.  Lalu pada tender kedua, terdapat 4 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu KSO PT Waskita Karya-PT MSP, PT Adhi Karya, KSO PP-JAKON, dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Dari hasil evaluasi, KSO PP-JAKON dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung menduduki peringkat pertama dan kedua dalam tender.  "Hasil tender kemudian disampaikan Direktur SDM dan Umum Terlapor I (Jakpro), dan pada tanggal 16 Agustus 2021 ditetapkan KSO PP-JAKON sebagai pemenang tender tersebut," jelasnya.  Dari kondisi ini, investigator Penuntutan KPPU menilai bahwa diduga telah terjadi upaya bersekongkol atau kolusi yang dilakukan oleh JakPro dengan cara membatalkan tender pertama pada tanggal 21 Juni 2021.

Alasan Jakpro Batalkan Pemenang Tender Pertama Revitalisasi TIM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/anies-baswedan-TIM-ROYYAN.jpg" alt="gubernur dki jakarta anies baswedan ROYYAN" width="100%">
<figcaption>gubernur dki jakarta anies baswedan ROYYAN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki (TIM) pascarevitalisasi. Ia menyatakan bahwa peresmian TIM menjadi hari bersejarah bagi semua pihak yang terlibat.  Agenda peresmian gedung Graha Bakti Budaya tersebut sekaligus juga dilakukan pergelaran perdana kesenian di gedung tersebut.  "Graha Bhakti Budaya untuk pertama kalinya digunakan kembali dengan menggunakan teknologi terbaru yang insya Allah ini menandai babak baru dari tampilnya kegiatan seni performance di Jakarta," ujarnya di Taman Ismail Marzuki, Jumat (23/9).  Menurutnya, proses panjang sudah dilalui semua pihak hingga akhirnya revitalisasi TIM dapat rampung dilaksanakan. Oleh karena itu, ia berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam revitalisasi kawasan kesenian tersebut.  "Izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih pada semua nama yang telah menghibahkan waktunya, pikirannya, energinya, perasaannya, di dalam menyiapkan sebuah pembaharuan untuk meningkatkan posisi Jakarta," katanya.  Ia berharap, dengan rampungnya revitalisasi kawasan TIM dapat membuat posisi Jakarta dan Indonesia menjadi pemain dominan dalam pegelaran seni di mata dunia.  "Bukan sekadar menjadi pemain samping, tapi menjadi pemain dominan di dalam gelanggang seni budaya internasional. Kita ingin tempat ini menjadi rumah bagi para seniman untuk bisa menunjukkan karyanya, mereka-mereka yang bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus bisa berangkat dan menjadi tamu mempesona di negeri orang," tegasnya.  Orang nomor satu di DKI itu meyakini bahwa seniman-seniman di Jakarta akan mampu membawa nama Indonesia harum di mata dunia internasional. Apalagi, lanjutnya, dengan fasilitas-fasilitas tingkat internasional yang ada di Jakarta.  "Juga kesempatan bagi kita untuk mengundang seluruh dunia bisa tampil di tempat ini, sebuah karya yang menandai Jakarta sebagai kota global dan sebuah karya yang menandai komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa kita harus mendukung kegiatan kebudayaan, kegiatan kesenian sebagaimana kita mengalokasikan pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan lainnya," tukasnya.  Komitmen Pemprov DKI untuk mendukung kegiatan kesenian di Jakarta, menurut Anies sudah dibuktikan dengan revitalisasi TIM yang bertaraf internasional.  "Karena itulah di sini dilakukan pembaharuan, di sini dilakukan peningkatan mutu dan kualitas, dan ini dilakukan tanpa disertai dengan komersialisasi tapi justru dengan mengalokasikan yang cukup untuk kegiatan kesenian dan kebudayaan," pungkasnya.

Resmikan TIM Usai Revitalisasi, Anies: Babak Baru Seniman di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Mural-Kritik-Sosial-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Pedagang air keliling melintas di dekat mural yang bertuliskan" width="100%">
<figcaption>Pedagang air keliling melintas di dekat mural yang bertuliskan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merencanakan menghiasi kawasan Jalan Cikini Raya dengan mural karya para seniman.  ’’Saat ini masih dalam tahap pembicaraan dengan kawan-kawan pelaku mural. Namun, targetnya akhir tahun ini selesai,’’ kata Kepala Bidang Pemasaran dan Atraksi Dinas Pariwisata DKI Jakarta Hari Wibowo seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (15/9).  Mural yang akan dibuat dengan menggandeng seniman mural tersebut, kata Hari, bertujuan untuk memperindah salah satu kawasan bersejarah di Kota Jakarta. ’’Proyek dalam rangka beautifikasi kota ini, menggunakan sumber pendanaan lain selain dari APBD,’’ ujar Hari.  Meski demikian, Hari menyebutkan, tidak semua mural akan bisa digambar di Cikini. Hanya mereka yang lolos seleksi rancangan yang diizinkan untuk menghiasi titik-titik yang telah ditentukan Dinas Pariwisata, seperti tidak mengandung unsur SARA.  Akan tetapi, Hari belum bisa merinci lokasi yang akan dimural para seniman. Sebab, masih harus diurus masalah perizinannya.  ’’Saat ini titiknya belum fix, karena ada gedung-gedung milik swasta yang kami masih mintakan izin, tapi yang pasti di tiang pancang KAI itu akan dihiasi mural,’’ tutur Hari.  Cikini dan wilayah lain seperti Monas dan Pasar Baru akan menjadi destinasi wisata perkotaan (urban tourism) di Ibu Kota Jakarta. Pengembangan tersebut karena Pemprov DKI memandang ada nilai historis dari tempat-tempat tersebut, ditambah situasi pandemi Covid-19 yang masih menjangkiti Jakarta.  ’’Kami di Jakarta mencoba mengangkat wisata perkotaan melalui tempat-tempat bersejarah yang ada, tujuannya menghidupkan wisata perkotaan dengan target sasaran utama tentu warga kota sendiri mengingat situasi masih pandemi, dan ke depan akan diarahkan ke wisatawan domestik,’’ papar Hari.  Hari menyebutkan, yang menjadi daya tarik wisata di Cikini adalah sejarah. Sepanjang jalan yang terletak tak jauh dari pusat pemerintahan Indonesia dan Provinsi DKI Jakarta, itu berjejeran bangunan bersejarah dan memiliki kisah tersendiri melintas zaman dan waktu.  Berdasar penelusuran berbagai sumber, mulai dari era kolonial, kawasan Cikini berkembang seiring dengan perkembangan kawasan perumahan di Gondangdia yang tergambar pada Gedung Kantor Pos di ujung Jalan Cikini dan rumah pelukis terkenal Raden Saleh, Syarif Bustaman yang sekarang menjadi kantor RS PGI Cikini.  Kemudian pada era kemerdekaan hingga saat ini yang tergambar dari bangunan-bangunan dan usaha-usaha legendaris seperti Bakoel Coffe (1878), Rumah Ida Kurani Soedibjo yang menjadi lokasi tiket box berbagai acara di Jakarta, Rumah dan Pabrik Roti Tan Ek Tjoan. Rumah pengusaha era kemerdekaan Hasjim Ning, tempat usaha kacamata orang Indonesia pertama A. Kasoem hingga Taman Ismail Marzuki (TIM) yang dulunya merupakan halaman dan kebun binatang mini milik Raden Saleh.

Pemprov DKI Berencana Hiasi Cikini dengan Mural

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Revitalisasi-Taman-Ismail-Marzuki-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pekerja beraktivitas di lokasi proyek revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta, MInggu (10/2/2020). Proses revitalisasi TIM yang ditargetkan selesai pada tahun 2021 itu sudah memasuki tahap II yakni membongkar gedung Graha Bhakti Budaya" width="100%">
<figcaption>Pekerja beraktivitas di lokasi proyek revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta, MInggu (10/2/2020). Proses revitalisasi TIM yang ditargetkan selesai pada tahun 2021 itu sudah memasuki tahap II yakni membongkar gedung Graha Bhakti Budaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memastikan proyek revitaliasi Taman Ismail Marzuki (TIM) akan dimoratorium untuk sementara waktu. Hal ini untuk menyelesaikan perdebatan yang muncul selama ini atas proyek tersebut.  "Alhamdulilah tadi pertemuan ini ada moratorium dulu sebentar diajak ngobrol semua stakeholder yang ada di Jakarta, dengan seniman, dengan Jakpro dengan pemda ketemu lah itu," kata Prasetyo usai rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).  Prasetyo mengatakan, permasalahan ini sebetulnya tidak rumit. Pemprov DKI hanya perlu menjalin komunikasi yang baik dengan para seniman yang menolak revitalisasi TIM. Dengan begitu mereka akan memahami tujuan dari proyek tersebut.  Sebab, selama ini isu yang berkembangkan TIM akan dijadikan area komersil dengan pembangunan hotel dan lain sebagainya. "Kalau seniman diajak ngobrol pasti ketemu jalannya nggak mungkin nggak," tegasnya.  Kendarti demikian, politikus PDI Perjuangan itu tidak bisa memberikan kepastian berpaa lama moratorium akan terjadi. "Ya kita lihat nanti , saya nggak bisa bilang sehari, dua hari, tiga hari atau seminggu kan nggak bisa," jelas Prasetyo.  Dia hanya memastikan moratorium yang dimaksud untuk revitalisasi bukan seperti moratorium pada umumnya yang berjalan hingga 6 bulan. Proses komunikasi akam sangat menentukan kelanjutan revitalisasi TIM.

Ketua DPRD DKI Pastikan Revitalisasi TIM Akan Dimoratorium

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/anies-sumpah-pemuda.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) menuai sejumlah penolakan. kalangan seniman tak mau ada proyek tersebut karena dikhawatirkan area seni yang biasa digunakan oleh mereka justru menjadi lahan komersial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  Terkait itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut revitalisasi ini dilakukan untuk membangun panggung seni budaya berstandar internasional. Nantinya pun akan digunakan untuk menunjang kegiatan para seniman.  "Karena itu rancangannya pun rancangan yang setara dengan pusat-pusat kebudayaan, pusat-pusat kesenian terbaik dunia. Jadi kita ingin agar karya-karya anak bangsa bisa mendunia," kata Anies usai rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Revitalisasi-Taman-Ismail-Marzuki-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pekerja beraktivitas di lokasi proyek revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta, Kamis (6/2/2020). Proses revitalisasi TIM yang ditargetkan selesai pada tahun 2021 itu sudah memasuki tahap II yakni membongkar gedung Graha Bhakti Budaya da" width="100%">
<figcaption>Pekerja beraktivitas di lokasi proyek revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta, Kamis (6/2/2020). Proses revitalisasi TIM yang ditargetkan selesai pada tahun 2021 itu sudah memasuki tahap II yakni membongkar gedung Graha Bhakti Budaya da</figcaption>
</figure> Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Istimewa)  Anies menyampaikan, nantinya fasilitas di TIM akan dibuat setara dengan fasilitas di pusat kesenian budaya berskala internasional. Di sisi lain, Anies pun membantah jika TIM akan menjadi area komersil. Meskipun dikelola oleh BUMD, Anies memastikan tidak ada target keuntungan yang harus diraih dari proyek TIM. Menurutnya, tidak semua perusahaan BUMD ditarget untuk keuntungan. Melainkan adapula yang dikhususkan sebagai pelayanan publik.  Seperti PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT Mass Rapid Transit (MRT), hingga PT Light Rel Transit (LRT). Nantinya TIM pun demikian, ditujukan untuk pelayanan publik. "Di satu sisi ada ruang untuk fleksibilitas sehingga bisa melayani kegiatan seni dengan lebih baik. Di sisi lain akuntabilitasnya juga terjaga," imbuh Anies.  Kendati demikian, Anies membenarkan jika di TIM akan dibuat hotel dan fasilitas lainnya. Infrastuktur ini ditujukan untuk seniman yang datang dari berbagai wilayah. Mereka yang membutuhkan tempat tinggal bisa mengisi bangunan itu tanpa biaya mahal.  "Ini adalah fasilitas negara untuk seniman bisa tumbuh berkembang, dia tidak dijadikan tempat mengejar keuntungan," kata Anies.  "Pemprov DKI Jakarta kalau mau meningkatkan pendapatan bukan dengan mengejar keuntungan lewat hotel, Pemprov DKI itu dengan pajak untuk hotel tapi bukan bikin hotel," pungkasnya.

Dibuat Pusat Kesenian Dunia, Anies Bantah TIM Jadi Lahan Komersil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/IMG_20200219_170322_resized_20200219_084113510.jpg" alt="Plt. Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) Danton Sihombing. (Arya Darmaja for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Plt. Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) Danton Sihombing. (Arya Darmaja for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) mendesak skema Kerja Sama Operasional (KSO) Taman Ismail Marzuki (TIM) ditinjau lagi seiring berjalannya revitalisasi pusat kesenian di Cikini itu berlangsung kini. Plt. Ketua Dewan Kesenian Jakarta Danton Sihombing mengungkapkan hal itu di lobi Teater Kecil TIM, Rabu (19/2). Bersama jajaran pengurus DKJ lainnya, Danton menjelaskan posisi DKJ dalam revitalisasi TIM. “Kami sudah bertemu Gubernur (Anies Baswedan) dan menyampaikan pandangan kami terkait revitalisasi TIM,” kata Danton. Menurutnya, KSO TIM amat berkaitan dengan pengelolaan pusat kesenian yang dibidani Ali Sadikin itu pasca revitalisasi beres pada 2021 mendatang. Dalam KSO saat ini, Jakarta Propertindo selaku BUMD yang ditunjuk Pemprov DKI punya kewenangan mengelola TIM hingga 28 tahun ke depan seturut mekanisme Bangun-Operasional-Transfer (BOT). Hal ini sesuai dengan Pergub No. 63/2019 tentang penugasan kepada Jakpro untuk melaksanakan revitalisasi TIM. Dalam konteks itu, DKJ meminta agar dalam struktur kesepakatan KSO, unsur perwakilan seniman sebagai pemangku kepentingan TIM harus ada di dalamnya. Keberadaan perwakilan itu harus ada dalam badan pelaksana dan badan pengawas KSO. DKJ juga tegas menuntut unsur perwakilan seniman sebagai pemangku kepentingan di TIM memiliki voting rights dalam pengambilan keputusan apa pun sehubungan dengan pengelolaan TIM baru nanti. “Sudah ada pembicaraan dan janjinya akan dilibatkan walau masih lisan,” kata Danton. Dia mengakui selama ini DKJ tidak dilibatkan dalam revitalisasi TIM. Ada lembaga lain yang lahir dari keputusan gubernur Anies Baswedan nomor 1018 tahun 2018 tentang Tim Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) TIM. Tim beranggotakan Arie F. Batubara, Arsono, Yusuf Susilo, M. Chozin, dan Hidayat LPD ini yang dengan sendirinya banyak terlibat dalam revitalisasi TIM. Termasuk menyiapkan draf peraturan dan perundangan restrukturisasi DKJ dan Akademi Jakarta. DKJ sendiri secara kelembagaan telah berstatus demisioner sejak tiga bulan sebelum dimulainya revitalisasi TIM pada Juli 2019 lalu. Dengan status tersebut, otomatis ruang gerak organisasi DKJ menjadi terbatas dan tak terlibat jauh dalam revitalisasi TIM. DKJ yang telah demisioner mestinya diganti dengan pengurus tetap, biasanya diisi nama-nama baru sesuai rekomendasi Akademi Jakarta. Namun, hingga kini DKJ status demisioner DKJ justru diperpanjang. Praktis unsur perwakilan seniman dalam proyek pembangunan bernilai Rp 1,8 triliun itu hanya ada di lembaga baru bernama Tim Revitalisasi PKJ TIM yang bertugas selama satu tahun dan dapat diperpanjang itu. Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Imam Hadi menyebut keberadaan Tim Revitalisasi merupakan upaya Pemprov untuk melibatkan seniman dalam revitalisasi TIM. Berdasar hal itulah kemudian muncul lima nama yang dianggap mewakili unsur seniman di dalam Tim Revitalisasi. Keberadaan tim tersebut juga diharapkan mampu menjadi lembaga yang dapat fokus dalam revitalisai TIM. “Kalau kami dengan Dewan (Kesenian Jakarta) sebenarnya baik-baik saja dan terus berkomunikasi,” katanya. (tir)

DKJ Desak Tinjau Ulang KSO Revitalisasi TIM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pengelolaan-tim-pemprov-dki-merugi-hingga-rp-12-miliar_m_.jpg" alt="Revitalisasi TIM akan dimulai Juni" width="100%">
<figcaption>Revitalisasi TIM akan dimulai Juni</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengelola Pusat Kesenian Jakarta (UP PKJ) TIM merilis bahwa anggaran untuk mengelola Taman Ismail Marzuki (TIM) mencapai angka Rp 22 milliar setiap tahun. Sedangkan, pemasukan hanya mencapai angka Rp 8 milliar hingga Rp 10 milliar per tahunnya. Melihat hal tersebut, Kepala Unit UP PKJ TIM Imam Hadi Purnomo menjelaskan selama ini TIM dikelola secara komersial. Namun hal itu nyatanya tidak dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Bahkan untuk pengelolaannya masih kurang hingga Rp 12 miliar per tahun. Selama ini keuntungan yang didapat juga akan berkontribusi pada pengembangan ekonomi kreatif. Semula dengan komersialisasi TIM diharapkan mampu berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD). Namun justru kini merugi, karena keuntungan tidak dapat menutupi pengeluaran. "Iya (Rp 22 M) untuk bayar listrik, bayar gaji pegawai, pemeliharaan, perawatan, belum kami bicara program kesenian kan banyak juga. Kalau pengelolaan bersama, ada mungkin yang nanti dibagi," ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (21/2). Untuk pengelolaan ke depan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan juga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta diminta menyiapkan analisa untung rugi. Namun untuk siapa yang akan mengelola TIM ke depan belum ditentukan. Karena masih menunggu Pergub yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Imam pun menghawatirkan, pascarevitalisasi TIM dikelola oleh PT Jakpro maka seniman kesulitan saat ingin menggunakan fasilitas TIM. Walaupun tidak dipungkiri PT Jakpro andal ketika mengelola properti. Sedangkan, apabila tetap dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta melalui UP PKJ TIM kemungkinan para seniman bisa menerima kebijakan tersebut. Namun, dikhawatirkan pengelolaan TIM pasca-revitalisasi tidak berjalan maksimal. "Cuma ada kekhawatiran dari seniman, nanti kena biaya macam-macam lagi. Kalau dipegang Pemda 100 persen, kayak tadi mungkin untuk seniman mereka bisa terima, tapi infrastrukturnya tidak terkelola dengan baik," ucapnya.

Pengelolaan TIM, Pemprov DKI Merugi Hingga Rp 12 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/usai-revitalisasi-pengelolaan-tim-masih-tunggu-instruksi-anies_m_.jpg" alt="Revitalisasi TIM akan dimulai Juni mendatang" width="100%">
<figcaption>Revitalisasi TIM akan dimulai Juni mendatang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat direncanakan akan dilakukan pertengahan tahun ini. Namun pascarevitalisasi belum ditentukan pengelolaan TIM, sebab masih menunggu arahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sampai saat ini, baik PT Jakpro maupun Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta (UP PKJ) TIM masih menunggu Peraturan Gubernur (Pergub). Melalui pergub itu, akan mengatur wewenang pengelolaan TIM. "Kami masih belum rencanakan pengelolaan secara detail karena masih proses dan itu kami serahkan ke Pemprov terkait pengelolaan," tutur Direktur Proyek Revitalisasi TIM PT Jakpro Luky Ismayanti, Kamis (21/2). Sedangkan, Dirut PT Jakpro Dwi Wahyu Daryoto sendiri menyampaikan bahwa pihaknya tidak terobsesi untuk menjadi pengelola TIM pascarevitalisasi. Sehingga, ia menyerahkan kepada Anies untuk segala kebijakan yang diputuskan. "Kalau kami leader pengelolaan maka kami akan libatkan stakeholder. Termasuk orientasinya ke edukasi. Perlu juga saya ingatkan PT Jakpro sebagai BUMD tidak semata-mata mencari keuntungan," ungkap Dwi. Sementara itu, jikalau PT Jakpro nantinya ditunjuk untuk menjadi pengelola dari TIM, Dwi akan berkomitmen menggunakan keuntungan pengelolaan untuk mengembangkan kegiatan seni di TIM.

Usai Revitalisasi, Pengelolaan TIM Masih Tunggu Instruksi Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ajukan-dana-rp-18-triliun-revitalisasi-tim-akan-dimulai-juni_m_.jpg" alt="Revitalisasi TIM akan dimulai Juni mendatang" width="100%">
<figcaption>Revitalisasi TIM akan dimulai Juni mendatang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta berencana mevitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat. Revitalisasi sendiri akan dibagi dalam tiga tahap. Pertama, pembangunan akan yang dilaksanakan pada Juni dimulai dari area pintu masuk, Masjid Amir Hamzah, dan Gedung Perpustakaan. Revitalisasi atas area pintu masuk dan Masjid Amir Hamzah tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2019. Sedangkan Gedung Perpustakaan ditargetkan mulai beroperasi pada Desember 2020. Direktur Proyek Revitalisasi TIM PT Jakpro Luky Ismayanti menjelaskan, untuk revitalisasi tahap kedua akan dimulai pada Januari 2020. Yakni menambahkan Wisma TIM dan Asrama Mahasiswa dan Seniman. "Gedung perpustakaan yang lama akan jadi cinema pusat film nasional. Di tahap pertama kami dapat PMD (Penyertaan Modal Daerah) Rp 200 miliar," tuturnya saat dikonfirmasi, Kamis (21/2). Wisma TIM serta Asrama Mahasiswa dan Seniman dirancang menjadi fasilitas penunjang yang mampu menjadi sumber pembiayaan pengelolaan TIM pascarevitalisasi. Wisma TIM dan asrama tersebut pun ditargetkan beroperasi pada Juni 2021. Selanjutnya, untuk tahap ketiga PT Jakpro akan merevitalisasi Gedung Planetarium, Gedung Galeri Cipta II, Gedung HB Jassin, dan Graha Bhakti Budaya pada Januari 2021. Kali ini revitalisasi ditargetkan selesai pada Juni 2021. Diberitahukan untuk soft opening dari TIM pascarevitalisasi akan dilaksanakan pada Agustus 2021. Nantinya proporsi ruang terbuka hijau (RTH) dari TIM pun akan ditambah dari yang awalnya hanya 15 persen dari luas TIM menjadi 50 persen. PT Jakpro membutuhkan dana sebesar Rp 1,8 triliun untuk revitalisasi secara keseluruhan. Untuk tahap pertama PT Jakpro telah mendapatkan PMD sebesar Rp 200 milliar di APBD 2019. Ia berharap semua proses dapat berjalan lancar. "Total yang diajukan sebenarnya Rp 1,8 triliun dengan seluruh bangunan yang ada. Rp 1,8 ini full PMD, sehingga tidak ada pembiayaan dari pihak luar," tandasnya.

Ajukan Dana Rp 1,8 Triliun, Revitalisasi TIM Akan Dimulai Juni

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#revitalisasi tim

Berita Terkini