<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/tingkatkan-kualitas-sdm-ganjar-kuatkan-kerja-sama-dengan-pengusaha-untuk-revitalisasi-smk_162593.jpeg" alt="ubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bersama perwakilan pengusaha dan Dirjen Kemendikbudn menandatangani 7 prasasti peresmian revitalisasi SMK di SMK Negeri 8 Solo, Rabu (1/3). (Foto: Ist)" width="100%">
<figcaption>ubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bersama perwakilan pengusaha dan Dirjen Kemendikbudn menandatangani 7 prasasti peresmian revitalisasi SMK di SMK Negeri 8 Solo, Rabu (1/3). (Foto: Ist)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Konsorsium Pengusaha Peduli Sekolah Vokasi RI, menyepakati kerja sama untuk melakukan revitalisasi 7 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah. Kerja sama itu dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bersama perwakilan pengusaha dan Dirjen Kemendikbud, saat penandatanganan 7 prasasti peresmian revitalisasi SMK di SMK Negeri 8 Solo.  Ada beberapa SMK di Jawa Tengah yang telah merasakan hasil kerja sama selama periode 2021-2022. Di antaranya SMKN 2 Surakarta, SMKN 5 Surakarta, SMKN 6 Surakarta, SMKN 4 Surakarta, SMKN 8 Surakarta, SMK Mandala Bhakti Surakarta, SMKN 2 Sukoharjo, SMK N 3 Semarang, SMKN 2 Kendal dan SMK Tunas Harapan Pati.  "Kolaborasi yang bagus. Jadi kalau pemerintah sudah terlibat, dunia usaha terlibat, maka kalau kita bisa mendesain bersama, kebutuhan tenaga kerja dari industri bisa kita suplai," ujar Ganjar usai peresmian, Rabu (1/3).  Adapun perusahaan swasta yang tergabung dalam Konsorsium Pengusaha Peduli Sekolah Vokasi, yakni Bakti Barito, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT Indofood, PT Sinarmas, PT Agung Sedayu Group, Wings, Garuda Food, Triputra Group dan First Resources.  Program revitalisasi yang diberikan pun dibagi dalam dua bentuk, yakni soft program dan hard program. Untuk hard program, konsorsium pengusaha membantu perbaikan dan penambahan fasilitas sekolah. Sedangkan soft program, kerja sama dilakukan dalam bentuk pengembangan guru dan murid dengan kurikulum industri.  "Bukan SMK yang butuh industri, tetapi inudstri yang butuh SMK. Maka hari ini ada 9 perusahaan besar yang membantu SMK-SMK yang ada di Jawa Tengah. Alhamdulillah sudah ada 9 yang dibantu dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing," jelas Ganjar seperti dikutip RM.id (Jawa Pos Group).  Ganjar menegaskan, pihaknya akan terus menggandeng seluruh pihak, termasuk pengusaha lain untuk bekerja sama ihwal pengembangan sekolah dan murid kejuruan di Jawa Tengah. Ditargetkan, pada akhir tahun 2024 nanti, jumlah SMK vokasi yang direvitalisasi akan terus bertambah hingga 16 sekolah, dan tersebar secara merata di seluruh Jawa Tengah.  Dengan demikian, kualitas lulusan sekolah kejuruan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Jawa Tengah akan terus meningkat dan mampu bersaing tak hanya di dalam negeri saja, tetapi juga di luar negeri.  "Sekarang akan kita propose lagi sekolah-sekolah yang lain agar fasilitas sekolahnya lebih bagus dan kita ingin mengundang siswa-siswa, maaf, dari keluarga miskin aksesnya lebih banyak lagi," ungkap Ganjar.

Revitalisasi SMK, Pemprov Jateng Kuatkan Kerja Sama dengan Pengusaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/DIKBUD1.jpg" alt="Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto</figcaption>
</figure>JawaPos.com —Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri menggelar rapat koordinasi Badan Layanan Umum Daerah (<a href="https://www.jawapos.com/tag/blud/">BLUD</a>) dalam upaya peningkatan kualitas <a href="https://www.jawapos.com/tag/pelayanan-publik/">pelayanan publik</a>, kualitas pengelolaan keuangan dan manfaat yang optimal khususnya dalam dunia pendidikan.  Rakor dilaksanakan berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikristek dan mengundang Kepala Biro Perekonomian, Kepala BPKAD, Kepala BAPPEDA dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Se-Indonesia.  Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Wikan Sakarinto berharap penerapan BLUD di <a href="https://www.jawapos.com/tag/smk/">SMK</a> dapat mendorong sekolah menjadi fleksibel dan transparan dalam pengelolaan keuangannya, serta mewujudkan sekolah yang mandiri dan merdeka.  "Penerapan BLUD juga diharapkan mampu menghasilkan tamatan yang memiliki softskills, hardskills, dan karakter unggul, serta berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional," kata Wikan.  Di samping itu, dengan penerapan <a href="https://www.jawapos.com/tag/blud-smk/">BLUD SMK</a> diharapkan dapat meningkatkan pelayanan, efisiensi anggaran, dan dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki sesuai dengan bidang keahlian sekolah. Dengan menerapkan BLUD dapat mendorong siswa untuk terus berkarya sehingga menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dan dapat meningkatkan kesejahteraan guru maupun infrastruktur sekolah.  Berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.  SMK merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat yang tujuan utamanya adalah menghasilkan lulusan siap kerja pada bidang tertentu.  Dalam rangka menghasilkan lulusan SMK yang kompeten, berdaya saing dan siap menghadapi tantangan serta dinamika perkembangan nasional maupun global, perlu dilakukan <a href="https://www.jawapos.com/tag/revitalisasi-smk/">revitalisasi SMK</a>. Pemerintah telah menetapkan Inpres 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.  Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan pola tata kelola yang baik pada SMK supaya menjadi lebih efisien, efektif, professional, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan mutu tata kelola SMK dapat dilakukan dengan menerapkan BLUD pada SMK.

Implementasi BLUD di SMK Diharapkan Dorong Sekolah Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/minim-guru-kompeten-beban-berat-lulusan-smk-penuhi-kebutuhan-industri_m_191013.jpeg" alt="Siswa SMKN 12 Surabaya praktik di bengkel." width="100%">
<figcaption>Siswa SMKN 12 Surabaya praktik di bengkel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Ridwan Hisjam mengatakan, minimnya guru yang kompeten menjadi salah satu masalah dalam pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia. Permasalahan ini terungkap dari dialog antara Komisi X DPR-RI dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), awal September 2017. &ldquo;Jumlah produktif hanya 22 persen dari jumlah guru yang dibutuhkan. Ini masalah yang sangat mendasar dan harus diperhatikan pemerintah,&rdquo; katanya di Jakarta, Jumat (23/2). Menurut Hisjam, permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum serius dalam mengimplementasikan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Hisjam mengatakan, minimnya guru yang kompeten dapat berdampak terhadap rendahnya kualitas mengajar. Rendahnya kualitas mengajar pada akhirnya berdampak terhadap keahlian lulusan SMK yang dituntut siap pakai di dunia industri. &ldquo;Jika begitu (permasalahannya), beban yang dipikul lulusan SMK menjadi berat. Guru banyak tidak kompeten. Tetapi, siswa dituntut dapat menjawab kebutuhan industri,&rdquo; ujar politisi Partai Golkar itu. Atas dasar itu, Hisjam berpendapat, SMK perlu membangun lebih banyak kemitraan dengan dunia industri. Dengan demikian para siswa lebih banyak terbantu dalam praktik industri. Selain itu, Hisjam juga meminta agar para guru dan kepala sekolah SMK lebih inovatif dalam mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan siswa. &ldquo;Jangan diartikan Kepala SMK harus punya bakat berwirausaha ya. Tetapi, bagaimana mereka bisa membuat kebijakan dan program di sekolahnya untuk meningkatkan jiwa usaha anak,&rdquo; pungkas Hisjam.

Minim Guru Kompeten, Beban Berat Lulusan SMK Penuhi Kebutuhan Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/revitalisasi-smk-terkendala-rasio-guru_m_115937.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penekanan revitalisasi pendidikan vokasi tidak semata-mata pada lulusan dan lembaga sertifikasinya. Seperti Program revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan(SMK). Selama dua tahun sertifikasi hanya menyasar lulusan SMK dan lembaga sertifikasi profesinya. Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Sumarna F. Abdurrahman mengungkapkan, revitalisasi SMK harus menyasar pada guru dan tenaga pengajar. Sertifikasi tersebut bisa dalam format uji kompetensi. &rdquo;Penerapannya bisa saja berupa lisan, praktik, tertulis, dan pengamatan yang handal dan objektif. Format ini untuk menilai kompetensi guru SMK,&rdquo; ujar Sumarna F Abdurrahman usai menyaksikan peresmian P4TK sebagai LSP-P2, di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), di Jakarta, Senin (13/3). Dia sangat mengapresiasi Kemendikbud untuk melakukan sertifikasi kompetensi guru melalui P4TK sebagai LSP-P2. Ditambahkan Sumarna, LSP-P2 merupakan LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia (SDM) lembaga induknya, SDM dari pemasoknya, dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan BNSP. Pada program peningkatan kompetensi guru tersebut Kemendikbud menetapkan enam Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) dan satu Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LP3TK) sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 2 atau LSP-P2. LSP P2 tersebut meliputi P4TK Bidang Pertanian di Cianjur, P4TK Bidang Seni dan Budaya di Yogyakarta, P4TK Bidang Bisnis Pariwisata di Sawangan Depok, P4TK Bidang Mesin dan Teknik Industri di Bandung; P4TK Bidang Otomotif dan Elektronika di Malang, P4TK Bidang Bangunan dan Listrik di Medan, dan LP3TK Bidang Kelautan Perikanan dan Teknik Informasi di Gowa Makassar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjelaskan, sebagai perpanjangan tangan BNSP, P4TK berfungsi memberikan sertifikasi keterampilan dan kompetensi para guru SMK. Menurutnya, revitalisasi SMK mencakup dua aspek penguatan yaitu aspek formalisasi dan substansialisasi. &rdquo;P4TK nantinya berfungsi memberikan penguatan aspek formalitas dan sebagai lembaga sertifikasi keterampilan dan kompetensi SMK,&rdquo; ujar Muhadjir Effendy. Dia menuturkan, kehadiran LSP-P2 dapat memecahkan masalah kekurangan guru, dan tenaga pengajar bagi siswa SMK, terutama yang berasal dari lingkungan industri. Untuk itu, P4TK bisa memberikan sertifikat kepada para pegawai dari dunia industri yang ingin mengabdi menjadi tenaga guru. &rdquo;Nantinya, saya harap, para pelaku industri yang sudah memiliki banyak pengalaman, ingin mengajar, tapi tidak memiliki sertifikat mengajar dapat melalui jalur P4TK,&rdquo; ujarnya. Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kemendikbud Sumarna Surapranata menjelaskan, revitalisasi SMK membutuhkan guru dan tenaga kependidikan SMK yang terampil dan berkualitas. Hingga 2019 mendatang dibutuhkan 91.861 orang guru SMK. Jumlah tersebut akan dipenuhi melalui sertifikasi P4TK sebagai LSP-P2. Pranata mengatakan, lembaga sertifikasi profesi P4TK akan mempersiapkan guru hingga level ke-4. &rdquo;Kehadiran LSP dapat menguji guru SMK, dari dunia industri, dari para pekerja dan profesi dengan memberikan lisensi. Prosesnya per semester per tahun,&rdquo; jelas Pranata. (nas/yuz/JPG)