<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_20211222_143455.jpg" alt="Ilustrasi Monumen Nasional (Monas) salah satu ikon Kota Jakarta. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Monumen Nasional (Monas) salah satu ikon Kota Jakarta. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Program revitalisasi untuk menghijaukan kembali kawasan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta Pusat memerlukan dana sekira Rp 100 miliar untuk tahap pertama, demikian disampaikan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah (Sekda) DKI Afan Adriansyah Idris. &rsquo;&rsquo;Total anggaran untuk yang tahap pertama ini Rp100 miliar,&rdquo; kata Afan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (11/4). Anggaran tahap satu revitalisasi yang akan dimulai Juli atau Agustus 2023 ini, kata Afan, merupakan kolaborasi antara APBD dan APBN. "Kita kolaborasi ada dari APBD, ada dari APBN. Ada dari penyelesaian sanksi kewajiban dan lain-lain," ujar Afan. Lebih lanjut, Afan menjelaskan bahwa penghijauan di kawasan Monas itu akan bertambah menjadi 64 persen, dari yang sebelumnya hanya 50 persen. &rsquo;&rsquo;Penambahan hijau kita dapat dari penambahan di silang-silang monas, 4 silang itu nanti akan kita akan lebarkan untuk media hijaunya, kemudian dilihat juga kan di sana ada parkir IRTI kemudian ada Lenggang Jakarta, ini nanti semua juga akan kita masukan ke dalam area penambahan lajur hijau,&rdquo; jelas Afan. Adapun selama revitalisasi, lokasi parkir yang sebelumnya di lapangan IRTI untuk sementara dialihkan ke parkir Gambir. Untuk wilayah silang Monas, nantinya Pemprov DKI bakal memperlebar jalur hijau di bagian tengahnya yang awalnya 12 meter menjadi 30 meter. &rsquo;&rsquo;Semua fasilitas itu sudah disiapkan untuk mitigasinya, kalau untuk parkir itu ke Gambir termasuk UMKM akan disiapkan di sisi timur daripada Monas," ucap Afan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan melakukan revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) dengan menanam kembali 300 Pohon yang sebelumnya sempat ditebang di era Gubernur DKI Anies Baswedan. Adapun Pemprov DKI baru melakukan revitalisasi Monas tahun ini karena harus menyelesaikan proyek sodetan. Sehingga, program yang menjadi prioritas harus diselesaikan satu per satu. (*)

Program revitalisasi untuk menghijaukan kembali kawasan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta Pusat memerlukan dana sekira Rp 100 m

Revitalasi Monas Butuh Tahap Pertama Butuh Rp 100 M, Tanam Kembali 300 Pohon yang Ditebang pada Era Anies 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Monas-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Suasana kawasan Monumen Nasional (Monas) yang ditutup sementara untuk mencegah penyebaran virus korona atau COVID-19, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2020). Dampak kasus dari penyebaran COVID-19, Pemprov DKI Jakarta menutup sejumlah destinasi wisata dan hibura" width="100%">
<figcaption>Suasana kawasan Monumen Nasional (Monas) yang ditutup sementara untuk mencegah penyebaran virus korona atau COVID-19, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2020). Dampak kasus dari penyebaran COVID-19, Pemprov DKI Jakarta menutup sejumlah destinasi wisata dan hibura</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyepakati penataan Kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, Kawasan Monas yang baru nantinya akan menjadi pusat kota (city center) yang cantik seperti di kota-kota besar lain di negara maju.  "Nanti akan ada Monas center, dimana seperti Center Park di London atau di New York," kata Erick di Jakarta, Kamis (10/11).  Lebih lanjut Erick menyampaikan bahwa akan dilakukan penghijauan di Kawasan Monas. Dia menjelaskan, revitalisasi Kawasan Monas ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menciptakan 10 kota baru di Indonesia.  Tak hanya melakukan sinergi antara aset pemerintah pusat dan daerah, Erick juga mendorong adanya penyatuan aset-aset di BUMN. "Khususnya aset BUMN akan kita jadi satukan menjadi aset property fund dan ini kita sambungkan," imbuh Erick.  "Karena Indonesia perlu 10 kota baru, kota yang tentunya sudah ada, lalu di make-up atau kota yang baru," pungkas Erick.  Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sudah bersepakat dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk merevitalisasi kawasan Monas, Jakarta Pusat. Salah satu bentuknya adalah dengan menghijaukan kawasan paru-paru ibu kota itu.  "Pohon-pohonnya kita kombinasiin aja. Nanti mungkin IRTI ada perbaikan parkir. Kita lihat desainnya," ucapnya kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (20/10).  Revitalisasi Kawasan Monas ini merupakan hasil sinergi pengelolaan aset-aset milik pemerintah di Jakarta. Pembenahan area publik pada aset milik pemerintah juga dilakukan di kawasan Sarinah.

Erick Sebut Monas Bakal Disulap seperti Center Park di London atau NY

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/REVITALISASI-MONAS-DERY-RIDWANSAH-1-1.jpg" alt="Suasana pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Kamis (23/1/2020). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementeri" width="100%">
<figcaption>Suasana pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Kamis (23/1/2020). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya menilai ada maladministrasi dalam izin revitalisasi Monas dan penyelenggaraan balapan Formula E di kawasan cagar budaya tersebut. Oleh sebab itu, Ombudsman akan memeriksa sejumlah pihak, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  “Pemeriksaan tersebut akan dilakukan karena adanya dugaan maladministrasi dalam perizinan revitalisasi dan pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Monas sebagaimana termuat di dalam UU 11/2020 Tentang Cagar Budaya,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Teguh Nugroho seperti dikutip PojokSatu.id (Jawa Pos Group), Jumat (28/2).  Pihaknya mengakui, Monas merupakan aset Pemprov DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya. Akan tetapi, Teguh mengingatkan adanya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Penataan Kawasan Medan Merdeka.  Di mana persetujuan terkait penataan Kawasan Cagar Budaya Monas berada di Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka. Bukan di tangan gubernur sebagaimana cagar budaya dan Kawasan Cagar Budaya lain yang tercatat sebagai aset daerah.  “Dugaan maladministrasi terkait dengan revitalisasi menurut Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya dilakukan baik oleh Pemprov DKI maupun oleh Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka Barat,” jelasnya.  Ia menegaskan, tindakan Pemprov DKI Jakarta yang melakukan revitalisasi tanpa persetujuan dari Komisi Pengarah Kawasan Medan merdeka itu merupakan dugaan maladministrasi dari aspek formil.  Sementara secara substantif, keluarnya persetujuan dari Komisi Pengarah harus sesuai dengan kewajiban sebagaimana tercantum dalam pasal 80 ayat 1 tersebut. “Untuk memastikan bahwa persetujuan atas revitalisasi tersebut berdasarkan kajian yang memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli,”  “Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya akan meminta keterangan dari Pemprov DKI Jakarta terkait kajian yang telah mereka lakukan” ujar Teguh.

Ombudsman Temukan Malaadministrasi Revitalisasi Monas dan Formula E

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Proyek-Revitalisasi-Monas-Di-Berhentikan-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ajang Formula E yang akan digelar di Jakarta pada 6 Juni 2020 mendatang dipastikan tetap akan menggunakan area Monas. Hal itu tertuang dalam surat nomor B-3KPPKMM/02/2020 tertanggal 7 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Komisi Pengarah pembangunan kawasan Medan Merdeka.  Surat tersebut ditandangani langsung oleh Ketua Komisi Pengarah Pratikno. Pada isi surat disebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengajukan permohonan penggunaan fasilitas Monas untuk area balapan.  Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemnsetneg) Setya Utama membenarkan surat edaran tersebut. "Informasi tentang surat Komrah tanggal 7 Februari tersebut betul," kata Setya saat dikonfirmasi, Senin (10/2).  Kendati demikian, Komisi Pengarah tetap memberlakukan syarat tertentu dalam pemakaian kawasan Monas. Hal ini guna menjaga fungsi Monas sebagai cagar budaya negara.  "Dalam surat tersebut pada prinsipnya Komrah menyetujui Formula E di Kawasan Taman Medan Merdeka, dengan memperhatikan dan mematuhi peraturan perundang-undangan, antara lain UU Cagar Budaya," jelas Setya.  Sebelumnya, Komisi Pengarah melarang area Monas digunakan untuk ajang Formula E. Hal ini diputuskan melalui rapat Komisi Pengarah selaku pengelola kawasan Medan Merdeka.  "Komisi Pengarah tidka menyetujui apabila (Formula E) dilaksanakan di dalam area Monas," kata Setya di Jakarta, Rabu (5/2).  Dia menjelaskan, larangan didasari dengan pertimbangan Monas adalah cagar budaya. Sehingga setiap penggunaannya sudah diatur melalui Undang-undang. "Dengan banyak pertimbangan, di sana ada cagar budaya, ada pengaspalan dan lain-lain," imbuhnya.  Kendati demikian, Komisi Pengarah memperbolehkan apabila area di luar Monas yang digunakan menjadi lintasan. "Diizinkan tapi di luar kawasan Monas," jelas Setya. Dia pun memastikan Monas boleh digunakan untuk acara-acara tertentu. Dengan syarat sesuai dengan aturan yang berlaku.  Berikut ketentuan pemakaian area Monas sebagai area balap Formula E dari Komisi Pengarah:  1. Dalam merencanakan konstruksi lintasan tribun penonton dan fasilitas lainnya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya  2. Menjaga keasrian, kelestarian vegetasi pepohonan dan kebersihan dan kebersihan lingkungan di kawasan Medan Merdeka  3. Menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar kawasan Medan Merdeka  4. Melibatkan instansi terkait guna menghindari perubahan fungsi, kerusakan lingkungan dan kerusakan cagar budaya di kawasan Medan Merdeka.

Formula E Tetap Gunakan Area Monas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Proyek-Revitalisasi-Monas-Di-Berhentikan-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Proyek revitalisasi Monas yang terhenti, Sabtu (1/2/2019). Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Keputusan itu diambil setelah Pemprov DKI Jakarta melakukan rapat koordin" width="100%">
<figcaption>Proyek revitalisasi Monas yang terhenti, Sabtu (1/2/2019). Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Keputusan itu diambil setelah Pemprov DKI Jakarta melakukan rapat koordin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revitalisasi Monumen Nasional yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat lampu hijau dari Sekretariat Negara. Keputusan itu diambil setelah Setneg yang diwakili Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Setya Utama menggelar rapat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rabu (5/2).  Diketahui sebelumnya Setneg yang bertindak sebagai pimpinan Komisi Pengarah Komisi Pengarah (Komrah) Pembangunan Kawasan Medan Merdeka tidak mengizinkan untuk merevitalisasi Monas. Namun, Usai mendengar penjelasan Anies Baswedan, Setya Utama memastikan bahwa Komrah paham dengan rancangan revitalisasi yang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta.  Pelaksana proyek memang memang melakukan penanaman pohon di samping melakukan pengerasan (lahan) sesuai pada Keputusan Presiden (Keppres) 25/1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Namun begitu, Pemprov DKI Jakarta tetap diharuskan melengkapi rancangan revitalisasi dengan gambar detail pembangunan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Proyek-Revitalisasi-Monas-Di-Berhentikan-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Proyek revitalisasi Monas yang terhenti, Sabtu (1/2/2019). Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  “(Pemprov) DKI juga menyampaikan di samping mereka menebang itu, mereka mengkompensasi dengan menghijaukan IRTI. Kita semua kemarin belum tahu, dan tadi ada penjelasan (dari Anies) di depan Komrah,” ujar Setya Utama seperti dikutip PojokSatu.id (Jawa Pos Group), Kamis (6/2).  “Nah kemudian di-approve seluruh anggota Komisi Pengarah, baru DKI akan melanjutkan kembali, kembali melakukan pengerjaan. Kita tidak mau ada yang mangkrak di situ,” sambung Setya.  Sementara itu, Anies Baswedan sendiri memastikan bahwa apa yang dilakukan jajarannya tidak akan melenceng dari aturan perundangan-undangan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan akan menanam kembali tiga pohon untuk setiap satu pohon yang ditebang.  Secara meyakinkan, Anies Baswedan ingin meningkatkan 64 persen kawasan hijau Monas lewat revitalisasi yang dilakukan. “Semua ketentuan yang menyangkut itu tentang pohon dan lain-lain akan ditaati. Kawasan hijau yang di dalam Keppres itu 53 persen justru dalam rancangan ini menjadi 64 persen,” pungkas Anies.

Dapat Lampu Hijau, Anies Akhirnya Buka-bukaan Soal Revitalisasi Monas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/REVITALISASI-MONAS-DERY-RIDWANSAH-1-1.jpg" alt="Suasana pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Kamis (23/1/2020). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementeri" width="100%">
<figcaption>Suasana pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Kamis (23/1/2020). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Monas sisi Selatan, Jakarta, saat ini sedang dilakukan revitalisasi. Namun belakangan, revitalisasi itu belum mendapatkan izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Sehingga, penataan Monas yang telah memangkas ratusan pohon itu harus dihentikan.  Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno meminta revitalisasi Monas distop sementara. Hal itu lantaran belum mendapatkan izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. "Ya kita minta untuk distop dulu, karena ada prosedur yang belum dilalui," ujar Pratikno kepada wartawan, Selasa (28/1).  Adapun Komisi Pengarah terdiri dari,‎ Menteri Negara Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Negara Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Markarim, Menteri Pariwisata Wisnutama, Pos dan Telekomunikasi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  Pratikno mengatakan sudah mengirimkan surat ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal itu lantaran belum adanya izin melakukan revitaliasasi Monas tersebut. "Sudah menyampaikan ke Gubernur DKI bahwa ada proses yang tidak dipenuhi," katanya.  Selanjutnya Pratiknoo mengatakan akan melakukan rapat ‎dengan para pemangku kebijakan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka‎. Namun rapat itu bisa dilakukan setelah adanya surat balasan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Begitu surat diterima Komisi Pengarah akan segera melakukan rapat," ungkapnya.  Sekadar informasi Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta, Heru Hermawanto‎ menyatakan revitalisasi Monas adalah untuk mengembalikan fungsinya atau sesuai rancangan yang dirumuskan. Sehingga yang belum tertata rapi dibuat lebih indah.  Revitalisasi Monas ini salah satunya dengan menebang 190 pohon. Nantinya pohon-pohon tersebut dipindahkan ke bagian sisi timur dan barat Monas. Nilai proyek revitalisasi Monas mencapai Rp 71,3 miliar.  Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI, Blessmiyanda, mengatakan dari 105 perusahaan yang berminat mengerjakan proyek, hanya ada dua perusahaan yang mengajukan dokumen penawaran. Dua perusahaan itu adalah Bahana Prima (Rp 64.41 miliar) dan PT Bagas Jaya.

Mensesneg Minta Revitalisasi Monas Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/REVITALISASI-MONAS-DERY-RIDWANSAH-5-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah memastikan revitalisasi Monas bagian selatan tidak akan mengurangi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dia bahkan menjanjikan luas RTH akan semakin bertambah setelah revitalisasi selesai dikerjakan.  "(Di Monas) nambah RTH-nya. Jadi, kita enggak berdosa. Tambah kok," kata Saefullah di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (25/1).  Dia menjelaskan, sejauh ini banyak beredar informasi yang tidak benar. Misalnya soal 200 pohon yang dikorbankan untuk proyek revitalisasi ini. Saefullah memastikan tidak ada penebangan pohon di Monas bagian selatan.  Pohon-pohon yang berada di area revitalisasi seluruhnya dipindahkan ke Monas bagian barat dan timur. Itupun kata dia, jumlahnya hanya 85 pohon, tidak mencapai 200 seperti yang disebutkan selama ini.  "Jumlah yang fix hasil rapat kami, pohon yang kami pindahkan, ke sisi barat (Monas) angkanya 55, sisi timur 30. Jadi, angkanya masih saya hafal," tegasnya.  Atas dasar itu, Saefullah meminta kepada masyarakat agar menunggu hingga pertengahan Februari 2020 sampai proyek revitalisasi ini selesai. Pada saat itu, baru akan terlihat apakah ada yang masih perlu dikritisi atau tidak.  "Nanti kita lihat, kita kritisi, kita observasi, kita nikmati bersama di situ," jelasnya.  Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan, revitalisasi Monas merupakan proyek jangka panjang. Pemprov menaegetkan akan dilaksanakan tiga tahap selama tiga tahun. Tujuannya untuk menata Monas bukan merusak.  "Monas itu tidak pernah disentuh dari sejak awal diresmikan, peluncuran peletakan batu pertama oleh Presiden kita sampai sekarang ini proses belum selesai," pungkas Heru.  Sebagai informasi, di bagian selatan Monas yang sejajar dengan Jalan Medan Merdeka Selatan, atau yang bersebelahan dengan Ikatan Restoran dan Taman Indonedia (IRTI) akan dibangun Plaza Selatan Monas. Pada keterangan yang dipasang di sekitar proyek, Plaza Selatan Monas ini akan difungsikan sebagai ruang terbuka publik yang juga berfungsi sebagai Plaza Upacara dan Plaza Parade.  Lantai plaza akan dihiasi cahaya dari inground lighting. Pada area tempat duduk akan dipasang step light dan up light pada pohon. Di area ini juga akan dibangun kolam pantulan bayangan, dengan pencahayaan dari dalam kolam dengan tipe underwater lighting.

Sekda DKI Pastikan RTH Monas jadi Lebih Luas Usai Revitalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/REVITALISASI-MONAS-DERY-RIDWANSAH-1.jpg" alt="Suasana pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Kamis (23/1/2020). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementeri" width="100%">
<figcaption>Suasana pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Kamis (23/1/2020). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Saefullah menjelaskan dasar hukum revitalisasi Monas bagian Selatan dilakukan. Revitalisasi ini merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995.   Dalam aturan tersebut dijelaskan pada pasal 6 Gubernur Gubernur DKI Jakarta merupakan Ketua Badan Pelaksana. Selanjutnya pada Pasal 7 poin A Badan Pelaksana mempunyai tugas di antaranya, rencana pemanfaatan ruang, sistem transportasi, pertamanan, arsitektur dan estetika bangunan, pelestarian bangunan bersejarah, serta asilitas penunjang.  “Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui Komisi Pengarah. Nah, pekerjaan ini yang namanya pelaporan itu, bisa formal, bisa informal, bisa di mana saja," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/1).  Dia menerangkan, revitalisasi merupakan proyek jangka panjang. Ke depan masih ada proyek-proyek lain yang akan dilakukan revitalisasi. Untuk saat ini sisi selatan Monas memang baru dibangun Plaza.  Lebih lanjut, Saefullah memastikan revitalisasi dilakukan secara baik. Pohon-pohon yang terdampak revitalisasi pun dipastikan tidak ditebang. Melainkan dipindahkan ke sisi Barat dan sisi Timur Monas.  "Sebelumnya, dilakukan pemeriksaan menggunakan alat USG pohon terhadap pohon-pohon itu. Pemprov DKI mengelola, bagaimana kita ini menyayangi pohon, karena dia makhluk hidup juga yang harus kita sayangi, kita pelihara," imbuhnya.  Di tempat sama, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Blessmiyanda menegaskan, pelaksanaan lelang proyek dijalankan sesuai prosedur yang ada. Pemprov menggunakan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang terkoneksi dengan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).  “Sebelum menentukan pemenang lelang, BPPBJ sudah mengecek ke daftar blacklist yang ada di sistem lelang elektronik LPSE. Kami juga mengecek bahwa pemenang lelang pernah menjalankan proyek di Sumatra Barat, secara kualifikasi memang baik,” sambung Blessmiyanda.  Dia menyampaikan, lelang dilakukan merujuk pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Sedangkan Pedoman Teknis lelang merujuk pada Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018.  Sebelumnya, revitalisasi kawasan Monas bagian Selatan yang akan dibangun Plaza Monas Selatan dipastikan tidak memiliki izin dari Komisi Pengarah. Ham itu disampaikan oleh Sekretaris utama Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama.  "Saya sampaikan bahwa pembangunan itu, revitalisasi itu belum ada izin dan memang belum pernah ada pengajuan izin," kata Setya saat dibubungi, Kamis (23/1).  Dia menyampaikan, pemberian izin ini menjadi kewenangan Komisi Pengarah yang diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sedangkan Sekretarisnya yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.   Setya menerangkan Komisi Pengarah adalah yang diberi kewenangan oleh negara untuk mengelola pembangunan di Kawasan Medan Merdeka. Berdasarkan Keppres Nomor 25/1995, kawasan Medan Merdeka meliputi Taman Medan Merdeka, Zona Penyangga Taman Medan Merdeka, dan Zona Pelindung Taman Medan Merdeka.  Taman Medan Merdeka dijelaskan sebagai areal yang dibatasi di sisi utara oleh Jalan Medan Merdeka Utara, sisi selatan oleh Jalan Medan Merdeka Selatan, sisi timur oleh Jalan Medan Merdeka Timur, dan sisi barat oleh Jalan Medan Merdeka Barat.

Disebut Tak Berizin, Sekda Jelaskan Dasar Hukum Revitalisasi Monas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/REVITALISASI-MONAS-DERY-RIDWANSAH-1-1.jpg" alt="Suasana pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Kamis (23/1/2020). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementeri" width="100%">
<figcaption>Suasana pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Kamis (23/1/2020). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik revitalisasi kawasan Monas bagian selatan masih memicu perdebatan. Terlebih, Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) selaku anggota Komisi Pengarah yang memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan Medan Merdeka belum memberikan izin terhadap pembangunan tersebut.  Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan, surat persetujuan revitalisasi Monas sudah disiapkan. Rencananya sore ini akan langsung dikirim ke Komisi Pengawasan.  "Sudah disiapkan (surat persetujuannya). Langkah selanjutnya sedang kita bahas sama Pak Sekda," kata Heru di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1).  Heru mengaku belum bisa memastikan apakah proyek revitalisasi ini akan dihentikan sementara atau tidak selama menunggu surat persetujuan keluar dari Komisi Pengawas. Namun, jika sesuai mekanisme revitalisasi harus dihentikan sementara, Pemprov DKI akan menjalankannya.  "Kira-kira nanti mekanismenya seperti apa, kalau memang kita mengarah dihentikan, ya kita hentikan," tegasnya.  Kendati demikian, Heru berpendapat, penghentian sementara sebuah proyek pembangunan tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa aspek yang mesti dipertimbangkan. Oleh karena itu, Pemprov DKI akan mengikuti aturan yang ada.  Sebelumnya, revitalisasi kawasan Monas bagian selatan yang akan dibangun Plaza Monas Selatan dipastikan tidak memiliki izin dari Komisi Pengarah. Ham itu disampaikan oleh Sekretaris utama Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama.  "Saya sampaikan bahwa pembangunan itu, revitalisasi itu belum ada izin dan memang belum pernah ada pengajuan izin," kata Setya saat dihubungi, Kamis (23/1).  Dia menyampaikan, pemberian izin ini menjadi kewenangan Komisi Pengarah yang diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sedangkan Sekretarisnya yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.   Setya menerangkan Komisi Pengarah adalah yang diberi kewenangan oleh negara untuk mengelola pembangunan di Kawasan Medan Merdeka. Berdasarkan Keppres Nomor 25/1995, kawasan Medan Merdeka meliputi Taman Medan Merdeka, Zona Penyangga Taman Medan Merdeka, dan Zona Pelindung Taman Medan Merdeka.  Taman Medan Merdeka dijelaskan sebagai areal yang dibatasi di sisi utara oleh Jalan Medan Merdeka Utara, sisi selatan oleh Jalan Medan Merdeka Selatan, sisi timur oleh Jalan Medan Merdeka Timur, dan sisi barat oleh Jalan Medan Merdeka Barat.

Pemprov DKI Siap Hentikan Sementara Revitalisasi Monas Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/REVITALISASI-MONAS-DERY-RIDWANSAH-1-1.jpg" alt="Suasana pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Kamis (23/1/2020). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementeri" width="100%">
<figcaption>Suasana pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Kamis (23/1/2020). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revitalisasi kawasan Monas bagian Selatan menuai kontroversi. Belakangan tudingan mengarah bahwa kontraktor yang mendapat proyek tersebut merupakan perusahaan abal-abal. Hal itu didengungkan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI Wiliam Sarana. Dia mempertanyakan kredibilitas perusahaan tersebut karena memiliki kantor di wilayah padat penduduk.  PT Bahana Prima Nusantara selaku kontraktor proyek revitalisasi Monas membantah tudingan itu. Perusahaan yang dipimpin oleh Muhidin Shaleh itu mengaku telah beroperasi sejak 1993 san memiliki legalitas di Kementerian Hukum dan HAM.  "Perjalanan perusahaan ini yang jelas bergerak di bidang konstruksi dan memiliki spesifikasi atau spesialis yang bergerak dibidang taman, urukan, pondasi, tiang pemancang dan itu yang sifatnya spesialis," kata Kuasa Hukum PT Bahana, Abu Bakar J. Lamatopo di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (23/1).  Abu Bakar mengatakan, perusahaan semacam PT Bahanan tidak terlalu banyak di Jakarta. Atas dasar itu, dia menilai PT Bahanan bisa memenangkan proyek karena memiliki keahlian pertamanan.  Sementara itu, terkait lokasi perkantoran yang dipermasalahkan oleh PSI itu pum dianggao tidak masuk akal. Terlebih, PSI hanya melihat lokasi kantor menggunakan Google Map. "Yang kita sayangkan bahwa anggota Dewan PSI itu hanya lihat dan andalkan Google Map dan langsung statemen," jelasnya.  Menurut Abu Bakar, lokasi kantor di Jalan Nusa Indah Nomor 33, Jakarta Timur termasuk dalam zonq perkantoran. Meskipun memang lokasinya di kawasan padat penduduk.  Kondisi tersebut sudah dijelaskan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang zonasi. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa ada daerah yang memiliki zonasi untuk area perkantoran.  "Karena itu PTSP Jaktim, Pemda Jaktim keluarkan izin, dan terkait virtual office juga diatur, namanya surat edaran PTSP nomor 6 tahun 2016, yang awalnya 2015 dilarang virtual office tapi untuk gerakan dunia usaha bidang UMKM dan pemula maka dibuka kembali tahun 2016 oleh PTSP," jelasnya.  Sementara itu, Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara Muhidin Shaleh mengatakan, keputusannya membuat virtual office di Jakarta Timur tak lepas karena pertimbangan operasional perusahaan. Oleh karena itu, dia menyewa kantor di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sedangkan terkait surat-surat perusahaan dikerjakan di Jakarta Timur menggunakan virtual office. "Jadi bukan kantor utama tapi kantornya operasional," pungkasnya.

Kontraktor Revitalisasi Monas Bantah Perusahannya Abal-Abal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#revitalisasi monas

Berita Terkini