<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/WhatsApp-Image-2019-10-10-at-13.31.17.jpeg" alt="Menko Polhukam Wiranto ditusuk oleh orang tidak dikenal di Banten. Ternyata pelaku adalah terduga teroris. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Wiranto ditusuk oleh orang tidak dikenal di Banten. Ternyata pelaku adalah terduga teroris. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi terorisme semakin hari terus mengalami peningkatan. Kelompok radikal ini bahkan di masa sekarang sudah berani melibatkan perempuan dan anak-anak dalan menjalankan teror. Tak hanya itu, sasarannya bahkan sudah sampai pejabat negara. Terbaru, Menko Polhukam Wiranto ditusuk oleh Abu Rara yang merupakan kelompok JAD jaringan Abu Zee.  Pengamat Teroris, Al Chaidar mengatakan, meningkatnya kenekatan aksi teroris menjadi catatan penting bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua. Adapun aspek yang mesti diperbaharui yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme.  Aturan tersebut dianggap penting dalam aspek penanggulangan teroris. Namun, revisi yang dilakukan pada 2018 lalu, tidak menyebutkan secara tegas fungsi pelibatan TNI dalam penanggulangan teroris. "Diperkuatnya pada penegakkan keterlibatan TNI. Kalau mau dilibatkan di bagian apa," kata Chaidar kepada JawaPos.com, Jumat (18/10).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_RILIS-TERORIS_MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="ILUSTRASI Teroris. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Teroris. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Menko Polhukam Wiranto ditusuk oleh orang tidak dikenal di Banten. Ternyata pelaku adalah terduga teroris. (Istimewa)  Menurut Chaidar, harus dirinci kewenangan TNI dalam penanggulangan teroris. Supaya upaya pencegahan dan penegakkan hukum juga bisa maksimal. TNI sendiri dinilai tidak menyalahi aturan apabila terlibat penagakkan hukum terhadap teroris. Karena kelompok radikal ini juga bagian dari unit militer yang diyakini kelompok tersebut, serta bisa mengancam kedaulatan negara.  Sementara itu, dari aspek pencegahan munculnya teroris, program deradikalisasi yang selama ini dijalankan polri tidak berhasil. Hak utu tergambar dari banyaknya aksi teror selama 5 tahun kebelakang. Bahkan seorang Menteri pun harus menjadi korban kejahatan mereka.  "Deradikalisasi harus diakui dengan berulangnya kasus-kasus teroris, deradikalisasi gagal. Cuma kan pemerintah nggak pernah mau menerima kenyataan itu. Kita bilang gagal selalu dibantahnya," tegas Chaidar.  Oleh karena itu, pemerintah bersama institusi penegak hukumnya tidak bisa berpuas diri merasa program yang dijalankannya sudah berhasil. Terlebih saat ini, korban aksi teroris bukan hanya rakyat, tapi sudah menyasar aparat kepolisian dan pejabat negara.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_RILIS-TERORIS_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Tersangka terorisme berhasil ditangkap Densus 88 Antiteror Mabes Polri. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tersangka terorisme berhasil ditangkap Densus 88 Antiteror Mabes Polri. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> ILUSTRASI Teroris. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)  "Menyelesaikan secara serius ya ubah programnya, ubah Undang-undangnya, jangan lagi program deradikalisasi, tapi program kontra wacana dan humanisasi, dan juga program meratifikasi lead of signature the terorism of organization dari PBB. Kalau mau itu diselesaikan ya monggo, kalau nggak ya apa boleh buat," imbuh Chaidar.  Aspek lain yang harus diperkuat Jokowi yakni satuan intelijennya. Dengan banyaknya aksi teror, juga menggambarkan intelijen banyak kebobolan. "Dia (intelijen) punya fasilitas, dia punya banyak akses dana, tapi kok haduh, kalau dikasih ke kita aja fasilitasnya, aksesnya kemudian peralatannya hebat banget kita sebagai peneliti bisa mengakses banyak hal," pungkas Chaidar.

Jokowi Diminta Revisi UU Terorisme dan Ganti Program Deradikalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rapat-tertutup-dpr-pemerintah-kebut-bahas-revisi-uu-antiterorisme_m_214851.jpeg" alt="Revisi UU Tindak Pidana Terorisme dikebut DPR dan Pemerintah" width="100%">
<figcaption>Revisi UU Tindak Pidana Terorisme dikebut DPR dan Pemerintah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyelesaian revisi UU tentang Tindak Pidana Terorisme terus dikebut. Hari ini, Rabu (23/5) Pansus revisi UU tentang Tindak Pidana Terorisme dari DPR bersama pemerintah menggelar rapat lanjutan perubahan UU tersebut. Ketua Pansus UU <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/22/214691/anggota-polisi-diserang-otk-pelakunya-teroris" target="_blank">Tindak Pidana Terorisme</a> Muhammad Syafii mengatakan, rapat itu dilakukan tertutup tidak terbuka untuk media. Jika sudah mendapat kesepakatan hasilnya akan diumumkan ke publik. "Hari ini rapat tertutup," ujar Syafii di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/5). Menurut politikus Partai Gerindra itu, saat ini yang dibahas dalam Revisi UU tentang Tindak Pidana Terorisme mengenai frasa motif politik dan ideologi dalam definisi tindak pidana terorisme. "Frasa itu belum terangkum dalam definisi yang dipresentasikan oleh pemerintah. Kami berharap hari ini bisa menemukan kesamaan pandangan," katanya. Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Enny Nurbaningsih meyakini pembahasan tersebut akan tuntas dengan cepat. Nantinya dilanjutkan ke rapat paripurna untuk dijadikan UU. "Kami dari pemerintah sangat optimistis sekali. Yang sulit-sulit semua sudah selesai," ungkapnya. Memang selama ini, akunya, ada ketidaksepakatan&lrm; mengenai frasa motif politik dan ideologi dalam definisi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/23/214828/pesantren-al-hidayah-tempat-deradikalisasi-anak-anak-teroris-1" target="_blank">tindak pidana terorisme</a> tersebut.&lrm; Sehingga, pemerintah perlu menunda dan membicarakan ulang. Selain itu, Densus 88 Antiteror dan Kejaksaan Agung (Kejagung) berpendapat, adanya frasa itu mempersempit ruang gerak dalam menangkap teroris. "Kami tidak melihatnya dari satu sisi saja. Ada dari Densus 88 dan Kejaksaan," pungkasnya.

Rapat Tertutup, DPR-Pemerintah Kebut Bahas Revisi UU Antiterorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/definisi-revisi-uu-terorisme-densus-88-masih-belum-setuju-kok-bisa_m_214674.jpeg" alt="Densus 88 Antiteror disebut oleh Ketua Pansus Revisi UU Terorisme Muhammad Syafii masih belum sepakat soal definisi terorisme." width="100%">
<figcaption>Densus 88 Antiteror disebut oleh Ketua Pansus Revisi UU Terorisme Muhammad Syafii masih belum sepakat soal definisi terorisme.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revisi Undang-Undang (UU) tentang Tindak Pidana Terorisme masih terus menemui banyak kendala. Salah satunya, masih ada pihak yang tidak menyetujui tentang definisi terorisme. Ketua Pansus Revisi UU Terorisme Muhammad Syafii mengatakan, Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menko Polhukam Wiranto, dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian &lrm;setuju adanya definisi terorisme dengan penambahan frasa motif politik dan ideologi.&nbsp; Namun, lanjut Syafii, Densus 88 Antiteror yang menolak definisi terorisme dengan penambahan frasa motif politik dan ideologi. "Makanya kami heran kalau kemudian dalam rapat itu pihak Densus menolak. Ada apa?" ujar Syafii saat dikonfirmasi, Selasa (22/5). Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengaku, alasan Densus 88 menolak penambahan frasa itu karena khawatir tidak bisa bertindak kepada para terduga pelaku teror. "Katanya bisa mempersempit ruang gerak Densus," ujar Syafii. Menurut politisi yang akrab disapa Romo itu, memang Densus 88 Antiteror tidak bisa bertindak bebas dalam menangkap teroris. Karena itu harus ada payung hukum supaya aparat tidak bertindak sewenang-wenang. "Karena di negara hukum aparat tidak ada kewenangan apa pun kecuali yang diberikan oleh hukum sendiri," pungkasnya. Oleh sebab itu, sampai saat ini pembahasan Revisi UU tentang Tindak Pidana Terorisme masih terkendala mencantumkan frasa motif politik dan ideologi dalam definisi terorisme.

Definisi Revisi UU Terorisme, Densus 88 Masih Belum Setuju, kok Bisa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabar-baik-bamsoet-yakin-revisi-uu-terorisme-rampung-akhir-mei_m_214455.jpeg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo ketika memberikan keterangan pers kepada awak media, Senin (21/5)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo ketika memberikan keterangan pers kepada awak media, Senin (21/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada kabar baik terkait perkembangan Revisi Undang-Undang (RUU) Terorisme. Frasa krusial yang menjadi perdebatan selama ini, sudah berhasil mendapatkan titik temu. Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, diharapkan paling lambat akhir Mei ini RUU Terorisme bisa disetujui dalam sidang paripurna DPR RI. "Minggu ini Pansus RUU Terorisme mulai melakukan berbagai rapat, baik internal maupun bersama pemerintah. Hal-hal yang belum sinkron akan segera kita sinkronkan," ujar Bamsoet saat menerima Pengurus Pusat Muhammadiyah yang dipimpin Busyro Muqqodas di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (21/05). "Saya yakin RUU Terorisme bisa disetujui sebelum matahari terbenam di akhir bulan Mei," lanjutnya. Bamsoet meyakinkan masyarakat bahwa proses dua tahun pembahasan RUU Terorisme tidak akan sia-sia. DPR selalu berupaya agar bisa memperbaiki kekurangan atau melakukan reformulasi yang lebih baik terhadap keberadaan UU Terorisme. "Saya memberikan jaminan berjalannya prinsip due process of law dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme. Penguatan terhadap peran aparat penegak hukum akan dibarengi dengan adanya pengawasan yang berimbang serta memberikan perlindungan terhadap pelaku dan korban," papar Bamsoet. Bamsoet menjamin RUU Terorisme tidak akan dijadikan alat politik bagi penguasa untuk membungkam lawan politiknya. Pembahasan RUU Terorisme pun dilakukan dengan spirit kepentingan nasional. "Saya jamin RUU Terorisme tidak akan dijadikan alat politik bagi penguasa untuk membungkam lawan politik atau mereka yang kritis," jelasnya. Pasal demi pasal, lanjut dia, yang tertulis didalamnya telah melampaui berbagai kajian mendalam melibatkan banyak pihak. Dari mulai akademisi, organisasi masyarakat, lembaga pemerintah, aparat hukum, maupun lainnya. "Sehingga undang-undang yang dihasilkan benar-benar demi kepentingan nasional," ujar Bamsoet. Politisi Partai Golkar ini mengapresiasi dukungan PP Muhamadiyah terhadap RUU Terorisme. Diharapkan dengan peran serta civil society semacam ini, proses pembuatan undang-undang akan semakin lebih komprehensif dan sesuai dengan suasana kebatinan masyarakat. Menurut Bamsoet, masukan dan usulan dari PP Muhammadiyah sangat berharga. Antara lain perubahan nama menjadi RUU Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme, pelibatan intelijen dan militer dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kemudian masa penangkapan 7x24 jam dan bisa diperpanjang 7x24 jam atas izin Ketua Pengadilan Negeri, adanya perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme, serta perlu adanya sanksi kepada aparat hukum yang melakukan kekerasan kepada para terduga tertoris. "Ini semua sudah saya catat dan akan dibahas oleh Pansus sehingga bisa menjadi tambahan kajian," pungkas Bamsoet.

Kabar Baik, Bamsoet Yakin Revisi UU Terorisme Rampung Akhir Mei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bamsoet-desak-pemerintah-optimalkan-uu-perlindungan-anak_m_214174.jpeg" alt="Ketua DPR, Bambang Soesatyo prihatin dengan teror bom yang terjadi di Jawa Timur belum lama ini. Yang membikin tambah miris, pelaku membawa anak-anak dalam menjalankan aksi biadabnya." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR, Bambang Soesatyo prihatin dengan teror bom yang terjadi di Jawa Timur belum lama ini. Yang membikin tambah miris, pelaku membawa anak-anak dalam menjalankan aksi biadabnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rangkaian teror bom di Surabaya hingga kini masih menyisakan luka mendalam. Terlebih, pelaku melakukannya dengan melibatkan anak-anak. Untuk itu, pemerintah perlu merumuskan strategi untuk menangkal radikalisme pada anak-anak. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua DPR, Bambang Soesatyo ketika menanggapi rentetan bom di Surabaya. &ldquo;Pelibatan anak dalam tragedi bom bunuh diri di Surabaya membuat banyak kalangan gelisah. Muncul kesan bahwa negara belum maksimal melaksanakan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,&rdquo; ujar Bamsoet-sapaannya- di Jakarta, Minggu (20/5). Legislator Partai Golkar itu menilai negara tampak masih lemah dalam melaksanakan fungsinya melindungi anak. Bahkan, tak ada jaminan anak-anak terlindungi dan diasuh secara baik di ketika bersama orang tua sendiri. &ldquo;Tak ada yang bisa mencegah niat dan rencana orang tua merenggut nyawa dan merampas hak hidup mereka. Pelibatan anak dalam kasus bom bunuh diri di Surabaya itu menjadi fakta yang menjelaskan bahwa masih ada kelemahan atau kesalahan negara dalam melindungi anak-anak,&rdquo; tegasnya. Bamsoet menambahkan, pemerintah daerah tak bertindak ketika pihak-pihak yang terlibat terorisme, tak mengizinkan anak-anak mereka bersekolah. Sayangnya, negara melalui melalui pemerintah daerah setempat tidak berbuat apa-apa ketika anak-anak yang dilarang bersekolah oleh orang tua mereka justru didoktrin dengan radikalisme. Menurut Bamsoet, penyebaran dan penyusupan pandangan atau benih-benih radikalisme yang menyasar remaja dan anak bukan fenomena baru. Dalam beberapa tahun belakangan ini, sebutnya, kegiatan menyusupkan pandangan radikalisme ibahkan sudah dilakukan secara terbuka melalui materi yang disisipkan pada buku pelajaran. Sayangnya, kata Bamsoet, negara dalam merespons fenomena yang tidak baru ini terkesan minimalis. Karena itu pemerintah harus lebih getol menerapkan UU Perlindungan Anak. &ldquo;Kini, sudah waktunya negara bersikap. Apalagi, ada payung hukum sebagai pijakan bagi negara untuk segera menghentikan fenomena yang membahayakan itu," imbuh Bamsoet. "Pasal 59A UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak,&rdquo; lanjutnya. Selain itu, Bamsoet juga mendorong negara mempersempit ruang gerak penebar benih-benih radikalisme. Atas nama kepentingan masa depan bangsa dan negara, lanjutnya, pemerintah perlu menjalin kerja sama dengan semua organisasi keagamaan di dalam negeri. Yakni untuk merumuskan strategi menangkal radikalisme pada anak dan remaja. &ldquo;Biarlah para pemuka agama menetapkan apa yang benar dan apa yang salah. Berdasarkan penetapan dari para pemuka agama itulah negara bertugas untuk mereduksi atau menghentikan penyebarluasan ajaran-ajaran yang salah itu kepada remaja dan anak-anak,&rdquo; pungkasnya.

Bamsoet Desak Pemerintah Optimalkan UU Perlindungan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/adik-prabowo-itu-fitnah-dari-lawan-politik-kami_m_213831.jpeg" alt="Wakil Ketua Umum Gerindra, Hashim Djojohadikusumo berang dengan tudingan bahwa partainya mendukung teroris. Anggapan itu muncul setelah Gerindra dituding memperlambang revisi UU Terorisme" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Gerindra, Hashim Djojohadikusumo berang dengan tudingan bahwa partainya mendukung teroris. Anggapan itu muncul setelah Gerindra dituding memperlambang revisi UU Terorisme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Gerindra gerah dituding sebagai pendukung teroris. Tuduhan itu terkait anggapan memperlambat pengesahan RUU Anti Terorisme. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyebut hal itu sebagai fitnah kepada partainya. "Ini adalah fitnah yang murahan dari lawan politik kami," kata Hashim ketika memberikan keterangan pers di Ruang Fraksi Gerindra di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5), dilansir RMOl (Jawa Pos Grup). Hashim menekankan lagi bahwa justru Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, sebagai aktor di balik lambannya pembahasan RUU Anti Terorisme. Karena itu, sangat keliru bila Gerindra disalahkan menyangkut aksi terorisme yang semakin masif belakangan ini. Dia mengingatkan, pembahasan RUU bukan hanya melibatkan DPR. Tidak pantas, kata dia, jika Gerindra dianggap bertanggung jawab hanya karena Ketua Pansus RUU Anti Terorisme berasal dari fraksinya. "Menkumham itu dari partai mana? Partai PDIP. Bukan dari Gerindra atau dari mana," ucap adik dari Prabowo Subianto itu. Wakil Ketua DPR RI dari Gerindra, Fadli Zon, sebelumnya sudah berkali-kali membantah tuduhan bahwa lembaga pimpinannya, sebagai faktor penghambat revisi UU Anti Terorisme. Dia katakan, sebuah UU hanya bisa dibahas atau dibuat oleh dua belah pihak, yaitu DPR bersama pemerintah. Selama pembahasan revisi UU Anti Terorisme, setidaknya 15 kali pemerintah meminta penundaan pengesahan. "Dan yang terakhir dalam masa sidang lalu. Kami sebetulnya sudah siap untuk mengetok UU Anti Terorisme ini, tetapi sekali lagi pemerintah yang meminta penundaan satu bulan sehingga melampaui masa reses sekarang ini. Itu ada surat-suratnya semua," ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Adik Prabowo: Itu Fitnah dari Lawan Politik Kami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-dpr-dukung-satuan-elite-tni-bantu-polri-sikat-teroris_m_213818.jpeg" alt="Rencana pemerintah melibatkan satuan elite TNI dalam pemberantasan korupsi mendapat banyak dukungan. Salah satunya dari Ketua DPR, Bambang Soesatyo. Bamsoet-sapaannya- optimistis hal tersebut bisa mempercepat pemberantasan teroris" width="100%">
<figcaption>Rencana pemerintah melibatkan satuan elite TNI dalam pemberantasan korupsi mendapat banyak dukungan. Salah satunya dari Ketua DPR, Bambang Soesatyo. Bamsoet-sapaannya- optimistis hal tersebut bisa mempercepat pemberantasan teroris</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Presiden Joko Widodo meangaktifkan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) mendapat dukungan. Koopssusgab, yang terdiri dari satuan elite TNI dari tiga matra (darat,laut,udara), dinilai bisa mempercepat pemberantasan terorisme dan teror. &ldquo;Kami mendukung penuh upaya pemberantasan terorisme dengan melibatkan pasukan elite di satuan TNI,&rdquo; ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat (18/5). Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu lantas menjelaskan payung hukum untuk melibatkan Satuan 81 Gultor Kopassus TNI AD, Detasemen Jalamangkara TNI AL, serta Satuan Bravo 90 Korps Paskhas TNI AU. Merujuk Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, maka angkatan bersenjata kebanggaan nasional itu punya tugas pokok menegakkan kedaulatan negara.&nbsp; Kemudian mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. "Guna menjalankan tugas pokok itu, TNI bisa menggelar operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP)," kata Bamsoet-sapaannya-. Bamsoet menambahkan, merujuk ketentuan itu maka OMSP bisa untuk mengatasi gerakan separatisme bersenjata, mengatasi aksi terorisme, hingga membantu Polri menjaga keamanan dan ketertiban. Hanya saja, kata Bamsoet, pelibatan TNI memang harus berdasar kebijakan dan keputusan politik negara. Karena itu, legislator Golkar tersebut meminta Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Panglima TNI. &ldquo;Agendanya untuk membahas penggunaan pasukan elite di satuan TNI dalam membantu Polri menumpas gerakan terorisme,&rdquo; tutur Bamsoet. Selain itu, Bamsoet juga menjamin pembahasan revisi Undang-undang Antiterorisme akan segera kelar. Kemarin, DPR juga sudah memulai masa sidang baru untuk menyelesaikan tugas-tugas legislasti, termasuk membahas revisi UU Antiterorisme. &ldquo;Saya optimistis bahwa RUU Antiterorisme bisa diselesaikan satu hingga dua pekan ke depan mengingat hampir seluruh fraksi mendukung dan rakyat atas nama kepentingan keselamatan bangsa juga sudah mendesak pemerintah beserta DPR menuntaskannya,&rdquo; kata Bamsoet. Politikus berlatar belakang wartawan itu juga meminta seluruh fraksi di DPR untuk mendorong para anggotanya yang ditugaskan dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU Antiterorisme, untuk bekerja sunggug-sungguh. &ldquo;Agar DPR tidak lagi dijadikan kambing hitam atas keterlambatan pembahasan RUU Antiterorisme,&rdquo; katanya. Bahkan, Bamsoet meminta Pansus RUU Antiterorisme untuk terbuka agar rakyat mengetahui dinamika pembahasannya. &ldquo;Jadi rakyat jika ada pihak-pihak yang sengaja menghambatnya,&rdquo; pungkasnya.

Ketua DPR Dukung Satuan Elite TNI Bantu Polri Sikat Teroris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/adik-kandung-prabowo-tanya-menkumham-dari-partai-apa-ya_m_213771.jpeg" alt="Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menilai lambatnya RUU Terorisme itu karean faktor pemerintah." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menilai lambatnya RUU Terorisme itu karean faktor pemerintah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menilai, silang pendapat di internal eksekutif seperti panglima TNI dan Kemenkumham membuat pembahasan revisi Undang-Undang Antiterorisme belum selesai. Menurut adik kandung Ketum Gerindra Prabowo Subianto&nbsp;itu, pemerintah belum sepakat mengenai definisi terorisme. &ldquo;Pertanyaanya, Menteri hukum dan HAM itu dari partai mana, ya? Dari PDIP kan, bukan dari Gerindra," kata Hashim, Jumat (18/5). Hashim juga sepakat dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo bahwa pembahasan revisi UU Antiterorisme di parlemen sudah 99 persen. "Jadi sekarang masalahnya di pemerintah," kata Hashim. Sementara itu, Ketua Pansus RUU Antiterorisme M Syafii menjelaskan, definisi terorisme sangat jelas. Menurut dia, jangan sampai ada stigma bahwa teroris identik dengan Islam.&nbsp; Dia menambahkan, stigma negatif itu sudah ada di mindset masyarakat. Makanya dengan definisi itu kami harap semuanya jadi netral dan objektif siapa saja yang memenuhi klausul definisi, etnis apa saja, agama apa saja,&rdquo; ujar Syafii.

Adik Kandung Prabowo Tanya, Menkumham dari Partai Apa ya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hati-hati-perempuan-dijadikan-alat-teror-lantaran-faktor-ini_m_213513.jpeg" alt="Aksi pengeboman di Surabaya adalah kasus pertama dimana pelaku perempuan berhasil melakukan aksi bunuh diri." width="100%">
<figcaption>Aksi pengeboman di Surabaya adalah kasus pertama dimana pelaku perempuan berhasil melakukan aksi bunuh diri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rentetan teror bom yang terjadi belakangan ini, merenggut puluhan korban. Rinciannya 18 orang tewas dan 40 orang luka. Korbannya mencakup aparat keamanan/polisi, pelaku, dan warga sipil termasuk perempuan hingga anak-anak. Bahkan, serangan bom bunuh diri dilakukan oleh setidaknya tiga keluarga, dimana perempuan terlibat menjadi pelaku dan melibatkan anak-anak. Komisioner Komnas Perempuan, Adriana Venny mengatakan, aksi pengeboman di Surabaya adalah kasus pertama dimana pelaku perempuan berhasil melakukan aksi bunuh diri. Meskipun tidak sendiri tapi bersama dengan keluarganya. "Terlepas bahwa ada kerelaan karena dorongan keyakinan, namun keterlibatan mereka tidak bisa dilepaskan dari relasi dan hirarki gender yang timpang," kata dia lewat siaran persnya, Kamis (17/5). Komnas Perempuan mengkhawatirkan tren perekrutan perempuan menjadi pelaku bom ini, karena asumsi perempuan berpotensi lebih militan. "Mereka dipilih karena tidak mudah dicurigai. Kaum perempuan juga punya diyakini lebih bisa mentransmisikan ideologi radikal dan mempersiapkan anak-anak menjadi martir," jelas dia. Dalam program tinjau ulang di wilayah-wilayah post konflik di Indonesia untuk konteks 20 tahun reformasi, konflik yang berkekerasan mewariskan dan mengajari budaya kekerasan pada bangsa kita. "Penyelesaian konflik yang tidak tuntas, para pelaku yang impun, tidak adanya pemulihan bagi para korban konflik, ternyata menjadi ladang subur tumbuhnya paham-paham radikalisme," terang Adriana.

Hati-hati, Perempuan Dijadikan 'Alat' Teror Lantaran Faktor Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpai-ungkap-bahayanya-doktrin-radikalisme-pada-anak_m_212918.jpeg" alt="KPAI menilai anak-anak mau diajak pelaku tindak terorisme lantaran telah teracuni doktrin radikalisme" width="100%">
<figcaption>KPAI menilai anak-anak mau diajak pelaku tindak terorisme lantaran telah teracuni doktrin radikalisme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti menegaskan anak yang terlibat dalam peristiwa bom di Surabaya adalah korban. Menurut Retno, pelaku teror yang melibatkan anak-anak perlu mendapatkan penanganan yang berbeda. &ldquo;Nanti dilihat lagi usianya, di bawah usia 12 tahun korban, kalau 14 tahun bisa diproses,&rdquo; ujar Retno di Kantor KPAI, Jakarta, Selasa (15/5). Dirinya melihat anak yang terlibat dalam pengeboman bukanlah aktor murni yang bertujuan menjahati sesamanya. Bahkan, prediksinya ada dorongan yang menguatkan anak melakukan aksi terorisme yaitu doktrin radikalisme. &ldquo;Pelaku anak terorisme di bawah umur ini sebenarnya bukan anak pelaku, tetapi anak adalah korban, tidak mungkin punya pikiran pasang martir di badannya,&rdquo; tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati mengatakan, kasus terorisme yang melibatkan anak perlu didalami secara komprehensif, termasuk memastikan inisiator dan auktor utama harus dihukum seberat-beratnya. &ldquo;Terkait kasus (teror) Surabaya, otak dan inisiator utama segera ditangkap. Saya kira hormati proses hukum yang ada, aparat hukum mendalami jauh kemudian anak terlibat atau tidak,&rdquo; jelas Rita. Anak yang diajak dalam melakukan teror, kata Rita, mendapatkan dorongan dari orangtua. Menurutnya, anak-anak dalam konteks tindakan teror bom adalah korban. &ldquo;Kita bisa bayangkan anak seperti pasti ada rasa takut dan tidak nyaman (melakukan aksi teror),&rdquo; ujarnya. Terlebih dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jelas dikatakan siapapun dilarang mengajak atau melibatkan anak dalam tindakan kekerasan. Kalau terbukti tidak segan-segan, pelaku akan mendapatkan pemberatan hukuman.

KPAI Ungkap Bahayanya Doktrin Radikalisme Pada Anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#revisi uu terorisme

Berita Terkini