<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/23/HSD-Indonesia-Carbon-Market-Executive-Rountable-1-3369204020.jpg" alt="Utusan Khusus Presiden&nbsp;RI Prabowo Subianto&nbsp;Bidang Iklim dan Energi,&nbsp;Hashim Djojohadikusumo di&nbsp;Climate Week NYC 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Utusan Khusus Presiden&nbsp;RI Prabowo Subianto&nbsp;Bidang Iklim dan Energi,&nbsp;Hashim Djojohadikusumo di&nbsp;Climate Week NYC 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesian Petroleum Association (IPA) menegaskan fokus strategisnya untuk membantu Pemerintah Indonesia memperkuat ketahanan energi dan mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi dalam negeri. Untuk mendukung pencapaian target produksi nasional, IPA menetapkan empat prioritas utama: kepastian hukum dan penghormatan terhadap kontrak, percepatan eksplorasi, peningkatan kemudahan berusaha, serta dukungan terhadap revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). &ldquo;Dengan berfokus pada empat area tersebut, IPA berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah guna memastikan industri hulu minyak dan gas bumi terus memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional,&rdquo; ujar Presiden IPA 2026, Kathy Wu, dalam Rapat Umum Tahunan Anggota IPA di Jakarta, Rabu (10/12). IPA menekankan bahwa kepastian hukum dan penghormatan terhadap kontrak merupakan pondasi penting untuk memperkuat kepercayaan investor. Hal ini sejalan dengan langkah advokasi IPA yang terus mendorong masuknya investasi baru ke sektor hulu migas Indonesia. Di sisi lain, percepatan eksplorasi dinilai sebagai elemen penting dalam mengejar target produksi yang ditetapkan Pemerintah.&nbsp; &ldquo;Kami berharap lebih banyak wilayah kerja yang dapat ditawarkan kepada investor dengan proses dan persetujuan untuk PSC baru yang dapat dipercepat, serta adanya kepastian yang lebih besar terkait perpanjangan kontrak PSC,&rdquo; tambahnya. IPA juga memberi perhatian pada peningkatan kemudahan berusaha, termasuk penyederhanaan perizinan dan optimalisasi koordinasi antar-kementerian. IPA menyambut positif hadirnya PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menghadirkan mekanisme Service Level Agreement sebagai langkah maju dalam mempermudah iklim usaha di Indonesia. Selain itu, IPA menyatakan dukungan penuhnya kepada Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI dalam proses revisi UU Migas. Perubahan regulasi tersebut dinilai krusial untuk memperkuat daya saing sektor migas Indonesia di tingkat global. Dalam kesempatan yang sama, IPA mengumumkan bahwa Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, akan bergabung sebagai anggota Dewan Pengawas IPA untuk periode 2026.&nbsp; IPA menyampaikan apresiasi tinggi atas kesediaan Hashim memberikan arahan strategis serta pengalaman panjang di industri, yang diharapkan dapat memperkuat kontribusi anggota IPA dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional. Tak hanya itu, RUA juga menetapkan susunan Dewan Pengurus IPA untuk periode 2026, diantaranya adalah Kathy Wu sebagai presiden, Ronald Gunawan dan Wade Floyd sebagai wakil presiden, Yuzaini Md Yusof sebagai sekretaris, dan Kevin S. Moore sebagai bendahara.

IPA menyatakan dukungan penuhnya kepada Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI dalam proses revisi UU Migas.

Hashim Djojohadikusumo Resmi jadi Dewan Pengawas IPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/11/natuna-2779730801.jpg" alt="Proyek eksplorasi di perairan Laut Natuna Utara tengah digarap oleh Pertamina East Natuna, anak perusahaan hulu migas Pertamina. (dok. SHU)" width="100%">
<figcaption>Proyek eksplorasi di perairan Laut Natuna Utara tengah digarap oleh Pertamina East Natuna, anak perusahaan hulu migas Pertamina. (dok. SHU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kalangan industri minyak dan gas (migas) nasional menegaskan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas menjadi langkah paling mendesak untuk menarik investasi jangka panjang di sektor hulu. Tanpa kepastian hukum yang kuat, momentum kenaikan investasi yang mulai terlihat pada 2025 dikhawatirkan hanya menjadi dorongan sesaat. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas), Moshe Rizal, menegaskan Indonesia membutuhkan kepastian hukum untuk kontrak jangka panjang dan upaya serius melakukan eksplorasi oleh pemerintah. Ia juga menyebutkan landasan kebijakan yang kuat merupakan daya tarik investasi di Indonesia. Tanpa itu, Indonesia akan tetap tertinggal dari negara lain, terutama bagi investor besar yang mengincar proyek jangka panjang dan berisiko tinggi. Upaya paling mendesak untuk menarik investor adalah pengesahan segera RUU Migas. Beleid ini disebutnya sudah lama terkatung-katung tanpa kejelasan. "Urgensinya sudah sejak lima tahun lalu, tapi belum juga keluar. Ini penting sekali dan harus keluar secepatnya," tegas Moshe, Kamis (20/11). Menurutnya, keterlambatan penetapan RUU Migas tidak semata-mata akibat pertimbangan teknis atau keberatan dari pihak investor. Hambatan ini lebih didominasi oleh masalah internal yang berlarut-larut di kalangan kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti perdebatan mengenai pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK). Moshe menegaskan identitas entitas penandatangan kontrak tidak menjadi isu utama bagi investor, asalkan pihak tersebut sah mewakili negara, investor tidak begitu peduli siapa yang menandatangani kontrak, entah dari BUMN seperti Pertamina atau SKK Migas. Fokus utama investor lebih kepada jaminan kepastian hukum yang melekat pada kontrak tersebut. Ia mengingatkan bahwa kontrak bagi hasil memiliki posisi yang sangat tinggi dan harus berada di level undang-undang. Aturan migas yang baru dinilai sangat penting dan harus segera dikeluarkan karena beleid yang lama sudah penuh cacat dan tidak lagi mampu memberikan landasan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh pasar global. Meskipun diakuinya dampak investasi secara keseluruhan juga dipengaruhi oleh faktor geopolitik, kepastian hukum tetap paling utama. Lebih lanjut, dalam upaya menarik investor untuk lapangan marginal dan frontier, Moshe menekankan perlunya insentif tambahan. Ia secara khusus mengkritisi skema Kerja Sama Operasi (KSO) yang kini banyak diaplikasikan. "KSO itu investor dianggap kayak kontraktor aja," kata dia. Saat ini, skema yang ada dinilai baru mampu menarik minat investor berskala kecil dengan kapasitas finansial terbatas. Moshe menyarankan agar pemerintah menawarkan kontrak berjangka panjang sekitar 10 hingga 30 tahun guna memberikan kepastian dan menarik minat investor dengan kapasitas finansial yang lebih kuat. Dia juga meminta agar pemerintah mau berinvestasi dalam mengumpulkan data eksplorasi. Data ini kunci untuk menarik investasi karena bisa mengurangi risiko terhadap lapangan-lapangan yang ditawarkan kepada investor. "Bagaimana kita menurunkan risiko sehingga lebih menarik bagi investor. Karena investor kan kalau risiko tinggi, dia mundur. Risiko oke, ya masing-masing investor punya level risiko yang mereka bisa terima," katanya. Data SKK Migas mencatat, hingga Agustus 2025 investasi di hulu Migas tembus sekitar USD 8,9 miliar atau setara Rp 148,6 triliun (kurs Rp 16,699). Adapun target tahun ini ditetapkan sebesar USD 16,5 miliar sampai USD 16,9 miliar. Jumlah tersebut merupakan total investasi kegiatan hulu migas, baik capital expenditure, operational expenditure, eksplorasi maupun produksi. Tren investasi eksplorasi sendiri terus meningkat. Sejalan dengan Aspermigas, Anggota Komisi XII DPR RI, Yulisman, menilai momentum meningkatnya investasi hulu migas pada 2025 merupakan sinyal positif yang harus dijaga. Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan investasi tersebut bisa bersifat sementara apabila revisi UU Migas tak kunjung rampung. "Namun, peningkatan investasi ini harus diimbangi dengan kepastian hukum dan regulasi yang jelas," ujar Yulisman. Yulisman menyebut, Komisi XII DPR RI berkomitmen mempercepat pembahasan RUU Migas bersama pemerintah agar beleid baru tersebut mampu memberikan kepastian hukum, mendorong investasi, sekaligus menyiapkan transisi energi yang berkeadilan. Pemerintah sendiri secara aktif menawarkan reformasi fiskal dan insentif kompetitif, seperti yang menjadi fokus utama delegasi Indonesia di Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 2025. Langkah-langkah reformasi tersebut mencakup penyederhanaan birokrasi, penawaran bagi hasil yang lebih kompetitif, serta skema perpajakan yang lebih jelas untuk proyek-proyek non-konvensional.

Penyelesaian revisi UU Migas menjadi langkah paling mendesak untuk menarik investasi jangka panjang di sektor hulu.

Sudah Terkatung-katung Lama, Aspermigas Dorong segera Rampungkan Revisi UU Migas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230303_213332.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat regulasi sektor energi nasional sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif yakni memberikan kepastian bagi investor. Regulasi harus lebih adaptif terhadap dinamika industri energi global dan kebutuhan nasional saat ini. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyebut revisi UU Migas menjadi langkah penting dalam memperkuat regulasi sektor energi nasional. Putri mengatakan, revisi tersebut diperlukan untuk meningkatkan daya saing sektor migas, memperbaiki iklim investasi, dan memperkuat ketahanan energi nasional. "Revisi UU Migas diharapkan dapat menghadirkan aturan yang lebih adaptif, mendorong investasi baru, sekaligus memperkuat pengelolaan migas agar mampu menopang ekonomi nasional,"&nbsp;ungkapnya, dikutip Selasa (14/10). Politikus PAN itu&nbsp;menyebutkan komitmen Komisi XII DPR RI untuk terus mengawal kebijakan energi, memperkuat regulasi, dan mendorong investasi agar sektor migas tetap menjadi pilar ekonomi nasional yang juga beradaptasi dengan era transisi energi. Revisi UU Migas merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan kepastian hukum di sektor energi. Dengan regulasi yang adaptif dan jelas, investor akan merasa lebih yakin menanamkan modal di Indonesia. Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menyatakan Kementerian ESDM tengah menyiapkan serangkaian terobosan untuk menjawab kekhawatiran investor mengenai kepastian regulasi sektor energi yang dinilai masih lemah. "Pemerintah menawarkan insentif fiskal yang lebih kompetitif, termasuk peningkatan split bagi hasil untuk kontraktor di wilayah frontier," ujar Dwi Anggia. Kepastian regulasi tersebut tak lepas dari RUU Migas yang masih dalam pembahasan di DPR. Dwi Anggia menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi antar lembaga mengenai mandeknya pembahasan RUU Migas yang menjadi inisiatif DPR. Dia pun menekankan pentingnya menyeimbangkan kepentingan negara dengan kebutuhan dunia usaha. "Prinsipnya sederhana, bahwa regulasi baru harus memberikan kepastian, jaminan keberlanjutan investasi, tetapi tentunya dengan tetap menjaga kedaulatan negara atas sumber daya migas," katanya. Sedangkan dari sisi pemerintah, dalam upaya menarik investasi, pemerintah juga berkomitmen memperkuat kapasitas nasional khususnya terkait capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor hulu migas. Hingga pertengahan tahun 2025, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat realisasi TKDN pada proyek strategis nasional (PSN) telah mencapai 58 persen, jauh di atas target 18 persen. Sementara itu, pada proyek non-PSN, TKDN tercatat sebesar 59 persen, melampaui target 57 persen. Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat industri migas nasional dalam memberdayakan pelaku usaha dalam negeri dan memperkuat kemandirian industri nasional. &nbsp;

Rencana revisi UU Migas dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat regulasi sektor energi nasional.

Komisi XII Nilai Revisi UU Migas Perkuat Regulasi Sektor Energi, Dorong Iklim Investasi Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/18/IMG_0273-4067379220.jpeg" alt="Ilustrasi: Onshore Processing Facility (OPF) Balongan, fasilitas PHE ONWJ yang berfungsi memproses hidrokarbon dari sumur migas. (PHE ONWJ)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Onshore Processing Facility (OPF) Balongan, fasilitas PHE ONWJ yang berfungsi memproses hidrokarbon dari sumur migas. (PHE ONWJ)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Asta Cita telah menetapkan swasembada energi menjadi salah satu prioritas. Peran sektor hulu migas dinilai krusial dalam mewujudkan hal tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, salah satu perwujudan komitmennya dalam mendukung program swasembada energi melalui penguatan sektor hulu migas nasional. Di antaranya dengan menyelesaikan berbagai hambatan regulasi yang selama ini membatasi potensi sektor tersebut. Ia menegaskan, semua aturan yang menghambat eksplorasi dan peningkatan lifting harus segera dipangkas. Bahlil juga menyerukan pentingnya koordinasi lintas sektor agar program yang telah dicanangkan Prabowo dapat dijalankan dengan baik. "Tidak ada visi-misi Menteri, yang ada itu visi-misi Presiden. Jangan sampai kita melakukan program yang bertentangan dengan arahan Presiden," tegasnya, dikutip Kamis (21/11). Pemerintah juga memprioritaskan pengelolaan sumur-sumur migas idle agar segera dioperasikan kembali melalui kerja sama dengan kontraktor kerja sama (KKKS). Selain itu, gas yang diproduksi mulai 2026-2027 akan diarahkan untuk konsumsi dalam negeri sebesar 60 persen-70 persen, serta mendukung hilirisasi dan pembangunan industri berbasis gas, seperti bahan baku LPG C3 dan C4. Lebih lanjut, Bahlil turut menekankan peran strategis SKK Migas sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola sektor hulu migas. Ia meminta SKK Migas untuk lebih akomodatif, responsif, dan proaktif dalam mendukung upaya peningkatan lifting di dalam negeri. "Kita harus turun langsung dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait," kata dia. Dia optimistis bahwa visi besar Presiden terkait swasembada energi dapat dicapai melalui kolaborasi yang erat antarpemerintah, KKKS, dan pihak swasta nasional. Dengan pendekatan terintegrasi ini, pemerintah mengirimkan sinyal kuat kepada para pelaku usaha bahwa sektor migas nasional siap menjadi tulang punggung swasembada energi dan perekonomian Indonesia pada masa depan. "Jika kita mampu meningkatkan lifting, maka semua pihak, termasuk legislatif, akan mendukung penuh upaya ini karena dampaknya signifikan terhadap perekonomian makro," ungkapnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro , mengapresiasi rencana pemerintah yang dinilai menunjukkan arah positif, terutama dalam penyelesaian hambatan investasi dan birokrasi. Ia mengingatkan bahwa tantangan utama sektor hulu migas masih berkutat pada revisi Undang-Undang Migas yang tak kunjung selesai sejak 2008. "Regulasi merupakan payung hukum utama. Tanpa ini, sulit bagi investor untuk memiliki kepastian, apalagi dalam sektor yang membutuhkan modal besar dan risiko tinggi seperti hulu migas," jelas Komaidi. Namun, ia menekankan bahwa adanya regulasi tidak serta-merta menjamin keberhasilan teknis dan bisnis. Sektor hulu migas membutuhkan eksplorasi yang melibatkan teknologi tinggi, modal besar, dan manajemen risiko yang matang. "Secara teori, regulasi yang baik dapat mendukung aspek teknis dan bisnis, tetapi dalam praktiknya belum tentu mudah dijalankan," tambahnya. Komaidi juga menyoroti perlunya koordinasi lintas sektor yang lebih efisien. Proses perizinan yang melibatkan hingga 400 izin dari 11 kementerian menjadi hambatan besar. Menurutnya, pemimpin negara dapat mempercepat proses ini melalui perintah langsung kepada menteri koordinator terkait. Sektor hulu migas adalah pilar utama dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan regulasi yang kokoh sebagai landasan hukum, dukungan teknis yang memadai, serta iklim investasi yang kompetitif. "Tanpa payung hukum yang kuat, investasi triliunan sekalipun bisa hilang begitu saja," tutup Komaidi.

Komaidi mengingatkan, tantangan utama sektor hulu migas masih berkutat pada revisi Undang-Undang Migas yang tak kunjung selesai sejak 2008.

Bahlil Yakin Capai Swasembada Energi, Pengamat Ingatkan soal Revisi UU Migas yang Jalan di Tempat Sejak 2008

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/InShot_20220921_184442778.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah akan melakukan revisi Undang-undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) agar ada kemudahan terkait kepastian kontrak untuk menggali potensi hulu migas di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Arifin saat membuka The 46th Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA CONVEX) di Jakarta, Rabu (21/9).  "Pemerintah akan melakukan revisi Undang-undang Minyak dan Gas Bumi dengan memberikan kemudahan dan kepastian kontrak," kata Arifin.  Hal tersebut sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi demi mencapai target 1 juta barel minyak perhari (Barrel Oil Per Day/BOPD). Serta, lanjutnya, 12 miliar kaki kubik perhari (Billion Standard Cubic Feet per Day)/BSCFD), dengan berbagai strategi.  Ia menjelaskan, untuk mencapai target tersebut pemerintah akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain optimalisasi produksi eksisting dan transformasi sumber daya untuk produksi.  Selain itu, melakukan akselerasi Chemical Enhanced Oil Recovery (EOR) dan eksplorasi yang masif untuk penemuan besar, serta pengembangan minyak dan gas bumi non-konvensional. Ia menerangkan bahwa potensi investasi di hulu migas Indonesia masih terbuka lebar.  Adapun saat ini, kata Arifin, ada 4 proyek migas yang dijanjikan, yaitu Indonesian Deepwater Development (IDD) Gendalo dan Gehem, Jambaran Tiung Biru, Lapangan Abadi, dan Tangguh Train-3.  "Yang diperkirakan akan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi mencapai 65.000 BOPD dan 3.484 MMSCFD, dengan total investasi lebih dari USD 37 miliar," jelasnya.  Selain 4 proyek tersebut, Arifin juga menyebut bahwa Indonesia masih memiliki 70 potensi cekungan yang belum dieksplorasi dan bisa ditawarkan kepada para investor. Diantaranya berada di 5 Wilayah Kerja (WK) di Indonesia Timur, yakni Buton, Timor, Seram, Aru-Arafura, dan West Papua Onshore yang eksplorasinya akan segera diakselerasi.  Sementara itu, untuk meningkatkan produksi migas, Kementerian ESDM akan mengumumkan Lelang WK Migas Tahap 2 tahun 2022 ini. Itu terdiri dari 5 WK untuk penawaran langsung, 1 WK penawaran langsung Blok Paus, 1 WK untuk lelang reguler, dan 1 WK penawaran langsung untuk Kampar Barat.  Selain menjanjikan revisi UU Migas, kata Arifin, untuk menarik investasi hulu di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai terobosan melalui kontrak, yaitu PSC Cost Recovery atau PSC Gross Split. "(Serta) peningkatan syarat dan ketentuan pada tahap lelang, pajak fiskal dan non-fiskal, perizinan online, dan penyesuaian regulasi untuk non-konvensional,” pungkasnya.

Buka IPA Convex 2022, Menteri ESDM Janjikan Revisi UU Migas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ingin-kinerja-transparan-skk-migas-terapkan-sistem-manajemen-antisuap_m_199328.jpeg" alt="Ilustrasi SKK Migas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi SKK Migas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revisi UU nomor 22/ 2001 tentang Migas sangat dinantikan dalam pengelolaan sumber minyak dan gas ke depan. Dengan revisi UU itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bisa memiliki kepastian dasar hukum.  Deputi Dukungan Bisnis <a href="https://www.jawapos.com/tag/skk-migas/">SKK Migas</a> Murdo Guntoro mengatakan, pembentukan SKK Migas sebagai pengganti BP Migas pada 2013 baru itu berdasar pada peraturan presiden (Perpres) Nomor 9/2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.  Menurut Murdo, setiap model pengelolaaan lembaga dalam mengelola sumber daya migas memiliki masalah sendiri. Adapun pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang dalam membentuk lembaga khusus atau diberikan kewenanganya pada BUMN. "Pemerintah diminta mempertimbangkan dengan mengukur kemampuan negara dalam pengelolaan SDM migas," kata Murdo dalam Webinar yang berlangsung pada Sabtu (5/12).  Webinar yang bertema "Mencari Bentuk Ideal Lembaga Pengganti SKK Migas" itu terselenggara atas kerja sama FH UII dengan pusat Studi Hukum Energi (Pushenergi).  Lebih jauh Murdo Guntoro mengatakan, jika pemerintah belum bisa mengelola sumber daya alam migas, maka bisa membentuk lembaga khusus yang disertai dengan kepastian hukumnya. "Namun kalau pemerintah belum mengelola sendiri sumber daya alam migas, maka konsesinya diberikan ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/bumn-migas/">BUMN</a> atau badan usaha lainnya," bebernya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/22/04/2020/revisi-harga-bbm-tunggu-kementerian-esdm/">Revisi Harga BBM Tunggu Kementerian ESDM</a></li> </ul> Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengatakan, SKK Migas hanya bisa dibubarkan melalui perubahan atau revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Menurut dia, saat ini yang terpenting adalah mengubah SKK Migas menjadi BUMN Khusus di sektor hulu migas.  Dikatakan Fahmy, selama ini kewenangan SKK Migas sangat besar dan memicu moral hazard. Salah satunya mengenai pengembalian cost recovery. “Kewenangan untuk pengembalian cost recovery itu sangat rawan korupsi. Di awal-awal itu hampir semua biaya yang dikeluarkan investor harus diganti dengan persetujuan SKK Migas dan itu banyak moral hazard,” ujar Fahmy yang juga ikut dalam dalam webinar tersebut. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/26/10/2020/ini-10-perusahaan-migas-dengan-produksi-dan-lifting-terbanyak-pada-q3/">Ini 10 Perusahaan Migas dengan Produksi dan Lifting Terbanyak pada Q3</a></li> </ul> Fahmy mendorong SKK Migas bisa menjadi BUMN Khusus. Urgensi pertama, <a href="https://www.jawapos.com/tag/revisi-uu-migas/">revisi UU Migas</a> sudah menggantung di DPR selama tujuh tahun. Sehingga selama itu pula kepastian hukum SKK Migas belum jelas.  Kedua, UU Cipta Kerja tidak mengatur penggantian SKK Migas menjadi BUMN Khusus. Kekosongan perundangan tersebut menyebabkan ketidakpastian bagi investor dan peran SKK Migas tidak optimal. “Dengan BUMN Khusus, SKK Migas akan lebih lincah, karena dia bisnis yang mengelola keuangan. Kalau sekarang ini semua cashflow ke Kemenkeu. Dana yang digunakan juga dana APBN. Harus mengajukan seperti kementerian lain. Ini jadinya birokrasi, bukan bisnis,” jelasnya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/14/02/2018/saran-dpr-ke-pemerintah-tahan-dulu-holding-tunggu-revisi-uu-migas/">Saran DPR ke Pemerintah: Tahan Dulu Holding, Tunggu Revisi UU Migas</a></li> </ul> Dalam kesempatan yang sama, mantan Wamen <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementerian-esdm/">ESDM</a> Rudi Rubiandini usul adanya perubahan SKK Migas menjadi BUMN Khusus. Caranya yakni melalui revisi UU Migas. “Tentunya harus dibereskan dulu UU-nya, baru di Omnibus Law. Bagaimana sesegera mungkin UU 22/2011 ini diperbaiki.”  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=w9CkhptzA8U

Mencari Pengganti SKK Migas, BUMN atau Lembaga Khusus?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/faisal-basri-kritik-jokowi-sudah-impor-harga-pangan-ri-masih-tinggi_m_.jpg" alt="Ekonom UI Faisal Basri" width="100%">
<figcaption>Ekonom UI Faisal Basri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak kunjung selesainya revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menimbulkan pertanyaan banyak pihak. Padahal revisi regulasi yang lebih muda yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) sudah selesai, dikebut saat pandemi, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020.  Menyusul UU Minerba, saat ini pemerintah dan DPR justru membahas rancangan Undang-undang Energi Baru Terbarukan (EBT). Pembahasan revisi UU Migas sendiri belum dimulai lantaran pemerintah belum juga menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) ke DPR.  Pengamat ekonomi politik Faisal Basri melihat pemerintah tidak memberikan skala prioritas pada revisi UU Migas. "Dari sisi ekonomi politik saya bisa paham kalau UU Migas oligarknya sedikit. Beda dari UU Minerba, oligarknya banyak. Nah, UU EBT itu nanti oligarknya juga banyak," kata Faisal dalam webinar Bimasena Energy Dialogue, Sabtu (29/8).  Ekonom senior Indef tersebut melihat, saat ini pemain di sektor migas sudah berguguran. Tinggal sedikit pelaku. "Cuma ada Pak Arifin Panigoro saja tinggal sama beberapa yang berkepentingan, karena pengusaha migas kita sudah rontok satu per satu," lanjutnya.  Di lain pihak, pemain di sektor EBT terus berkembang. Faisal melihat, pemain di sektor ini dan pemerintah sama-sama punya kepentingan.  Dari sisi pelaku, Faisal menduga ada kepentingan untuk mendapatkan subsidi dana sawit, dibukanya moratorium lahan, dan stimulus fiskal seperti super tax deduction maupun tax holiday. Sementara itu, dari sisi pemerintah, Faisal melihat ada kepentingan politik untuk 2024.  "Saya tidak menyangka separah ini. Tapi, siang ini saya itu makin terbelalak. Oh, ini totalitas perjuangan untuk mencapai 2024," katanya.  Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menyampaikan, pembahasan revisi UU Migas belum bisa dimulai sampai ada DIM dari pemerintah. Dia pun pesimistis ketika ditanya apakah revisi UU Migas bakal selesai pada masa sidang tahun ini.  "Harus kami akui tampaknya tidak selesai. Karena lagi-lagi, hari ini belum ada DIM dari pemerintah. Terus kami mau melangkah dari mana?" katanya.  Lebih lanjut, politikus Partai NasDem itu menuturkan, sudah ada Supres (Surat Presiden) mengenai revisi UU Migas. Namun, Surpres yang terbit Januari lalu itu tak disertai DIM seperti biasanya.  "Surpres biasanya disertai DIM yang menandakan unsur pemerintah sudah siap. Bagaimanapun juga menyusun Undang-undang itu kan DPR dan pemerintah. Sebab kenapa (belum ada DIM), ya saya sendiri tidak bisa menjawab," tukasnya.  Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mengatakan, saat ini pemerintah tengah fokus pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pemerintah pun menunggu apabila DPR menyerahkan revisi UU Migas ini sebagai inisiatif dari pemerintah.  "Kami memang menunggu, kalau nanti DPR menyerahkan kepada kami sebagai inisiatif pemerintah, kami senang sekali. Tetapi paralel kami sedang siapkan (DIMnya). Jadi, kami menunggu timelines apa yang akan disusun oleh Komisi VII," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=mKSVSeb75mU

Faisal Basri Sebut Oligark di EBT Lebih Kuat, jadi UU Migas Dilupakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/saran-dpr-ke-pemerintah-tahan-dulu-holding-tunggu-revisi-uu-migas_m_188610.jpeg" alt="Pengeboran Minyak" width="100%">
<figcaption>Pengeboran Minyak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi, mengatakan rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk holding minyak bumi dan gas (migas), sebaiknya menunggu revisi UU Migas Nomor 22 tahun 2001 rampung. Pasalnya, saat ini, DPR tengah merencanakan untuk membentuk Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. "Akan jauh lebih baik bagi kepentingan negara apabila pembentukan holding menunggu selesainya Revisi UU Migas Nomor 22 tahun 2001," ujar Kurtubi di Jakarta, Rabu (14/2). Rencana tersebut sudah dituangkan dalam draf revisi Undang-Undang Minyak dan Migas (Migas) Nomor 22 tahun 2001 dan sudah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) untuk diselesaikan. BUK nantinya menjadi wadah integrasi yang didalamnya terdapat PT PGN (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), SKK Migas dan BPH Migas. Kurtubi menambahkan, holding migas tidak dipaksakan dalam waktu dekat ini, mengingat masih belum adanya payung hukum yang menaungi penggabungan tersebut. "Ya harus tunggu Revisi UU migas yang saat ini sudah berada di Baleg DPR. Kalau holding migss dipaksakan sekarang, tidak ada payung hukumnya," jelasnya. Kurtubi juga menilai langkah holdingisasi perusahaan migas pelat merah ini sebagai langkah efisiensi bisnis. Sebab, nantinya pengerjaan infrastruktur tak akan lagi saling tumpang tindih. "Mestinya akan lebih efisien karena ada pekerjaan atau kegiatan infrastruktur yang tidak lagi tumpang tindih," kata Kurtubi. Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, menegaskan bahwa holdingisasi BUMN migas bertujuan untuk efisiensi bisnis. Rini juga menerangkan, dengan adanya holdingisasi dua BUMN yang bergerak di industri migas yakni <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/14/188606/pertamina-ep-dinilai-layak-kelola-lapangan-sukowati-ini-alasannya" target="_blank">PT Pertamina</a> (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) bertujuan untuk memperkuat posisi pemerintah di bidang industri migas. "Pada dasarnya kami diberi tanggung jawab supaya target pemerintah supaya kita bisa jadi negara yang mandiri di energi otomatis kita ingin punya BUMN yang kuat dan efisien," kata Rini. Pembentukan holding migas ini bertujuan untuk mencegah dualisme pengelolaan hilir gas bumi domestik, nantinya jika sudah dilebur, maka aktivitas bisnis industri migas dinilai akan lebih efisien. "Sekarang Pertamina itu punya Pertagas bangun infrastruktur gas, PGN juga sama juga membangun infrastruktur, nah ini makanya kita lakukan efisiensi, aktivitasnya akan tetap berjalan seperti sekarang namun tetap efisien," pungkas Rini.

Saran DPR ke Pemerintah: Tahan Dulu Holding, Tunggu Revisi UU Migas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69971_89196_MigasOK.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Bidang Energi Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Tumpak Sitorus menuding belum adanya titik temu dalam revisi RUU Migas dipicu oleh perdebatan di DPR. Menurut Tumpak Sitorus lamanya perdebatan di DPR bukan lagi karena ideologi masing-masing anggota dewan yang memperhatikan kemaslahatan banyak orang. &quot;Ini sebenarnya perdebatan-perdebatan kepentingan jangka pendek di antara mereka (anggota DPR). Enggak ada perdebatan ideologis lagi,&quot; kata Tumpak di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/12). Karena itu, imbuhnya, wajar saja jika sampai saat ini pembahasan revisi UU migas masih mengaret tak karuan. Kendati demikian, karena berkenaan dengan kepentingan masyarakat luas, dia optimis ke depannya revisi UU migas akan secepatnya selesai. &quot;Harapan kita semua akan selesai secepat mungkinlah,&quot; tandasnya. Untuk diketahui, revisi yang dimaksud tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Mangkraknya pembahasan revisi UU tersebut menyebabkan investor ragu untuk menanamkan modal di Indonesia. Pasalnya, regulasi yang terus berubah-ubah membuat penanam modal kesulitan mengubah kontraknya yang susah payah didapatkan. Adanya ketidakpastian tesebut membuat minimnya investasi di sektor hulu migas di Indonesia. (uya/JPG)

Tudingan Seknas Jokowi Terhadap Molornya Revisi UU Migas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#revisi uu migas

Berita Terkini