<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/usut-kasus-korupsi-kajari-ini-klaim-selamatkan-uang-negara-rp-2-m_m_146174.jpeg" alt="Ilustrasi: Gedung Kejaksaan Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Kejaksaan Agung</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Revisi Undang-Undang (UU) Kejaksaan masuk dalam tuntutan aksi Indonesia Gelap di berbagai daerah Indonesia. Massa menolak revisi UU tersebut. Tidak hanya di jalanan, kritik terhadap revisi itu juga disampaikan melalui berbagai forum diskusi. Beberapa poin menjadi sorotan karena dinilai tidak perlu dan rawan disalahgunakan. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ali Syafaat adalah salah seorang akademisi yang mempertanyakan revisi UU Kejaksaan. Menurut dia, saat ini belum ada alasan mendesak untuk merevisi UU tersebut. Apalagi jika dalam revisi itu kewenangan Kejaksaan ditambah. Hal serupa dia sampaikan untuk revisi UU TNI dan UU Polri.&nbsp; &rdquo;Perubahan terhadap UU Kejaksaan belum memiliki urgensi. Begitu pula Revisi UU Polri dan Revisi UU TNI. Jika ada penambahan kewenangan, pasti akan ada konflik kepentingan dan tumpang tindih kewenangan,&rdquo; ungkap dia dalam forum diskusi di Jakarta.&nbsp; Menurut Ali, penyalahgunaan kewenangan berpotensi terjadi jika ada penambahan kewenangan dalam Revisi UU Kejaksaan. Dia menilai, yang jauh lebih penting dan diperlukan saat ini justru penguatan terhadap lembaga pengawasan penegak hukum. Revisi UU yang dipaksakan, lanjut dia, malah bisa mengganggu dan mengancam kebebasan sipil.&nbsp; &rdquo;Kalau terus dipaksakan, justru kita jadi curiga. Ada apa ini terus dipaksakan, apa ada kepentingan kekuasaan,&rdquo; ujarnya. Hal senada disampaikan oleh mantan anggota Komisi Kejaksaan (Komjak) Bhatara Ibnu Reza. Menurut dia, penambahan kewenangan melalui Revisi UU Kejaksaan dalam konteks penegakan hukum dan demokrasi akan sangat berbahaya. Apalagi kewenangan terkait dengan intelijen dan penyadapan. Menurut dia, itu bisa menjadi ancaman bagi masyarakat sipil.&nbsp; &rdquo;Kewenangan untuk melakukan penyadapan yang dapat mengancam HAM, hingga fungsi intelijen yang berbahaya dan berpotensi untuk disalahgunakan,&rdquo; kata dia.&nbsp; Bhatara menyatakan bahwa intelijen Kejaksaan mestinya tidak menyentuh objek, melainkan cukup dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan menganalisa informasi, bukan melakukan penyelidikan. &rdquo;Itu berbahaya dan mudah dilakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik atau kepentingan lainnya diluar tugas dan fungsi Kejaksaan,&rdquo; terang dia.&nbsp; Sementara itu, anggota Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Gina Sabrina mengkritisi penambahan kewenangan jaksa yang tidak dibarengi dengan penguatan pada sektor pengawasan. Gina menyebut, hal itu sangat berbahaya. Apalagi bila melihat banyaknya aduan terhadap kejaksaan saat ini. Termasuk aduan mengenai dugaan pelanggaran kode etik.&nbsp; &rdquo;Perubahan UU Kejaksaan harus mempertimbangkan mekanisme check and balances agar tidak berujung pada penyalahgunaan kekuasaan,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015675765/lagu-sukatani-bayar-bayar-bayar-bergema-di-aksi-indonesia-gelap-surabaya-simbol-perlawanan-terhadap-kebijakan-pemerintah">Lagu Sukatani Bayar Bayar Bayar Bergema di Aksi Indonesia Gelap Surabaya, Simbol Perlawanan Terhadap Kebijakan Pemerintah</a> Sebelumnya, ribuan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil melaksanakan aksi Indonesia Gelap di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat (21/2). Mereka menyampaikan berbagai kritik terhadap pemerintah dan penguasa. Termasuk diantaranya terkait dengan revisi sejumlah UU yang kini dibahas bersama DPR. Yakni Revisi UU Kejaksaan, Revisi UU Polri, dan Revisi UU TNI.

penyalahgunaan kewenangan berpotensi terjadi jika ada penambahan kewenangan dalam Revisi UU Kejaksaan.

Tak Hanya Aksi Indonesia Gelap, Revisi UU Kejaksaan Juga Dikritik Lewat Forum Diskusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Jaksa-Agung-ST-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan keterangan pers barang bukti dari terdakwa Kokos Jiang alis Kokos Lio Lim di Kejaksaan Agung RI, Jumat (15/11/2019). Kejaksaan Agung menggelar eksekusi barang bukti atas perkara terpidana Kokos Jiang alias Kokos Leo" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan keterangan pers barang bukti dari terdakwa Kokos Jiang alis Kokos Lio Lim di Kejaksaan Agung RI, Jumat (15/11/2019). Kejaksaan Agung menggelar eksekusi barang bukti atas perkara terpidana Kokos Jiang alias Kokos Leo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guru Besar Hukum Tata Negara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Juanda mengatakan, secara substansi revisi UU Kejaksaan harus dapat memperkuat lembaga Kejaksaan Agung. Sekaligus menjadikan momentum menciptakan penegakan hukum yang lebih berkeadilan.  Menurutnya, revisi atas UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu keniscayaan mengingat banyak aspek hukum yang berkembang dan perlu diperbaharui. Seperti yang terjadi pada masa pandemi Covid-19, terjadi perubahan tata cara persidangan setelah sistem persidangan daring diakomodasi.  Selain itu, menurutnya, ada pergeseran paradigma keadilan dari semula yang sangat mengedepankan keadilan retributif (penghukuman) ke arah keadilan restoratif. Salah satu kebijakan yang sudah dikeluarkan adalah Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/26/09/2020/polemik-revisi-uu-kejaksaan-mantan-bos-bais-bilang-begini/">Polemik Revisi UU Kejaksaan, Mantan Bos BAIS Bilang Begini</a></li> </ul> “Bahasa saya itu diharapkan, untuk memperkuat Kejaksaan baik secara kelembagaan maupun secara tugas wewenang dan fungsinya, sehingga bisa lebih efektif, lebih berwibawa, lebih dirasakan kehadirannya oleh negara dalam rangka penegakan hukum di Indoneisa,” ujar Juanda, Rabu (21/10).  Menurut Juanda, revisi tersebut merupakan sebuah kebutuhan, baik itu kebutuhan organisasi, kebutuhan kelembagaan dengan perkembangan berbagai dinamika di lapangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagi penegak hukum.  “Khususnya dalam kerangka melakukan penuntutan dalam sebuah perkara pidana atau melakukan penyidikan dalam rangka untuk melakukan tindak pidana khusus misalnya seperti korupsi, kalau itu dalam kerangka itu saya kira perlu didukung oleh semua pihak,” ungkapnya.  Juanda menuturkan, menghadapi dinamika dan problematika berbagai masalah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kejaksaan, ia mengatakan tidak cukup hanya berhenti merivisi Undang-Undananya saja. Melainkan juga perlu memperbaiki kualitas budaya, mental, sikap dari para Jaksa itu sendiri.  “Oleh karena itu ini yang kita harapkan, dua aspek, aspek Undang-Undangnya diperbaiki, aspek personilnya, aparatur Kejaksaan juga harus dilakukan pembenahan baik kualitasnya, maupun intgeritasnya, komitmennya untuk mengacu dan menjalan kan Undang-Undang yang nanti akan disahkan itu atau diberlakukan itu,” tuturnya.  Lebih lanjut, Juanda juga menyarankan, agar para petinggi di Kejaksaan Agung harus benar-benar melakukan berbagai upaya untuk membenahi internal Kejaksaan atau personilnya jika terdapat kelemahan.  “Tentunya untuk membenahi internal dan tentu memberi contoh-contoh sebagai pimpinan tinggi di Kejaksaan Agung misalnya, di jajaran Jaksa Agung, di jajaran wakil Jaksa Agung, jajaran Jaksa Agung muda, misalnya, itu benar-benar memberi contoh bersikap tegas untuk mereformasi hal-hal yang belum bagus,” ulasnya.  Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengapresiasi upaya Komisi III DPR yang kini tengah menggodok revisi Rancangan Undang Undang (RUU) Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004. Penyusunan RUU Kejaksaan, yang akan menggantikan UU No. 16 Tahun 2004 adalah momentum yang pas untuk mendorong Kejaksaan untuk berbuat lebih baik  Hal itu disampaikan Jaksa Agung Burhanuddin dalam sambutannya ketika menjadi pembicara utama (keynote speaker) pada diskusi nasional melalui webinar yang diselenggarakan Pusat Kajian Adhyaksa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin bekerja sama dengan Pengurus Daerah (Pengda) Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan di Makassar, Rabu (14/10).  Menurut ST Burhanuddin, adanya rencana perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI merupakan momentum untuk berbuat lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsi kejaksaan sebagai lembaga pemerintah.  Ia berharap, rancangan ini dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasar pada asas keadilan. Oleh karena itu, hukum di Indonesia harus menjamin adanya pembangunan yang didukung oleh suatu aspek kepastian yang berkualitas dan berkeadilan.  Karena itu, untuk mengoptimalkan peran kejaksaan, diperlukan sumbangsih ide dari kalangan akademisi, yang tentunya bertujuan untuk membangun hukum Indonesia lebih baik dan berkualitas.‎

Ini Harapan Guru Besar Hukum IPDN Soal Revisi UU Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/ILUSTRASI-Jaksa-.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diharapkan dapat memperkuat kedudukan Jaksa dalam sistem pemerintahan, yaitu menempatkan jabatan Jaksa sebagai kekhususan di dalam Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, profesi jaksa harus diatur dalam suatu bentuk pengaturan kepegawaian secara khusus.  "Karakteristik Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa sebagai suatu profesi harus diwadahi dalam suatu bentuk pengaturan kepegawaian secara khusus," kata pakar hukum pidana, Suparji Ahmad dalam keterangannya, Rabu (14/10).  Suparji menyampaikan, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, posisi Kejaksaan adalah penuntut umum tunggal (single prosecution system) maupun satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar), yang dalam perkembangannya semakin terabaikan. Mengingat ada beberapa lembaga lain yang juga melaksanakan fungsi penuntutan dan eksekusi tetapi tidak dikendalikan oleh Jaksa Agung.  "Misalnya terhadap perkara korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun terhadap pelaku tindak pidana dalam lingkungan peradilan militer yang dilakukan oleh Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Tentara Nasional Indonesia," ucapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/11/09/2020/revisi-uu-kejaksaan-tuai-polemik-ini-kata-pakar-hukum-ui/">Revisi UU Kejaksaan Tuai Polemik, Ini kata Pakar Hukum UI</a>  Suparji menuturkan, dalam Pasal 11 Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa menyatakan, Jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana. Termasuk melakukan penuntutan dan jika diizinkan oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat, berperan aktif dalam penyidikan, pengawasan terhadap keabsahan penyidikan tersebut, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dan menjalankan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum.  "Kalimat jaksa melakukan penuntutan harus dimaknai sebagai implementasi dari prinsip penuntut umum tunggal (single prosecution system) dalam sistem peradilan pidana," cetusnya.  Oleh karena itu, RUU Kejaksaan diharapkan dapat membuat kinerja jaksa menjadi lebih aktif dalam melakukan tuntutan hingga eksekusi perkara.  "Sehingga proses penuntutan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi akan optimal mewujudkan kebenaran material dan keadilan," tandasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WVhxwq4qKbw&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Revisi UU Kejaksaan Diharapkan Perkuat Kedudukan Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12782_30565_Zulkarnaen-KPK.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Zulkarnaen." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Zulkarnaen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana revisi Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, masih terjadi pro dan kontra. Terkini, mantan Wakil Ketua KPK Zulkarnain ikut menyoroti rencana revisi tersebu, khususnya terkait kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang akan dimiliki jaksa. Hal ini mengacu bahwa pada era kolonial jaksa pernah diberikan wewenang penyidikan tetapi tidak dijalankan secara baik dan maksimal.  "Waktu zaman KUHAP masa kolonial Belanda, itu memang jaksa diberikan kewenangan penyidikan semua tindak pidana umum dan polisi sebagai pembantu penyidik jaksa, tetapi kan tidak dikerjakan secara baik dan optimal, sehingga muncul KUHAP dan integritas bermasalah,” kata Zulkarnain dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (3/10).  Dalam Pasal 1 Ayat (1) RUU Kejaksaan disebutkan, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksana putusan pengadilan, pemberian jasa hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan pengacara negara serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/11/09/2020/revisi-uu-kejaksaan-tuai-polemik-ini-kata-pakar-hukum-ui/">Revisi UU Kejaksaan Tuai Polemik, Ini kata Pakar Hukum UI</a>  Terkait hal ini, Zulkarnain mengatakan, kewenangan besar tanpa disertai profesionalitas dan integritas tinggi tidak akan ada artinya. Justru, dikhawatirkan malah menimbulkan risiko yang tinggi.  Oleh karena itu, Zulkarnain menyarankan apabila tidak ada kepentingan mendesak sebaiknya wewenang jaksa cukup mengikuti aturan yang telah ada saat ini.  Dia mengatakan, masih ada hal yang lebih penting untuk dibahas, misalnya mengenai aturan perampasan aset pelaku korupsi.  “Saran saya, kalau belum penting-penting sekali ya cukup yang lama. Ada yang penting sekarang, kalau negara ini mau cepat bebas dari korupsi ya lebih penting UU Perampasan Aset. Itu sangat penting sekali untuk merampas harta pelaku koruptor," ujar dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FhLSMH_Dl6A&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Eks Pimpinan KPK: Kewenangan Besar Tak Profesional Tak Ada Artinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/barita-dok-pribadi.jpg" alt="Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak menegaskan, pihaknya mendukung revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Menurutnya, RUU Kejaksaan sangat penting untuk penguatan Korps Adhyaksa.  "Penting dan mendesak. Kami memberikan dukungan terhadap RUU Kejaksaan ini. Sebab kami melihat secara substantif RUU ini penting sekali," kata Barita dalam keterangannya, Senin (28/9).  Barita menyampaikan, UU Kejaksaan sudah berumur 14 tahun dan sudah selayaknya dilayaknya direvisi, karena perubahan-perubahan yang terjadi di segala bidang, termasuk harapan publik terhadap kepastian hukum yang lebih terukur.  "Sebagai instrument negara hukum tentu saja dinamika masyarakat itu harus diakomodasi dengan tepat oleh Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan," ucap Barita.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/11/09/2020/revisi-uu-kejaksaan-tuai-polemik-ini-kata-pakar-hukum-ui/">Revisi UU Kejaksaan Tuai Polemik, Ini kata Pakar Hukum UI</a>  Setelah mencermati substansi rancangan UU Kejaksaan, lanjut Barita, dirinya memastikan tak ada perluasan kewenangan pada Korps Adhyaksa. Dia menyebut, yang ada dalam revisi itu adalah upaya untuk menghimpun berbagai kewenangan berkaitan dengan Kejaksaan.  "Jadi kewenangan tetap sama hanya saja dalam mekanisme administrasi perundangan-undangannya akan semakin baik dan tertib apabila pengaturan kewenangan yang sudah ada tersebut, dibuat dalam UU Kejaksaan," cetus Barita.  Barita pun memastikan, revisi UU Kejaksaan ini tidak ada yang sifatnya mengambil alih kewenangan instansi lain. Menurutnya, fungsi penyidikan sebagaimana berjalan selama ini tetap ada, hanya diperlukan pengaturan mekanisme khususnya dalam prapenuntutan, agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.  "Bahwa RUU Kejaksaan ini diperlukan sebagai penyesuaian dengan Standart Internasional Profesi Jaksa dalam berbagai ketentuan internasional, khususnya menyangkut perlindungan profesi," tandas Barita.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nejbXjMVFvc

Komjak: Revisi UU Kejaksaan Tak Ambil Alih Kewenangan Instansi Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hakim-tak-memiliki-kewenangan-menetapkan-boediono-jadi-tersangka_m_204467.jpeg" alt="Mantan Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji" width="100%">
<figcaption>Mantan Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revisi Undang Undang (RUU) Kejaksaan yang saat ini menuai polemik di masyarakat, juga disorot oleh banyak kalangan pakar. Salah satunya Guru Besar Hukum Pidana Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji.  Terkait RUU Kejaksaan itu, Indriyanto berpendapat, adanya revisi yang saat ini menuai polemik justru dapat mencegah penegak hukum menjadi alat politik. Karena dalam RUU tersebut, penegakan hukum akan mengutamakan Sistem Pengawasan Kewenangan sehingga terwujud sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System/ICJS).  “Sesuai harapan masyarakat dan bertujuan untuk lebih melayani para pencari keadillan, melindungi dan menjaga demokrasi. Ini mencegah penegak hukum jadi alat politik,” kata Indriyanto dalam keterangannya, Jumat (11/9).  Diketahui, DPR saat ini tengah merevisi UU Kejaksaan, namun revisi itu menuai polemik. Karena dikhawatirkan Kejaksaan Agung semakin powerfull dengan kewenangan dari hulu hingga hilir. <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/09/09/2020/ini-alasan-komisi-iii-dpr-usulkan-revisi-uu-kejaksaan/">Baca Juga: Ini Alasan Komisi III DPR Usulkan Revisi UU Kejaksaan</a></li> </ul> Revisi pasal yang dimaksud yaitu pasal 30 ayat 5 yang mengatur wewenang dan tugas Kejaksaan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendukung kegiatan dan kebijakan penegakan hukum yang meliputi, kewenangan selaku intelijen penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum.  Selain itu, pengawasan peredaran barang cetakan dan multimedia, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penyadapan dan menyelenggarakan pusat monitoring.  Menurut Indriyanto, pasal-pasal dalam revisi UU Kejaksaan masih dalam batas linear sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System).  “Revisi UU tersebut, filosofis, yuridis dan juga sisi segi hukum tata negara dan hukum pidana memiliki dua aspek yg tidak menyimpangi prinsip due process of law, dan masih dalam batas koridor linear ICJS,” katanya.  Menurut Indriyanto, sistem hubungan wewenang penyidikan-penuntutan dalam revisi UU itu justru berkarakter hukum pidana modern yang mengakui adanya pemisahan, separation Institution of Sharing Powers (Distribution of Powers) antara Polisi dan Kejaksaan, termasuk bentuk tugas dan fungsi kewenangan pro justitia.  Selain itu, kata dia, pemahaman relasi wewenang sistem penyidikan dan penuntutan yang terpisah secara absolut sebaga model separation of power sudah ditinggalkan karena dianggap sebagai definisi tirani dan menyesatkan.  “Karena itu distribusi kewenangan pada ICJS adalah legitimatif terhadap prinsip koordinasi dan kooperasi antara dua pilar penegak hukum, polisi dan jaksa. Model ini bsia meminimalisasi ego sektoral antara dua lembaga,” katanya.  Terkait polemik ada tidaknya perluasan wewenang projustitia kejaksaan, menurut Indriyanto adalah sesuatu yang wajar. Selama wewenang itu tetap dalam sistem pengawasan dari lembaga hakim pemeriksa pendahuluan sebagai garda pengawasan justisial.  "Karena itu RUU Kejaksaan harus menyesuaikan dan tidak menyimpang dari RKUHAP,” katanya.  Indriyanto juga menambahkan, andaikata benar ada perluasan wewenang pro justitia, model distribution of powers ini harus tetap berbasis checks and balances system. “Sehingga prinsip equal arms antara Polisi dan Jaksa tetap terjaga, misalnya model koordinasi yang baik antara pilar penegak hukum,” pungkasnya.

Revisi UU Kejaksaan Tuai Polemik, Ini kata Pakar Hukum UI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Rapat-Paripurna-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Suasana Sidang Paripurna pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6). Rapat yang digelar masih dengan protokol kesehatan ini beragendakan penyampaian pidato pembukaan masa pers" width="100%">
<figcaption>Suasana Sidang Paripurna pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6). Rapat yang digelar masih dengan protokol kesehatan ini beragendakan penyampaian pidato pembukaan masa pers</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR mengusulkan revisi undang-undang (UU) Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan ini. Saat ini revisi tersebut memasuki dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Selah mengatakan dalam revisi tersebut berkaitan tentang tugas, fungsi dan wewenang kejaksaan.  "Kejaksaan merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Oleh karena itu penegakan hukum tersebut dilaksanakan secara merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun," ujar Pangeran kepada JawaPos.com, Rabu (9/9).  Pengeran mengatakan, Kejaksaan diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU tentang Kejaksaan), yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.  Namun dalam perjalanannya, UU tentang Kejaksaan telah diajukan beberapa kali judicial review pada Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempengaruhi tugas Jaksa seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-20/PUU/VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang membuat kewenangan Jaksa untuk menarik barang cetakan dalam rangka pengawasan harus melalui pengujian di sidang pengadilan.  Selanjutnya terdapat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dimana Penyidik wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.  "Putusan ini mencerminkan penegasan Asas Dominus Litis atau penanganan perkara oleh kejaksaan sangat diperlukan untuk melindungi seseorang sebagai tersangka yang statusnya bisa berlalur-larut yang hanya dimiliki oleh jaksa," katanya.  Selain itu, telah terjadi pergeseran paradigma dari keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Hal ini tergambar dengan munculnya Peraturan perundang-undangan yang mengedepankan paradigma tersebut seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Pencucian Uang yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang mana Kejaksaan diberikan peran untuk menggunakan dan mengedepankan Keadilan Restoratif.  Rasa keadilan masyarakat saat ini menghendaki penanganan kasus-kasus yang relatif ringan dan beraspek kemanusiaan seperti Pencurian yang nilai kerugiannya minim, Jaksa harus dapat menuntut atau bersikap dengan berpedoman kepada Keadilan Restoratif.  "Perkembangan lain adalah bahwa dalam penegakan hukum tidak hanya menggunaan pendekatan preventif-represif, namun juga dapat diambil pendekatan lainnya seperti penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana halnya mediasi penal," ungkapnya.  Adapun beberapa hal yang disempurnakan dalam rancangan undang-undang ini, antara lain:  1. Penyempurnaan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang tidak hanya terbatas pada Tindak Pidana Korupsi, seperti: Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Kehutanan, Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, dan Tindak pidana lainnya yang diatur dalam undang-undang;  2. Pengaturan mengenai Intelijen Penegakan Hukum (Intelijen Yustisial) yang disesuaikan Undang-Undang tentang Intelijen Negara.  3. Kewenangan Pengawasan Barang Cetakan dan Multimedia yang diatur dan menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-20/PUU/VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bahwa Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melakukan pengamanan terhadap peredaran barang cetakan harus melakukan penyitaan atau tindakan hukum lain melalui proses peradilan. Mengingat perkembangan teknologi, maka dicantumkan frasa 'multimedia'.  4. Pengaturan fungsi Advocaat Generaal bagi Jaksa Agung. Pada dasarnya, Jaksa Agung memiliki kewenangan Advocaat Generaal sebagaimana yang disebutkan salah satunya dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dimana Jaksa Agung dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara kepada Mahkamah Agung dalam permohonan Kasasi.  5. Penguatan Sumber Daya Manusia Kejaksaan melalui pengembangan pendidikan di bidang profesi, akademik, keahlian, dan kedinasan;  6. Pengaturan kewenangan kerjasama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum dari negara lain, dan lembaga atau organisasi internasional.  7. Pengaturan untuk Kewenangan Kejaksaan lain seperti memberikan pertimbangan dan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara ‎pidana untuk menduduki jabatan publik maupun menerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;  8. Penegasan peran Kejaksaan dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan negara dan bangsa pada saat negara dalam keadaan bahaya, darurat sipil dan militer, dan dalam keadaan perang.

Ini Alasan Komisi III DPR Usulkan Revisi UU Kejaksaan